Astra memutuskan pembagian dividen hampir setengah dari laba bersih perusahaan 2010.
Jum'at, 6 Mei 2011, 16:16 WIB
Syahid Latif
VIVAnews - PT Astra International Tbk menyatakan kapasitas produksi kendaraan roda empat selama April hingga Juni 2011 diperkirakan turun 15 persen. Alasannya, pasokan suku cadang dari Jepang tengah mengalami hambatan.
"Suku cadang kami masih ada yang impor dari Jepang," ujar Direktur Utama Astra International, Prijono Sugiarto, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahun (RUPST) perseroan di Jakarta, Jumat, 6 Mei 2011.
Menurut Prijono, Astra cukup beruntung, penurunan produksi kendaraan roda empat itu tidak dikuti oleh segmen kendaraan roda dua. Karena itu, manajemen berharap penjualan dari segmen sepeda motor ini mampu mendongkrak pendapatan.
Selain itu, sebagai perusahaan induk dari anak-anak usaha yang bergerak di sektor non-otomotif, pendapatan konsolidasi Astra juga masih akan terus ditopang oleh penjualan di sektor agribisnis dan alat-alat berat.
Direktur Astra International, Johannes Loman, menambahkan, penurunan produksi kendaraan roda empat tersebut diharapkan tidak akan mempengaruhi pendapataan perseroan. Bahkan, dia meyakini, pendapatan Astra akan tetap tinggi.
Loman menuturkan, perseroan menargetkan kapasitas produksi kendaraan roda dua Astra naik pada tahun ini dari sebelumnya 3,5 juta unit.
Pada kuartal I-2011, Astra tercatat menjual 225 ribu unit atau naik 30 persen dibanding periode sama 2010. Porsi penjualan mobil Grup Astra seperti Toyota, Daihatsu, Peugeot, dan UD Trucks meningkat 27 persen menjadi 125 ribu unit.
Sementara itu, untuk penjualan motor pada kuartal I-2011 menunjukkan kenaikan sebesar 20 persen atau menjadi sekitar 2 juta unit.
Direktur Astra International Johnny Darmawan menambahkan, kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada peningkatan harga Pertamax belum akan mempengaruhi harga jual produk kendaraan bermotor.
"Astra belum terpikir untuk menaikkan harga jual. Hal ini masih dikaji lebih jauh," ungkap Jhonny.
Bagi Dividen
Pada RUPST kali ini, pemegang saham Astra International menyetujui pembagian dividen sekitar Rp6,48 triliun atau lebih dari 45 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2010. Dividen tersebut sama dengan Rp1.600 per saham, yang sudah diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp470 per saham.
Pembayaran dividen interim sudah dilakukan pada 15 November 2011. Sementara itu, pembayaran dividen sebesar Rp1.130 per saham akan dibayarkan pada 16 Juni 2011.
Hingga kuartal I-2011, Astra mencatat pendapatan bersih sebesar Rp38,69 triliun atau naik 30 persen dibandingkan Rp29,68 triliun pada periode yang sama 2010. Sementara itu, laba bersih tercatat mencapai Rp4,3 triliun, atau naik 43 persen dari Rp3,01 triliun pada periode sama 2010. (art)
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
Friday, 6 May 2011
Thursday, 5 May 2011
Relokasi Industri Jepang Untungkan RI
Sebelumnya, Indonesia memang menawarkan untuk merelokasi pabrik Komatsu ke Indonesia.
Kamis, 5 Mei 2011, 16:07 WIB
Arinto Tri Wibowo
VIVAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan terjadinya kenaikan nilai investasi dari wacana relokasi industri Jepang di Indonesia. Iklim investasi di Tanah Air secara tidak langsung diuntungkan dari musibah gempa dan tsunami di Jepang, Maret lalu.
"Indonesia bisa mendapatkan 'ledakan' (investasi) yang luar biasa dari Jepang. Kami juga masih menanti dan siap-siap dalam pembangunan infrastruktur serta lainnya," kata Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Teuku Otman Rasyid, pada Diskusi Interaktif Penanaman Modal 2011 di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2011.
Menurut Teuku, investasi di Indonesia akan diuntungkan dari imbas krisis ekonomi pada 2008, bencana tsunami 2011 hingga kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang menjadi pasokan energi bagi industri di Jepang.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia di antaranya memang menawarkan untuk merelokasi pabrik milik Komatsu di Jepang ke Tanah Air.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan, sekitar 70 persen pabrik Komatsu di Jepang mengalami kerusakan akibat musibah tsunami Maret lalu. "Komatsu bisa pindahkan basis produksinya ke Indonesia," kata MS Hidayat, kemarin.
