Pemasukan terbesar berasal dari cukai yang mencapai Rp33,3 triliun.
Kamis, 30 Juni 2011, 14:02 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meraup penerimaan hingga 23 Juni 2011 sebesar lebih dari Rp60,3 triliun. Realisasi penerimaan ini terdiri atas bea masuk, cukai dan bea keluar.
"Total realisasi penerimaan itu melebihi dari target," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono, di kantornya, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.
Susiwijono mengungkapkan, realisasi penerimaan negara dari Bea Cukai ini melebihi total target penerimaan yang dibuat pemerintah. Dari target sebesar Rp41,1 triliun, realisasi penerimaan bea cukai hingga 23 Juni 2011 telah mencapai Rp60,34 triliun atau 146,82 persen.
Dari tiga sumber penerimaan negara di bidang bea dan cukai, pendapatan terbesar berasal dari cukai yang mencapai Rp33,3 triliun atau 110 persen dari target. Sementara itu, penerimaan dari bea masuk mencapai Rp11,42 triliun atau 133,15 persen dari target.
Di antara kedua sumber penerimaan negara tersebut, jumlah penerimaan dari bea keluar meningkat paling besar. Dari target penerimaan sebesar Rp2,44 triliun, kegiatan bea keluar telah menyumbang pemasukan untuk negara sebesar Rp15,59 triliun atau 637,07 persen dari target.
Target penerimaan bea cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 yaitu Rp85,76 triliun. Hingga 23 Juni 2011, Ditjen Bea Cukai sudah mengantongi dana sebesar Rp60,33 triliun atau 70,35 persen dari target tahunan.
Total target penerimaan ini jika dihitung berdasarkan target per 23 Juni, maka pemerintah telah memiliki surplus penerimaan dari bea cukai sebesar Rp19,24 triliun. (art)
• VIVAnews
Thursday, 30 June 2011
Enam Importir Film Mendaftar di Bea Cukai
Sebelumnya, dari 3 importir film yang sudah ada, baru 1 importir yang melunasi tunggakan.
Kamis, 30 Juni 2011, 13:55 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai mengaku saat ini, tengah memproses enam perusahaan baru yang ingin menjadi importir film di Indonesia.
"Sekarang yang baru, yang sudah mengajukan ada enam, tapi lima ini masih diteliti," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono di kantornya, Jakarta, Kamis 30 Juni 2011.
Sebelumnya, dari tiga importir film yang sudah ada, baru satu importir yang melunasi tunggakan pajak impor, sedangkan dua lainnya masih menunggak.
Tentunya, menurut Susiwijono, saat ini pihak Ditjen Pajak masih meneliti dengan cermat para importir film baru yang mengajukan keinginannya.
"Lima ini alamatnya sama. Satu sudah dapat NIK (Nomor Indentitas Kepabeanan), satu lagi beda. Jadi, total ada enam, kami punya mekanisme pengecekan," kata dia.
Sebelum diterbitkan, lanjut Susiwijono, NIK harus dilakukan terlebih dahulu kepada pelaku impor dan saat ini Ditjen Pajak secara formal sudah melakukannya.
Namun, kata dia, dari lima importir yang mengajukan ditemukan nama dan alamat yang sama sehingga meskipun satu sudah diterbitkan NIK-nya, empat lainnya masih dilakukan pengecekan data-datanya.
"Ada omega sudah punya NIK, yang empat masih proses, dan satu lagi masih proses juga tapi beda," ujarnya.
Ditjen Bea Cukai, menurut Susiwijono, akan mengeluarkan NIK jika kewajiban formal yang disyaratkan sudah dapat dipenuhi. "Sepanjang kewajiban formal terpenuhi, ya kami keluarkan NIK-nya," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengaku saat ini banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film dan menunggu izin dari Ditjen Bea dan Cukai.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan saat ini, kurang lebih ada sembilan importir film sudah dapat mengimpor film. Selain itu, banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film.
Perusahaan itu, kata dia, masih diproses Ditjen Bea Cukai untuk mendapatkan NIK.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan mendapatkan NIK, karena ditakutkan para perusahaan yang mendaftar merupakan pemain lama. "Jika pengirimnya sama tidak bisa, kan kita mengecek tak hanya perusahaan, tapi juga direksinya," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, belum lama ini. (eh)
• VIVAnews
Kamis, 30 Juni 2011, 13:55 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai mengaku saat ini, tengah memproses enam perusahaan baru yang ingin menjadi importir film di Indonesia.
"Sekarang yang baru, yang sudah mengajukan ada enam, tapi lima ini masih diteliti," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono di kantornya, Jakarta, Kamis 30 Juni 2011.
Sebelumnya, dari tiga importir film yang sudah ada, baru satu importir yang melunasi tunggakan pajak impor, sedangkan dua lainnya masih menunggak.
Tentunya, menurut Susiwijono, saat ini pihak Ditjen Pajak masih meneliti dengan cermat para importir film baru yang mengajukan keinginannya.
"Lima ini alamatnya sama. Satu sudah dapat NIK (Nomor Indentitas Kepabeanan), satu lagi beda. Jadi, total ada enam, kami punya mekanisme pengecekan," kata dia.
Sebelum diterbitkan, lanjut Susiwijono, NIK harus dilakukan terlebih dahulu kepada pelaku impor dan saat ini Ditjen Pajak secara formal sudah melakukannya.
Namun, kata dia, dari lima importir yang mengajukan ditemukan nama dan alamat yang sama sehingga meskipun satu sudah diterbitkan NIK-nya, empat lainnya masih dilakukan pengecekan data-datanya.
"Ada omega sudah punya NIK, yang empat masih proses, dan satu lagi masih proses juga tapi beda," ujarnya.
Ditjen Bea Cukai, menurut Susiwijono, akan mengeluarkan NIK jika kewajiban formal yang disyaratkan sudah dapat dipenuhi. "Sepanjang kewajiban formal terpenuhi, ya kami keluarkan NIK-nya," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah mengaku saat ini banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film dan menunggu izin dari Ditjen Bea dan Cukai.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan saat ini, kurang lebih ada sembilan importir film sudah dapat mengimpor film. Selain itu, banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film.
Perusahaan itu, kata dia, masih diproses Ditjen Bea Cukai untuk mendapatkan NIK.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan mendapatkan NIK, karena ditakutkan para perusahaan yang mendaftar merupakan pemain lama. "Jika pengirimnya sama tidak bisa, kan kita mengecek tak hanya perusahaan, tapi juga direksinya," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, belum lama ini. (eh)
• VIVAnews
Pelaku Ekspor Impor Wajib Daftar Ulang
Jika dalam waktu 6 bulan tidak mendaftar, kegiatan ekspor impor tidak dilayani.
Kamis, 30 Juni 2011, 13:45 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Menanggapi banyaknya keluhan proses pendaftaran kepabeanan yang rumit dan berbelit-belit, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mewajibkan seluruh pengguna jasa kepabeaan untuk memperoleh Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Identitas ini nantinya berlaku tunggal untuk seluruh pelaku kepabeanan.
Selama ini, pemilik NIK baru terbatas kepada para importir, dan belum banyak dimiliki oleh eksportir maupun Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Kalaupun ada, pemilik identitas memiliki nomor ganda baik sebagai importir maupun eksportir.
"Registrasi kepabeanan berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 63/PMK.04/2011 akan berlaku mulai 1 Juli 2011," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono, di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.
Susiwijono mengakui, masih banyak warga masyarakat yang mengeluhkan proses registrasi kepabeanan yang sulit, lama, dan berbelit-belit. Keluhan ini selanjutnya direspons oleh Kemenkeu dengan mengubah sistem dan prosedur registrasi menjadi salah satu program yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Selama ini, kewajiban registrasi telah diterapkan Ditjen Bea Cukai kepada importir. Sementara itu, untuk PPJK diwajibkan mengajukan pendaftaran ke Ditjen Bea dan Cukai guna memperoleh Nomor Pokok PPJK. "Dalam aturan yang baru, ada beberapa perbedaan registrasi dengan ketentuan dan pedoman teknis registrasi kepabeanan," ujar Susiwijono.
Beberapa perbedaan itu di antaranya, pertama, ditetapkannya kewajiban registrasi kepabeanan bagi eksportir dan pengangkut, sedangkan registrasi terhadap pengguna jasa kepabeanan lainnya akan ditetapkan melalui peraturan direktur jenderal.
Kedua, proses pemeriksaan lapangan pada saat permohonan registrasi ditiadakan, pemberian NIK lebih bersifat pelayanan. Ketiga, kegiatan pengawasan dilakukan setelah pengguna jasa memiliki NIK. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan adalah penelitian lapangan yang akan dilakukan secara selektif terhadap pengguna jasa yang telah memiliki NIK berdasarkan manajemen risiko.
