Proyek pemerintah lebih dari Rp200 juta seharusnya melalui proses tender.
Senin, 25 Juli 2011, 20:21 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Kalangan pengusaha meminta agar kasus dugaan persekongkolan dalam penunjukan tender seperti yang disebutkan Nazaruddin dapat diungkap. Kasus ini dapat menjadi momentum untuk membuka masalah yang terjadi dalam proses tender baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pemerintah.
Sekjen Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa, Efendi Sianipar, mengatakan, proyek pemerintah lebih dari Rp200 juta seharusnya melalui proses tender. Namun, yang terjadi salah satunya melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi, Riad Oscha Chalik, menambahkan, sistem penunjukan langsung ini sudah terjadi sejak tiga hingga empat tahun lalu. Mereka mendesak pemerintah harus menata ulang terkait hal ini.
"Untuk apa BUMN dibuat jika hanya menjadi kompetitor swasta," ungkapnya di Jakarta, Senin, 25 Juli 2011.
Permainan tender yang selama ini terjadi, menurut dia, merupakan bentuk baru korupsi secara tidak langsung. Akibatnya, perusahaan selain BUMN sulit mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek pemerintah.
Riad juga mempertanyakan pengawasan yang seharusnya dilakukan komisaris BUMN. Sebab, kasus Nazaruddin diduga tidak hanya terjadi di satu BUMN.
"Itu pengawasannya bagaimana," tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah Nazaruddin menuturkan salah satu proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan olah raga di Hambalang melibatkan Anas Urbaningrum.
Nazaruddin mengatakan, Anas menerima dana Rp100 miliar yang di antaranya dibagi-bagikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, penunjukan perusahaan kontraktor yaitu PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk diduga sarat permainan. (art)
• VIVAnews
Monday, 25 July 2011
Pasokan Sembako Aman, Kacang Tanah Defisit
Kacang tanah defisit 52 ribu ton.
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:35 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan pasokan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran relatif aman. Hanya kacang tanah yang kekurangan pasokan.
"Semua pasokan bahan pangan pokok aman, surplus bahkan, kecuali kacang tanah," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai rapat Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Mentan, menjelang bulan puasa dan Lebaran, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat. Menurutnya, kondisi demikian jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan harga-harga bahan pangan di luar batas kewajaran. Untuk itu pemerintah akan mengantisipasi terutama yang diakibatkan oleh gangguan ketersediaan dan distribusi bahan pangan.
Beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian utama adalah beras, kacang tanah, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Dia berpendapat harga komoditas tersebut sering bergejolak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.
"Ketersediaan beras aman, penurunan produksi pada periode Oktober-Desember 2011 akan dapat dipenuhi dari stok produksi bulan sebelumnya," kata Mentan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementrian Pertanian, prognosa nasional ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok tahun 2011 menunjukkan hanya kacang tanah yang mengalami kekurangan stok. Sementara bahan pokok lainnya mengalami surplus.
Untuk komoditi beras, total produksi bersih 38,2 juta ton beras sementara kebutuhan mencapai 33,5 juta ton, sehingga surplus 4,7 juta ton. Jika ditambah stok awal, menjadi 5,4 juta ton. Itu belum termasuk sisa impor tahun 2010 yang direalisasikan bulan Januari-Maret 2011 sebesar 1,39 juta ton.
Stok gula pada awal tahun 2011 adalah 876 ribu ton. Sementara produksi bersih mencapai 3,06 juta ton dan kebutuhan masyarakat mencapai 2,7 juta ton sehingga surplus mencapai 1,38 juta ton dengan tambahan impor sebanyak 147 juta ton.
Untuk minyak goreng, stok awal 826 ribu ton dengan tambahan produksi bersih sebanyak 16,6 juta ton. Kebutuhan masyarakat sendiri 5,4 juta ton sehingga terjadi surplus sebesar 387 ribu ton. Itu setelah dikurangi CPO yang diekspor sebanyak 11,7 juta ton.
