Asumsi ini lebih rendah dari APBN-P 2011 yang ditetapkan Rp8.800-9.000 per dolar AS.
Kamis, 9 Juni 2011, 11:00 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah mengusulkan asumsi nilai tukar rupiah tahun depan pada kisaran Rp9.000-9.300 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar ini lebih rendah dibandingkan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011, yang dipatok Rp8.800-9.000 per dolar AS.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pulihnya perekonomian dunia diperkirakan menurunkan arus modal asing di pasar domestik. "Sehingga nilai tukar rupiah berpotensi sedikit melemah," kata dia saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara itu, jika melihat posisi nilai tukar rupiah saat ini, yaitu Rp8.550 per dolar AS, Bank Indonesia memprediksi nilai tukar rupiah tahun depan pada kisaran Rp8.600-9.100 per dolar AS.
Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, nilai tukar pada tahun depan diperkirakan sedikit melemah karena surplus neraca pembayaran diperkirakan kecil. "Ini didorong oleh capital inflow yang lambat," kata Darmin di DPR.
Tahun ini, realisasi nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp8.500-9.000 per dolar AS. Serta nilai tukar rata-rata hingga Mei Rp8.778 per dolar AS.
Meski nilai tukar rupiah cenderung melemah, pemerintah memperlihatkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2012. Jika pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, pada tahun depan pemerintah menaikkan menjadi 6,5-6,9 persen. "Kami lihatnya angka ini masih bisa dicapai," katanya.
Menurut Agus, momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun depan masih bagus, namun tetap di antara 6,5-6,9 persen.
Usulan pemerintah --yang bila diteken DPR akan dilaporkan Presiden pada Agustus ini--, kata Agus, mematok tingkat pengangguran pada 2012 diperkirakan 6,4-6,6 persen. Sementara itu, angka kemiskinan turun menjadi 10,5-11,5 persen pada tahun depan. Pemerintah juga menargetkan laju inflasi tahun depan 3,5-5,5 persen.
Berikut usulan asumsi makro 2012
Pertumbuhan ekonomi : 6,5 - 6,9 persen
Inflasi : 3,5 - 5,5 persen
Kurs : Rp9.000-9.300 per dolar AS
Harga minyak Indonesia : US$75-95 per barel
Lifting minyak : 950 - 970 ribu barel per hari
(art)
• VIVAnews
Thursday, 9 June 2011
Sering Telat, Rute Lion Air Terancam Dicabut
Kemenhub sudah memberikan teguran yang ketiga.
Kamis, 9 Juni 2011, 14:40 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengancam akan mencabut sejumlah rute penerbangan milik maskapai Lion Air karena dianggap sering mengalami keterlambatan jadwal. Sanksi paling berat itu diberikan karena Kementerian Perhubungan sebelumnya sudah memberikan teguran.
"Kami sudah berikan teguran. Kalau manajemen Lion Air mengulangi, kami akan cabut beberapa rute," tegas Freddy Numberi yang ditemui usai peluncuran proyek kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) dalam Project Plan Book 2011 di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2011.
Freddy mengingatkan, Lion Air harus segera memperbaiki manajemen internal perusahaan dalam hal ketepatan jadwal penerbangan. Jika tidak, Kemenhub akan mengalihkan pengaturan beberapa rute yang selama ini dilayani maskapai penerbangan swasta ini kepada operator lain.
"Ini sudah teguran ke-3 yang kami berikan. Kalau mereka tidak dapat mengatasi masalah delay, kami cabut beberapa rute. Ini masalah manajemen," kata dia.
Kemenhub menjelaskan, pihaknya selama ini hanya memberikan izin rute penerbangan pesawat dengan keyakinan bahwa pihak maskapai akan bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian sanksi pencabutan izin terbang di rute tertentu, ujar Freddy, merupakan langkah terakhir yang bisa diberikan jika pihak Lion Air tidak dapat memperbaiki kinerja manajemennya.
Seperti dikutip dari situsnya, Lion Air selama ini memiliki lebih dari 36 tujuan penerbangan domestik dan luar negeri. Untuk melayani rute tersebut, Lion Air mengoperasikan hingga 226 penerbangan tiap harinya.