Keempat, mengubah sistem permohonan perubahan data registrasi importir yang selama ini dilakukan secara manual menjadi elektronik melalui sistem aplikasi registrasi.
Kelima, memberikan kemudahaan bagi pengguna jasa yang melakukan kegiatan kepabeanan di kawasan bebas untuk mengajukan permohonan registrasi ke kantor pabean setempat. Terakhir, memberikan satu NIK (single identity) bagi pengguna jasa yang melakukan beberapa jenis kegiatan seperti importir yang merangkap eksportir dan PPJK.
Pengguna jasa yang telah memiliki NIK dalam hal ini importir, ujar Susiwijono, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak peraturan ini diberlakukan.
"Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama," kata Susiwijono.
Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, seperti eksportir, PPJK, dan pengangkut, wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan.
"Apabila dalam waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru," tuturnya.
Ditjen Bea Cukai telah mensosialisasikan ketentuan dan pedoman teknis registrasi kepabeanan ini kebeberapa daerah di Indonesia. "Sudah, ke Medan, Batam, Surabaya, Makassar, dan Jakarta, dan kami juga akan terus melakukan sosialisasinya," pungkasnya. (art)
• VIVAnews
Kamis, 30 Juni 2011, 13:45 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Menanggapi banyaknya keluhan proses pendaftaran kepabeanan yang rumit dan berbelit-belit, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mewajibkan seluruh pengguna jasa kepabeaan untuk memperoleh Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Identitas ini nantinya berlaku tunggal untuk seluruh pelaku kepabeanan.
Selama ini, pemilik NIK baru terbatas kepada para importir, dan belum banyak dimiliki oleh eksportir maupun Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Kalaupun ada, pemilik identitas memiliki nomor ganda baik sebagai importir maupun eksportir.
"Registrasi kepabeanan berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 63/PMK.04/2011 akan berlaku mulai 1 Juli 2011," kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono, di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2011.
Susiwijono mengakui, masih banyak warga masyarakat yang mengeluhkan proses registrasi kepabeanan yang sulit, lama, dan berbelit-belit. Keluhan ini selanjutnya direspons oleh Kemenkeu dengan mengubah sistem dan prosedur registrasi menjadi salah satu program yang harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Selama ini, kewajiban registrasi telah diterapkan Ditjen Bea Cukai kepada importir. Sementara itu, untuk PPJK diwajibkan mengajukan pendaftaran ke Ditjen Bea dan Cukai guna memperoleh Nomor Pokok PPJK. "Dalam aturan yang baru, ada beberapa perbedaan registrasi dengan ketentuan dan pedoman teknis registrasi kepabeanan," ujar Susiwijono.
Beberapa perbedaan itu di antaranya, pertama, ditetapkannya kewajiban registrasi kepabeanan bagi eksportir dan pengangkut, sedangkan registrasi terhadap pengguna jasa kepabeanan lainnya akan ditetapkan melalui peraturan direktur jenderal.
Kedua, proses pemeriksaan lapangan pada saat permohonan registrasi ditiadakan, pemberian NIK lebih bersifat pelayanan. Ketiga, kegiatan pengawasan dilakukan setelah pengguna jasa memiliki NIK. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan adalah penelitian lapangan yang akan dilakukan secara selektif terhadap pengguna jasa yang telah memiliki NIK berdasarkan manajemen risiko.
Keempat, mengubah sistem permohonan perubahan data registrasi importir yang selama ini dilakukan secara manual menjadi elektronik melalui sistem aplikasi registrasi.
Kelima, memberikan kemudahaan bagi pengguna jasa yang melakukan kegiatan kepabeanan di kawasan bebas untuk mengajukan permohonan registrasi ke kantor pabean setempat. Terakhir, memberikan satu NIK (single identity) bagi pengguna jasa yang melakukan beberapa jenis kegiatan seperti importir yang merangkap eksportir dan PPJK.
Pengguna jasa yang telah memiliki NIK dalam hal ini importir, ujar Susiwijono, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak peraturan ini diberlakukan.
"Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama," kata Susiwijono.
Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, seperti eksportir, PPJK, dan pengangkut, wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan.
"Apabila dalam waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru," tuturnya.
Ditjen Bea Cukai telah mensosialisasikan ketentuan dan pedoman teknis registrasi kepabeanan ini kebeberapa daerah di Indonesia. "Sudah, ke Medan, Batam, Surabaya, Makassar, dan Jakarta, dan kami juga akan terus melakukan sosialisasinya," pungkasnya. (art)
• VIVAnews
Tuesday, 28 June 2011
Semen Gresik Bagi Dividen 50%
Total dividen itu termasuk dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp344 miliar.
Selasa, 28 Juni 2011, 18:48 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno
VIVAnews - PT Semen Gresik Tbk memutuskan pembagian dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2010. Tahun lalu, Semen Gresik mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,63 triliun.
"Pembagian dividen 50 persen itu setara Rp1,82 triliun atau Rp306 per saham," kata Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto, usai rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Total dividen itu termasuk dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp344 miliar. "Sisa laba sebesar Rp1,68 triliun dialokasikan sebagai cadangan untuk pengembangan usaha perseroan," ujarnya.
Pemegang saham, Dwi melanjutkan, juga menyetujui alokasi anggaran program kemitraan pada 2011 sebesar 1,85 persen atau Rp67,2 miliar dan program bina lingkungan sebesar dua persen atau Rp72,6 miliar.
Sementara itu, Dwi juga menjelaskan, perseroan pada 2010 telah menyalurkan dana sebesar Rp111,4 miliar, yang terdiri atas Rp33,7 miliar untuk hibah pemberdayaan sosial masyarakat, pinjaman lunak Rp64,5 miliar, dan Rp13,1 miliar guna hibah pelatihan atau promosi mitra binaan.
Jumlah ini secara keseluruhan naik sebesar 20,8 persen dibanding penyaluran dana pada 2009.
"Pemberdayaan potensi usaha masyarakat pun berdampak signifikan, yaitu jumlah mitra binaan pada 2010 menjadi 14.409 unit dari 11.270 unit pada 2009 atau naik 27,85 persen," ungkapnya.
Selama 2010, pendapatan Semen Gresik relatif sama dengan 2009. Hal tersebut karena total volume penjualan perseroan turun 2,8 persen secara domestik dan ekspor.
Penurunan penjualan tersebut, menurut Dwi, disebabkan terhambatnya kegiatan produksi yang antara lain karena masih adanya dampak gempa di Padang, Sumatera Barat, pemotongan tungku pembakaran di Semen Tonasa serta pelaksanaan proyek debottlenecking.
"Namun, EBITDA margin perseroan meningkat dari 33,2 persen pada 2009 menjadi 34,6 persen pada 2010, yang menunjukkan semakin meningkatnya efisiensi pengelolaan operasional perseroan," tuturnya.
• VIVAnews
Selasa, 28 Juni 2011, 18:48 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno
VIVAnews - PT Semen Gresik Tbk memutuskan pembagian dividen sebesar 50 persen dari laba bersih tahun buku 2010. Tahun lalu, Semen Gresik mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,63 triliun.
"Pembagian dividen 50 persen itu setara Rp1,82 triliun atau Rp306 per saham," kata Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto, usai rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.
Total dividen itu termasuk dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp344 miliar. "Sisa laba sebesar Rp1,68 triliun dialokasikan sebagai cadangan untuk pengembangan usaha perseroan," ujarnya.
Pemegang saham, Dwi melanjutkan, juga menyetujui alokasi anggaran program kemitraan pada 2011 sebesar 1,85 persen atau Rp67,2 miliar dan program bina lingkungan sebesar dua persen atau Rp72,6 miliar.
Sementara itu, Dwi juga menjelaskan, perseroan pada 2010 telah menyalurkan dana sebesar Rp111,4 miliar, yang terdiri atas Rp33,7 miliar untuk hibah pemberdayaan sosial masyarakat, pinjaman lunak Rp64,5 miliar, dan Rp13,1 miliar guna hibah pelatihan atau promosi mitra binaan.
Jumlah ini secara keseluruhan naik sebesar 20,8 persen dibanding penyaluran dana pada 2009.
"Pemberdayaan potensi usaha masyarakat pun berdampak signifikan, yaitu jumlah mitra binaan pada 2010 menjadi 14.409 unit dari 11.270 unit pada 2009 atau naik 27,85 persen," ungkapnya.
Selama 2010, pendapatan Semen Gresik relatif sama dengan 2009. Hal tersebut karena total volume penjualan perseroan turun 2,8 persen secara domestik dan ekspor.
Penurunan penjualan tersebut, menurut Dwi, disebabkan terhambatnya kegiatan produksi yang antara lain karena masih adanya dampak gempa di Padang, Sumatera Barat, pemotongan tungku pembakaran di Semen Tonasa serta pelaksanaan proyek debottlenecking.
