Bank Mutiara Tunda Layanan Nasabah Kaya

Bank Mutiara memiliki nasabah 1.900 nasabah kaya dengan total dana Rp6 triliun.
Selasa, 31 Mei 2011, 19:47 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno


VIVAnews- Bank Mutiara memiliki nasabah 1.900 nasabah kaya dengan total dana Rp6 triliun. Bank yang dulunya bernama Century itu harus menghentikan sementara program priority banking karena dilarang oleh Bank Indonesia.

Direktur Utama Bank Mutiara Maryono mengatakan bahwa layanan itu diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki tabungan minimal Rp500 juta. Kini Bank Mutiara masih menunggu ijin otoritas perbankan untuk membuka kembali layanan itu.

Seperti diketahui, BI melarang 23 bank yang memiliki layanan wealth management dan private banking menambah nasabah baru selama satu bulan.

“Dulu namanya Mutiara Priority, semuanya sudah siap. Ijinnya sudah diajukan minggu lalu.” kata Maryono di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.

Untuk menambah jaringan, Bank Mutiara akan merilis layanan internet banking dan bergabung dengan jaringan ATM Prima. Demi meningkatkan komposisi dana murah, Bank Mutiara meluncurkan program tabungan Mutiara dengan hadiah langsung Rp1 miliar.

Bank Mutiara menargetkan total dana pihak ketiga sebesar Rp10,8 triliun atau naik 21 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp8,9 triliun. Per Maret aset Bank Mutiara mencapai Rp11,65 triliun atau naik 41,43 persen dibanding Maret 2010 sebesar Rp8,24 triliun.

Perolehan laba sebesar Rp40,2 miliar atau naik 86 persen dibanding Maret 2010 sebesar Rp21 miliar. Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mutiara berada pada posisi 11,3 persen. Sedangkan untuk rasio kredit bermasalah (NPL) turun dari 5,8 persen Maret 2010 menjadi 4,8 persen per Maret 2011.
• VIVAnews

Pengusaha Malaysia Jajaki Bisnis di Indonesia

30 perusahaan menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia.
Senin, 30 Mei 2011, 15:44 WIB
Antique, Sukirno


VIVAnews - 30 perusahaan anggota delegasi investor Malaysia yang tergabung dalam Association of Chinese Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM) menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia.

"Kami tertarik investasi di Indonesia, terutama perkebunan, pertambangan, properti, manufaktur, dan infrastruktur," ujar Wakil Presiden ACCCIM, Dato Tan Seng Leong dalam konferensi pers BKPM-HSBC business briefing di Jakarta, Senin 30 Mei 2011.

Pertemuan yang di prakarsai HSBC bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal memfasilitasi ACCCIM yang memiliki anggota ratusan ribu perusahaan di antaranya adalah The Lion Group, BCB Bhd, dan Low Fatt Wood Industries.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mengenai kondisi pasar Indonesia seperti isu perizinan, infrastruktur, ekonomi makro, politik, dan ketenagakerjaan.

Dato mengungkapkan, sangat terkesan dengan Indonesia dan tertarik untuk berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi Indonesia. "Indonesia itu sumber daya berlimpah, tenaga kerja murah, populasi terbesar nomor empat dunia, emerging country bersama China dan India, kami sangat terkesan," tambah dia.

Namun, mereka belum dapat memastikan berapa nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.

Menurut Director Commercial Banking HSBC Malaysia, Alvin Tay, kedatangan pengusaha Malaysia tersebut untuk mengetahui iklim investasi dan aturan-aturan pemerintah mengenai investasi asing di Indonesia. "Belum bisa di pastikan, kita ingin tahu lebih banyak tentang iklim investasi, kultur investasi, dan aturan dari pemerintah Indonesia," Kata dia.

Sedangkan Senior Vice President International Business HSBC Indonesia, Nick Gandolfo berpendapat, Indonesia adalah negara emerging country dan memimpin di Asia dengan China dan India. Sehingga, ia optimistis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. "Saya optimis, karena Indonesia sebagai emerging country bersama China dan India," ujarnya.

Para pengusaha Malaysia beranggapan bahwa tidak hanya dengan satu-dua hari saja untuk proses berinvestasi, tetapi mereka memerlukan waktu untuk meyakinkan pengusaha-pengusaha Malaysia agar dapat memahami peraturan dan iklim investasi di Indonesia.

Dato menambahkan, pengusaha Malaysia juga mempersilahkan pengusaha Indonesia untuk menanamkan investasinya di Malaysia. "Kami sangat bersedia bekerja sama," kata dia. (eh)
• VIVAnews

Indofood Bagi Dividen 40 Persen Laba Bersih

Laba bersih Indofood 2010 naik 42,2 persen dari Rp2,08 triliun menjadi Rp2,95 triliun.
Jum'at, 27 Mei 2011, 19:04 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno



VIVAnews- Rapat Umum Pemegang Saham PT Indofood Tbk memutuskan pembagian dividen sebesar Rp133 per lembar saham atau total Rp1,18 triliun. Angka itu sama dengan 40 persen laba bersih 2010 yang mencapai Rp2,95 triliun.

RUPS juga memutuskan anak usaha Indofood, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) membagi dividen Rp116 per lembar saham. Dividen itu mengambil 40 persen dari laba bersih ICBP 2010 sebesar
"Kami membagikan 40 persen dari laba 2010 untuk dividen" ujar Direktur Utama dan Chief Executive Officer, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood, Anthoni Salim di Jakarta, Jumat, 27 Mei 2011.

Ia menjelaskan untuk dividen Indofood akan dibadikan 9 Agustus 2011. Sedangkan dividen IICB akan dibagi 7 Juli 2011. Selain itu, dalam RUPST juga disetujui untuk laba ditahan sebanyak Rp 5 miliar. Seperti diketahui laba bersih Indofood 2010 naik 42,2 persen dari Rp2,08 triliun menjadi Rp2,95 triliun.

Dalam RUPS itu juga diumukan anggota Komisaris, Albert del Rosario mengundurkan diri. Namun pemegang saham belum mengusulkan pengganti.

Sementara terkait ekspansi Indofood, Anthoni Salim menyatakan minatnya dalam proyek pemerintah, seperti Food Estate. Ia akan mempelajari program masterplan pemerintah, seperti pembangunan pabrik gula putih terintegrasi, CPO. "Itu adalah tantangan bagi kami, untuk Food Estate, kami menunggu petunjuk dan saran Pemerintah."
• VIVAnews

Investasi Energi Masih Andalkan Swasta

Kebutuhan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp1.481 triliun.
Jum'at, 27 Mei 2011, 03:03 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno



VIVAnews - Kebutuhan investasi pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral Kementerian Energi masih mengandalkan pihak swasta. Kebutuhan investasi sektor ini mencapai Rp1.481 triliun.

Sumber investasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp81 triliun (5,45 persen), BUMN Rp384 triliun (25,92 persen), dan swasta Rp1.016 triliun (68,62 persen). "Kami mengandalkan swasta," kata Menteri Energi Darwin Zahedy Saleh di Jakarta.

Dalam investasi tersebut, menurut Darwin, tujuan strategis dari pengembangan itu di antaranya terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, terwujudnya peningkatan investasi penerimaan negara, dan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor. Yang lebih penting, terwujudnya pengurangan subsidi BBM dan listrik.

Sementara itu, realisasi pengeluaran anggaran 2011 hingga April berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) sebesar Rp922,87 miliar atau 6,03 persen dari total pagu sebesar Rp15,3 triliun.

Komposisi belanja Kementerian Energi adalah belanja pegawai Rp610 miliar dan baru terealisasi 34,6 persen. Belanja barang Rp3,51 triliun, dengan realisasi 17,0 persen, serta yang terbesar adalah belanja modal, yaitu Rp11,18 triliun.

Rendahnya realisasi pembangunan pembangkit, menurut Darwin, karena proses lelang baru dimulai, sehingga kontrak baru bisa dilaksanakan Juni. Selain itu, beberapa kontrak membutuhkan izin panjang karena menyangkut multitahun. (art)
• VIVAnews

Realisasi Pembangunan Pembangkit Cuma 4%

Pada tahun ini, pemerintah menggenjot proyek 10 ribu MW sebesar 7.146,5 MW.
Kamis, 26 Mei 2011, 20:29 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno


IVAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, menyatakan hingga April 2011 program pembangunan listrik 10 ribu megawatt (MW) tahap pertama baru terealisasi 330 MW, yaitu dari PLTU Indramayu, Jawa Barat.

Pada tahun ini, pemerintah menggenjot proyek 10 ribu MW sebesar 7.146,5 MW. "Jadi, baru terealisasi 4 persen," kata Darwin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi DPR, di Jakarta, Kamis 26 Mei 2011.

Rendahnya realisasi pembangunan pembangkit, menurut Darwin, karena proses lelang baru dimulai, sehingga kontrak baru bisa dilaksanakan Juni. Selain itu, beberapa kontrak membutuhkan izin panjang karena menyangkut multitahun.

Ketua Komisi Energi DPR, Teuku Riefky Harsa, meminta PT Perusahaan Listrik Negara selaku kuasa pengguna anggaran, mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut. "Kementerian Energi harus meminta PLN bertanggung jawab terhadap kelistrikan," katanya.

Berdasarkan data yang diungkapkan Kementerian Energi, alokasi anggaran kelistrikan PLN tahun ini Rp9,248 triliun atau 60,45 persen dari total anggaran Kementerian Energi.

Sementara itu, untuk realisasinya, program pengelolaan listrik hingga triwulan pertama hanya sekitar 1,94 persen atau Rp9,4 miliar. Pemerintah memperkirakan hingga Desember 2011 terealisasi Rp8,961 triliun atau sekitar 95 persen. (art)
• VIVAnews

Menkeu Hitung Anggaran BBM, Apa Kata Darwin

Pemerintah belum punya keputusan. "Kami berusaha agar BBM bersubsidi tepat sasaran."
Kamis, 26 Mei 2011, 18:54 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno



VIVAnews - Kendati beban anggaran terus meningkat, pemerintah masih belum memiliki keputusan terkait subsidi bahan bakar minyak, apakah akan ditambah atau dikurangi. Pengaturan BBM bersubsidi itu akan diputuskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.

"Sampai saat ini pemerintah belum memiliki keputusan. Kami berusaha agar BBM bersubsidi tepat sasaran," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2011.