Untuk produksi bersih cabe merah sebanyak 1,49 juta ton dengan total kebutuhan 1,46 juta ton sehingga hanya surplus sekitar 2 ribu ton. Sementara produksi bawang merah sebanyak 835 ribu ton dengan kebutuhan mencapai 627 ribu ton, sehingga surplus sebanyak 208 ribu ton. Produksi bersih daging sapi tidak mengalami surplus karena stok 424 ribu ton memenuhi kebutuhan dengan jumlah sama.
"Untuk sensus daging sapi masih dilakukan hingga sekarang, nanti awal Agustus akan dirilis hasil sensus ternak itu," kata Mentan.
Sementara itu, untuk produksi daging unggas mencapai 1,17 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,16 juta ton sehingga terjadi surplus 7 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 1.000 ton. Untuk produksi telur unggas mencapai 1,31 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,27 juta ton sehingga surplus mencapai 30 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 3 ribu ton.
Berbeda dengan pangan pokok lainnya, produksi kacang tanah hanya 699 ribu ton sementara total kebutuhan mencapai 793 ribu ton sehingga defisit mencapai 52 ribu ton, padahal sudah ditambah dengan impor sebanyak 42 ribu ton.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:35 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan pasokan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran relatif aman. Hanya kacang tanah yang kekurangan pasokan.
"Semua pasokan bahan pangan pokok aman, surplus bahkan, kecuali kacang tanah," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai rapat Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Mentan, menjelang bulan puasa dan Lebaran, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat. Menurutnya, kondisi demikian jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan harga-harga bahan pangan di luar batas kewajaran. Untuk itu pemerintah akan mengantisipasi terutama yang diakibatkan oleh gangguan ketersediaan dan distribusi bahan pangan.
Beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian utama adalah beras, kacang tanah, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Dia berpendapat harga komoditas tersebut sering bergejolak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.
"Ketersediaan beras aman, penurunan produksi pada periode Oktober-Desember 2011 akan dapat dipenuhi dari stok produksi bulan sebelumnya," kata Mentan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementrian Pertanian, prognosa nasional ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok tahun 2011 menunjukkan hanya kacang tanah yang mengalami kekurangan stok. Sementara bahan pokok lainnya mengalami surplus.
Untuk komoditi beras, total produksi bersih 38,2 juta ton beras sementara kebutuhan mencapai 33,5 juta ton, sehingga surplus 4,7 juta ton. Jika ditambah stok awal, menjadi 5,4 juta ton. Itu belum termasuk sisa impor tahun 2010 yang direalisasikan bulan Januari-Maret 2011 sebesar 1,39 juta ton.
Stok gula pada awal tahun 2011 adalah 876 ribu ton. Sementara produksi bersih mencapai 3,06 juta ton dan kebutuhan masyarakat mencapai 2,7 juta ton sehingga surplus mencapai 1,38 juta ton dengan tambahan impor sebanyak 147 juta ton.
Untuk minyak goreng, stok awal 826 ribu ton dengan tambahan produksi bersih sebanyak 16,6 juta ton. Kebutuhan masyarakat sendiri 5,4 juta ton sehingga terjadi surplus sebesar 387 ribu ton. Itu setelah dikurangi CPO yang diekspor sebanyak 11,7 juta ton.
Untuk produksi bersih cabe merah sebanyak 1,49 juta ton dengan total kebutuhan 1,46 juta ton sehingga hanya surplus sekitar 2 ribu ton. Sementara produksi bawang merah sebanyak 835 ribu ton dengan kebutuhan mencapai 627 ribu ton, sehingga surplus sebanyak 208 ribu ton. Produksi bersih daging sapi tidak mengalami surplus karena stok 424 ribu ton memenuhi kebutuhan dengan jumlah sama.
"Untuk sensus daging sapi masih dilakukan hingga sekarang, nanti awal Agustus akan dirilis hasil sensus ternak itu," kata Mentan.