"Namun, EBITDA margin perseroan meningkat dari 33,2 persen pada 2009 menjadi 34,6 persen pada 2010, yang menunjukkan semakin meningkatnya efisiensi pengelolaan operasional perseroan," tuturnya.
• VIVAnews
Bumi Resources Minerals Tidak Bagi Dividen
"Pencadangan kami baru 6,7 persen, sedangkan menurut aturan harus 20 persen."
Selasa, 28 Juni 2011, 15:23 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno
VIVAnews - PT Bumi Resources Minerals Tbk memutuskan tidak membagikan dividen tahun buku 2010 kepada para pemegang saham. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan yang digelar hari ini.
"Pencadangan kami baru 6,7 persen, sedangkan menurut aturan harus 20 persen. Jadi, kami putuskan laba bersih untuk cadangan, tidak bagi dividen," kata Direktur Keuangan Bumi Resources Minerals, Yuanita Rohali, usai RUPS di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.
Selama 2010, Bumi Resources Minerals membukukan lonjakan laba bersih hingga 365 persen menjadi Rp764,6 miliar dari posisi rugi pada 2009 sebesar Rp209,21 juta. Lonjakan laba bersih perseroan terutama berasal dari kenaikan laba bersih yang dibukukan PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan asosiasi dari Bumi Minerals.
Sementara itu, Komisaris Utama Bumi Resources Minerals, Ari Saptari Hudaya, menjelaskan, perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Bumi Resources Minerals yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada kreditor perseroan maupun anak perusahaan.
Aset yang dijaminkan itu termasuk penerbitan jaminan perusahaan, gadai atas sebagian atau seluruh saham yang dimiliki atau dikuasai perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya.
Selain itu, terdapat fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan, rekening escrow perseroan atau anak perusahaan.
Selanjutnya, jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan dan anak perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan atau perolehan pinjaman pihak ketiga.
Bayar Utang
Sementara itu, Bumi Resources Minerals juga akan membayar utang jatuh tempo total senilai US$237 juta pada 2012 dan 2013. Utang kepada Credit Suisse sebesar US$219 juta, sedangkan Nomura, Jepang US$18 juta.
"Pembayaran utang akan dilakukan secepatnya, sumber dananya dari kas internal atau sumber lain," kata Ari S Hudaya.
Yuanita menjelaskan, dana untuk pembayaran utang bisa berasal dari dividen Newmont atau pembiayaan kembali (refinancing). "Saat ini kami fleksibel, kalau ada penawaran yang masuk, tapi tidak efisien, maka tidak kami ambil. Kami pakai dana internal saja," kata Yuanita.
Namun, Yuanita tidak dapat menjelaskan berapa besaran dividen yang diperoleh dari Newmont yang dapat digunakan untuk pembayaran utang.
"Nggak tahu, tergantung buku dan net profit Newmont. Kami ambil 24 persen," ungkap Yuanita.
Yuanita berpendapat, saat ini utang Bumi Resources Minerals masih relatif kecil, sehingga tidak perlu terburu-buru untuk membayarnya. Hanya menunggu jatuh tempo. Sementara itu, dana yang ada di kas perseroan yaitu US$115 juta berada di bank, dan US$40 juta berupa uang tunai. (ren)
• VIVAnews
Selasa, 28 Juni 2011, 15:23 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno
VIVAnews - PT Bumi Resources Minerals Tbk memutuskan tidak membagikan dividen tahun buku 2010 kepada para pemegang saham. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan yang digelar hari ini.
"Pencadangan kami baru 6,7 persen, sedangkan menurut aturan harus 20 persen. Jadi, kami putuskan laba bersih untuk cadangan, tidak bagi dividen," kata Direktur Keuangan Bumi Resources Minerals, Yuanita Rohali, usai RUPS di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa 28 Juni 2011.
Selama 2010, Bumi Resources Minerals membukukan lonjakan laba bersih hingga 365 persen menjadi Rp764,6 miliar dari posisi rugi pada 2009 sebesar Rp209,21 juta. Lonjakan laba bersih perseroan terutama berasal dari kenaikan laba bersih yang dibukukan PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan asosiasi dari Bumi Minerals.
Sementara itu, Komisaris Utama Bumi Resources Minerals, Ari Saptari Hudaya, menjelaskan, perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Bumi Resources Minerals yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada kreditor perseroan maupun anak perusahaan.
Aset yang dijaminkan itu termasuk penerbitan jaminan perusahaan, gadai atas sebagian atau seluruh saham yang dimiliki atau dikuasai perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung, maupun efek lainnya.
Selain itu, terdapat fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan, rekening escrow perseroan atau anak perusahaan.
Selanjutnya, jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan dan anak perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan atau perolehan pinjaman pihak ketiga.
Bayar Utang
Sementara itu, Bumi Resources Minerals juga akan membayar utang jatuh tempo total senilai US$237 juta pada 2012 dan 2013. Utang kepada Credit Suisse sebesar US$219 juta, sedangkan Nomura, Jepang US$18 juta.
"Pembayaran utang akan dilakukan secepatnya, sumber dananya dari kas internal atau sumber lain," kata Ari S Hudaya.
Yuanita menjelaskan, dana untuk pembayaran utang bisa berasal dari dividen Newmont atau pembiayaan kembali (refinancing). "Saat ini kami fleksibel, kalau ada penawaran yang masuk, tapi tidak efisien, maka tidak kami ambil. Kami pakai dana internal saja," kata Yuanita.
Namun, Yuanita tidak dapat menjelaskan berapa besaran dividen yang diperoleh dari Newmont yang dapat digunakan untuk pembayaran utang.
"Nggak tahu, tergantung buku dan net profit Newmont. Kami ambil 24 persen," ungkap Yuanita.
Yuanita berpendapat, saat ini utang Bumi Resources Minerals masih relatif kecil, sehingga tidak perlu terburu-buru untuk membayarnya. Hanya menunggu jatuh tempo. Sementara itu, dana yang ada di kas perseroan yaitu US$115 juta berada di bank, dan US$40 juta berupa uang tunai. (ren)
• VIVAnews
Monday, 27 June 2011
PGN Yakin Dapat Pasokan Gas Tangguh
Beberapa perusahaan di Aceh nyaris bangkrut. DPR minta pemerintah gunakan Kilang Arun.
Senin, 27 Juni 2011, 20:04 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - PT Perusahaan Gas Negara Tbk, optimistis akan mendapatkan pasokan gas dari Lapangan Tangguh Papua untuk tangki apung atau floating storage LNG Belawan, Sumatera Utara.
Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, mengatakan, saat ini perusahaan telah memilih perusahaan penggarap proyek ini. "Kami belum bisa sampaikan siapa pemenang tender, tapi sudah ada," kata dia Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Tangki milik PGN ini, nantinya berkapasitas 1,25 - 1,5 juta ton LNG per tahun (MTPA). Kapasitas ini akan ditingkatkan mencapai 1,8 MTPA dalam beberapa tahun ke depan.
Namun hingga kini, PGN mengaku belum mendapat kepastian pasokan gas untuk tangki penyimpanan LNG ini. "Masih sedang dalam pembicaraan dengan BP Tangguh," katanya.
Selain itu, PGN juga masih menunggu keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut dia, bila tangki LNG ini sudah beroperasi, suplai untuk industri di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara sudah dapat terpenuhi. "Kami mengutamakan pasokan lokal dulu, baru ekspor," kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso,
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memanfaatkan infrastruktur kilang gas alam cair Arun di Lhokseumawe, Aceh, untuk mencukupi kebutuhan industri di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Opsi ini dinilai lebih tepat dibandingkan membangun tangki apung di Belawan.
Dalam salinan surat yang dikirim Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Presiden, tertanggal 13 Juni 2011, disebutkan investasi Kilang Arun lebih kecil 7,5 kali dibandingkan dengan pembangunan tangki apung di Belawan.
Rencananya, untuk mencukupi kebutuhan gas bagi sejumlah perusahaan di Aceh dan Sumatera Utara, pemerintah akan memasok gas dari Lapangan Tangguh, Papua. Namun, hal ini belum terlaksana, mengingat belum ada penyimpan LNG.
Saat ini, menurut DPR, beberapa perusahaan di Aceh nyaris bangkrut akibat kekurangan gas, seperti PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, industri aromatik, dan sejumlah pabrik lain.
• VIVAnews
Senin, 27 Juni 2011, 20:04 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - PT Perusahaan Gas Negara Tbk, optimistis akan mendapatkan pasokan gas dari Lapangan Tangguh Papua untuk tangki apung atau floating storage LNG Belawan, Sumatera Utara.
Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, mengatakan, saat ini perusahaan telah memilih perusahaan penggarap proyek ini. "Kami belum bisa sampaikan siapa pemenang tender, tapi sudah ada," kata dia Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Tangki milik PGN ini, nantinya berkapasitas 1,25 - 1,5 juta ton LNG per tahun (MTPA). Kapasitas ini akan ditingkatkan mencapai 1,8 MTPA dalam beberapa tahun ke depan.
Namun hingga kini, PGN mengaku belum mendapat kepastian pasokan gas untuk tangki penyimpanan LNG ini. "Masih sedang dalam pembicaraan dengan BP Tangguh," katanya.
Selain itu, PGN juga masih menunggu keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut dia, bila tangki LNG ini sudah beroperasi, suplai untuk industri di Nangroe Aceh Darusalam dan Sumatera Utara sudah dapat terpenuhi. "Kami mengutamakan pasokan lokal dulu, baru ekspor," kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso,
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memanfaatkan infrastruktur kilang gas alam cair Arun di Lhokseumawe, Aceh, untuk mencukupi kebutuhan industri di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Opsi ini dinilai lebih tepat dibandingkan membangun tangki apung di Belawan.
Dalam salinan surat yang dikirim Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Presiden, tertanggal 13 Juni 2011, disebutkan investasi Kilang Arun lebih kecil 7,5 kali dibandingkan dengan pembangunan tangki apung di Belawan.
Rencananya, untuk mencukupi kebutuhan gas bagi sejumlah perusahaan di Aceh dan Sumatera Utara, pemerintah akan memasok gas dari Lapangan Tangguh, Papua. Namun, hal ini belum terlaksana, mengingat belum ada penyimpan LNG.
Saat ini, menurut DPR, beberapa perusahaan di Aceh nyaris bangkrut akibat kekurangan gas, seperti PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft Aceh, industri aromatik, dan sejumlah pabrik lain.
• VIVAnews
PGN Bagi Dividen Rp3,7 Triliun
Dividen interim Rp247 miliar atau Rp10,2 per saham telah dibayarkan pada 4 Januari 2011.
Senin, 27 Juni 2011, 19:16 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - PT Perusahaan Gas Negara Tbk membagikan dividen final untuk tahun buku 2010 sebesar Rp3,74 triliun atau setara dengan 60 persen dari laba bersih. Pembagian dividen ini ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang dihadiri 84,8 persen pemegang saham di Grand Hyat Hotel, Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Dividen itu telah dibagikan dalam bentuk dividen interim berdasarkan surat keputusan direksi pada 6 Desember 2010 sebesar Rp247 miliar atau Rp10,2 per saham, dan telah dibayarkan pada 4 Januari 2011.
"Sisa sebesar Rp3,5 triliun atau Rp144,24 per saham akan dibayarkan tunai kepada pemegang saham," kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, dalam konferensi pers usai RUPS di Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Selain itu, RUPS menyetujui penunjukan Purwantono, Suherman, dan Surja, dari kantor akuntan publik Ernst and Young untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2011. Selain itu, kantor akuntan publik S Mannan dan Rekan ditunjuk untuk melaksanakan audit program kemitraan serta bina lingkungan tahun buku 2011.
Sementara itu, pada 2011, belanja modal PGN mencapai US$200 juta. Belanja modal tersebut digunakan untuk pembangunan terminal LNG, penyelesaian pembayaran tanggungan pada tahun sebelumnya, dan penambahan jalur distribusi. (art)
• VIVAnews
Senin, 27 Juni 2011, 19:16 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - PT Perusahaan Gas Negara Tbk membagikan dividen final untuk tahun buku 2010 sebesar Rp3,74 triliun atau setara dengan 60 persen dari laba bersih. Pembagian dividen ini ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang dihadiri 84,8 persen pemegang saham di Grand Hyat Hotel, Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Dividen itu telah dibagikan dalam bentuk dividen interim berdasarkan surat keputusan direksi pada 6 Desember 2010 sebesar Rp247 miliar atau Rp10,2 per saham, dan telah dibayarkan pada 4 Januari 2011.
"Sisa sebesar Rp3,5 triliun atau Rp144,24 per saham akan dibayarkan tunai kepada pemegang saham," kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso, dalam konferensi pers usai RUPS di Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Selain itu, RUPS menyetujui penunjukan Purwantono, Suherman, dan Surja, dari kantor akuntan publik Ernst and Young untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2011. Selain itu, kantor akuntan publik S Mannan dan Rekan ditunjuk untuk melaksanakan audit program kemitraan serta bina lingkungan tahun buku 2011.
Sementara itu, pada 2011, belanja modal PGN mencapai US$200 juta. Belanja modal tersebut digunakan untuk pembangunan terminal LNG, penyelesaian pembayaran tanggungan pada tahun sebelumnya, dan penambahan jalur distribusi. (art)
• VIVAnews
Saturday, 25 June 2011
Jusuf Merukh Dimakamkan di Sandiego Hils
Chairman Merukh Enterprises itu akan dimakamkan pukul 11.00 WIB.
Jum'at, 24 Juni 2011, 09:03 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Jusuf Merukh, Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah, pemilik saham PT Newmont Nusa Tenggara, yang meninggal Rabu, 22 Juni 2011, pukul 19.24 WIB, rencananya akan dikebumikan di kompleks pemakaman mewah San Diego Hills & Memorial Park pada Sabtu besok.
Menurut salah satu kerabatnya, jenazah Chairman Merukh Enterprises yang meninggal pada usia 77 tahun itu akan dimakamkan pada pukul 11.00 WIB. Jenazah, langsung diberangkatkan dari ruman duka, Heaven Funneral Home Ruang KL dan MN, Jalan Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara.
Pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur, 10 Juni 1934 itu, meninggalkan istri bernama Raden Ayu Sugiati Merukh. Ia juga meninggalkan lima anak yaitu Lucky Merukh, Rudy Merukh, Nunik Merukh, Ninuk Merukh, dan Nana Merukh.
Jusuf Merukh dikenal sebagai raja konsesi pertambangan di Indonesia. Ia menjadi Deputi Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara dan memiliki 17,8 persen saham di PT NNT melalui PT Pukuafu Indah.
Kariernya dimulai di bidang agraria sebagai Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria, dan pernah menjadi Menteri Agraria ad interim. Di bidang politik, dia juga pernah menjadi Ketua Fraksi PDI di MPR RI. (kd)
• VIVAnews
Jum'at, 24 Juni 2011, 09:03 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Jusuf Merukh, Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah, pemilik saham PT Newmont Nusa Tenggara, yang meninggal Rabu, 22 Juni 2011, pukul 19.24 WIB, rencananya akan dikebumikan di kompleks pemakaman mewah San Diego Hills & Memorial Park pada Sabtu besok.
Menurut salah satu kerabatnya, jenazah Chairman Merukh Enterprises yang meninggal pada usia 77 tahun itu akan dimakamkan pada pukul 11.00 WIB. Jenazah, langsung diberangkatkan dari ruman duka, Heaven Funneral Home Ruang KL dan MN, Jalan Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara.
Pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur, 10 Juni 1934 itu, meninggalkan istri bernama Raden Ayu Sugiati Merukh. Ia juga meninggalkan lima anak yaitu Lucky Merukh, Rudy Merukh, Nunik Merukh, Ninuk Merukh, dan Nana Merukh.
Jusuf Merukh dikenal sebagai raja konsesi pertambangan di Indonesia. Ia menjadi Deputi Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara dan memiliki 17,8 persen saham di PT NNT melalui PT Pukuafu Indah.
Kariernya dimulai di bidang agraria sebagai Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria, dan pernah menjadi Menteri Agraria ad interim. Di bidang politik, dia juga pernah menjadi Ketua Fraksi PDI di MPR RI. (kd)
• VIVAnews
Friday, 24 June 2011
Pemilik Saham Newmont Jusuf Merukh Meninggal
Jusuf Merukh dikenal sebagai raja konsesi pertambangan di Indonesia.
Kamis, 23 Juni 2011, 17:08 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah, pemilik saham PT Newmont Nusa Tenggara, Jusuf Merukh meninggal pada Rabu, 22 Juni 2011 pukul 19.24 WIB. Chairman Merukh Enterprises itu meninggal pada usia 77 tahun.
"Dengan penuh ikhlas, doa, dan penghiburan, kami mengantar kepergian Bapak Jusuf Merukh ke pangkuan Sang Khalik. Beliau tokoh panutan dan Bapak bagi kami semua," ujar Juru Bicara Keluarga Merukh, Gustaaf YN Merukh, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka, Heaven Funneral Home Ruang KL dan MN, Jalan Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara pada Jumat, 24 Juni dan Sabtu, 25 Juni 2011 mulai pukul 08.00 WIB.
Pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur, 10 Juni 1934 itu meninggalkan istri bernama Raden Ayu Sugiati Merukh. Ia juga meninggalkan lima anak yaitu Lucky Merukh, Rudy Merukh, Nunik Merukh, Ninuk Merukh, dan Nana Merukh.
Jusuf Merukh dikenal sebagai raja konsesi pertambangan di Indonesia. Ia menjadi Deputi Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara dan memiliki 17,8 persen saham di PT NNT melalui PT Pukuafu Indah.
Kariernya dimulai di bidang Agraria menjadi Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria, dan pernah menjadi Menteri Agraria ad interim. Di bidang politik, Jusuf Merukh juga pernah menjadi Ketua Fraksi PDI di MPR RI. (art)
Laporan: Edy Gustan | Mataram
• VIVAnews
Kamis, 23 Juni 2011, 17:08 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah, pemilik saham PT Newmont Nusa Tenggara, Jusuf Merukh meninggal pada Rabu, 22 Juni 2011 pukul 19.24 WIB. Chairman Merukh Enterprises itu meninggal pada usia 77 tahun.
"Dengan penuh ikhlas, doa, dan penghiburan, kami mengantar kepergian Bapak Jusuf Merukh ke pangkuan Sang Khalik. Beliau tokoh panutan dan Bapak bagi kami semua," ujar Juru Bicara Keluarga Merukh, Gustaaf YN Merukh, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka, Heaven Funneral Home Ruang KL dan MN, Jalan Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara pada Jumat, 24 Juni dan Sabtu, 25 Juni 2011 mulai pukul 08.00 WIB.
Pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur, 10 Juni 1934 itu meninggalkan istri bernama Raden Ayu Sugiati Merukh. Ia juga meninggalkan lima anak yaitu Lucky Merukh, Rudy Merukh, Nunik Merukh, Ninuk Merukh, dan Nana Merukh.
Jusuf Merukh dikenal sebagai raja konsesi pertambangan di Indonesia. Ia menjadi Deputi Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara dan memiliki 17,8 persen saham di PT NNT melalui PT Pukuafu Indah.
Kariernya dimulai di bidang Agraria menjadi Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria, dan pernah menjadi Menteri Agraria ad interim. Di bidang politik, Jusuf Merukh juga pernah menjadi Ketua Fraksi PDI di MPR RI. (art)
Laporan: Edy Gustan | Mataram
• VIVAnews
DBS: Ekonomi RI Bisa Tumbuh Seperti China
Pertumuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa mencapai 8-9 persen.
Kamis, 23 Juni 2011, 14:33 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Indonesia berhasil melewati periode pasca pemulihan krisis keuangan global dengan baik dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 6,5 persen atau meningkat dibandingkan 2010.
Namun, menurut Managing Director Economic and Currency Reasearch DBS Bank Singapura, David Carbon, sebenarnya Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6-7 persen.
"Pertumbuhan Indonesia saya sebut good. Tapi, tidak bisa disebut golden, karena Indonesia seharusnya bisa tumbuh 8-9 persen seperti China," ujar Carbon di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Pemerintah, Carbon menambahkan, seharusnya lebih berperan untuk meningkatkan angka pertumbuhan. "Misalnya, dengan mendorong konsumsi, perbaikan kualitas buruh, iklim investasi, regulasi, dan infrastruktur," kata dia.
Jika Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi bertahan lama, Carbon menyarankan agar pemerintah menanamkan investasi tidak hanya pada sektor permodalan, tapi lebih kepada Human Capital Investment.
Pertumbuhan Indonesia saat ini sudah sangat baik. Menurut Carbon, setidaknya hingga tujuh persen bila dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Misalnya, pada Maret 2011, PDB Asia --akumulatif dari beberapa negara-- turun, namun di saat yang sama, Indonesia dan India naik.
"Contoh sampai triwulan pertama 2011, pertumbuhan PDB Singapura (12,3 persen), China (11,3 persen), India (9,9 persen), Taiwan (9,5 persen), Hong Kong (8,4 persen), dan Indonesia (7,2 persen)," kata Carbon.
Menurut Carbon, ekspansi perekonomian Indonesia terjadi karena adanya dorongan yang besar dari hasil produksi industri dan ekspor yang kuat. Aktivitas ini menonjol di tengah semakin kuatnya kerja sama dengan China dan negara-negara makmur lainnya di kawasan tersebut.
"Mulai 2009, --saat Lehman Brothers bangkrut-- ekspor Indonesia terus meningkat, bahkan lebih baik dibanding tahun lalu," ujar dia.
Meskipun sebenarnya, Indonesia juga masih terbelit inflasi seperti terjadi beberapa tahun terakhir. Namun, tingkat inflasi bukan merupakan suatu masalah besar bagi negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup besar di Asia Tenggara itu.
Penurunan inflasi sebesar satu persen pada Mei 2011 mendorong angka inflasi menjadi enam persen dari sebelumnya sebesar tujuh persen pada Januari. "Inflasi secara keseluruhan diprediksi tidak menjadi masalah berarti," kata Carbon.
Jika mencermati angkanya, kata Carbon, tingkat inflasi yang rendah itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Selain itu, inflasi masih terus meningkat di beberapa negara Asia seperti China, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Taiwan. "Inflasi ada yang naik, ada yang turun," tutur Carbon.
Sementara itu, tingkat inflasi di negara-negara Asia, seperti Korea tercatat 4,1 persen (Mei 2011) dari sebelumnya 4,7 persen (Maret 2011), Singapura 4,5 persen (April 2011) dari 5,5 persen (Januari 2011), dan Malaysia 6 persen (Mei 2011) dari sebelumnya tujuh persen. Inflasi di China sebesar 5,5 persen (Mei 2011) dari 4,9 persen.
Faktor lain yang membuat situasi sulit adalah tingkat suku bunga deposito berjangka yang sesungguhnya juga buruk atau terlalu rendah.
Namun, secara global, Indonesia bersama dengan negara Asia lainnya akan terus memimpin jauh di depan Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat di negara-negara Asia seperti Indonesia, karena perbedaan pendapatan antara kaya dan miskin akan terus berkurang. (art)
• VIVAnews
Kamis, 23 Juni 2011, 14:33 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Indonesia berhasil melewati periode pasca pemulihan krisis keuangan global dengan baik dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 6,5 persen atau meningkat dibandingkan 2010.
Namun, menurut Managing Director Economic and Currency Reasearch DBS Bank Singapura, David Carbon, sebenarnya Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6-7 persen.
"Pertumbuhan Indonesia saya sebut good. Tapi, tidak bisa disebut golden, karena Indonesia seharusnya bisa tumbuh 8-9 persen seperti China," ujar Carbon di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Pemerintah, Carbon menambahkan, seharusnya lebih berperan untuk meningkatkan angka pertumbuhan. "Misalnya, dengan mendorong konsumsi, perbaikan kualitas buruh, iklim investasi, regulasi, dan infrastruktur," kata dia.
Jika Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi bertahan lama, Carbon menyarankan agar pemerintah menanamkan investasi tidak hanya pada sektor permodalan, tapi lebih kepada Human Capital Investment.
Pertumbuhan Indonesia saat ini sudah sangat baik. Menurut Carbon, setidaknya hingga tujuh persen bila dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Misalnya, pada Maret 2011, PDB Asia --akumulatif dari beberapa negara-- turun, namun di saat yang sama, Indonesia dan India naik.
"Contoh sampai triwulan pertama 2011, pertumbuhan PDB Singapura (12,3 persen), China (11,3 persen), India (9,9 persen), Taiwan (9,5 persen), Hong Kong (8,4 persen), dan Indonesia (7,2 persen)," kata Carbon.
Menurut Carbon, ekspansi perekonomian Indonesia terjadi karena adanya dorongan yang besar dari hasil produksi industri dan ekspor yang kuat. Aktivitas ini menonjol di tengah semakin kuatnya kerja sama dengan China dan negara-negara makmur lainnya di kawasan tersebut.
"Mulai 2009, --saat Lehman Brothers bangkrut-- ekspor Indonesia terus meningkat, bahkan lebih baik dibanding tahun lalu," ujar dia.
Meskipun sebenarnya, Indonesia juga masih terbelit inflasi seperti terjadi beberapa tahun terakhir. Namun, tingkat inflasi bukan merupakan suatu masalah besar bagi negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup besar di Asia Tenggara itu.
Penurunan inflasi sebesar satu persen pada Mei 2011 mendorong angka inflasi menjadi enam persen dari sebelumnya sebesar tujuh persen pada Januari. "Inflasi secara keseluruhan diprediksi tidak menjadi masalah berarti," kata Carbon.
Jika mencermati angkanya, kata Carbon, tingkat inflasi yang rendah itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Selain itu, inflasi masih terus meningkat di beberapa negara Asia seperti China, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Taiwan. "Inflasi ada yang naik, ada yang turun," tutur Carbon.