Sambil menunggu pembahasan APBNP, menurut Darwin, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengawasi dan mengatur BBM bersubsidi itu melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Menurut Darwin, dari 38,59 juta kiloliter yang sudah disetujui untuk mendapat subsidi, 93 persen di antaranya disalurkan oleh PT Pertamina.

Darwin memahami jika Kementerian Keuangan sedang mengevaluasi beban anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mensosialisasikan penggunaan BBM non subsidi dengan cara memasang spanduk, iklan, dan saran pada stasiun pengisian bahan bakar umum di Jabodetabek, serta melakukan uji coba.

"Sejauh ini kami sudah mengupayakan sosialisasi BBM bersubsidi pada aparat pemerintah, penegak hukum, organda, operator SPBU, dan Pemda," ujar Darwin.

Kenaikan harga minyak dunia membuat APBN mengalami defisit hingga Rp16 triliun. Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi harga rata-rata patokan minyak mentah Indonesia (ICP) dari US$80 per barel menjadi US$90-100 per barel. Menkeu juga tidak bosan mengimbau Menteri ESDM dapat menjalankan program pembatasan subsidi BBM, baik melalui kenaikan harga atau membatasi konsumsi. (art)
• VIVAnews

BI Godok Aturan Anti Kejahatan Perbankan

Peraturan itu nantinya akan menjadi pedoman dalam sistem pengendalian internal perbankan.
Rabu, 25 Mei 2011, 17:00 WIB
Arinto Tri Wibowo, Harwanto Bimo Pratomo, Sukirno



VIVAnews - Bank Indonesia sedang menggodok peraturan tentang pedoman penyusunan strategi anti fraud. Pedoman ini nantinya akan diterapkan dalam sistem pengendalian internal perbankan.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad, upaya BI itu juga dimaksudkan sebagai langkah pencegahan kasus-kasus penyimpangan operasional di perbankan.

"Pedoman anti fraud tersebut harus mencakup empat tahapan," kata Muliaman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2011.

Muliaman memaparkan, keempat tahap tersebut adalah pertama, aspek preventif. Aspek tersebut mencakup penguatan tata kelola, pengawasan aktif dari manajemen, dan penerapan prinsip kenal karyawan (know your employee). Kedua, tahap deteksi termasuk whistleblowing system, fraud data, dan pelaporannya.

Ketiga, tahap investigasi yang meliputi standar investigasi, evaluasi kelemahan sistem, dan pengenaan sanksi. Keempat, tahap monitoring yang meliputi evaluasi mengenai assessment dan fraud risk appetite yang terjadi di bank.

Dia menjelaskan, dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan yang membuat potensi terjadinya penyimpangan yang melibatkan bank dan lembaga keuangan nonbank, Bank Indonesia akan meningkatkan koordinasi. Selain itu, BI akan menyelenggarakan pemeriksaan bersama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan nonbank dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sementara itu, pengamat ekonomi dan perbankan, Avialiani, mengatakan, kejahatan dalam sistem perbankan sangat berbahaya. Sebab, hal itu dapat menggoyahkan keamanan sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Menurut dia, kejahatan dalam sistem perbankan atau fraud dipengaruhi oleh adanya fraud triangle.

"Fraud Triangle itu adalah pressure (tekanan), perceived opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi)," ujar dia.

Fraud, dia menjelaskan, dapat dilakukan oleh oknum internal maupun eksternal bank. Namun, pembobolan bank, menurut Aviliani, lebih banyak dilakukan oleh oknum internal dan bekerja sama dengan oknum eksternal.

Untuk modus operandinya, kejahatan perbankan dapat dilakukan dengan beberapa modus. Misalnya, pembobolan terhadap dana simpanan. Dana nasabah digerogoti oleh oknum bankir tanpa sepengetahuan nasabah.

Kedua, pembobolan kredit. Oknum bankir secara sengaja merekayasa kerugian bank melalui transaksi kredit fiktif atau kualitas kreditnya rendah. Ketiga, pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank seperti kartu kredit, transfer fiktif, transaksi valas yang merugikan, dan lain-lain.

"Untuk mengatasinya, yang lebih efektif dengan adanya whistleblowing system," kata Aviliani.

Dalam sistem whistleblowing, menurut dia, reward dan punishment merupakan hal yang penting, termasuk perlindungan hukum bagi whistleblower. Untuk itu, menurut Aviliani, bank perlu membuka hotline untuk siapa saja agar dapat melaporkan tindak kejahatan perbankan.
• VIVAnews

BI: Bank Dibobol, Manajemen Lalai

"Top manajemen harus perhatian dan ikut terlibat"
Rabu, 25 Mei 2011, 13:55 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno



VIVAnews- Bank Indonesia mengatakan kejahatan perbankan (fraud) merupakan risiko operasional dari perbankan. Dalam kasus itu, otoritas perbankan akan melihat sejauh mana kelalaian dari manajemen.

"Kita minta standar operasi prosedur di tiap-tiap bank dijalankan. Top manajemen harus perhatian dan ikut terlibat" ujar Direktur Direktorat Pengaturan dan Penelitian Perbankan BI Wimboh Santoso, dalam acara Banking Leadership and Bank Fraud in Asia, di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2011.

Menurutnya keterlibatan internal terutama karyawan maupun top manajemen perlu diawaspadai. Bahkan seharusnya top manajemen ikut terlibat dalam menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah. Permasalahan fraud itu juga membuat citra perbankan turun."Untuk itu diperlukan keinginan kuat dan serius untuk memperbaiki bersama-sama" ujarnya.

Untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah, Founder and Chairman Asia Anti Fraud (AAF), Kusuma Chandra berencana melakukan rating terhadap bank di Indonesia. Fraud ini akan mengukur seberapa besar potensi fraud di tiap bank,"Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam memilih bank yang benar-benar kredibel" ujarnya.

Seperti diketahui, BI telah menjatuhkan sanksi terhadap Bank Mega terkait pembobolan yang dilakukan mantan pegawainya di Kantor Cabang Jababeka. Kejahatan perbankan itu merugikan dana PT Elnusa senilai Rp111 miliar dan dana Pemkab Batubara, Sumut senilai Rp80 miliar. Sebelumnya BI juga menjatuhkan sanksi terhadap Citibank terkait pembobolan dana nasabah oleh mantan pegawainya, Malinda Dee. (eh)
• VIVAnews

Sanksi BI, Pertumbuhan Bank Mega Bakal Sulit

UOB: "Bagi Bank Mega sanksi cukup berat, karena terutama sanksi tidak boleh buka cabang,"
Rabu, 25 Mei 2011, 13:52 WIB
Syahid Latif, Sukirno


VIVAnews - Sejumlah sanksi yang dijatuhkan Bank Indonesia (BI) kepada PT Bank Mega Tbk mendatangkan simpati dari sejumlah koleganya di sektor perbankan. Alasannya, sanksi bagi bank milik pengusaha Chairul Tanjung berupa larangan pembukaan kantor cabang dalam kurun setahun ke depan ini diperkirakan bakal terhambat pertumbuhan perusahaan.

"Bagi Bank Mega itu cukup berat, karena terutama sanksi tidak boleh buka cabang," ungkap Komisaris Independen UOB Buana Bank, Aswin Wirjadi yang ditemui usai acara Seminar Banking Leadership and Bank Fraud in Asia, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2011.

Aswin menilai sanksi yang dijatuhkan BI kepada Bank Mega bagaimanapun harus dilakukan. Penyebabnya, bank sentral sebelumnya juga menjatuhkan sanksi terhadap Citibank Indonesia yang diduga menyebabkan kematian salah satu nasabah kartu kreditnya.

Kendati demikian, ungkap Aswin, sanksi bagi Bank Mega ini akan cukup memberatkan bank yang banyak melakukan ekspansi bisnis ke kawasan timur Indonesia ini. Lebih jauh, sanksi BI ini dipastikan akan menghambat pertumbuhan Bank Mega.

Seperti diketahui Bank Mega rencananya bakal membuka sekitar 100 cabang baru pada tahun ini. "Ini akan mempengaruhi pertumbuhan bank Mega," kata Aswin.

Dari catatan VIVAnews.com, CEO Para Group, Chairul Tanjung pernah mengatakan pada 2009 untuk menjadikan Bank Mega menjadi bank terbesar di Indonesia Timur dalam tiga tahun mendatang. Sejak saat itu, Bank Mega menargetkan memiliki 200 kantor cabang baru di kawasan Indonesia Timur hingga 2012. Sedangkan dalam sepuluh tahun, Bank Mega dirancang menjadi salah satu bank terbesar di tanah air.

"Target kami dalam tiga tahun, menjadikan Bank Mega terbesar di kawasan Timur Indonesia" ujar Chairul pada saat itu.

Direktur Ritel Bank Mega Kostaman Tayib mengatakan untuk mencapai ambisi itu, Bank Mega menyiapkan investasi Rp1,5 triliun untuk membuka 300 kantor cabang baru di seluruh Indonesia dari 2009 hingga 2012.

Lalu apakah larangan BI ini akan menghambat ekspansi Bank Mega?

Kostaman Thayib enggan menjelaskan seberapa besar pengaruh sanksi BI bagi ekspansi Bank Mega ke depan. Ia hanya mengatakan Bank Mega masih bisa memaksimalkan cabang yang ada.

"Cabang yang ada cukup banyak, kita bisa maksimalkan dari cabang yang ada" ujarnya kepada VIVAnews.com. (eh)
• VIVAnews

Sekar dan Direksi Merpati Siap Buka-bukaan

Serikat Pekerja membongkar sejumlah persoalan yang diduga terjadi di maskapai BUMN itu.
Rabu, 25 Mei 2011, 12:39 WIB
Antique / Sukirno



VIVAnews - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mengungkapkan, jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines MA-60 di Papua awal Mei lalu ternyata membongkar sejumlah persoalan di tubuh maskapai penerbangan itu. Mulai dari penyebab jatuhnya pesawat hingga proses pembelian pesawat tersebut.