Sementara itu, untuk produksi daging unggas mencapai 1,17 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,16 juta ton sehingga terjadi surplus 7 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 1.000 ton. Untuk produksi telur unggas mencapai 1,31 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,27 juta ton sehingga surplus mencapai 30 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 3 ribu ton.
Berbeda dengan pangan pokok lainnya, produksi kacang tanah hanya 699 ribu ton sementara total kebutuhan mencapai 793 ribu ton sehingga defisit mencapai 52 ribu ton, padahal sudah ditambah dengan impor sebanyak 42 ribu ton.
• VIVAnews
Mentan: Naik Tidaknya Harga Tergantung Pasar
Mekanisme pasar akan menentukan harga pasar selama bulan Ramadan.
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:30 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan harga bahan pangan pokok aman selama masa Lebaran nanti. Namun, pemerintah tidak bisa memastikan fluktuasi harga yang akan terjadi. Ini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Dalam kaitan dengan pangan relatif cukup, memang persolan harga ini kan tergantung, mekanisme hukum pasar, antara supply dan demand. Meskipun sekali lagi bahwa kenaikan tidak semata-mata karena kekurangan supply," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai memimpin rapat Badan Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2011.
Kemudian, lanjut Suswono, jika dilihat dari data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, memang terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama terjadi di beberapa daerah yang dianggapnya memang rutin terjadi menjelang Ramadan.
"Misalnya di Pasar Induk Cipinang, stok beras selalu normal 2.500 ton. Kalau di bawah 2.000, maka pasokan terganggu. Sekarang stoknya berkisar 2.500-3.000 ton," kata Suswono.
Jika ada kenaikan harga, ujar Suswono, adalah karena demand yang naik. Hal ini terjadi karena pada bulan Ramadan masyarakat menambah konsumsi.
Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, harga beras umum pada minggu ketiga Juli 2011 mencapai Rp9.280 atau meningkat 4,63 persen dari bulan Juni 2011. Sementara beras termurah mencapai Rp7.385 atau naik 6,24 persen dari bulan sebelumnya.
Untuk daging sapi harganya Rp65.962 pada Juli 2011 naik dari bulan sebelumnya Rp64.486 atau sebesar 2,29 persen. Daging ayam ras mengalami kenaikan tertinggi dibanding harga pangan lainnya, yaitu Rp26.356, naik sebesar 13,53 persen dari Juni 2011 yang hanya Rp23.215.
Sementara itu, beberapa harga pangan juga mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Misalnya saja, minyak goreng curah harganya turun 2,23 persen menjadi Rp9.942 pada Juli 2011. Begitu pula gula pasir yang turun 0,27 persen menjadi Rp9.920 dari sebelumnya Rp9.947.
Harga cabe merah juga tercatat turun sebesar 3,85 persen menjadi Rp11.763 dari sebelumnya Rp12.235 pada Juni 2011. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah dan telur ayam yang masing-masing turun 1,85 persen dan 2,85 persen.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:30 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan harga bahan pangan pokok aman selama masa Lebaran nanti. Namun, pemerintah tidak bisa memastikan fluktuasi harga yang akan terjadi. Ini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Dalam kaitan dengan pangan relatif cukup, memang persolan harga ini kan tergantung, mekanisme hukum pasar, antara supply dan demand. Meskipun sekali lagi bahwa kenaikan tidak semata-mata karena kekurangan supply," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai memimpin rapat Badan Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2011.
Kemudian, lanjut Suswono, jika dilihat dari data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, memang terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama terjadi di beberapa daerah yang dianggapnya memang rutin terjadi menjelang Ramadan.
"Misalnya di Pasar Induk Cipinang, stok beras selalu normal 2.500 ton. Kalau di bawah 2.000, maka pasokan terganggu. Sekarang stoknya berkisar 2.500-3.000 ton," kata Suswono.
Jika ada kenaikan harga, ujar Suswono, adalah karena demand yang naik. Hal ini terjadi karena pada bulan Ramadan masyarakat menambah konsumsi.
Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, harga beras umum pada minggu ketiga Juli 2011 mencapai Rp9.280 atau meningkat 4,63 persen dari bulan Juni 2011. Sementara beras termurah mencapai Rp7.385 atau naik 6,24 persen dari bulan sebelumnya.
Untuk daging sapi harganya Rp65.962 pada Juli 2011 naik dari bulan sebelumnya Rp64.486 atau sebesar 2,29 persen. Daging ayam ras mengalami kenaikan tertinggi dibanding harga pangan lainnya, yaitu Rp26.356, naik sebesar 13,53 persen dari Juni 2011 yang hanya Rp23.215.
Sementara itu, beberapa harga pangan juga mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Misalnya saja, minyak goreng curah harganya turun 2,23 persen menjadi Rp9.942 pada Juli 2011. Begitu pula gula pasir yang turun 0,27 persen menjadi Rp9.920 dari sebelumnya Rp9.947.
Harga cabe merah juga tercatat turun sebesar 3,85 persen menjadi Rp11.763 dari sebelumnya Rp12.235 pada Juni 2011. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah dan telur ayam yang masing-masing turun 1,85 persen dan 2,85 persen.
• VIVAnews
Jelang Lebaran, PT ASDP Impor 4 Kapal Bekas
Kapal-kapal bekas tersebut akan didatangkan dari Korea atau Eropa.
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:55 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengimpor empat kapal bekas khusus penumpang untuk mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran, terutama di pelabuhan Merak-Bakauheni.
"ASDP sedang pesan tambahan armada empat buah kapal bekas. Kalau dapat, diusahakan sebelum Lebaran," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Sampai saat ini, kata Mustafa, pihak ASDP masih mengusahakan pengadaan kapal bekas dari berbagai sumber dan ditargetkan terpenuhi sebelum masa puncak arus mudik Lebaran mendatang. "Mereka sedang kerja terus untuk proses ke situ. Kita belum tahu dari mana kapalnya. Barangkali, dari Korea atau Eropa," ujarnya.
Namun, ia menuturkan, jika pihak ASDP tidak mendapatkan kapal bekas dari Korea atau Eropa, kapal yang ada di pelabuhan lain akan digeser sebagai penguatan di pelabuhan Merak-Bakauheni atau pelabuhan yang sangat tinggi volume penumpang arus mudik Lebaran.
Selain itu, Mustafa menjelaskan, dalam rapat kabinet bersama presiden beberapa waktu lalu, diinstruksikan supaya ada kelancaran transportasi, keamanan pangan, hemat energi, ketersediaan barang, dan distribusi menjelang Puasa dan Lebaran.
"Saya ingin agar PT KAI, Garuda, Pelni, ASDP, menyiapkan diri secara khusus untuk memasuki Lebaran. Jadi, ketersediaan cukup serta kelancaran dan pelayanan diusahakan lebih besar, sesuai perkiraan penumpang yang akan tinggi di Lebaran," kata Mustafa.
Kementerian BUMN, lanjut Mustafa, sudah memanggil BUMN-BUMN terkait dengan persiapan Lebaran. Namun, karena belum keseluruhan hadir, ia menginstruksikan kepada Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik segera melakukan pertemuan lanjutan.
Sementara itu, jumlah armada yang disiapkan masing-masing BUMN, Mustafa hanya menyebutkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan tingkat peningkatan pada saat Lebaran mendatang.
Sedangkan jumlah angka pastinya, kata Mustafa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan pendataan. "Kita harap semua siap, kereta siap tambah gerbong, ASDP siap sedang tambah kapal, sudah masuk RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan)," tuturnya.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:55 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengimpor empat kapal bekas khusus penumpang untuk mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran, terutama di pelabuhan Merak-Bakauheni.