Sementara itu, tingkat inflasi di negara-negara Asia, seperti Korea tercatat 4,1 persen (Mei 2011) dari sebelumnya 4,7 persen (Maret 2011), Singapura 4,5 persen (April 2011) dari 5,5 persen (Januari 2011), dan Malaysia 6 persen (Mei 2011) dari sebelumnya tujuh persen. Inflasi di China sebesar 5,5 persen (Mei 2011) dari 4,9 persen.
Faktor lain yang membuat situasi sulit adalah tingkat suku bunga deposito berjangka yang sesungguhnya juga buruk atau terlalu rendah.
Namun, secara global, Indonesia bersama dengan negara Asia lainnya akan terus memimpin jauh di depan Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat di negara-negara Asia seperti Indonesia, karena perbedaan pendapatan antara kaya dan miskin akan terus berkurang. (art)
• VIVAnews
Thursday, 23 June 2011
Menkeu Rombak Pejabat Eselon Dua
Pejabat yang dilantik di antaranya dari Direktorat Jenderal Anggaran.
Rabu, 22 Juni 2011, 17:19 WIB
Antique, Sukirno, Ajeng Mustika Triyanti
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo melantik pejabat eselon dua di lingkungan Kementerian Keuangan.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain dari Sekretariat Jenderal yaitu Annies Said Basalamah sebagai kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Sebagai Kepala Biro SDM yang baru adalah Juni Hastoto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak Sekjen Depkeu.
Acara pelantikan itu bertempat di Aula Graha Sawala, Gedung AA Maramis II, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu 22 Juni 2011.
Pejabat lain yang juga dilantik dari Direktorat Jenderal Anggaran. Di antaranya Askolani yang sebelumnya adalah kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal, kini menjadi direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Sementara itu, pejabat yang dilantik dari Direktorat Jenderal Pajak di antaranya adalah Harry Gumelar sebagai direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Sebelumnya, Harry menjabat sebagai kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
Selanjutnya, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, yang sebelumnya sebagai kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, dilantik sebagai sekretaris Dirjen Bea dan Cukai.
Kemudian, Nasar Salim dan Iswan Ramdana masing-masing dilantik sebagai direktur Fasilitas Kepabeanan dan direktur Cukai. Sebelumnya, kedua pejabat tersebut menjabat sebagai kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dan kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau.
Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tata Suntara yang sebelumnya direktur Pengelolaan Kas Negara, dilantik menjadi sekretaris Dirjen Perbendaharaan bersama dengan Rudy Widodo sebagai direktur Pengelolaan Kas Negara.
Sebelumnya, Rudy menjabat sebagai kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi DI Yogyakarta. Selain itu, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mudjo Suwarno yang sebelumnya direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Anggaran, dilantik menjadi direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan kepada masing-masing pejabat eselon dua yang baru dilantik agar dalam menjalankan tugas dan fungsi, dapat mewujudkan strategi, keselarasan dan keharmonisan, serta upaya saling mendukung.
Menkeu juga mengharapkan, dedikasi para pejabat eselon untuk mengantarkan Kementerian Keuangan mewujudkan transformasi kelembagaan.
Sementara itu, terdapat satu pembebasan jabatan atas nama Nofrial, yang sebelumnya sebagai kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi. Nofrial kini menjadi pelaksana di Sekretariat Ditjen Bea Cukai.
Menurut Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, pembebasan jabatan Nofrial karena alasan kesehatan. (art)
• VIVAnews
Rabu, 22 Juni 2011, 17:19 WIB
Antique, Sukirno, Ajeng Mustika Triyanti
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo melantik pejabat eselon dua di lingkungan Kementerian Keuangan.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain dari Sekretariat Jenderal yaitu Annies Said Basalamah sebagai kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Sebagai Kepala Biro SDM yang baru adalah Juni Hastoto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak Sekjen Depkeu.
Acara pelantikan itu bertempat di Aula Graha Sawala, Gedung AA Maramis II, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu 22 Juni 2011.
Pejabat lain yang juga dilantik dari Direktorat Jenderal Anggaran. Di antaranya Askolani yang sebelumnya adalah kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal, kini menjadi direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Sementara itu, pejabat yang dilantik dari Direktorat Jenderal Pajak di antaranya adalah Harry Gumelar sebagai direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Sebelumnya, Harry menjabat sebagai kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
Selanjutnya, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, yang sebelumnya sebagai kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, dilantik sebagai sekretaris Dirjen Bea dan Cukai.
Kemudian, Nasar Salim dan Iswan Ramdana masing-masing dilantik sebagai direktur Fasilitas Kepabeanan dan direktur Cukai. Sebelumnya, kedua pejabat tersebut menjabat sebagai kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dan kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau.
Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tata Suntara yang sebelumnya direktur Pengelolaan Kas Negara, dilantik menjadi sekretaris Dirjen Perbendaharaan bersama dengan Rudy Widodo sebagai direktur Pengelolaan Kas Negara.
Sebelumnya, Rudy menjabat sebagai kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi DI Yogyakarta. Selain itu, dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mudjo Suwarno yang sebelumnya direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen Anggaran, dilantik menjadi direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan kepada masing-masing pejabat eselon dua yang baru dilantik agar dalam menjalankan tugas dan fungsi, dapat mewujudkan strategi, keselarasan dan keharmonisan, serta upaya saling mendukung.
Menkeu juga mengharapkan, dedikasi para pejabat eselon untuk mengantarkan Kementerian Keuangan mewujudkan transformasi kelembagaan.
Sementara itu, terdapat satu pembebasan jabatan atas nama Nofrial, yang sebelumnya sebagai kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi. Nofrial kini menjadi pelaksana di Sekretariat Ditjen Bea Cukai.
Menurut Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, pembebasan jabatan Nofrial karena alasan kesehatan. (art)
• VIVAnews
13 Bank Paling Efisien di Indonesia
Dari 120 bank yang dinilai, sebanyak 78 layak menjadi nominasi.
Rabu, 22 Juni 2011, 14:07 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Sebanyak 13 bank di Indonesia dinilai layak menjadi bank paling efisien dibandingkan bank-bank lain di kategorinya masing-masing. Kategori itu adalah bank asing dan campuran, bank umum swasta nasional, bank syariah dan Bank Pembangunan Daerah, serta bank umum atau bank BUMN.
Temuan ini diperoleh dari hasil Banking Efficiency Award 2011 (BEA 2011) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU).
"Ke-13 bank dimaksud tersebar atas dua bank BUMN, empat bank umum swasta nasional devisa, satu bank perkreditan rakyat, dua bank campuran, tiga bank asing, dan satu bank umum swasta nasional devisa syariah," kata Peneliti Madya BIIU, Anton Hermansyah, dalam acara Banking Efficiency Award 2011, di Ballroom Hotel Nikko, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.
Dalam BEA 2011 terjadi peningkatan jumlah bank yang masuk kategori bank efisien. Pada BEA tahun lalu, bank yang tergolong efisien hanya berjumlah tujuh.
Selain itu, BEA menilai sebaran bank yang masuk kategori efisien saat ini jauh lebih merata. Hal itu mengindikasikan terjadinya peningkatan efisiensi dalam operasional bank di hampir semua jenis kategori bank.
Objek penelitian BEA 2011 kali ini difokuskan pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia pada 2010. Terdapat 120 bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang diterima hingga perhitungan pada Desember 2010.
BEA menggunakan indikator penilaian bank sesuai dengan kriteria akuntansi dan rasio-rasio lainnya. Selama ini, penilaian efisiensi bank biasanya dilakukan dengan membandingkan antara biaya overhead (seperti aktiva tetap dan biaya tenaga kerja) dibandingkan dengan jumlah jasa (financial services) yang dihasilkan oleh bank. Analisis lain adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional atau lazim disebut rasio BOPO.
"Penelitian ini membatasi pada bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di bawah lima persen, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di atas 12 persen, dan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) di atas 50 persen," ungkap Anton.
Setelah dilakukan saringan kriteria NPL, CAR, LDR, dan BOPO, panitia memperoleh 78 bank yang layak menjadi nominasi yang akan melalui proses decision making unit (DMU). Melalui sebuah software DEAP 2.1 menggunakan metodologi VRS, panitia memperoleh 13 bank yang memiliki angka efisiensi optimal atau sempurna.
Dalam menilai bank paling efisien di Tanah Air, BEA 2011 kali ini menggunakan pendekatan DEA untuk mengukur efisiensi bank. Metode ini dianggap lebih mengakomodasi banyak input dan output.
Selain itu, panitia menggunakan metodologi nonparametrik yang tidak memerlukan banyak asumsi pada input dan output, sehingga besarnya perbedaan nilai input-output antara bank satu dengan bank lainnya tidak menjadi masalah.
