Powered By Blogger

Home

Wednesday, 11 May 2011

Paparan Merpati dan Pemerintah Mengecewakan

Komisi XI DPR tak mendapat jawaban memuaskan siapa yang memutuskan membeli pesawat MA 60.
Selasa, 10 Mei 2011, 23:21 WIB
Nur Farida Ahniar, Nila Chrisna Yulika, Sukirno


VIVAnews- Komisi XI DPR tidak puas dengan penjelasan pimpinan PT Merpati Nusantara Airlines dan pejabat pemerintah mengenai skandal pembelian pesawat MA 60 buatan China. Ketidakpuasan itu terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR Selasa malam.

Para anggota DPR itu akhirnya memutuskan rapat harus berlanjut pada esok hari. Pasalnya, pada rapat kali ini, para anggota dewan tidak mendapat jawaban memuaskan dari Merpati dan perwakilan pemerintah - sebagai pemilik saham - mengenai siapa yang memutuskan pembelian armada pesawat MA 60 Xiang Aircraft, yang salah satunya jatuh di Papua Barat 7 Mei lalu.

Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, yang dimulai pukul 19.30 WIB, awalnya membahas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp75 miliar tahun 2005 dan tambahan Rp450 miliar tahun 2006.

Rapat itu dihadiri Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Nasution, Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Pandu Djajanto, Dirut Perusahaan Pengelola Aset Boyke Mukijat, dan Dirut Merpati Sardjono Jhony.

Sejak awal, rapat dengar pendapat berlangsung panas, karena Komisi XI ingin langsung mengetahui masalah pembelian pesawat MA 60. Namun saat Mulia Nasution menerangkan sejarah Merpati, rapat dihentikan oleh anggota dewan.

Pandu Djajanto lalu membahas mengenai penggunaan dana PMN, namun tak memuaskan anggota dewan. Begitu juga Direktur Utama Merpati, Sardjono Jhony, yang tidak membawa bahan rapat membuat DPR semakin kecewa. Sardjono tidak bisa menjawab siapa yang memutuskan untuk membeli pesawat MA 60 itu.

Wakil Ketua Komisi XI yang memimpin rapat, Harry Azhar Azis mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembelian itu. Pasalnya pembelian Merpati menggunakan uang APBN.

"Semua pihak yang bertanggung jawab, secara khusus Kementrian BUMN, juga saya lihat dominasi campur tangan Kemenkeu. Saya menilai sangat negatif, dengan tidak siapnya mereka ini" tegas Harry.

Harry mempertanyakan mengapa pesawat itu bisa dibeli jika tidak ada pihak yang memberikan keputusan. "Kalau Merpati tidak memberikan keputusan dan pemerintah juga tidak memberikan keputusan, kenapa bisa pesawat itu ada" tanya Harry.

Akhirnya Komisi XI memutuskan untuk melanjutkan lagi rapat dengar pendapat itu esok hari. Harapannya, agar pihak yang hadir dapat mempersiapkan bahan dengan baik.
• VIVAnews

No comments:

Post a Comment