Teuku menambahkan, realisasi investasi selama triwulan I-2011 cukup menggembirakan. Data BKPM menyebutkan, total nilai investasi selama periode itu mencapai Rp53,6 triliun atau meningkat 27,3 persen dibanding triwulan I-2010 sebesar Rp42,1 triliun.
Untuk lebih meningkatkan investasi, dia menjelaskan, para calon investor asing maupun dalam negeri perlu difasilitasi dengan baik, sehingga perencanaannya menjadi kenyataan.
"BKPM menjalin hubungan erat dengan daerah. Kami juga memberi bantuan dana ke daerah untuk penelusuran perusahaan-perusahaan yang belum merealisasikan investasinya," ujar Teuku.
Selama Januari hingga dengan April 2011, BKPM mengklaim telah menerima aplikasi rencana penanaman modal dan menerbitkan pendaftaran penanaman modal maupun izin prinsip penanaman modal kepada calon investor asing dan dalam negeri. Para calon investor itu umumnya memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia.
"Kami sudah memiliki daftar perusahaan PMA berdasarkan data pendaftaran penanaman modal periode Januari hingga April 2011, Jumlahnya ada 600 perusahaan," tuturnya.
Sementara itu, daftar perusahaan yang sudah tergolong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan data izin prinsip mencapai enam perusahaan serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 45 perusahaan. Total nilai investasi mencapai lebih dari US$4 triliun.
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
Kamis, 5 Mei 2011, 16:07 WIB
Arinto Tri Wibowo
VIVAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan terjadinya kenaikan nilai investasi dari wacana relokasi industri Jepang di Indonesia. Iklim investasi di Tanah Air secara tidak langsung diuntungkan dari musibah gempa dan tsunami di Jepang, Maret lalu.
"Indonesia bisa mendapatkan 'ledakan' (investasi) yang luar biasa dari Jepang. Kami juga masih menanti dan siap-siap dalam pembangunan infrastruktur serta lainnya," kata Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Teuku Otman Rasyid, pada Diskusi Interaktif Penanaman Modal 2011 di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2011.
Menurut Teuku, investasi di Indonesia akan diuntungkan dari imbas krisis ekonomi pada 2008, bencana tsunami 2011 hingga kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang menjadi pasokan energi bagi industri di Jepang.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia di antaranya memang menawarkan untuk merelokasi pabrik milik Komatsu di Jepang ke Tanah Air.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan, sekitar 70 persen pabrik Komatsu di Jepang mengalami kerusakan akibat musibah tsunami Maret lalu. "Komatsu bisa pindahkan basis produksinya ke Indonesia," kata MS Hidayat, kemarin.
Teuku menambahkan, realisasi investasi selama triwulan I-2011 cukup menggembirakan. Data BKPM menyebutkan, total nilai investasi selama periode itu mencapai Rp53,6 triliun atau meningkat 27,3 persen dibanding triwulan I-2010 sebesar Rp42,1 triliun.
Untuk lebih meningkatkan investasi, dia menjelaskan, para calon investor asing maupun dalam negeri perlu difasilitasi dengan baik, sehingga perencanaannya menjadi kenyataan.
"BKPM menjalin hubungan erat dengan daerah. Kami juga memberi bantuan dana ke daerah untuk penelusuran perusahaan-perusahaan yang belum merealisasikan investasinya," ujar Teuku.
Selama Januari hingga dengan April 2011, BKPM mengklaim telah menerima aplikasi rencana penanaman modal dan menerbitkan pendaftaran penanaman modal maupun izin prinsip penanaman modal kepada calon investor asing dan dalam negeri. Para calon investor itu umumnya memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia.
"Kami sudah memiliki daftar perusahaan PMA berdasarkan data pendaftaran penanaman modal periode Januari hingga April 2011, Jumlahnya ada 600 perusahaan," tuturnya.
Sementara itu, daftar perusahaan yang sudah tergolong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan data izin prinsip mencapai enam perusahaan serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 45 perusahaan. Total nilai investasi mencapai lebih dari US$4 triliun.
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
BNI Buka Layanan Pengaduan Nonstop
Layanan itu untuk memberikan kemudahan serta rasa aman dan nyaman bagi nasabah.