"SEKAR (Serikat Karyawan) Merpati sempat mengurai sejumlah dugaan kebobrokan yang terjadi di tubuh perusahaan itu dan mereka secara khusus memohon bantuan hukum kepada AAI untuk memperjuangkan hak-haknya lewat jalur hukum," kata Ketua Umum AAI, Humphrey Djemat, dalam keterangannya yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

Kepada AAI, Humphrey menambahkan, pihak SEKAR Merpati sempat menuturkan beragam kejadian di manajemen perusahaan itu yang dinilai tidak kondusif. Di antaranya, sikap manajemen Merpati sekarang yang mengambil kebijakan jangka pendek.

"Yaitu dengan cara memberikan gaji kepada karyawan tepat pada waktunya. Tetapi di sisi lain, pembayaran tidak dilakukan kepada pemilik pesawat, pemilik avtur, yang memberikan asuransi (Jasa Raharja), dan PLN untuk kebutuhan listrik di Angkasa Pura," ujarnya.

Selain itu, dia melanjutkan, kini di kalangan manajemen Merpati juga diduga terjadi diskriminasi. Manajemen saat ini hanya memilih pejabat dari kelompoknya saja, sedangkan orang-orang yang justru bisa berkontribusi justru tidak dipilih. "Kondisi ini bisa menyebabkan adanya informasi yang dapat mempengaruhi kualitas penerbangan, safety, dan lain-lain," tutur Humphrey.

Salah satu contoh, tutur Humphrey, bisa dilihat dari pengunduran diri Wakil Direktur Utama Merpati, Adi Gunawan. "Dia mundur jauh sebelum jatuhnya pesawat MA-60. Padahal, dia sempat memberi sinyal sebelum kejadian itu," kata dia.

Selanjutnya, dia menjelaskan, di manajemen Merpati kini terungkap banyak posisi yang salah tempat. "Sekarang posisi staf ahli direktur teknik diisi oleh seorang penerbang, apa kontribusi yang bisa diberikan seorang penerbang terhadap bidang teknik," ujar Humphrey.

Bahkan, Humphrey menambahkan, berdasarkan pengakuan pihak SEKAR, banyak karyawan lama yang sudah pensiun, kini dikontrak lagi oleh pihak manajemen Merpati. Kondisi itu menyebabkan terhambatnya infrastruktur dan pengiriman produk.

"Akibatnya, ownership terhadap Merpati menjadi berkurang, karena karyawan tetap menjadi banyak tidak berfungsi," kata dia. Orang-orang yang sudah pensiun kemudian dikontrak lagi oleh Merpati itu sudah mendapat pesangon.

Sementara itu, Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhony Tjitrokusumo menuturkan, manajemen siap membuka data-data mengenai adanya dugaan kebobrokan yang dilontarkan pihak SEKAR yang disampaikan melalui AAI tersebut.

"Kami siap menjawab mereka dengan menggunakan data, baik yang baru maupun yang lama," ujarnya saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

Dia menambahkan, munculnya dugaan-dugaan itu akibat adanya orang-orang yang merasa sakit hati dengan manajemen Merpati saat ini. "Ini kan hanya ulah barisan sakit hati. Dan kenapa mereka pakai AAI, karena kebetulan ada dua anggota mereka yang dipecat, karena asal ngomong," tutur Sardjono. (art)
• VIVAnews

Harga Minyak Naik, APBN Defisit Rp16 Triliun

Sumber defisit berasal dari kenaikan ICP, volume BBM bersubsidi, dan penurunan lifting
Selasa, 24 Mei 2011, 16:06 WIB
Syahid Latif, Sukirno


VIVAnews - Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak mentah di pasar global belakangan ini telah menjadi momok bagi Indonesia. Dampak dari kenaikan itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini bisa mengalami defisit hingga Rp16 triliun.

Penilaian itu diungkapkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, hari ini di Kantor Pusat BI.

"Jumlahnya itu (defisit) masih akan terus bergerak, mesti mencari waktu untuk menjelaskannya secara lengkap," kata Agus.

Namun dari perhitungan sementara, Kemenkeu memperkirakan risiko fiskal anggaran pemerintah Rp16 triliun itu berasal dari kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP). Seperti diketahui pemerintah mengusulkan perubahan asumsi harga rata-rata ICP tahun 2011 dari US$80 per barel menjadi US$90-100 per barel.

Komponen penekan anggaran lain adalah penurunan lifting dari semula diperkirakan sebanyak 970 barel per hari (bph) menjadi hanya 945 ribu-970 ribu bph. Kondisi ini berarti mengurangi pemasukan pemerintah dari penjualan minyak selain membahayakan pasokan dan anggaran negara.

Terakhir, defisit anggaran pemerintah diperkirakan bersumber dari volume BBM bersubsidi yang kemungkinan bakal melebihi kuota yang disiapkan sebanyak 38,6 juta kiloliter. Tambahan volume BBM ini secara otomatis meningkatkan alokasi anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah.

Selain faktor terkait minyak tersebut, pemerintah juga memperhitungjab risiko fiskal yang bersumber dari anggaran pendidikan. Seperti diketahui, Undang-undang telah mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar 20 persen dari APBN.

"Nah itu (semua) yang kurang lebih kita melihat bahwa risiko fiskal bisa mencapai 16 triliun," kata Agus.

Kendati berpotensi menciptakan defisit anggaran Rp16 triliun, Agus mengaku perhitungan tersebut baru menghitung faktor positif dari penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sementara penghematan anggaran yang dicapai kementerian atau lembaga (KL) belum masih dalam pengurang beban defisit anggaran.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini terus mendorong KL untuk membuat penghematan anggaran yang dianggap tidak penting. Targetnya, penghematan KL bisa mengurangi beban anggaran hingga Rp20 triliun.

Hingga awal Januari 2011 lalu, Kemenkeu mengungkapkan penghematan anggaran yang sudah diketahui diperkirakan mencapai Rp11 triliun.
• VIVAnews

Pemerintah Restui Obligasi Pertamina $1,5 M

Dana obligasi ini untuk membeli Blok Angola dan menggenjot produksi minyak.
Senin, 23 Mei 2011, 15:14 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno


VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, mengizinkan Pertamina menerbitkan obligasi global (global bond) senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp13 triliun. Dana obligasi ini untuk membeli Blok Angola, menggenjot produksi Blok Cepu dan Blok West Madura, serta merevitalisasi sumur tua.

Hal ini diungkapkan Mustafa setelah mengikuti rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin 23 Mei 2011. "Global bond yang US$1,5 miliar ini sudah masuk dalam RKAP [Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan]," kata Mustafa.

Pengajuan izin obligasi ini awalnnya hanya US$1 dan sudah disetujui. Namun, kemudian ada usulan penambahan US$500 juta, sehingga menjadi US$1,5 miliar.

Pemberian persetujuan ini, menurut Mustafa, karena peruntukannya sudah jelas. Pertamina diperkirakan mampu membelanjakan uang sebesar itu dalam sisa kuartal yang ada. "Kalau Pertamina bisa membelanjakan US$1,5 miliar itu ya monggo [silakan]," ujar Mustafa.

Pada penawaran obligasi global US$1 miliar, Pertamina mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe. "Pada awalnya, saat roadshow permintaannya ternyata mencapai US$3 miliar," katanya. "Ini yang membuat Pertamina menaikkan plafon menjadi US$1,5 miliar."
• VIVAnews

Tumpang Tindih, 6.000 Izin Konsesi Tambang

Pemerintah akan membentuk tim guna menyelesaikan persoalan perizinan yang tumpang tindih.
Senin, 23 Mei 2011, 12:52 WIB
Syahid Latif, Sukirno


VIVAnews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan 6.000 dari 8.000 izin pengelolaan pertambangan di Indonesia atau sekitar 75 persen berstatus tumpang tindih antara satu pengelola dengan pengelola lainnya.

"Soal izin yang tumpang tindih harus ditertibkan. Tadi dilaporkan dari 8.000 izin, ada 6000 izin yang tumpang tindih," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, Senin, 23 Mei 2011.

Hatta menjelaskan tumpang tindihnya izin pemanfaatan hutan maupun areal pertambangan biasanya berasal dari persoalan yang ada di daerah. Umumnya permasalahan menyangkut pergantian kepala daerah maupun banyaknya izin pengelolaan untuk kegiatan pertambangan atau non tambang yang keluar pada satu lokasi konsesi.

"Misal, ada perusahaan A minta izin A, mungkin karena ganti bupati atau apa, diberikan ke perusahaan B untuk tempat yang sama misalnya untuk konsesi Hutan Tanaman Industri, pertambangan juga, diterbitkan lebih dari satu ijin," kata Hatta.

Melihat banyaknya jumlah izin pengelolaan hutan maupun pertambangan yang tumpang tindih, pemerintah memastikan akan memberikan perhatian serius pada masalah perizinan ini.

Bahkan, pemerintah berencana membentuk tim yang akan menyelesaikan persoalan perizinan ini dibawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Tentu kita ingin lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat, kita ingin pendapatan negara, tetapi kita juga tidak ingin lingkungan rusak," kata dia.

Selama ini pemerintah memastikan akan konsisten menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan seperti tertuang dalam Undang-undang Mineral, Energi, dan Batubara (Minerba). Dalam UU tersebut diungkapkan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatian empat hal yaitu kegiatan yang meningkatkan nilai tambah, tidak menjual bahan baku, pengembangan wilayah, serta mendorong industri melakukan negosiasi ulang dari kontrak karyanya dengan pemerintah.

"Kita menghormati UU yang lama, tetapi membicarakan terutama menyangkut royalti dan lainnya yang dianggap belum adil. Kita ingin yang adil, baik untuk perusahaan, baik juga untuk penerimaan negara," ujar Hatta.

Seperti diketahui, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru bagi hutan alam primer dan lahan gambut. Inpres moratorium tersebut juga mengatur penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut. (eh)
• VIVAnews

Cagub DKI, Tantowi Kuras Kocek Rp1 Miliar

Ke mana saja uang sebesar itu mengalir? Ini kata Tantowi Yahya.
Minggu, 22 Mei 2011, 17:05 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Sukirno


VIVAnews - Salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar, Tantowi Yahya mengaku sudah menghabiskan lebih dari Rp1 miliar untuk membiayai pencalonannya.

"Kalau sudah definitif baru buat ancang-ancang. Kan baru 'peperangan' di dalam (partai)," kata Tantowi saat ditemui setelah acara sosialisasi Gerakan Cinta Jakarta di Jakarta, Minggu 22 Mei 2011.