Sebelumnya, Freddy dalam rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat sudah memberikan teguran kepada manajemen maskapai penerbangan Lion Air, terkait jadwal penerbangan mereka yang kerap mengalami keterlambatan.
Kemenhub juga menyatakan kinerja Lion Air akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub. Kala itu, Kemenhub mengaku belum bisa berbicara mengenai sanksi terhadap Lion Air karena harus menunggu hasil evaluasi terlebih dahulu.
Dalam insiden terakhir Lion Air, calon penumpang yang merasa terlantar karena dibiarkan menunggu berjam-jam tanpa kepastian, akhirnya ‘menyandera’ petugas. (art)
• VIVAnews
Kamis, 9 Juni 2011, 14:40 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengancam akan mencabut sejumlah rute penerbangan milik maskapai Lion Air karena dianggap sering mengalami keterlambatan jadwal. Sanksi paling berat itu diberikan karena Kementerian Perhubungan sebelumnya sudah memberikan teguran.
"Kami sudah berikan teguran. Kalau manajemen Lion Air mengulangi, kami akan cabut beberapa rute," tegas Freddy Numberi yang ditemui usai peluncuran proyek kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) dalam Project Plan Book 2011 di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2011.
Freddy mengingatkan, Lion Air harus segera memperbaiki manajemen internal perusahaan dalam hal ketepatan jadwal penerbangan. Jika tidak, Kemenhub akan mengalihkan pengaturan beberapa rute yang selama ini dilayani maskapai penerbangan swasta ini kepada operator lain.
"Ini sudah teguran ke-3 yang kami berikan. Kalau mereka tidak dapat mengatasi masalah delay, kami cabut beberapa rute. Ini masalah manajemen," kata dia.
Kemenhub menjelaskan, pihaknya selama ini hanya memberikan izin rute penerbangan pesawat dengan keyakinan bahwa pihak maskapai akan bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Pemberian sanksi pencabutan izin terbang di rute tertentu, ujar Freddy, merupakan langkah terakhir yang bisa diberikan jika pihak Lion Air tidak dapat memperbaiki kinerja manajemennya.
Seperti dikutip dari situsnya, Lion Air selama ini memiliki lebih dari 36 tujuan penerbangan domestik dan luar negeri. Untuk melayani rute tersebut, Lion Air mengoperasikan hingga 226 penerbangan tiap harinya.
Sebelumnya, Freddy dalam rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat sudah memberikan teguran kepada manajemen maskapai penerbangan Lion Air, terkait jadwal penerbangan mereka yang kerap mengalami keterlambatan.
Kemenhub juga menyatakan kinerja Lion Air akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub. Kala itu, Kemenhub mengaku belum bisa berbicara mengenai sanksi terhadap Lion Air karena harus menunggu hasil evaluasi terlebih dahulu.
Dalam insiden terakhir Lion Air, calon penumpang yang merasa terlantar karena dibiarkan menunggu berjam-jam tanpa kepastian, akhirnya ‘menyandera’ petugas. (art)
• VIVAnews
Menhub Minta KNKT Laporkan Jatuhnya Merpati
Pesawat MA-60 belum diizinkan terbang karena masih diperiksa menyeluruh.
Kamis, 9 Juni 2011, 14:04 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Perhubungan meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melaporkan hasil investigasi jatuhnya pesawat PT Merpati Nusantara Airlines jenis MA-60 pada akhir Juni 2011.
"Saat ini, belum ada perkembangan. Tapi, saya pikir akhir bulan ini KNKT harus
melaporkan," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Menurut Freddy, dengan diangkatnya kokpit dan ekor pesawat, seharusnya KNKT sudah dapat memberikan hasil analisisnya. "Kalau soal teknis tidak ada masalah. Apalagi, pembicaraan pilot di kokpit ada rekamannya di black box. KNKT harus bisa mengumumkan hasil investigasi dan alasannya apa," ujarnya.
Freddy menambahkan, penerbangan Merpati sudah dibatasi. Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak boleh terbang hingga manajemen melakukan simulasi kembali kepada para pilot.
