Harga Minyak Naik, APBN Defisit Rp16 Triliun

Sumber defisit berasal dari kenaikan ICP, volume BBM bersubsidi, dan penurunan lifting
Selasa, 24 Mei 2011, 16:06 WIB
Syahid Latif, Sukirno


VIVAnews - Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak mentah di pasar global belakangan ini telah menjadi momok bagi Indonesia. Dampak dari kenaikan itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini bisa mengalami defisit hingga Rp16 triliun.

Penilaian itu diungkapkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, hari ini di Kantor Pusat BI.

"Jumlahnya itu (defisit) masih akan terus bergerak, mesti mencari waktu untuk menjelaskannya secara lengkap," kata Agus.

Namun dari perhitungan sementara, Kemenkeu memperkirakan risiko fiskal anggaran pemerintah Rp16 triliun itu berasal dari kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP). Seperti diketahui pemerintah mengusulkan perubahan asumsi harga rata-rata ICP tahun 2011 dari US$80 per barel menjadi US$90-100 per barel.

Komponen penekan anggaran lain adalah penurunan lifting dari semula diperkirakan sebanyak 970 barel per hari (bph) menjadi hanya 945 ribu-970 ribu bph. Kondisi ini berarti mengurangi pemasukan pemerintah dari penjualan minyak selain membahayakan pasokan dan anggaran negara.

Terakhir, defisit anggaran pemerintah diperkirakan bersumber dari volume BBM bersubsidi yang kemungkinan bakal melebihi kuota yang disiapkan sebanyak 38,6 juta kiloliter. Tambahan volume BBM ini secara otomatis meningkatkan alokasi anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah.

Selain faktor terkait minyak tersebut, pemerintah juga memperhitungjab risiko fiskal yang bersumber dari anggaran pendidikan. Seperti diketahui, Undang-undang telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar 20 persen dari APBN.

"Nah itu (semua) yang kurang lebih kita melihat bahwa risiko fiskal bisa mencapai 16 triliun," kata Agus.

Kendati berpotensi menciptakan defisit anggaran Rp16 triliun, Agus mengaku perhitungan tersebut baru menghitung faktor positif dari penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sementara penghematan anggaran yang dicapai kementerian atau lembaga (KL) belum masih dalam pengurang beban defisit anggaran.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini terus mendorong KL untuk membuat penghematan anggaran yang dianggap tidak penting. Targetnya, penghematan KL bisa mengurangi beban anggaran hingga Rp20 triliun.

Hingga awal Januari 2011 lalu, Kemenkeu mengungkapkan penghematan anggaran yang sudah diketahui diperkirakan mencapai Rp11 triliun.
• VIVAnews