Legislator asal Fraksi Golkar ini mengaku dana tersebut digunakan untuk melakukan riset-riset guna memahami persoalan pokok yang dihadapi masyarakat Jakarta. Selain itu, dana dipakai untuk survei popularitas kandidat saingan dalam pencalonan ini.

Menurut dia, masalah utama Jakarta adalah tidak adanya rasa memiliki, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial lainnya. "Visi saya ingin menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging. Bagi saya, segala permasalahan sosial berawal dari sana," tutur Tantowi.

Visi ini tercetus dari riset yang dilakukan oleh timnya. Tantowi pun menitikberatkan tiga masalah utama Jakarta, yaitu macet, banjir, dan ruang terbuka untuk publik.

"Kami punya solusi yang out of the box, tidak seperti biasanya hasil pemikiran pakar. Tapi, tidak bisa saya ungkapkan sekarang, karena saya juga belum pasti dapat tiket dari Golkar untuk maju," kata Tantowi. Namun, dia optimistis tiket dari partainya akan segera dikantongi. "Kalau nggak ada kecurangan, ya yakin," jelasnya.

Dari informasi yang berkembang saat ini, dari Partai Golkar sudah muncul tiga bakal calon, yakni Tantowi Yahya, Prya Ramadhani, dan Aziz Syamsudin.

Tantowi mengklaim, tingkat popularitas dirinya berada di atas dua kandidat dari Golkar lainnya. "Saya siap maju dan menang, tapi saya juga siap kalah, karena politik itu segala sesuatu bisa terjadi," ungkapnya. (art)
• VIVAnews

Mustafa: Buyback Telkomsel Sulit

Dalam pertemuan dengan Singtel, Mustafa mengatakan, tidak membicarakan pelepasan saham.
Jum'at, 20 Mei 2011, 18:36 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno


VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menyatakan pemerintah pernah mengeluarkan opsi membeli kembali atau buyback saham PT Telkomsel dari Singtel Group, Singapura. "Tapi ide ini sulit direalisasikan," kata Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011.

Saat ini, menurut Mustafa, Telkomsel dan Singtel baru melakukan restrukturisasi pengembangan direksi dari lima menjadi delapan kursi. Dalam pertemuan dengan Singtel beberapa waktu lalu, Mustafa mengatakan, tidak membicarakan pelepasan saham.

Demikian juga dengan Indosat yang saat ini sahamnya dikuasai Qatar Telecom. Malah, menurut Mustafa, pemerintah belum ingin membeli kembali sahamnya. "Belum ada rencana itu," katanya.

Mengenai permintaan Indosat Watch yang menyatakan Indosat tidak dikelola secara profesional, Mustafa mengatakan akan membicarakan dengan Qatar Telecom. Pembahasan ini, nantinya akan dilakukan saat evaluasi kinerja Indosat.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menyelamatkan Indosat sebagai perusahaan BUMN, Indosat Watch menyarankan pemerintah membeli kembali saham PT Indosat Tbk. Ini sebagai upaya menjaga ketahanan nasional, khususnya di bidang telekomunikasi.

Pascadivestasi beberapa tahun lalu, komposisi kepemilikan saham PT Indosat Tbk itu dimiliki Qatar Telecom (67 persen), Pemerintah Indonesia 13 persen, dan sisanya publik.
• VIVAnews

Meneg BUMN Panggil Komisaris Garuda

Meneg BUMN meminta Garuda untuk menanggapi tuntutan serikat pekerja.
Jum'at, 20 Mei 2011, 17:06 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno



VIVAnews - Adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara memanggil komisaris Garuda. Laporan dugaan penyimpangan itu disampaikan oleh Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Komisarisnya dipanggil. Pasca rapat umum pemegang saham belum ada pertemuan. Saya ingin dengar dari komisaris," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2011.

Di sisi lain, Meneg BUMN meminta Garuda untuk menanggapi tuntutan serikat pekerja, seperti kesejahteraan, hak-hak karyawan, asuransi, dan batas usia pensiun." Itu harap diselesaikan di tingkat pengadilan hubungan industrial," katanya.

Sebelumnya, laporan Sekarga itu tidak hanya dikirimkan kepada KPK, namun juga kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarga menyampaikan tiga laporan kepada KPK yaitu mengenai indikasi penyimpangan restrukturisasi kredit Garuda di PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai Rp270 miliar, indikasi penyimpangan biaya promosi, dan indikasi penyimpangan pengelolaan teknologi informasi Garuda.

Sementara itu, manajemen Garuda Indonesia menyatakan perusahaan siap diaudit jika memang ada rekayasa harga dalam pembelian pesawat. Selama ini, dalam setiap pembelian pesawat, Garuda selalu menggunakan konsultan yang sifatnya global dalam penentuan pesawat dan negosiasi dari sisi harga pesawat.

"Pada prinsipnya saat ini proses pengadaan pesawat di Garuda sangat transparan," ujar Executive Vice President Financial Services and Group, Chief Financial Officer Garuda, Elisa Lumbantoruan. (art)
• VIVAnews

Dugaan Merpati Jatuh Human Error?

Mustafa meminta Merpati agar melakukan pembenahan, sehingga tak terulang.
Jum'at, 20 Mei 2011, 16:23 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno


VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menduga kecelakaan pesawat Merpati jenis MA-60 di laut Kaimana, Papua Barat, 7 Mei silam, karena masalah cuaca dan kesalahan manusia.

Hal itu diketahui setelah Mustafa memangggil jajaran direksi dan komisaris Merpati pada Jumat, 20 Mei 2011. "Sudah ada semacam indikasi bahwa yang terjadi adalah faktor human error dan cuaca," kata Mustafa di Jakarta.

Bila benar kecelakaan ini akibat kesalahan manusia, Mustafa meminta kepada Merpati agar melakukan berbagai macam pembenahan, sehingga kesalahan seperti ini tak terulang. "Saya pikir Merpati perlu melakukan langkah-langkah antisipasi," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari hasil rekaman suara kokpit (Voice Cockpit Recorder/VCR) dan rekaman data penerbangan (Flight Data Recorder/FDR) ternyata tidak ditemukan kepanikan di kokpit pesawat. Keterangan yang diumumkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ini menyatakan bahwa pilot maupun co-pilot tetap biasa ketika pesawat MA-60 jatuh ke laut.

"Dari VCR dan FDR tidak dijumpai kegaduhan di dalam kokpit pesawat," ujar Kepala Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara KNKT, Masruri.

Masruri menambahkan, pada saat kecelakaan, pilot dan co-pilot juga tidak terlihat berusaha mendaratkan pesawat di atas air. Namun, Masruri tidak bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai rekaman suara di kokpit pesawat itu. (art)
• VIVAnews

BTN Bagi Dividen Rp274,5 Miliar

Total laba BTN 2011 sebesar Rp915 miliar.
Kamis, 19 Mei 2011, 14:51 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno



VIVAnews - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk memutuskan pembagian dividen sebesar 30 persen dari laba bersih atau sekitar Rp274,5 miliar. Total laba BTN 2011 sebesar Rp915 miliar.

Menurut Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, dalam RUPST juga disetujui penggunaan 1,5 persen dan 2 persen dari laba bersih digunakan untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Sedangkan sisanya digunakan untuk cadangan atau memperkuat modal perseroan.

"Dividen yang dibagikan sebesar 30 persen dari laba atau Rp31 per lembar saham," ujar Iqbal di kantornya, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2011.

Selain itu, dalam RUPS juga disetujui penambahan satu orang komisaris, yaitu Iskandar Sholeh sebagai komisaris BTN.

Terkait bisnis BTN, Iqbal menjelaskan BTN akan berusaha tetap menjadi pemimpin dalam pembiayaan perumahan. Bank BTN sendiri memiliki pangsa pasar 27 persen untuk total KPR dan 97 persen untuk KPR bersubsidi. BTN juga akan meningkatkan pelayanan agar tidak kalah dengan bank asing yang melakukan ekspansi ke sektor perumahan.

"Pertumbuhan di tahun 2011 tetap akan difokuskan pada kredit perumahan yang masih memiliki potensi yang sangat besar di masa mendatang." tambah Iqbal.

Selama 2010 kredit BTN tumbuh 26,5 persen atau Rp51,55 triliun dibanding 2009 sebesar Rp40,73 triliun. Kenaikan itu mendorong laba bersih BTN naik 86,7 persen dari Rp490 miliar pada 2009 menjadi RP915 miliar pada 2010. Aset BTN sendiri tercatat Rp68,39 triliun atau naik 17 persen. (eh)
• VIVAnews

Korea Incar Proyek Jembatan Selat Sunda

"Menteri Ekonomi Korea diutus oleh presidennya untuk secara spesifik membahas proyek itu."
Kamis, 19 Mei 2011, 12:56 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno



VIVAnews - Korea Selatan serius berminat ikut dalam proyek Jembatan Selat Sunda. Bahkan Presiden Korea mengutus menteri ekonominya agar membahas proyek ini.

"Menteri Ekonomi Korea diutus oleh presidennya untuk secara spesifik membahas proyek, berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujar Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, di kantornya, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2011.

Menurut Hatta, minat itu disampaikan pada saat pertemuan dengan pemerintah Korea Selatan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang membahas dukungan Korea terhadap percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, Korea menawarkan investasi sekitar US$20 miliar."Saya hitung nilainya sekitar US$20 miliar," jelas Hatta.

Namun, saat ini pemerintah belum memutuskan proyek kerjasama seperti apa yang akan dilakukan dengan Korsel, apakah sebagai kontraktor atau hanya investor. "Kami belum sampai pada satu keputusan apa, akan tetapi hanya baru menyampaikan minatnya untuk dapat ikut berpartisipasi." Terang Hatta.

Sebelumnya, selain Korea, negara China dan Malaysia juga berminat dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Rencananya, jembatan ini memiliki panjang 2,2 kilometer, dan menghabiskan dana sekitar Rp100 triliun.
• VIVAnews

Strategi Atasi Macet di 6 Kota Besar

Di antaranya, diperlukan strategi pembangunan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kamis, 19 Mei 2011, 12:45 WIB
Antique, Sukirno


VIVAnews - Kemacetan lalulintas di kota besar di Indonesia, terutama di enam kota besar yaitu DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Medan dan Denpasar sangat memprihatinkan.