Kamis, 5 Mei 2011, 12:05 WIB
Antique
VIVAnews - Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, di antaranya terkait pengaduan, PT Bank Negara Indonesia Tbk meluncurkan nomor telepon tunggal (single acces number) BNI Call 500046. Layanan itu untuk memberikan kemudahan serta rasa aman dan nyaman bagi nasabah ketika menghubungi BNI.
"Layanan BNI Call bersifat 'end to end', terintegrasi serta mengacu pada konsep 'one solution', cukup dengan satu kali panggilan maka permintaan dan pengaduan nasabah dapat diselesaikan," kata Direktur Jaringan dan Layanan BNI, Honggo Widjojo Kangmasto, di kantor pusat BNI, Jakarta, Kamis 5 Mei 2011.
Honggo menambahkan, khusus bagi nasabah yang menghubungi BNI Call melalui ponsel, BNI Call dapat diakses dengan menggunakan kode area Jakarta, yaitu 021-500046. Tarif telepon yang dikenakan, mengikuti harga dari operator telekomunikasi seluler masing-masing penelepon.
Nomor 500046, menurut dia, dapat diakses dari saluran 'fixed line' mana pun di seluruh Indonesia dan tarif yang dikenakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk adalah tarif panggilan lokal.
Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, menambahkan, sarana komunikasi memiliki nilai sangat penting sebagai penghubung antara perusahaan dan nasabah.
"BNI berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan customer service representative yang dimiliki, sehingga dapat menjawab dan melayani kebutuhan nasabah terkait permintaan informasi tentang jasa dan produk BNI setiap waktu, 24 jam 7 hari seminggu," ujar Gatot.
BNI Call adalah unit layanan nasabah melalui telepon yang diklaim mampu menjawab kebutuhan informasi, transaksi, maupun keluhan nasabah. BNI Call juga melayani permohonan informasi dari calon nasabah.
Konsep 'one stop solution' yang digunakan memungkinkan BNI Call untuk berfungsi lebih dari sekadar sebuah 'call center'. BNI Call didesain dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yang memungkinkannya bekerja secara 'end to end' di mana penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi nasabah, maupun permintaan transaksi oleh nasabah akan ditindaklanjuti hingga selesai di bawah satu atap.
Laporan: Sukirno
• VIVAnews
Kamis, 5 Mei 2011, 12:05 WIB
Antique
VIVAnews - Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, di antaranya terkait pengaduan, PT Bank Negara Indonesia Tbk meluncurkan nomor telepon tunggal (single acces number) BNI Call 500046. Layanan itu untuk memberikan kemudahan serta rasa aman dan nyaman bagi nasabah ketika menghubungi BNI.
"Layanan BNI Call bersifat 'end to end', terintegrasi serta mengacu pada konsep 'one solution', cukup dengan satu kali panggilan maka permintaan dan pengaduan nasabah dapat diselesaikan," kata Direktur Jaringan dan Layanan BNI, Honggo Widjojo Kangmasto, di kantor pusat BNI, Jakarta, Kamis 5 Mei 2011.
Honggo menambahkan, khusus bagi nasabah yang menghubungi BNI Call melalui ponsel, BNI Call dapat diakses dengan menggunakan kode area Jakarta, yaitu 021-500046. Tarif telepon yang dikenakan, mengikuti harga dari operator telekomunikasi seluler masing-masing penelepon.
Nomor 500046, menurut dia, dapat diakses dari saluran 'fixed line' mana pun di seluruh Indonesia dan tarif yang dikenakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk adalah tarif panggilan lokal.
Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, menambahkan, sarana komunikasi memiliki nilai sangat penting sebagai penghubung antara perusahaan dan nasabah.
"BNI berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan customer service representative yang dimiliki, sehingga dapat menjawab dan melayani kebutuhan nasabah terkait permintaan informasi tentang jasa dan produk BNI setiap waktu, 24 jam 7 hari seminggu," ujar Gatot.
BNI Call adalah unit layanan nasabah melalui telepon yang diklaim mampu menjawab kebutuhan informasi, transaksi, maupun keluhan nasabah. BNI Call juga melayani permohonan informasi dari calon nasabah.
Konsep 'one stop solution' yang digunakan memungkinkan BNI Call untuk berfungsi lebih dari sekadar sebuah 'call center'. BNI Call didesain dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yang memungkinkannya bekerja secara 'end to end' di mana penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi nasabah, maupun permintaan transaksi oleh nasabah akan ditindaklanjuti hingga selesai di bawah satu atap.