"Pembatasan terbang ini khusus untuk pesawat MA-60, kalau pesawat yang lain boleh terbang," ujarnya.
Dia menjelaskan, pesawat MA-60 belum diizinkan terbang karena masih diperiksa menyeluruh. Selain itu, para pilot diminta menjalani lagi pelatihan dan simulasi. "Kalau itu selesai, baru bisa terbang," ujarnya.
Pesawat Merpati MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industrial Corporation, China, itu jatuh pukul 14.05 WIT, di laut Kaimana, Papua Barat, 7 Mei lalu. Sebanyak 25 orang tewas. (eh)
• VIVAnews
Kamis, 9 Juni 2011, 14:04 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Perhubungan meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melaporkan hasil investigasi jatuhnya pesawat PT Merpati Nusantara Airlines jenis MA-60 pada akhir Juni 2011.
"Saat ini, belum ada perkembangan. Tapi, saya pikir akhir bulan ini KNKT harus
melaporkan," kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Menurut Freddy, dengan diangkatnya kokpit dan ekor pesawat, seharusnya KNKT sudah dapat memberikan hasil analisisnya. "Kalau soal teknis tidak ada masalah. Apalagi, pembicaraan pilot di kokpit ada rekamannya di black box. KNKT harus bisa mengumumkan hasil investigasi dan alasannya apa," ujarnya.
Freddy menambahkan, penerbangan Merpati sudah dibatasi. Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak boleh terbang hingga manajemen melakukan simulasi kembali kepada para pilot.
"Pembatasan terbang ini khusus untuk pesawat MA-60, kalau pesawat yang lain boleh terbang," ujarnya.
Dia menjelaskan, pesawat MA-60 belum diizinkan terbang karena masih diperiksa menyeluruh. Selain itu, para pilot diminta menjalani lagi pelatihan dan simulasi. "Kalau itu selesai, baru bisa terbang," ujarnya.
Pesawat Merpati MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industrial Corporation, China, itu jatuh pukul 14.05 WIT, di laut Kaimana, Papua Barat, 7 Mei lalu. Sebanyak 25 orang tewas. (eh)
• VIVAnews
Pemerintah Tawarkan 79 Proyek Rp456 Triliun
Proyek tersebut ditawarkan dalam skema Public Private Partnership (PPP).
Kamis, 9 Juni 2011, 12:33 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana meresmikan peluncuran proyek kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) 2011. Sebanyak 79 proyek yang ditawarkan dalam skema PPP atau kontraktual antara instansi pemerintah dan swasta ini menelan investasi US$53,4 miliar atau sekitar Rp456,41 triliun.
"Inti utama pembangunan infrastruktur dengan skema PPP adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, khususnya dalam menarik minat swasta membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujar Armida di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Armida menambahkan, infrastruktur menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tahun ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah menawarkan proyek-proyek infrastruktur dengan skema PPP yang dituangkan dalam PPP Project Plan Book 2011.
Menurut Armida, PPP Project Plan Book 2011 memiliki tiga fungsi utama, pertama, merencanakan proyek-proyek infrastruktur dengan skema PPP yang di dalamnya akan bersinergi dengan kebijakan-kebijakan nasional dan alokasi belanja.
Kedua, menginformasikan kepada kalangan swasta tentang persiapan proyek infrastruktur PPP, inisiasi proyek-proyek baru, dan tender proyek siap jual dari berbagai negara. Ketiga, memonitor perencanaan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur PPP.
"PPP Project Plan Book 2011 ada tiga kategori, yaitu proyek siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial dengan total 79 proyek," kata Armida.
Proyek tersebut di antaranya terdapat 13 proyek baru, di mana sebelumnya pemerintah mengeliminasi 33 proyek yang terdapat pada PPP Project Plan Book 2011.
"Untuk proyek siap ditawarkan sebanyak 13 proyek senilai US$27,52 miliar, 21 proyek prioritas dengan nilai US$10,38 miliar, dan 45 proyek senilai US$15,5 miliar. Sementara itu, terdapat 16 proyek kerja sama yang sedang dan akan transaksi pada 2011 dengan nilai US$32,33 miliar," tuturnya.