Ternyata, permasalahan ini menjadi perhatian khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa dengan melakukan rapat koordinasi untuk membahas solusi bagi keenam kota tersebut.

Menurut Hatta, permasalahan kemacetan lalulintas ini memerlukan strategi pembangunan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Tadi, para gubernur yang mewakili memaparkan strategi pembangunan mengatasi masalah itu," ujar Hatta yang ditemui setelah Rapat Koordinasi kementerian Perekonomian di kantornya, Kamis 19 Mei 2011.

Menurut Hatta, sinergi pembangunan antara pusat dan daerah tersebut yang terpenting adalah kemajuan pembangunan jalan, baik yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pembangunan bandara, jalan menuju bandara, kereta api, dan pelabuhan (terintegrasi).

"Bahkan saat ini, sudah menggunakan metode MPA (metropolitan priority area) yang mengintegrasikan seluruh infrastruktur, sehingga tidak hanya masalah angkutan penumpang tapi juga logistik," tambah Hatta.

Untuk kota selain Jakarta, Hatta mengatakan bahwa kunci mengatasi kemacetan adalah dengan menaati peraturan Tata Ruang wilayah. Apabila pemerintah daerah konsisten mematuhi tata ruang, diperkirakan migrasi penduduk dapat dikendalikan.

Tentunya, dia menambahkan, jika perpindahan penduduk dapat dikendalikan, perluasan lahan, penggunaan lahan untuk kawasan industri, kawasan pemukiman, dan kawasan perkantoran dapat dikendalikan pula.

"Ke depan, ini bukan istilah pembatasan 3 in 1, tetapi diubah menjadi ERP (electronic rute pricing) menggunakan sistem teknologi. Di mana pada jam-jam tertentu, orang masuk ke daerah itu harus membayar, seperti di kota-kota besar. Tujuannya, bukan untuk mendapat uang tapi mendorong orang menggunakan public transportation," ujar Hatta.

Khusus untuk Jakarta, saat ini, meskipun belum sempurna, menurut Hatta, Jakarta sudah menyelesaikan 10 koridor bus Transjakarta. Nantinya, akan ada penambahan enam atau sembilan koridor lagi untuk mengatasi kemacetan.

Selain bus Transjakarta, jalur kereta api yang sedang dibangun yaitu Circle Line. Di harapkan, tahun 2014 sudah dapat difungsikan. Sedangkan untuk Jalur Jakarta Cengkareng diharapkan selesai sebelum tahun 2014.

Sedangkan untuk anggaran dalam mengatasi kemacetan, Hatta tidak bisa menjelaskan secara terperinci karena cukup banyak anggarannya. Misalnya anggaran untuk membangun jalan tol sebanyak enam ruas sekitar Rp50 triliun lebih, Circle Line Kereta Api Rp5 triliun, dan untuk pembangunan Bandara Soekarno-Hatta mencapai Rp8 triliun. (eh)
• VIVAnews

Menteri BUMN Belum Periksa Skandal Garuda

Kementerian BUMN menyatakan belum bisa menginvestigasi kasus ini lebih lanjut.
Rabu, 18 Mei 2011, 15:24 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno


VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, mengaku belum menerima laporan mengenai dugaan penggelembungan dana pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia Tbk. Maka, Kementerian BUMN belum bisa menginvestigasi dugaan skandal ini.

"Belum. Belum ada [laporan]," kata Mustafa di kantor Kementrian BUMN, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.

Sebelumnya, Serikat pekerja Garuda telah membuat laporan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ditembuskan kepada Presiden, terkait dugaan korupsi pada pengadaan pesawat Garuda. Kecewa karena laporan tidak direspons, Serikat Pekerja Garuda membuat laporan resmi kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, lengkap dengan sejumlah dokumen.

Belum jelas, pesawat jenis apa dan tahun berapa pembelian pesawat bermasalah itu berlangsung, seperti yang dilaporkan Serikat Pekerja ini. Namun, sejak Februari 2011, PT Garuda Indonesia Tbk sudah menerima tiga unit pesawat baru jenis Airbus 330-200 dan sembilan unit Boeing 737-800 NG.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, juga pernah menyatakan saat menyambut salah satu pesawat baru itu, 16 April lalu, pembelian ini bagian dari "quantum leap" Garuda ke depan. Hingga 2015, Garuda Indonesia berencana memiliki 153 pesawat yang terdiri atas B737-800 NG, A330-200, dan B777-300 ER.

Apakah pembelian pesawat itu yang bermasalah, Pujobroto, Corporate Secretary Garuda Indonesia, meminta bukti. Menurut dia perseroan selalu mengedepankan dan mengutamakan program pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang merupakan solusi mencegah terjadinya korupsi.

"Bahkan, kami adalah BUMN yang mempelopori penggunaan program itu," ujar Pujobroto.
• VIVAnews

Perbankan Belum Serius Gandeng UKM

Sekitar 52,83 persen atau sekitar 27 juta lebih UKM belum tersentuh perbankan.
Sabtu, 14 Mei 2011, 07:17 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno


VIVAnews - Usaha kecil dan menengah (UKM) sebenarnya bisa jadi potensi pasar yang cukup besar bagi industri perbankan. Namun, berdasarkan data Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), jumlah UKM yang sudah dibiayai bank umum baru mencapai 47,17 persen atau sekitar 24,88 juta UKM.

Sementara itu, sisanya, 52,83 persen atau sekitar 27 juta lebih UKM belum tersentuh perbankan. "Kami melihat UKM itu lebih berorientasi pada lingkungan setempat atau lokal, antara lain pasar lokal dan sumber keuangan lokal," kata Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto, ketika ditemui di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

Menurut Joko, pengusaha mikro yang belum tersentuh bank umum tersebut adalah peluang yang sangat besar. Apalagi, berdasarkan pengalaman ketika dampak krisis ekonomi melanda Indonesia dan dunia beberapa waktu lalu, UKM lebih mampu bertahan.

Peluang besar di pasar UKM itu kemudian membuat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus meningkatkan performanya dengan melakukan ekspansi dan pendekatan secara personal.

"Perbarindo melihat adanya potensi untuk meningkatkan aktivitas pengusaha mikro dalam hal pembiayaan guna pengembangan usaha melalui modal kerja," tuturnya. "Selain itu, upaya tersebut untuk meningkatkan lapangan kerja di perdesaan."

Kondisi itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap BPR meningkat, sehingga bank semakin optimistis dana yang terhimpun tumbuh cukup signifikan. "Peningkatan dana yang terhimpun itu juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap BPR," tutur Joko.

Meskipun BPR tidak terlepas dari sumber dana bank lain, ketergantungan tersebut cukup rendah, yakni hanya 14,06 persen dari seluruh sumber dana yang ada di BPR.

Joko menambahkan, BPR yakin dapat merebut pasar UKM yang belum tergarap tersebut melalui keuntungan komparatif. Pendekatan dan pembiayaan secara personal untuk mengetahui karakter debitor serta pemantauan terhadap penggunaan dana diyakini BPR dapat merebut pasar UKM dibandingkan bank umum.

Penyediaan produk yang sesuai dengan kultur masyarakat setempat, serta proses yang cepat dan sederhana juga menjadi keuntungan bagi BPR dalam merebut pasar UKM itu.
• VIVAnews

Jahja Setiaatmadja Dirut Baru BCA

Sebelumnya, Jahja menjabat sebagai wakil direktur utama BCA.
Kamis, 12 Mei 2011, 14:54 WIB
Antique, Sukirno


VIVAnews - Para pemegang saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyetujui pengangkatan Jahja Setiaatmadja sebagai direktur utama BCA, menggantikan DE Setijoso. Sebelumnya, Jahja menjabat sebagai wakil direktur utama BCA.

"Hari ini, 12 Mei, RUPS (rapat umum pemegang saham) BCA telah memutuskan perubahan struktur kepengurusan di BCA, saya dipercaya menggantikan Bapak DE Setijoso sebagai presiden direktur," ujar dia di Jakarta, Kamis 12 Mei 2011.

Jahja menuturkan, saat ini ia menunggu persetujuan dan panggilan lebih lanjut dari Bank Indonesia (BI). "Menunggu fit and proper test dari BI," ujar dia.

Jahja menjabat sebagai direksi di BCA sejak Oktober 1990. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 1975 itu juga pernah bekerja di kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers, PT Kalbe Farma Tbk (periode 1980-1988) dengan jabatan terakhir direktur keuangan), serta di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk sebagai direktur keuangan (1988-1990).

Sementara itu, dalam RUPS yang digelar Grand Ballroom Kempinski West Mall Grand Indonesia, MH Thamrin tersebut juga memutuskan direktur utama BCA sebelumnya, DE Setijoso diangkat menjadi komisaris utama perseroan. (art)
• VIVAnews

Demo Tragedi Mei, Sudirman Macet Total

Bus yang datang dari Bundaran HI memadati seluruh ruas jalur cepat.
Kamis, 12 Mei 2011, 13:04 WIB
Desy Afrianti, Sukirno


VIVAnews - Iring-iringan bus pengangkut peserta aksi peringatan tragedi Trisakti mengakibatkan arus lalulintas di sepanjang Jalan Sudirman macet total. Berdasarkan pantauan VIVAnews.com, Kamis 12 Mei 2011, puluhan Metromini yang datang dari arah Bundaran HI menuju Blok M itu memadati seluruh jalur cepat.

Sehingga bus yang melaju dengan pelan membuat antrean cukup panjang di belakangnya. Sampai berita ini diturunkan, iring-iringan yang membawa bendera merah putih itu sudah sampai jembatan Semanggi. Ekor kepadatan mencapai Dukuh Atas.

Sementara itu, jalur lambat juga padat merayap karena kendaraan lain yang ada di jalur cepat pindah ke jalur tersebut. Diperkirakan mereka menuju Tanah Kusir untuk tabur bunga.

Hari ini, tepat 13 tahun tragedi Trisakti. Aksi demo menuntut Presiden Soeharto mundur berubah menjadi kisruh. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa hingga ke kampus Universitas Trisakti. Empat mahasiswa tewas tertembus peluru.

Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (jurusan Arsitektur angkatan 1996), Hafidin Royan (jurusan Teknik Sipil angkatan 1996), Hendriawan (jurusan Manajemen angkatan 1996), dan Heri Hartanto (jurusan Teknik Mesin angkatan 1996). (adi)


• VIVAnews

Bappenas: Pembelian Pesawat Diteken Menkeu

"Pada waktu itu Bu Ani menjawab di periode kedua."
Kamis, 12 Mei 2011, 05:45 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno, Ajeng Mustika Triyanti


VIVAnews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan pembelian pesawat Merpati ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang saat itu menjabat, yaitu Sri Mulyani Indrawati.

Menteri PPN/Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan pembelian pesawat ini dibeli pada periode lalu sebelum dirinya menjabat. Penandatanganan subsidiary loan agreement (SLA)-nya juga diteken Menkeu.

"Pada waktu itu, Bu Ani (Sri Mulyani Indrawati) menjawab di periode kedua," ujar dia di Jakarta.

Menurut dia, saat ini Bappenas sedang membuka file-file yang dulu mengenai pembelian pesawat tersebut. Armida menegaskan bahwa file tersebut masih tersimpan rapi.

"Kontrak dari pinjaman itu yang skemanya government to government pasti Menteri Keuangan yang tanda tangan," kata Armida.

Sementara itu, terkait kecelakaan pesawat, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua pihak untuk bersabar hingga pihak KNKT selesai melakukan penyelidikan. Ia juga meminta agar tidak ada spekulasi yang macam-macam mengenai proses pembelian pesawat MA-60 itu. Ia akan menjelaskan secara detail kronologi proyek ini.

"Di negeri ini tidak ada yang ditutupi, semuanya terbuka kok, tunggu saja," kata Hatta.

Namun, ketika disinggung pembelian itu pada saat Hatta menjabat Menteri Perhubungan, ia menjawab Menhub tidak mengurusi pembelian. Kementerian Perhubungan sendiri memiliki andil dengan mengeluarkan Aircraft Type Certificate (ATC) untuk MA-60 pada 10 Mei 2006.

"Menhub tidak mengurusi pembelian," tegas Hatta.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan saat ini masih dalam suasana duka, sehingga lebih baik menunggu hasil investigasi. "Tidak usah terlalu banyak polemik, mari kita tunggu hingga hasil investigasi selesai," ujarnya. (art)
• VIVAnews

Kronologi Pembelian Merpati MA-60

Dari 15 pesawat, 13 unit sudah dikirim, dan sisanya akan dikirim pada 19 dan 20 Mei ini.
Rabu, 11 Mei 2011, 10:53 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno



VIVAnews - Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo menyatakan bahwa pembelian 15 pesawat MA-60 dari China merupakan program yang dibiayai Kementerian Keuangan. Pembiayaan melalui sistem subsidiary loan agreement (SLA) ini mencapai Rp2,17 triliun.

SLA adalah perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Indonesia cq Kementerian Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Pemerintah Daerah sehubungan dengan proyek yang dilaksanakan BUMN/BUMD/PEMDA, dan dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan (two step loan). "Dana ini bukan cash, melainkan berupa 15 pesawat," kata dia di Jakarta.

Menurut dia, jika diperkirakan, harga pesawat yang dibuat Xi'an Aircraft Industrial Corporation itu sekitar US$11 juta per unit. Saat itu, Jhony menambahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih Rp10.000, jadi nilai pesawat itu sekitar Rp110 miliar.

Keputusan pembelian MA-60 sebenarnya sudah berlangsung sejak 2006. Saat itu Merpati menandatangani kontrak dengan Xi'an Aircraft melalui pembiayaan Bank of China. Namun, pembelian dua pesawat ini baru dikemas dalam daftar proyek 2007. Karena saat itu pembiayaannya belum ada, Merpati mengajukan pembiayaan kepada pemerintah melalui SLA.

Setelah SLA ini disetujui, program MA-60 dimulai pada Desember 2010 dengan nilai kontrak sebanyak 15 pesawat. Saat ini, pesawat baru dikirim 13 unit. "Sisa dua pesawat akan dikirim pada 19 dan 20 Mei ini," katanya.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Jhony mengatakan, pengambilan keputusan pembelian ini dilakukan berjenjang dari direksi kemudian diajukan ke dewan komisaris. Lalu, berlanjut ke Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Setelah disetujui, selanjutnya dimasukkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam bentuk SLA," katanya. "SLA ini adalah pinjaman dari Bank of China dalam mata uang renminbi." (art)
• VIVAnews

Dirut Merpati Siap Mundur

Keamanan MA 60 dipertanyakan pasca kecelakaan Merpati.
Selasa, 10 Mei 2011, 23:50 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno, Nila Chrisna Yulika


VIVAnews - Direktur Utama PT Merpati Nusantara, Sardjono Jhony, siap mundur dari jabatannya jika ternyata armada pesawat MA60 benar-benar dipastikan tidak layak pakai.

"MA 60 aman, kalau ternyata tidak aman dan ada kejadian seperti kemarin ada kerusakan teknis, saya akan mengundurkan diri" kata Sardjono dalam rapat di Komisi XI DPR, Selasa, 10 Mei 2011.

Namun, ketika ditanya mengenai pernyataan Jusuf Kalla yang menolak atas pembelian pesawat MA60 ini, Sarjono hanya menjawab pendek.
"Pak JK kan tidak terlibat, kalau pak JK tahu sesuatu silahkan saja" kata dia.

Sardjono mengaku tak ada tekanan ketika memberikan keterangan pada saat rapat komisi XI tadi, hal ini terkait ada beberapa hal yang tak disampaikan Merpati. "Nggak ada tekanan, kesempatannya besok" tambahnya.

Seperti diketahui Mantan Wapres Jusuf Kalla pernah menolak pembelian pesawat buatan Xiang Aircraft China ini. Alasannya, pesawat MA 60 tidak memiliki sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) dan tidak memiliki rekam jejak yang meyakinkan.

Sebelumnya, Dirut Merpati menegaskan, meski pesawat MA 60 buatan Xiang Aircraft tidak memiliki sertifikat FAA, pesawat tetap layak terbang. Sebab sudah mendapatkan sertifikasi oleh Civil Aviation Administration of China (CAAC).

"Kami tidak butuh sertifikasi FAA, MA 60 sudah disertifikasi oleh CAAC. Itu yang kita perlukan untuk penerbangan," ujarnya dalam konferensi pers, Senin, 9 Mei 2011.

Menurut dia meski sebuah pesawat memiliki sertifikasi FAA, namun jika tidak diresmikan oleh Kementerian Perhubungan, maka pesawat tersebut tidak bisa dioperasikan.

"Kami bukan penjagal yang membiarkan penumpang menaiki pesawat yang tidak laik. Dalam uji coba kami juga menaiki pesawat itu," tegasnya.
• VIVAnews

Paparan Merpati dan Pemerintah Mengecewakan

Komisi XI DPR tak mendapat jawaban memuaskan siapa yang memutuskan membeli pesawat MA 60.
Selasa, 10 Mei 2011, 23:21 WIB
Nur Farida Ahniar, Nila Chrisna Yulika, Sukirno


VIVAnews- Komisi XI DPR tidak puas dengan penjelasan pimpinan PT Merpati Nusantara Airlines dan pejabat pemerintah mengenai skandal pembelian pesawat MA 60 buatan China. Ketidakpuasan itu terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR Selasa malam.

Para anggota DPR itu akhirnya memutuskan rapat harus berlanjut pada esok hari. Pasalnya, pada rapat kali ini, para anggota dewan tidak mendapat jawaban memuaskan dari Merpati dan perwakilan pemerintah - sebagai pemilik saham - mengenai siapa yang memutuskan pembelian armada pesawat MA 60 Xiang Aircraft, yang salah satunya jatuh di Papua Barat 7 Mei lalu.

Rapat Dengar Pendapat Komisi XI, yang dimulai pukul 19.30 WIB, awalnya membahas penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp75 miliar tahun 2005 dan tambahan Rp450 miliar tahun 2006.

Rapat itu dihadiri Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Nasution, Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Pandu Djajanto, Dirut Perusahaan Pengelola Aset Boyke Mukijat, dan Dirut Merpati Sardjono Jhony.

Sejak awal, rapat dengar pendapat berlangsung panas, karena Komisi XI ingin langsung mengetahui masalah pembelian pesawat MA 60. Namun saat Mulia Nasution menerangkan sejarah Merpati, rapat dihentikan oleh anggota dewan.

Pandu Djajanto lalu membahas mengenai penggunaan dana PMN, namun tak memuaskan anggota dewan. Begitu juga Direktur Utama Merpati, Sardjono Jhony, yang tidak membawa bahan rapat membuat DPR semakin kecewa. Sardjono tidak bisa menjawab siapa yang memutuskan untuk membeli pesawat MA 60 itu.

Wakil Ketua Komisi XI yang memimpin rapat, Harry Azhar Azis mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembelian itu. Pasalnya pembelian Merpati menggunakan uang APBN.

"Semua pihak yang bertanggung jawab, secara khusus Kementrian BUMN, juga saya lihat dominasi campur tangan Kemenkeu. Saya menilai sangat negatif, dengan tidak siapnya mereka ini" tegas Harry.

Harry mempertanyakan mengapa pesawat itu bisa dibeli jika tidak ada pihak yang memberikan keputusan. "Kalau Merpati tidak memberikan keputusan dan pemerintah juga tidak memberikan keputusan, kenapa bisa pesawat itu ada" tanya Harry.

Akhirnya Komisi XI memutuskan untuk melanjutkan lagi rapat dengar pendapat itu esok hari. Harapannya, agar pihak yang hadir dapat mempersiapkan bahan dengan baik.
• VIVAnews

Langgar Batas Waktu SBI, Denda Rp100 Juta

Denda dikenakan satu hari setelah transaksi dilakukan pemilik SBI.
Selasa, 10 Mei 2011, 20:06 WIB
Syahid Latif, Sukirno



VIVAnews - Bank Indonesia (BI) menegaskan kebijakan batas waktu minimal kepemilikan (holding period) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selama 6 bulan akan diikuti dengan pengenaan sanksi bagi investor yang berani melepas produk tersebut di luar ketentuan yang ada.

BI berencana mengenakan sanksi denda sebesar 0,01 persen dari setiap nilai transaksi yang dilakukan sebelum batas waktu kepemilikan atau minimal Rp10 juta dan maksimal Rp100 juta.