"ASDP sedang pesan tambahan armada empat buah kapal bekas. Kalau dapat, diusahakan sebelum Lebaran," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Sampai saat ini, kata Mustafa, pihak ASDP masih mengusahakan pengadaan kapal bekas dari berbagai sumber dan ditargetkan terpenuhi sebelum masa puncak arus mudik Lebaran mendatang. "Mereka sedang kerja terus untuk proses ke situ. Kita belum tahu dari mana kapalnya. Barangkali, dari Korea atau Eropa," ujarnya.
Namun, ia menuturkan, jika pihak ASDP tidak mendapatkan kapal bekas dari Korea atau Eropa, kapal yang ada di pelabuhan lain akan digeser sebagai penguatan di pelabuhan Merak-Bakauheni atau pelabuhan yang sangat tinggi volume penumpang arus mudik Lebaran.
Selain itu, Mustafa menjelaskan, dalam rapat kabinet bersama presiden beberapa waktu lalu, diinstruksikan supaya ada kelancaran transportasi, keamanan pangan, hemat energi, ketersediaan barang, dan distribusi menjelang Puasa dan Lebaran.
"Saya ingin agar PT KAI, Garuda, Pelni, ASDP, menyiapkan diri secara khusus untuk memasuki Lebaran. Jadi, ketersediaan cukup serta kelancaran dan pelayanan diusahakan lebih besar, sesuai perkiraan penumpang yang akan tinggi di Lebaran," kata Mustafa.
Kementerian BUMN, lanjut Mustafa, sudah memanggil BUMN-BUMN terkait dengan persiapan Lebaran. Namun, karena belum keseluruhan hadir, ia menginstruksikan kepada Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik segera melakukan pertemuan lanjutan.
Sementara itu, jumlah armada yang disiapkan masing-masing BUMN, Mustafa hanya menyebutkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan tingkat peningkatan pada saat Lebaran mendatang.
Sedangkan jumlah angka pastinya, kata Mustafa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan pendataan. "Kita harap semua siap, kereta siap tambah gerbong, ASDP siap sedang tambah kapal, sudah masuk RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan)," tuturnya.
• VIVAnews
Soal Hambalang, Menteri BUMN Pilih Bungkam
Permasalahan proyek Hambalang sudah memasuki ranah hukum, sehingga ia tidak berkomentar.
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:31 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Proyek Hambalang tiba-tiba mencuat ketika mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin menyebutkan proyek itu melibatkan Anas Urbaningrum.
Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang-Sentul diketahui dikerjakan dua perusahaan milik negara, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar tidak mau berkomentar dan memberi tanggapan terhadap proyek Hambalang yang dikerjakan dua perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya kan sudah bilang, kalau BUMN karya itu ada di deputi penanganannya. Saya nggak mau jawab itu, daripada salah-salah," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mengaku permasalahan proyek Hambalang sudah memasuki ranah hukum, sehingga ia memilih tidak berkomentar dan ikut campur. "Yang tahu duduk soalnya, ada Deputi infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto Widayatin," ujarnya.
Kementerian BUMN, Mustafa menegaskan, secara umum sudah mengarahkan bahwa korporasi di bawahnya harus sehat dan menerapkan prinsip good corporate governence, transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada penyimpangan.
Mustafa juga tidak menanggapi, ketika ditanya pemanggilan kedua BUMN itu. Kemudian ia mencontohkan kasus Bank Century beberapa waktu lalu.
"Ingat kasus Century tempo hari? Saya tidak mau komen sedikit pun, biar pak Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN waktu itu). Nah, seperti ini juga saya sekarang, nggak mau salah ucap. Jadi, biar yang tahu persis yang tangani ini,
biar Pak Sumaryanto yang jelaskan itu," ungkapnya.
Namun,Mustafa memastikan jika pun ada penyimpangan, baik dalam proyek atau internal manajemen pasti akan ditindak. "Setiap penyimpangan pasti akan ditindak, tapi saya tidak mau komen tentang kontrak karya," tuturnya. (eh)
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:31 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Proyek Hambalang tiba-tiba mencuat ketika mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin menyebutkan proyek itu melibatkan Anas Urbaningrum.
Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang-Sentul diketahui dikerjakan dua perusahaan milik negara, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar tidak mau berkomentar dan memberi tanggapan terhadap proyek Hambalang yang dikerjakan dua perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya kan sudah bilang, kalau BUMN karya itu ada di deputi penanganannya. Saya nggak mau jawab itu, daripada salah-salah," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mengaku permasalahan proyek Hambalang sudah memasuki ranah hukum, sehingga ia memilih tidak berkomentar dan ikut campur. "Yang tahu duduk soalnya, ada Deputi infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto Widayatin," ujarnya.
Kementerian BUMN, Mustafa menegaskan, secara umum sudah mengarahkan bahwa korporasi di bawahnya harus sehat dan menerapkan prinsip good corporate governence, transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada penyimpangan.
Mustafa juga tidak menanggapi, ketika ditanya pemanggilan kedua BUMN itu. Kemudian ia mencontohkan kasus Bank Century beberapa waktu lalu.
"Ingat kasus Century tempo hari? Saya tidak mau komen sedikit pun, biar pak Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN waktu itu). Nah, seperti ini juga saya sekarang, nggak mau salah ucap. Jadi, biar yang tahu persis yang tangani ini,
biar Pak Sumaryanto yang jelaskan itu," ungkapnya.
Namun,Mustafa memastikan jika pun ada penyimpangan, baik dalam proyek atau internal manajemen pasti akan ditindak. "Setiap penyimpangan pasti akan ditindak, tapi saya tidak mau komen tentang kontrak karya," tuturnya. (eh)
• VIVAnews
Mustafa: Aksi Mogok Pilot Urusan Garuda
Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja pekan depan.
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:09 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja pada pekan depan. Ancaman ini dilontarkan karena maskapai tempat mereka bekerja dinilai sudah menyimpang dari standar penerbangan nasional Indonesia.
Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, ancaman tersebut dapat diselesaikan oleh manajemen Garuda secara internal.
"Tentu saja mengganggu, tetapi saya kira manajemen Garuda akan bisa mengatasi permasalahan internalnya," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mencontohkan, beberapa waktu lalu ada gejolak semacam itu, yakni pilot Garuda meminta gajinya agar tidak jauh dengan pilot asing.
"Tapi, sudah ada kesepakatan baru dan mereka jalan seperti biasa. Kalau yang ini (ancaman mogok), semoga manajemen bisa selesaikan itu," ujarnya.
Permasalahan di Garuda itu, kata dia, tidak perlu dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Sebab, Mustafa menilai hal itu bisa diselesaikan secara internal manajemen.
"Tidak perlu lapor, biar mereka yang atasi. Kami ikut perkembangannya saja. Saya kira, mereka akan segera atasi," tutur Mustafa. (art)
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:09 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja pada pekan depan. Ancaman ini dilontarkan karena maskapai tempat mereka bekerja dinilai sudah menyimpang dari standar penerbangan nasional Indonesia.
Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, ancaman tersebut dapat diselesaikan oleh manajemen Garuda secara internal.
"Tentu saja mengganggu, tetapi saya kira manajemen Garuda akan bisa mengatasi permasalahan internalnya," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mencontohkan, beberapa waktu lalu ada gejolak semacam itu, yakni pilot Garuda meminta gajinya agar tidak jauh dengan pilot asing.
"Tapi, sudah ada kesepakatan baru dan mereka jalan seperti biasa. Kalau yang ini (ancaman mogok), semoga manajemen bisa selesaikan itu," ujarnya.
Permasalahan di Garuda itu, kata dia, tidak perlu dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Sebab, Mustafa menilai hal itu bisa diselesaikan secara internal manajemen.
"Tidak perlu lapor, biar mereka yang atasi. Kami ikut perkembangannya saja. Saya kira, mereka akan segera atasi," tutur Mustafa. (art)
• VIVAnews
Pengembang Desak Perda BPHTB Kelar Tahun Ini
Pengembang khawatir ketiadaan perda akan membuat transaksi jual beli properti terganggu.