Armida berharap, seluruh proyek yang ditawarkan dalam PPP Project Plan Book 2011 dapat menjadi penghubung bagi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama membangun sektor infrastruktur di Indonesia. Apalagi, sistem administrasi dan organisasi skema PPP juga telah melibatkan tiga institusi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bappenas. (art)
• VIVAnews
Kamis, 9 Juni 2011, 12:33 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana meresmikan peluncuran proyek kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) 2011. Sebanyak 79 proyek yang ditawarkan dalam skema PPP atau kontraktual antara instansi pemerintah dan swasta ini menelan investasi US$53,4 miliar atau sekitar Rp456,41 triliun.
"Inti utama pembangunan infrastruktur dengan skema PPP adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, khususnya dalam menarik minat swasta membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujar Armida di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Armida menambahkan, infrastruktur menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tahun ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk itu, pemerintah menawarkan proyek-proyek infrastruktur dengan skema PPP yang dituangkan dalam PPP Project Plan Book 2011.
Menurut Armida, PPP Project Plan Book 2011 memiliki tiga fungsi utama, pertama, merencanakan proyek-proyek infrastruktur dengan skema PPP yang di dalamnya akan bersinergi dengan kebijakan-kebijakan nasional dan alokasi belanja.
Kedua, menginformasikan kepada kalangan swasta tentang persiapan proyek infrastruktur PPP, inisiasi proyek-proyek baru, dan tender proyek siap jual dari berbagai negara. Ketiga, memonitor perencanaan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur PPP.
"PPP Project Plan Book 2011 ada tiga kategori, yaitu proyek siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial dengan total 79 proyek," kata Armida.
Proyek tersebut di antaranya terdapat 13 proyek baru, di mana sebelumnya pemerintah mengeliminasi 33 proyek yang terdapat pada PPP Project Plan Book 2011.
"Untuk proyek siap ditawarkan sebanyak 13 proyek senilai US$27,52 miliar, 21 proyek prioritas dengan nilai US$10,38 miliar, dan 45 proyek senilai US$15,5 miliar. Sementara itu, terdapat 16 proyek kerja sama yang sedang dan akan transaksi pada 2011 dengan nilai US$32,33 miliar," tuturnya.
Armida berharap, seluruh proyek yang ditawarkan dalam PPP Project Plan Book 2011 dapat menjadi penghubung bagi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama membangun sektor infrastruktur di Indonesia. Apalagi, sistem administrasi dan organisasi skema PPP juga telah melibatkan tiga institusi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bappenas. (art)
• VIVAnews
BI: Pembatasan BBM Subsidi Picu Inflasi Naik
Laju inflasi diperkirakan akan berada pada angka enam persen tahun ini maupun tahun 2012.
Kamis, 9 Juni 2011, 08:59 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa inflasi akan berada pada angka enam persen jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik atau pembatasan BBM bersubdisi diterapkan tahun ini maupun tahun 2012.
"Misalnya BBM dinaikkan atau ada pembatasan BBM bersubsidi, maka inflasi sekitar enam persen," kata Darmin Nasution, Gubernur BI dalam Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2012 di depan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu malam.
Ia menambahkan, jika harga BBM tidak berubah sampai akhir tahun ini, inflasi akan tetap rendah dan masih di bawah lima persen seperti sebelumnya. Di mana, inflasi Januari-Mei tercatat 0,51 persen, sedangkan year on year 5,98 persen.
"Jika tidak ada kenaikan BBM tahun ini, BI sepakat dengan pemerintah inflasi berada pada 4,5 persen plus minus satu persen (antara 3,5-5,5 persen). Namun, jika ada kenaikan atau ada pembatasan BBM bersubsidi, inflasi akan di level enam persen," kata Darmin.
Kendati demikian, Darmin pesimistis terhadap harga BBM saat ini. Menurutnya, jika melihat tren pergerakan harga minyak dunia yang terus meningkat, kemungkinan kenaikan BBM dilakukan pada tahun ini atau 2012. "Sepertinya kenaikan BBM bisa tahun ini, atau tahun depan," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyambut baik rencana uji coba pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dilaksanakan 1 Juli 2011. "Saya sambut baik dan mendukung penuh ikhtiar pembatasan BBM bersubsidi," kata Menkeu di Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini.