Untuk melakukan uji statistik, BEA menggunakan penelitian melalui uji Mann-Whitney. Teknik ini diharapkan bisa mengukur perbedaan media antara dua kelompok.
Berikut ini adalah daftar bank yang dianggap paling efisien dibandingkan perbankan lain yang beroperasi di Indonesia:
Kategori Bank Asing dan Campuran:
1. Bank of China Limited
2. Deutsche Bank AG
3. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD
4. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Kategori Bank Umum Swasta Nasional:
1. PT Bank Bukopin Tbk
2. PT Bank Pan Indonesia Tbk
3. PT Bank CIMB Niaga Tbk
4. PT Bank Central Asia Tbk
5. PT Bank OCBC Indonesia a/n OCBC NISP
Kategori Bank Syariah dan BPD:
1. PT Bank Jabar Banten Syariah
2. Bank BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
Kategori Bank Umum atau Bank BUMN:
1. PT Bank Mandiri Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
(art)
• VIVAnews
Rabu, 22 Juni 2011, 14:07 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Sebanyak 13 bank di Indonesia dinilai layak menjadi bank paling efisien dibandingkan bank-bank lain di kategorinya masing-masing. Kategori itu adalah bank asing dan campuran, bank umum swasta nasional, bank syariah dan Bank Pembangunan Daerah, serta bank umum atau bank BUMN.
Temuan ini diperoleh dari hasil Banking Efficiency Award 2011 (BEA 2011) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU).
"Ke-13 bank dimaksud tersebar atas dua bank BUMN, empat bank umum swasta nasional devisa, satu bank perkreditan rakyat, dua bank campuran, tiga bank asing, dan satu bank umum swasta nasional devisa syariah," kata Peneliti Madya BIIU, Anton Hermansyah, dalam acara Banking Efficiency Award 2011, di Ballroom Hotel Nikko, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.
Dalam BEA 2011 terjadi peningkatan jumlah bank yang masuk kategori bank efisien. Pada BEA tahun lalu, bank yang tergolong efisien hanya berjumlah tujuh.
Selain itu, BEA menilai sebaran bank yang masuk kategori efisien saat ini jauh lebih merata. Hal itu mengindikasikan terjadinya peningkatan efisiensi dalam operasional bank di hampir semua jenis kategori bank.
Objek penelitian BEA 2011 kali ini difokuskan pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia pada 2010. Terdapat 120 bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan laporan keuangan yang diterima hingga perhitungan pada Desember 2010.
BEA menggunakan indikator penilaian bank sesuai dengan kriteria akuntansi dan rasio-rasio lainnya. Selama ini, penilaian efisiensi bank biasanya dilakukan dengan membandingkan antara biaya overhead (seperti aktiva tetap dan biaya tenaga kerja) dibandingkan dengan jumlah jasa (financial services) yang dihasilkan oleh bank. Analisis lain adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional atau lazim disebut rasio BOPO.
"Penelitian ini membatasi pada bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di bawah lima persen, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di atas 12 persen, dan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) di atas 50 persen," ungkap Anton.
Setelah dilakukan saringan kriteria NPL, CAR, LDR, dan BOPO, panitia memperoleh 78 bank yang layak menjadi nominasi yang akan melalui proses decision making unit (DMU). Melalui sebuah software DEAP 2.1 menggunakan metodologi VRS, panitia memperoleh 13 bank yang memiliki angka efisiensi optimal atau sempurna.
Dalam menilai bank paling efisien di Tanah Air, BEA 2011 kali ini menggunakan pendekatan DEA untuk mengukur efisiensi bank. Metode ini dianggap lebih mengakomodasi banyak input dan output.
Selain itu, panitia menggunakan metodologi nonparametrik yang tidak memerlukan banyak asumsi pada input dan output, sehingga besarnya perbedaan nilai input-output antara bank satu dengan bank lainnya tidak menjadi masalah.
Untuk melakukan uji statistik, BEA menggunakan penelitian melalui uji Mann-Whitney. Teknik ini diharapkan bisa mengukur perbedaan media antara dua kelompok.
Berikut ini adalah daftar bank yang dianggap paling efisien dibandingkan perbankan lain yang beroperasi di Indonesia:
Kategori Bank Asing dan Campuran:
1. Bank of China Limited
2. Deutsche Bank AG
3. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD
4. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Kategori Bank Umum Swasta Nasional:
1. PT Bank Bukopin Tbk
2. PT Bank Pan Indonesia Tbk
3. PT Bank CIMB Niaga Tbk
4. PT Bank Central Asia Tbk
5. PT Bank OCBC Indonesia a/n OCBC NISP
Kategori Bank Syariah dan BPD:
1. PT Bank Jabar Banten Syariah
2. Bank BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
Kategori Bank Umum atau Bank BUMN:
1. PT Bank Mandiri Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
(art)
• VIVAnews
Bankir: Rekening Gendut Pejabat Susah Diawasi
Perbanas beralasan informasi nasabah dilindungi undang-undang.
Rabu, 22 Juni 2011, 15:26 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan pihak perbankan tidak bisa mengawasi rekening-rekening pejabat atau siapa pun pemilik rekening dana yang ada di bank.
"Kami tidak membeda-bedakan apakah nasabah itu pejabat atau tidak. Kami tidak bisa memberikan informasi mengenai data-data nasabah dana yang ada di bank," kata Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.
Menurut Sigit, bank tidak dapat membeda-bedakan kepemilikan rekening di bank terkecuali jika terdapat persoalan pidana dan telah melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan serta telah diminta oleh gubernur Bank Indonesia.
"Baik itu wartawan, pejabat, atau yang lain, kalau tidak ada izin tidak bisa dong," ungkap Sigit.
Meskipun bank tidak dapat memberikan informasi maupun mengawasi rekening pejabat-pejabat, Sigit menjelaskan, pihak bank selalu memberikan laporan terhadap setiap transaksi yang mencurigakan kepada pihak terkait.
Apalagi jika permintaan informasi tersebut terkait dengan permasalahan pengawasan atau informasi mengenai tindak pidana, terorisme maupun korupsi.
Namun, dia memastikan pihak perbankan tidak akan memberikan informasi dan pengawasan jika tak ada permintaan dan izin tertulis dari pihak berwenang. Apalagi pemilik dana di rekening perbankan dilindungi oleh undang-undang.
"Harus ada permintaan dan izin tertulis, karena pemilik dana itu harus dilindungi," kata Sigit.
Sebelumnya, BI berencana mengawasi rekening-rekening pejabat yang tergolong berisiko tinggi (high risk) dalam industri perbankan. Kategori high risk adalah rekening tersebut berjumlah besar dan berpotensi berasal dari tindakan pelanggaran seperti korupsi dan lain sebagainya.
Hal ini juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memiliki tujuan agar perbankan bersih dari segala jenis tindak penyelewengan. (art)
• VIVAnews
Rabu, 22 Juni 2011, 15:26 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyatakan pihak perbankan tidak bisa mengawasi rekening-rekening pejabat atau siapa pun pemilik rekening dana yang ada di bank.
"Kami tidak membeda-bedakan apakah nasabah itu pejabat atau tidak. Kami tidak bisa memberikan informasi mengenai data-data nasabah dana yang ada di bank," kata Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.
Menurut Sigit, bank tidak dapat membeda-bedakan kepemilikan rekening di bank terkecuali jika terdapat persoalan pidana dan telah melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan serta telah diminta oleh gubernur Bank Indonesia.
"Baik itu wartawan, pejabat, atau yang lain, kalau tidak ada izin tidak bisa dong," ungkap Sigit.
Meskipun bank tidak dapat memberikan informasi maupun mengawasi rekening pejabat-pejabat, Sigit menjelaskan, pihak bank selalu memberikan laporan terhadap setiap transaksi yang mencurigakan kepada pihak terkait.
Apalagi jika permintaan informasi tersebut terkait dengan permasalahan pengawasan atau informasi mengenai tindak pidana, terorisme maupun korupsi.
Namun, dia memastikan pihak perbankan tidak akan memberikan informasi dan pengawasan jika tak ada permintaan dan izin tertulis dari pihak berwenang. Apalagi pemilik dana di rekening perbankan dilindungi oleh undang-undang.
"Harus ada permintaan dan izin tertulis, karena pemilik dana itu harus dilindungi," kata Sigit.
Sebelumnya, BI berencana mengawasi rekening-rekening pejabat yang tergolong berisiko tinggi (high risk) dalam industri perbankan. Kategori high risk adalah rekening tersebut berjumlah besar dan berpotensi berasal dari tindakan pelanggaran seperti korupsi dan lain sebagainya.