"Untuk mekanisme sanksinya, kami sudah mengatur dengan jelas," ujar Analis Ekonomi Madya Senior Biro Pengembangan dan Pengaturan Moneter Direktorat Pengelolaan Moneter BI, Bistok Simbolon, di Kantor Pusat BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2011.

Menurut Bistok, pengenaan sanksi akan diberikan satu hari setelah pemegang SBI melepas produknya tersebut di bawah batas waktu yang disyaratkan BI. Selanjutnya, SBI tersebut akan dinyatakan efektif terhitung sejak transaksi dilakukan hingga 6 bulan mendatang.

Bistok menjelaskan, BI harus mengeluarkan kebijakan holding period sebagai salah satu upaya pembalikan modal asing yang terjadi secara tiba-tiba (sudden reversal). Apalagi, dana asing yang masuk ke Indonesia selama ini tergolong investasi jangka pendek (hot money).

Selain itu, BI berharap kebijakan baru tersebut akan membantu bank sentral mencegah munculnya gangguan terhadap stabilitas moneter. "Aturan ini berlaku untuk domestik dan asing atau disebut dengan macro-prudential dan bukan capital control," katanya.

BI mencatat total outstanding SBI hingga awal pekan ini mencapai Rp233 triliun dengan pemegang dari investor asing mencapai 30 persen.

Kebijakan holding period direncanakan efektif mulai 13 Mei 2011. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh outstanding SBI yang ada baik investor dalam negeri maupun asing. (art)
• VIVAnews

China Masih Jadi Andalan Pengusaha RI

China dianggap memiliki potensi untuk pengembangan bisnis, baik ekspor maupun impor.
Selasa, 10 Mei 2011, 14:04 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno

Survei HSBC


VIVAnews - Di tengah pro dan kontra terhadap perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), sebagian pelaku usaha menganggap Negeri Tirai Bambu itu sebagai mitra dagang utama hingga enam bulan ke depan.

China dianggap memiliki potensi untuk pengembangan bisnis, baik ekspor maupun impor. Selain China, para pengusaha juga mengandalkan hubungan perdagangan dengan ASEAN dan negara Asia lainnya.

Pandangan pelaku usaha itu terungkap dalam survei HSBC tentang Trade Confidence Index (TCI) periode semester I-2011. Trade Confidence Index itu mengukur tingkat optimisme pelaku perdagangan internasional serta pandangan terhadap pertumbuhan bisnis ekspor dan impor.

Menurut hasil survei itu, meskipun turun satu poin dibandingkan enam bulan lalu, indeks optimisme pelaku bisnis ekspor dan impor Indonesia masih tergolong tinggi di tengah inflasi yang menggerus margin keuntungan mereka.

"Hasil TCI kali ini cukup mengejutkan, indeks Indonesia berada di angka 123 atau turun satu poin dari enam bulan sebelumnya. Sementara itu, Malaysia hanya 97, yang berarti pesimistis, karena angka netral di level 100," kata Head Trade and Supply Chain HSBC Indonesia, Nirmala Sari, di Jakarta, 10 Mei 2011.

Indonesia dapat dikategorikan paling optimistis di antara pelaku usaha di negara-negara ASEAN dan nomor empat dari 21 negara yang di survei. Survei tersebut mengambil sampel di 21 negara, di antaranya Australia, India, Inggris, China, Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia, dan lainnya.

Survei melibatkan 6.390 perusahaan skala kecil dan menengah yang memiliki aktivitas ekspor dan impor. Untuk di Indonesia, pelaksanaan survei yang ketiga kali mulai Februari hingga April 2011 dengan sampel 300 pengusaha kecil dan menengah di Jakarta dan Surabaya.

Berdasarkan hasil TCI tersebut, para pelaku perdagangan internasional mengaku hambatan terhadap pertumbuhan usaha perdagangan di antaranya adalah regulasi pemerintah mengenai perdagangan dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, terdapat keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan perdagangan internasional dan informasi pasar bagi pengusaha Indonesia.

"Hasil TCI yang paling mencolok selain optimisme pelaku usaha adalah juga terkait tujuan perdagangan. China menempati urutan pertama, dan ASEAN serta negara Asia lainnya menempati urutan kedua dan ketiga," ungkap Nirmala.

Peningkatan volume perdagangan yang paling tinggi adalah dengan China. Sejak 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan volume perdagangan yang cukup signifikan.

Hal itu juga diungkapkan oleh Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar AD Budiyono, dalam acara yang sama.

"Total nilai perdagangan, misalnya plastik, pada 2009 sekitar Rp750 miliar sebelum meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2010. Tahun ini, kami optimistis bisa mencapai Rp1,6 triliun," kata Fajar.

Tren perdagangan antarkawasan, menurut dia, diperkirakan terus meningkat dan perdagangan akan menjadi kunci utama penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia menggantikan konsumsi domestik. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam skema perdagangan lintas batas yang terus berkembang ini.
• VIVAnews

Integrasi Perkuat Ekonomi Negara ASEAN

ASEAN juga telah memiliki mitra dagang seperti dengan China, Korea, Jepang, dan India.
Senin, 9 Mei 2011, 12:56 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno


VIVAnews - Upaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community pada 2015 dinilai sudah sesuai arah yang benar. Penyatuan ekonomi di ASEAN akan menjadi peluang baru bagi bisnis dan peningkatan kompetensi negara-negara di kawasan itu.

"ASEAN juga telah memiliki mitra dagang seperti dengan China, Korea, Jepang, India, Australia, dan New Zealand," kata Kepala Ekonom IHS Global untuk Asia Pasifik, Rajiv Biswas, dalam Axiata 8th ASEAN Leadership Forum di Hotel Nikko, Jakarta, Senin, 9 Mei 2011.

Menurut Rajiv, negara-negara ASEAN saat ini sedang menjadi perhatian dunia. "Terutama terkait pasar yang besar dan pertumbuhan ekonominya," kata Rajiv.

Dia menjelaskan, Jepang yang terkena krisis dan bencana, sedikit berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN. Namun, dengan adanya China, dan negara-negara lain, membuat ASEAN tetap bisa berkembang signifikan.

"Namun, untuk tantangan ASEAN ke depan, khususnya Indonesia sebagai 'The Next BRIC Country' (selain Brasil, Rusia, India, dan China), masalah kemiskinan dan produksi serta konsumsi minyak masih akan menjadi perhatian," ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, konsentrasi ekonomi ASEAN di antaranya adalah makroekonomi dan pasar finansial, serta kerja sama lainnya yang saling menguntungkan.

Saat ini, dia menjelaskan, enam negara anggota ASEAN telah menerapkan tarif nol persen dari sekitar 99 persen produk. Sementara itu, untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam menerapkan tarif 0-5 persen dari sekitar 98,6 persen produk. (adi)
• VIVAnews

Produksi Mobil Astra Turun 15 Persen

Astra memutuskan pembagian dividen hampir setengah dari laba bersih perusahaan 2010.
Jum'at, 6 Mei 2011, 16:16 WIB
Syahid Latif

VIVAnews - PT Astra International Tbk menyatakan kapasitas produksi kendaraan roda empat selama April hingga Juni 2011 diperkirakan turun 15 persen. Alasannya, pasokan suku cadang dari Jepang tengah mengalami hambatan.

"Suku cadang kami masih ada yang impor dari Jepang," ujar Direktur Utama Astra International, Prijono Sugiarto, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahun (RUPST) perseroan di Jakarta, Jumat, 6 Mei 2011.

Menurut Prijono, Astra cukup beruntung, penurunan produksi kendaraan roda empat itu tidak dikuti oleh segmen kendaraan roda dua. Karena itu, manajemen berharap penjualan dari segmen sepeda motor ini mampu mendongkrak pendapatan.

Selain itu, sebagai perusahaan induk dari anak-anak usaha yang bergerak di sektor non-otomotif, pendapatan konsolidasi Astra juga masih akan terus ditopang oleh penjualan di sektor agribisnis dan alat-alat berat.

Direktur Astra International, Johannes Loman, menambahkan, penurunan produksi kendaraan roda empat tersebut diharapkan tidak akan mempengaruhi pendapataan perseroan. Bahkan, dia meyakini, pendapatan Astra akan tetap tinggi.

Loman menuturkan, perseroan menargetkan kapasitas produksi kendaraan roda dua Astra naik pada tahun ini dari sebelumnya 3,5 juta unit.

Pada kuartal I-2011, Astra tercatat menjual 225 ribu unit atau naik 30 persen dibanding periode sama 2010. Porsi penjualan mobil Grup Astra seperti Toyota, Daihatsu, Peugeot, dan UD Trucks meningkat 27 persen menjadi 125 ribu unit.

Sementara itu, untuk penjualan motor pada kuartal I-2011 menunjukkan kenaikan sebesar 20 persen atau menjadi sekitar 2 juta unit.

Direktur Astra International Johnny Darmawan menambahkan, kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada peningkatan harga Pertamax belum akan mempengaruhi harga jual produk kendaraan bermotor.

"Astra belum terpikir untuk menaikkan harga jual. Hal ini masih dikaji lebih jauh," ungkap Jhonny.

Bagi Dividen
Pada RUPST kali ini, pemegang saham Astra International menyetujui pembagian dividen sekitar Rp6,48 triliun atau lebih dari 45 persen dari laba bersih perseroan tahun buku 2010. Dividen tersebut sama dengan Rp1.600 per saham, yang sudah diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp470 per saham.

Pembayaran dividen interim sudah dilakukan pada 15 November 2011. Sementara itu, pembayaran dividen sebesar Rp1.130 per saham akan dibayarkan pada 16 Juni 2011.

Hingga kuartal I-2011, Astra mencatat pendapatan bersih sebesar Rp38,69 triliun atau naik 30 persen dibandingkan Rp29,68 triliun pada periode yang sama 2010. Sementara itu, laba bersih tercatat mencapai Rp4,3 triliun, atau naik 43 persen dari Rp3,01 triliun pada periode sama 2010. (art)

Laporan : Sukirno
• VIVAnews

Relokasi Industri Jepang Untungkan RI

Sebelumnya, Indonesia memang menawarkan untuk merelokasi pabrik Komatsu ke Indonesia.
Kamis, 5 Mei 2011, 16:07 WIB
Arinto Tri Wibowo

VIVAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan terjadinya kenaikan nilai investasi dari wacana relokasi industri Jepang di Indonesia. Iklim investasi di Tanah Air secara tidak langsung diuntungkan dari musibah gempa dan tsunami di Jepang, Maret lalu.