• VIVAnews
Kamis, 9 Juni 2011, 08:59 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa inflasi akan berada pada angka enam persen jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik atau pembatasan BBM bersubdisi diterapkan tahun ini maupun tahun 2012.
"Misalnya BBM dinaikkan atau ada pembatasan BBM bersubsidi, maka inflasi sekitar enam persen," kata Darmin Nasution, Gubernur BI dalam Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2012 di depan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu malam.
Ia menambahkan, jika harga BBM tidak berubah sampai akhir tahun ini, inflasi akan tetap rendah dan masih di bawah lima persen seperti sebelumnya. Di mana, inflasi Januari-Mei tercatat 0,51 persen, sedangkan year on year 5,98 persen.
"Jika tidak ada kenaikan BBM tahun ini, BI sepakat dengan pemerintah inflasi berada pada 4,5 persen plus minus satu persen (antara 3,5-5,5 persen). Namun, jika ada kenaikan atau ada pembatasan BBM bersubsidi, inflasi akan di level enam persen," kata Darmin.
Kendati demikian, Darmin pesimistis terhadap harga BBM saat ini. Menurutnya, jika melihat tren pergerakan harga minyak dunia yang terus meningkat, kemungkinan kenaikan BBM dilakukan pada tahun ini atau 2012. "Sepertinya kenaikan BBM bisa tahun ini, atau tahun depan," ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyambut baik rencana uji coba pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dilaksanakan 1 Juli 2011. "Saya sambut baik dan mendukung penuh ikhtiar pembatasan BBM bersubsidi," kata Menkeu di Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini.
• VIVAnews
Dari Mana Dana Uji Coba Pembatasan BBM
Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilaksanakan 1 Juli 2011.
Kamis, 9 Juni 2011, 08:32 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak menganggarkan dana khusus untuk rencana uji coba pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilaksanakan 1 Juli 2011. Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).
"Anggarannya ada di kementerian ESDM, Kementerian Keuangan tidak menganggarkan secara khusus," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu malam.
Senada dengan Menkeu, Wakil Menteri Keuangan, Ani Ratnawati mengatakan untuk rencana anggaran uji coba pembatasan BBM bersubsidi berada di Kementerian ESDM. "Di sana, di ESDM," jawabnya singkat.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh menyatakan tanggal 1 Juli tidak ada pembatasan BBM bersubsidi, tetapi yang ada adalah Dirjen Migas sedang mempersiapkan uji coba pembatasan BBM bersubsidi di jalan tertentu. "1 Juli juga nggak ada istilah itu, mungkin yang dimaksud Ibu Dirjen memang sedang mempersiapkan uji coba di jalan tertentu," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011.
Darwin mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pembatasan atau pengaturan BBM bersubsidi, namun yang dilakukan saat ini adalah persiapan terkait rencana uji coba pembatasan tersebut.
Sedangkan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo mengungkapkan bahwa persiapan uji coba pembatasan pada 1 Juli saat ini sudah memasuki tahap tender dan kemungkinan tanggal itu sudah ada pemenang tender program ini. "Sekarang sudah tender, nanti kita harapkan 1 juli sudah ada pemenangnya," ujarnya di tempat yang sama.
Ia menjelaskan, rencana uji coba pembatasan BBM bersubsidi ini didanai APBN 2011, namun besarannya Evita tidak menjelaskannya secara terperinci. "Dari APBN, sudah, tapi hanya untuk satu rute yah. Untuk rute tertentu saja." tuturnya.
• VIVAnews
Kamis, 9 Juni 2011, 08:32 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak menganggarkan dana khusus untuk rencana uji coba pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilaksanakan 1 Juli 2011. Anggaran tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).
"Anggarannya ada di kementerian ESDM, Kementerian Keuangan tidak menganggarkan secara khusus," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu malam.