Kamis, 21 Juli 2011, 12:37 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum kunjung menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikhawatirkan dapat menghambat proses transaksi jual beli properti, khususnya perumahan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah S Thaib, kepada VIVAnews.com usai acara Indonesia Investment Summit 2011 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011. "Pasti, pasti sangat mengganggu transaksi properti sekarang ini," kata dia.
Hiramsyah menyatakan, berlarut-larutnya ketentuan mengenai BPHTB tersebut dipastikan bakal menimbulkan potensi kerugian perusahaan properti yang terbilang cukup besar.
"Pasti cukup besar, karena ini sangat mengganggu sampai tertunda-tunda. Tapi, saya tidak punya datanya, karena Bakrieland kan selama ini hanya mengembangkan di Jakarta, nggak di luar itu, bahkan nggak di luar Jawa," ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjut Hiramsyah, seharusnya dapat memberi perhatian lebih untuk segera menyelesaikan perda tersebut. Di samping membantu proses transaksi jual beli properti dari para pengembang, keberadaan BPHTB juga akan menguntungkan Pemda dalam bentuk penerimaan pajak.
"Saya yakin itu akan baik ya, soalnya untuk pendapatan ke Pemda juga," tutur Hiramsyah. "Semoga nggak terlalu lama ya, dalam setahun lah bisa selesai."
Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 Januari 2011 telah mengalihkan pengurusan BPHTB yang selama ini dipungut oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 23 Desember 2010, hanya sekitar 160 dari 492 daerah yang dinyatakan siap memungut pajak itu.
Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan perda dan 224 daerah lainnya sama sekali belum memberikan informasi.
Pemerintah memperkirakan sekitar 33 persen potensi penerimaan BPHTB hilang sebagai penerimaan pajak. Sebagai catatan, total penerimaan BPHTB yang dipungut pemerintah pusat tahun lalu mencapai Rp7,3 triliun. (art)
• VIVAnews
Kamis, 21 Juli 2011, 12:37 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum kunjung menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikhawatirkan dapat menghambat proses transaksi jual beli properti, khususnya perumahan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah S Thaib, kepada VIVAnews.com usai acara Indonesia Investment Summit 2011 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011. "Pasti, pasti sangat mengganggu transaksi properti sekarang ini," kata dia.
Hiramsyah menyatakan, berlarut-larutnya ketentuan mengenai BPHTB tersebut dipastikan bakal menimbulkan potensi kerugian perusahaan properti yang terbilang cukup besar.
"Pasti cukup besar, karena ini sangat mengganggu sampai tertunda-tunda. Tapi, saya tidak punya datanya, karena Bakrieland kan selama ini hanya mengembangkan di Jakarta, nggak di luar itu, bahkan nggak di luar Jawa," ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjut Hiramsyah, seharusnya dapat memberi perhatian lebih untuk segera menyelesaikan perda tersebut. Di samping membantu proses transaksi jual beli properti dari para pengembang, keberadaan BPHTB juga akan menguntungkan Pemda dalam bentuk penerimaan pajak.
"Saya yakin itu akan baik ya, soalnya untuk pendapatan ke Pemda juga," tutur Hiramsyah. "Semoga nggak terlalu lama ya, dalam setahun lah bisa selesai."
Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 Januari 2011 telah mengalihkan pengurusan BPHTB yang selama ini dipungut oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 23 Desember 2010, hanya sekitar 160 dari 492 daerah yang dinyatakan siap memungut pajak itu.
Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan perda dan 224 daerah lainnya sama sekali belum memberikan informasi.
Pemerintah memperkirakan sekitar 33 persen potensi penerimaan BPHTB hilang sebagai penerimaan pajak. Sebagai catatan, total penerimaan BPHTB yang dipungut pemerintah pusat tahun lalu mencapai Rp7,3 triliun. (art)
• VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)