Laporan: Sukirno
• VIVAnews
ACFTA Buat Sektor Pertanian Keteteran
Bagi negara maju, pasar Indonesia adalah incaran, bukan pasar negara ASEAN lainnya.
Rabu, 4 Mei 2011, 19:19 WIB
Syahid Latif
VIVAnews - Sejak mulai berlaku 1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) di antaranya telah memicu sektor pertanian keteteran serbuan produk China yang lebih murah.
Perbedaan harga yang tinggi telah menyebabkan jutaan petani kehilangan pasar lokal, ketika produk nasional berhadapan dengan produk China.
Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Indonesia dan ASEAN hanya akan dijadikan pasar yang menjanjikan bagi China.
"Buat Jepang, Amerika, China, dan Uni Eropa, yang terpenting adalah pasar Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya, tinggalkan saja," kata Ichsanuddin dalam diskusi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di kawasan Tebet, Jakarta, 4 April 2011.
Dengan ACFTA, dia menjelaskan, menyebabkan volume impor meningkat. Transaksi ekspor impor juga terus terjadi.
"Namun, jangan melihat apakah impor ekspor dari atau ke Amerika maupun China lebih tinggi. Tapi, harus juga dilihat apakah ASEAN mempunyai ketergantungan atau tidak terhadap barang modal," ujar dia.
Saat ini, Indonesia mengalami defisit impor dengan China akibat adanya penghapusan tarif dalam ACFTA. Namun, menurut Ichsanuddin, tidak hanya Indonesia yang mengalaminya, negara-negara lain di ASEAN juga mengalami hal yang sama.
"Pasti ada, karena pada saat yang sama anda harus melihat hulu-hilir dari barang modal itu. Semua negara yang sudah bergerak dalam negara-negara berkembang tidak akan mengubah industri hulu-hilirnya," lanjut dia.
Sebelumnya, akibat pemberlakuan ACFTA, dari sekitar 9.000 produk, hanya sekitar 200 produk yang mengalami masalah akibat dibukanya keran perdagangan antara ASEAN dan China itu.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pemerintah tak akan merenegosiasi perjanjian perdagangan secara bilateral dengan China, meskipun barang-barang asal Negeri Tirai Bambu membanjiri Indonesia. "Renegosiasi memakan waktu lama," kata dia. (art)
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
Rabu, 4 Mei 2011, 19:19 WIB
Syahid Latif
VIVAnews - Sejak mulai berlaku 1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) di antaranya telah memicu sektor pertanian keteteran serbuan produk China yang lebih murah.
Perbedaan harga yang tinggi telah menyebabkan jutaan petani kehilangan pasar lokal, ketika produk nasional berhadapan dengan produk China.
Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Indonesia dan ASEAN hanya akan dijadikan pasar yang menjanjikan bagi China.
"Buat Jepang, Amerika, China, dan Uni Eropa, yang terpenting adalah pasar Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya, tinggalkan saja," kata Ichsanuddin dalam diskusi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di kawasan Tebet, Jakarta, 4 April 2011.
Dengan ACFTA, dia menjelaskan, menyebabkan volume impor meningkat. Transaksi ekspor impor juga terus terjadi.
"Namun, jangan melihat apakah impor ekspor dari atau ke Amerika maupun China lebih tinggi. Tapi, harus juga dilihat apakah ASEAN mempunyai ketergantungan atau tidak terhadap barang modal," ujar dia.
Saat ini, Indonesia mengalami defisit impor dengan China akibat adanya penghapusan tarif dalam ACFTA. Namun, menurut Ichsanuddin, tidak hanya Indonesia yang mengalaminya, negara-negara lain di ASEAN juga mengalami hal yang sama.
"Pasti ada, karena pada saat yang sama anda harus melihat hulu-hilir dari barang modal itu. Semua negara yang sudah bergerak dalam negara-negara berkembang tidak akan mengubah industri hulu-hilirnya," lanjut dia.