"Indonesia bisa mendapatkan 'ledakan' (investasi) yang luar biasa dari Jepang. Kami juga masih menanti dan siap-siap dalam pembangunan infrastruktur serta lainnya," kata Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Teuku Otman Rasyid, pada Diskusi Interaktif Penanaman Modal 2011 di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2011.

Menurut Teuku, investasi di Indonesia akan diuntungkan dari imbas krisis ekonomi pada 2008, bencana tsunami 2011 hingga kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang menjadi pasokan energi bagi industri di Jepang.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia di antaranya memang menawarkan untuk merelokasi pabrik milik Komatsu di Jepang ke Tanah Air.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengatakan, sekitar 70 persen pabrik Komatsu di Jepang mengalami kerusakan akibat musibah tsunami Maret lalu. "Komatsu bisa pindahkan basis produksinya ke Indonesia," kata MS Hidayat, kemarin.

Teuku menambahkan, realisasi investasi selama triwulan I-2011 cukup menggembirakan. Data BKPM menyebutkan, total nilai investasi selama periode itu mencapai Rp53,6 triliun atau meningkat 27,3 persen dibanding triwulan I-2010 sebesar Rp42,1 triliun.

Untuk lebih meningkatkan investasi, dia menjelaskan, para calon investor asing maupun dalam negeri perlu difasilitasi dengan baik, sehingga perencanaannya menjadi kenyataan.

"BKPM menjalin hubungan erat dengan daerah. Kami juga memberi bantuan dana ke daerah untuk penelusuran perusahaan-perusahaan yang belum merealisasikan investasinya," ujar Teuku.

Selama Januari hingga dengan April 2011, BKPM mengklaim telah menerima aplikasi rencana penanaman modal dan menerbitkan pendaftaran penanaman modal maupun izin prinsip penanaman modal kepada calon investor asing dan dalam negeri. Para calon investor itu umumnya memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia.

"Kami sudah memiliki daftar perusahaan PMA berdasarkan data pendaftaran penanaman modal periode Januari hingga April 2011, Jumlahnya ada 600 perusahaan," tuturnya.

Sementara itu, daftar perusahaan yang sudah tergolong Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan data izin prinsip mencapai enam perusahaan serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 45 perusahaan. Total nilai investasi mencapai lebih dari US$4 triliun.

Laporan : Sukirno
• VIVAnews

BNI Buka Layanan Pengaduan Nonstop

Layanan itu untuk memberikan kemudahan serta rasa aman dan nyaman bagi nasabah.
Kamis, 5 Mei 2011, 12:05 WIB
Antique

VIVAnews - Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, di antaranya terkait pengaduan, PT Bank Negara Indonesia Tbk meluncurkan nomor telepon tunggal (single acces number) BNI Call 500046. Layanan itu untuk memberikan kemudahan serta rasa aman dan nyaman bagi nasabah ketika menghubungi BNI.

"Layanan BNI Call bersifat 'end to end', terintegrasi serta mengacu pada konsep 'one solution', cukup dengan satu kali panggilan maka permintaan dan pengaduan nasabah dapat diselesaikan," kata Direktur Jaringan dan Layanan BNI, Honggo Widjojo Kangmasto, di kantor pusat BNI, Jakarta, Kamis 5 Mei 2011.

Honggo menambahkan, khusus bagi nasabah yang menghubungi BNI Call melalui ponsel, BNI Call dapat diakses dengan menggunakan kode area Jakarta, yaitu 021-500046. Tarif telepon yang dikenakan, mengikuti harga dari operator telekomunikasi seluler masing-masing penelepon.

Nomor 500046, menurut dia, dapat diakses dari saluran 'fixed line' mana pun di seluruh Indonesia dan tarif yang dikenakan oleh PT Telkom Indonesia Tbk adalah tarif panggilan lokal.

Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, menambahkan, sarana komunikasi memiliki nilai sangat penting sebagai penghubung antara perusahaan dan nasabah.

"BNI berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan customer service representative yang dimiliki, sehingga dapat menjawab dan melayani kebutuhan nasabah terkait permintaan informasi tentang jasa dan produk BNI setiap waktu, 24 jam 7 hari seminggu," ujar Gatot.

BNI Call adalah unit layanan nasabah melalui telepon yang diklaim mampu menjawab kebutuhan informasi, transaksi, maupun keluhan nasabah. BNI Call juga melayani permohonan informasi dari calon nasabah.

Konsep 'one stop solution' yang digunakan memungkinkan BNI Call untuk berfungsi lebih dari sekadar sebuah 'call center'. BNI Call didesain dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yang memungkinkannya bekerja secara 'end to end' di mana penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi nasabah, maupun permintaan transaksi oleh nasabah akan ditindaklanjuti hingga selesai di bawah satu atap.

Laporan: Sukirno
• VIVAnews

ACFTA Buat Sektor Pertanian Keteteran

Bagi negara maju, pasar Indonesia adalah incaran, bukan pasar negara ASEAN lainnya.
Rabu, 4 Mei 2011, 19:19 WIB
Syahid Latif

VIVAnews - Sejak mulai berlaku 1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) di antaranya telah memicu sektor pertanian keteteran serbuan produk China yang lebih murah.

Perbedaan harga yang tinggi telah menyebabkan jutaan petani kehilangan pasar lokal, ketika produk nasional berhadapan dengan produk China.

Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Indonesia dan ASEAN hanya akan dijadikan pasar yang menjanjikan bagi China.

"Buat Jepang, Amerika, China, dan Uni Eropa, yang terpenting adalah pasar Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya, tinggalkan saja," kata Ichsanuddin dalam diskusi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di kawasan Tebet, Jakarta, 4 April 2011.

Dengan ACFTA, dia menjelaskan, menyebabkan volume impor meningkat. Transaksi ekspor impor juga terus terjadi.

"Namun, jangan melihat apakah impor ekspor dari atau ke Amerika maupun China lebih tinggi. Tapi, harus juga dilihat apakah ASEAN mempunyai ketergantungan atau tidak terhadap barang modal," ujar dia.

Saat ini, Indonesia mengalami defisit impor dengan China akibat adanya penghapusan tarif dalam ACFTA. Namun, menurut Ichsanuddin, tidak hanya Indonesia yang mengalaminya, negara-negara lain di ASEAN juga mengalami hal yang sama.

"Pasti ada, karena pada saat yang sama anda harus melihat hulu-hilir dari barang modal itu. Semua negara yang sudah bergerak dalam negara-negara berkembang tidak akan mengubah industri hulu-hilirnya," lanjut dia.

Sebelumnya, akibat pemberlakuan ACFTA, dari sekitar 9.000 produk, hanya sekitar 200 produk yang mengalami masalah akibat dibukanya keran perdagangan antara ASEAN dan China itu.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pemerintah tak akan merenegosiasi perjanjian perdagangan secara bilateral dengan China, meskipun barang-barang asal Negeri Tirai Bambu membanjiri Indonesia. "Renegosiasi memakan waktu lama," kata dia. (art)

Laporan : Sukirno
• VIVAnews

Dosen dan Karyawan UI Tuntut Jadi PNS

Nasional
Jawa Timur
Dosen dan Karyawan UI Tuntut Jadi PNS
'Kami meluluskan banyak sarjana UI tapi status kami tidak jelas'.
Senin, 2 Mei 2011, 12:31 WIB
Arry Anggadha


VIVAnews - Sekitar 200 dosen dan karyawan Universitas Indonesia mendatangi Istana Merdeka. Mereka menuntut kejelasan status mereka yang belum menjadi pegawai negeri sipil.

Massa yang tergabung dalam Paguyuban Dosen dan Tenaga Kependidikan UI itu meminta agar status pegawai negeri sipil (PNS) bagi dosen dan karyawan di UI harus segera diputuskan pemerintah. Unjuk rasa ini juga didukung oleh BEM UI.

Dalam aksinya, selain menggelar orasi, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan 'Kami Tuntut Kejelasan Status', 'Kami meluluskan banyak sarjana UI tapi status kami tidak jelas', dan 'Kami ingin jadi PNS'.

"Berpuluh tahun kami jadi dosen dan karyawan di UI tapi statusnya tidak jelas. Di hari Pendidikan Nasional ini, kami meminta kepada presiden dan pihak UI untuk segera mengalihkan status non PNS menjadi PNS," kata Andry, koordinator paguyuban.

Aksi ini dijaga sekitar 300 personel polisi dari Polres Jakarta Pusat. Mereka mengamankan jalannya aksi dan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara agar tidak tersendat. (eh)

Laporan: Sukirno
• VIVAnews

BEI Luncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia

Indeks itu terdiri atas 214 saham yang tercatat di BEI.
Selasa, 3 Mei 2011, 16:17 WIB
Nur Farida Ahniar

VIVAnews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan indeks saham syariah Indonesia (Indonesia Sharia Stock Index/ISSI). Saham-saham yang masuk dalam indeks tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

"Kami sudah menerima fatwa DSN-MUI tentang mekanisme Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) itu dan akan diluncurkan pada 12 Mei 2011," kata Direktur Pengembangan Usaha BEI, Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Selasa, 3 Mei 2011.

Friderica menjelaskan, fatwa itu merupakan dasar aturan mengenai mekanisme perdagangan saham syariah. Fatwa tersebut untuk memberikan ketenangan bagi investor yang akan berinvestasi sesuai syariah di pasar modal. Sebelumnya, BEI mengajukan permohonan fatwa itu pada 17 Januari 2011 dan disahkan pada 8 Maret 2011.

Indeks syariah tersebut terdiri atas 214 saham yang tercatat di BEI. Beberapa saham yang tidak boleh masuk kategori saham syariah adalah saham perusahaan makanan atau minuman tidak halal, saham perusahaan rokok, dan bank konvensional.

Anggota DSN MUI, Gunawan Yasni, menambahkan, fatwa itu berisi mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dengan beberapa ketentuan khusus seperti ketentuan syariah. Meski sebelumnya terdapat Jakarta Islamic Index (JII), ISSI diperlukan untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.

"Sejak Daftar Efek Syariah diterbitkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pasar membutuhkan indikator untuk menggambarkan kinerja seluruh saham syariah," ujarnya. (art)

Laporan : Sukirno
• VIVAnews