Senada dengan Menkeu, Wakil Menteri Keuangan, Ani Ratnawati mengatakan untuk rencana anggaran uji coba pembatasan BBM bersubsidi berada di Kementerian ESDM. "Di sana, di ESDM," jawabnya singkat.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh menyatakan tanggal 1 Juli tidak ada pembatasan BBM bersubsidi, tetapi yang ada adalah Dirjen Migas sedang mempersiapkan uji coba pembatasan BBM bersubsidi di jalan tertentu. "1 Juli juga nggak ada istilah itu, mungkin yang dimaksud Ibu Dirjen memang sedang mempersiapkan uji coba di jalan tertentu," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2011.
Darwin mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pembatasan atau pengaturan BBM bersubsidi, namun yang dilakukan saat ini adalah persiapan terkait rencana uji coba pembatasan tersebut.
Sedangkan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo mengungkapkan bahwa persiapan uji coba pembatasan pada 1 Juli saat ini sudah memasuki tahap tender dan kemungkinan tanggal itu sudah ada pemenang tender program ini. "Sekarang sudah tender, nanti kita harapkan 1 juli sudah ada pemenangnya," ujarnya di tempat yang sama.
Ia menjelaskan, rencana uji coba pembatasan BBM bersubsidi ini didanai APBN 2011, namun besarannya Evita tidak menjelaskannya secara terperinci. "Dari APBN, sudah, tapi hanya untuk satu rute yah. Untuk rute tertentu saja." tuturnya.
• VIVAnews
BPR Paling Banyak Lapor Keuangan Mencurigakan
Laporan itu, 80 persennya berasal dari bank, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Senin, 6 Juni 2011, 18:09 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 70 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sejak berdiri 2002 hingga April 2011. Laporan itu 80 persennya berasal dari bank, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"80 persennya dari bank, non-bank masih kecil, dari 80 persen itu lebih banyak dari BPR," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subiantoro, di Jakarta, Senin, 6 Juni 2011.
Ia menjelaskan BPR dicurigai sebagai tempat pencucian uang atau money laundering. Untuk itu, PPATK gencar melakukan sosialisasi kepada BPR dan jasa keuangan lainnya.
"Kami sudah roadshow ke daerah-daerah. Marathon di Semarang, Jawa Tengah tentang registrasi Gathering Report Information in Reporting System (GRIPS), Aplikasi baru untuk laporan ke PPATK," ujarnya.
Menurut dia, lembaga jasa keuangan seperti industri perbankan dan non-bank dicurigai menjadi sarana menyamarkan pencucian uang atau money laundering.
"Kami mengimbau agar jasa keuangan hati-hati dan segera melapor jika mengendus transaksi yang tidak wajar," kata dia.
Dari laporan sebanyak 70 ribu tersebut, Subiantoro menyatakan LTKM berasal dari 121 bank dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi dan perusahaan sewa guna usaha (leasing). (art)
• VIVAnews
Senin, 6 Juni 2011, 18:09 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 70 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) sejak berdiri 2002 hingga April 2011. Laporan itu 80 persennya berasal dari bank, terutama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"80 persennya dari bank, non-bank masih kecil, dari 80 persen itu lebih banyak dari BPR," kata Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subiantoro, di Jakarta, Senin, 6 Juni 2011.
Ia menjelaskan BPR dicurigai sebagai tempat pencucian uang atau money laundering. Untuk itu, PPATK gencar melakukan sosialisasi kepada BPR dan jasa keuangan lainnya.
"Kami sudah roadshow ke daerah-daerah. Marathon di Semarang, Jawa Tengah tentang registrasi Gathering Report Information in Reporting System (GRIPS), Aplikasi baru untuk laporan ke PPATK," ujarnya.
Menurut dia, lembaga jasa keuangan seperti industri perbankan dan non-bank dicurigai menjadi sarana menyamarkan pencucian uang atau money laundering.
"Kami mengimbau agar jasa keuangan hati-hati dan segera melapor jika mengendus transaksi yang tidak wajar," kata dia.
Dari laporan sebanyak 70 ribu tersebut, Subiantoro menyatakan LTKM berasal dari 121 bank dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi dan perusahaan sewa guna usaha (leasing). (art)
• VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)