Sebelumnya, akibat pemberlakuan ACFTA, dari sekitar 9.000 produk, hanya sekitar 200 produk yang mengalami masalah akibat dibukanya keran perdagangan antara ASEAN dan China itu.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pemerintah tak akan merenegosiasi perjanjian perdagangan secara bilateral dengan China, meskipun barang-barang asal Negeri Tirai Bambu membanjiri Indonesia. "Renegosiasi memakan waktu lama," kata dia. (art)
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
Wednesday, 4 May 2011
Dosen dan Karyawan UI Tuntut Jadi PNS
Nasional
Jawa Timur
Dosen dan Karyawan UI Tuntut Jadi PNS
'Kami meluluskan banyak sarjana UI tapi status kami tidak jelas'.
Senin, 2 Mei 2011, 12:31 WIB
Arry Anggadha
VIVAnews - Sekitar 200 dosen dan karyawan Universitas Indonesia mendatangi Istana Merdeka. Mereka menuntut kejelasan status mereka yang belum menjadi pegawai negeri sipil.
Massa yang tergabung dalam Paguyuban Dosen dan Tenaga Kependidikan UI itu meminta agar status pegawai negeri sipil (PNS) bagi dosen dan karyawan di UI harus segera diputuskan pemerintah. Unjuk rasa ini juga didukung oleh BEM UI.
Dalam aksinya, selain menggelar orasi, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan 'Kami Tuntut Kejelasan Status', 'Kami meluluskan banyak sarjana UI tapi status kami tidak jelas', dan 'Kami ingin jadi PNS'.
"Berpuluh tahun kami jadi dosen dan karyawan di UI tapi statusnya tidak jelas. Di hari Pendidikan Nasional ini, kami meminta kepada presiden dan pihak UI untuk segera mengalihkan status non PNS menjadi PNS," kata Andry, koordinator paguyuban.
Aksi ini dijaga sekitar 300 personel polisi dari Polres Jakarta Pusat. Mereka mengamankan jalannya aksi dan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara agar tidak tersendat. (eh)
Laporan: Sukirno
• VIVAnews
Jawa Timur
Dosen dan Karyawan UI Tuntut Jadi PNS
'Kami meluluskan banyak sarjana UI tapi status kami tidak jelas'.
Senin, 2 Mei 2011, 12:31 WIB
Arry Anggadha
VIVAnews - Sekitar 200 dosen dan karyawan Universitas Indonesia mendatangi Istana Merdeka. Mereka menuntut kejelasan status mereka yang belum menjadi pegawai negeri sipil.
Massa yang tergabung dalam Paguyuban Dosen dan Tenaga Kependidikan UI itu meminta agar status pegawai negeri sipil (PNS) bagi dosen dan karyawan di UI harus segera diputuskan pemerintah. Unjuk rasa ini juga didukung oleh BEM UI.
Dalam aksinya, selain menggelar orasi, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan 'Kami Tuntut Kejelasan Status', 'Kami meluluskan banyak sarjana UI tapi status kami tidak jelas', dan 'Kami ingin jadi PNS'.
"Berpuluh tahun kami jadi dosen dan karyawan di UI tapi statusnya tidak jelas. Di hari Pendidikan Nasional ini, kami meminta kepada presiden dan pihak UI untuk segera mengalihkan status non PNS menjadi PNS," kata Andry, koordinator paguyuban.
Aksi ini dijaga sekitar 300 personel polisi dari Polres Jakarta Pusat. Mereka mengamankan jalannya aksi dan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara agar tidak tersendat. (eh)
Laporan: Sukirno
• VIVAnews
BEI Luncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia
Indeks itu terdiri atas 214 saham yang tercatat di BEI.
Selasa, 3 Mei 2011, 16:17 WIB
Nur Farida Ahniar
VIVAnews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan indeks saham syariah Indonesia (Indonesia Sharia Stock Index/ISSI). Saham-saham yang masuk dalam indeks tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
"Kami sudah menerima fatwa DSN-MUI tentang mekanisme Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) itu dan akan diluncurkan pada 12 Mei 2011," kata Direktur Pengembangan Usaha BEI, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Selasa, 3 Mei 2011.
Friderica menjelaskan, fatwa itu merupakan dasar aturan mengenai mekanisme perdagangan saham syariah. Fatwa tersebut untuk memberikan ketenangan bagi investor yang akan berinvestasi sesuai syariah di pasar modal. Sebelumnya, BEI mengajukan permohonan fatwa itu pada 17 Januari 2011 dan disahkan pada 8 Maret 2011.
Indeks syariah tersebut terdiri atas 214 saham yang tercatat di BEI. Beberapa saham yang tidak boleh masuk kategori saham syariah adalah saham perusahaan makanan atau minuman tidak halal, saham perusahaan rokok, dan bank konvensional.
Anggota DSN MUI, Gunawan Yasni, menambahkan, fatwa itu berisi mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dengan beberapa ketentuan khusus seperti ketentuan syariah. Meski sebelumnya terdapat Jakarta Islamic Index (JII), ISSI diperlukan untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.
"Sejak Daftar Efek Syariah diterbitkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pasar membutuhkan indikator untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah," ujarnya. (art)
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
Selasa, 3 Mei 2011, 16:17 WIB
Nur Farida Ahniar
VIVAnews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan indeks saham syariah Indonesia (Indonesia Sharia Stock Index/ISSI). Saham-saham yang masuk dalam indeks tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
"Kami sudah menerima fatwa DSN-MUI tentang mekanisme Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) itu dan akan diluncurkan pada 12 Mei 2011," kata Direktur Pengembangan Usaha BEI, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Selasa, 3 Mei 2011.
Friderica menjelaskan, fatwa itu merupakan dasar aturan mengenai mekanisme perdagangan saham syariah. Fatwa tersebut untuk memberikan ketenangan bagi investor yang akan berinvestasi sesuai syariah di pasar modal. Sebelumnya, BEI mengajukan permohonan fatwa itu pada 17 Januari 2011 dan disahkan pada 8 Maret 2011.
Indeks syariah tersebut terdiri atas 214 saham yang tercatat di BEI. Beberapa saham yang tidak boleh masuk kategori saham syariah adalah saham perusahaan makanan atau minuman tidak halal, saham perusahaan rokok, dan bank konvensional.
Anggota DSN MUI, Gunawan Yasni, menambahkan, fatwa itu berisi mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dengan beberapa ketentuan khusus seperti ketentuan syariah. Meski sebelumnya terdapat Jakarta Islamic Index (JII), ISSI diperlukan untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.
"Sejak Daftar Efek Syariah diterbitkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pasar membutuhkan indikator untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah," ujarnya. (art)
Laporan : Sukirno
• VIVAnews
Saturday, 30 April 2011
Din: Pendiri Al Zaytun Anggota NII KW9
Akan tetapi, dalam sistem pengajarannya, tim tidak menemukan adanya penyimpangan.
Jum'at, 29 April 2011, 15:58 WIB
Ismoko Widjaya
VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tidak mengetahui ada atau tidak kaitannya antara Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9). Tapi, ada sejarah tersendiri antara Al Zaytun dengan NII KW9.
"Kami tidak mengetahui secara jelas bahwa ketua pondok pesantren al Zaytun adalah presiden NII KW9. Tapi pendiri beberapa pendiri pesantren itu adalah anggota NII KW9," kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 April 2011.
Menurut Din, Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama sudah membentuk tim untuk menyelidiki adanya keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW9. Itu dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
"Akan tetapi, dalam sistem pengajarannya, tim itu tidak menemukan adanya penyimpangan dengan ajaran Islam," ujar Din.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, membantah Pondok Pesantren Al Zaytun terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9).
"Kenyataannya belum ditemukan fakta hubungan Al Zaytun dengan NII," kata Hendropriyono usai melayat mendiang tokoh senior PDI Perjuangan, Theo Syafei, di rumah duka, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 29 April 2011. (umi)
Laporan: Sukirno
• VIVAnews
Jum'at, 29 April 2011, 15:58 WIB
Ismoko Widjaya
VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tidak mengetahui ada atau tidak kaitannya antara Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9). Tapi, ada sejarah tersendiri antara Al Zaytun dengan NII KW9.
"Kami tidak mengetahui secara jelas bahwa ketua pondok pesantren al Zaytun adalah presiden NII KW9. Tapi pendiri beberapa pendiri pesantren itu adalah anggota NII KW9," kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 April 2011.
Menurut Din, Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama sudah membentuk tim untuk menyelidiki adanya keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW9. Itu dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
"Akan tetapi, dalam sistem pengajarannya, tim itu tidak menemukan adanya penyimpangan dengan ajaran Islam," ujar Din.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, membantah Pondok Pesantren Al Zaytun terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9).
"Kenyataannya belum ditemukan fakta hubungan Al Zaytun dengan NII," kata Hendropriyono usai melayat mendiang tokoh senior PDI Perjuangan, Theo Syafei, di rumah duka, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 29 April 2011. (umi)
Laporan: Sukirno
• VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)