Hal ini juga didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memiliki tujuan agar perbankan bersih dari segala jenis tindak penyelewengan. (art)
• VIVAnews
Pembobolan Bank, BI Kaji Struktur Kepemilikan
Kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan kesempatan bagi BI untuk introspeksi.
Rabu, 22 Juni 2011, 12:12 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Bank Indonesia mengakui kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini karena tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) bank tidak berjalan baik. Untuk itu, BI akan meninjau ulang struktur kepemilikan bank di Indonesia.
"Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap performa perbankan. BI akan meninjau kembali struktur kepemilikan bank meski ini masih dalam perdebatan," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.
Menurut dia, kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan kesempatan bagi BI untuk introspeksi guna menegakkan GCG di perbankan. Dalam GCG, lanjut Halim, terdapat integritas, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, yang menjadi pertahanan lapis utama perbankan.
Lapis kedua adalah audit pengawasan oleh akuntan publik. Lapis ketiga tugas BI melakukan audit dan pengawasan secara berkala dengan metode sampling.
"Ini penting, karena tanpa GCG industri perbankan tidak akan mendapat kepercayaan publik," ujarnya.
Dari survei oleh lembaga independen mengenai perbankan, sebanyak 45 persen responden perbankan menyatakan belum melaksanakan manajemen risiko dan kepatuhan. Bank menganggap hal ini sebagai biaya tambahan. "Perbankan menganggap hal ini dikhawatirkan menghambat ekspansi," kata Halim.
Menurut dia, level manajemen puncak juga terkadang lemah dalam meninjau ulang prosedur standar operasional (standard operating procedure/SOP) dan implementasinya. Hal ini menyebabkan pertahanan lapis pertama bank menjadi lemah.
Bank sentral berupaya agar prinsip GCG dijalankan secara optimal, meski kondisi ekonomi dan perbankan tumbuh positif. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah perbankan.
Pertumbuhan kredit bank tahun ini tercatat 24,1 persen secara year on year. Diperkirakan akhir tahun pertumbuhan kredit mencapai 22-24 persen. Laba bank sendiri naik 26,7 persen jika dibanding tahun lalu.
"Perbaikan prospek ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah maupun perbankan," kata Halim. (art)
• VIVAnews
Rabu, 22 Juni 2011, 12:12 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Bank Indonesia mengakui kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini karena tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) bank tidak berjalan baik. Untuk itu, BI akan meninjau ulang struktur kepemilikan bank di Indonesia.
"Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap performa perbankan. BI akan meninjau kembali struktur kepemilikan bank meski ini masih dalam perdebatan," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.
Menurut dia, kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan kesempatan bagi BI untuk introspeksi guna menegakkan GCG di perbankan. Dalam GCG, lanjut Halim, terdapat integritas, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, yang menjadi pertahanan lapis utama perbankan.
Lapis kedua adalah audit pengawasan oleh akuntan publik. Lapis ketiga tugas BI melakukan audit dan pengawasan secara berkala dengan metode sampling.
"Ini penting, karena tanpa GCG industri perbankan tidak akan mendapat kepercayaan publik," ujarnya.
Dari survei oleh lembaga independen mengenai perbankan, sebanyak 45 persen responden perbankan menyatakan belum melaksanakan manajemen risiko dan kepatuhan. Bank menganggap hal ini sebagai biaya tambahan. "Perbankan menganggap hal ini dikhawatirkan menghambat ekspansi," kata Halim.
Menurut dia, level manajemen puncak juga terkadang lemah dalam meninjau ulang prosedur standar operasional (standard operating procedure/SOP) dan implementasinya. Hal ini menyebabkan pertahanan lapis pertama bank menjadi lemah.
Bank sentral berupaya agar prinsip GCG dijalankan secara optimal, meski kondisi ekonomi dan perbankan tumbuh positif. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah perbankan.
Pertumbuhan kredit bank tahun ini tercatat 24,1 persen secara year on year. Diperkirakan akhir tahun pertumbuhan kredit mencapai 22-24 persen. Laba bank sendiri naik 26,7 persen jika dibanding tahun lalu.
"Perbaikan prospek ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah maupun perbankan," kata Halim. (art)
• VIVAnews
Tuesday, 21 June 2011
Produk yang Diburu Kelas Menengah
Produk konsumsi akan terus tumbuh terutama momen puasa dan lebaran.
Selasa, 21 Juni 2011, 17:28 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Kaum kelas menengah lebih banyak membelanjakan uangnya untuk makanan dan perawatan tubuh. Tren belanja untuk produk konsumsi cepat habis atau fast moving consumers goods (FMCG) produk makanan tumbuh 12,2 persen dan perawatan tubuh meningkat 13,7 persen.
Associate Director Retailer Service Nielsen, Feby Ramaun, mengatakan pertumbuhan tren ini karena persepsi seseorang agar tampil lebih enak dilihat. "Produk personal care itu seperti sabun cair, sabun muka, dan pelembab kulit. Mungkin orang lebih terpengaruh oleh image good looking," ujar Feby di Jakarta, Selasa 21 Juni 2011.
Nielsen memprediksi produk konsumsi cepat habis ini akan terus tumbuh terutama dipengaruhi momen puasa dan lebaran. Pada 2010, pertumbuhan FMCG mencapai 11,1 persen, sedangkan April naik menjadi 12-13 persen. Untuk penjualan, selama 2010 tumbuh 9-10 persen.
"Kira-kira untuk akhir tahun ini bisa 15 persen," ujarnya.
Feby menjelaskan, konsumen masih mengandalkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan belanja terhadap produk-produk segar dan kebutuhan hari ini. Sementara itu, untuk kebutuhan belanja utama dan mendadak masih mengandalkan minimarket dan pasar modern.
"Fungsi berbeda untuk barang berbeda dan tujuan berbeda, kebutuhan hari ini dan barang segar konsumen menuju ke pasar, sedangkan untuk kebutuhan lain ke supermarket dan minimarket," imbuh Feby.
Untuk produk susu bayi dan susu bubuk, konsumen lebih memilih membeli di pasar modern atau minimarket. Selanjutnya untuk sayur, buah, dan daging, konsumen masih percaya membeli di pasar tradisional. "Kunjungan ke pasar tradisional naik dari 12 kali dalam setahun menjadi 15 kali kunjungan. Kelas menengah masih suka berbelanja di pasar tradisional," ujarnya.
Nielsen Shopper Trends merupakan studi tahunan tentang perilaku belanja konsumen yang dilakukan di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Raya (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.
Sebanyak 1.804 responden diwawancara secara acak, dengan kriteria 15-65 tahun dengan pengeluaran bulanan lebih dari Rp1,5 juta. Periode data yang dikumpulkan mulai Desember 2010 hingga Januari 2011. (art)
• VIVAnews
Selasa, 21 Juni 2011, 17:28 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Kaum kelas menengah lebih banyak membelanjakan uangnya untuk makanan dan perawatan tubuh. Tren belanja untuk produk konsumsi cepat habis atau fast moving consumers goods (FMCG) produk makanan tumbuh 12,2 persen dan perawatan tubuh meningkat 13,7 persen.
Associate Director Retailer Service Nielsen, Feby Ramaun, mengatakan pertumbuhan tren ini karena persepsi seseorang agar tampil lebih enak dilihat. "Produk personal care itu seperti sabun cair, sabun muka, dan pelembab kulit. Mungkin orang lebih terpengaruh oleh image good looking," ujar Feby di Jakarta, Selasa 21 Juni 2011.
Nielsen memprediksi produk konsumsi cepat habis ini akan terus tumbuh terutama dipengaruhi momen puasa dan lebaran. Pada 2010, pertumbuhan FMCG mencapai 11,1 persen, sedangkan April naik menjadi 12-13 persen. Untuk penjualan, selama 2010 tumbuh 9-10 persen.
"Kira-kira untuk akhir tahun ini bisa 15 persen," ujarnya.
Feby menjelaskan, konsumen masih mengandalkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan belanja terhadap produk-produk segar dan kebutuhan hari ini. Sementara itu, untuk kebutuhan belanja utama dan mendadak masih mengandalkan minimarket dan pasar modern.
"Fungsi berbeda untuk barang berbeda dan tujuan berbeda, kebutuhan hari ini dan barang segar konsumen menuju ke pasar, sedangkan untuk kebutuhan lain ke supermarket dan minimarket," imbuh Feby.
Untuk produk susu bayi dan susu bubuk, konsumen lebih memilih membeli di pasar modern atau minimarket. Selanjutnya untuk sayur, buah, dan daging, konsumen masih percaya membeli di pasar tradisional. "Kunjungan ke pasar tradisional naik dari 12 kali dalam setahun menjadi 15 kali kunjungan. Kelas menengah masih suka berbelanja di pasar tradisional," ujarnya.
Nielsen Shopper Trends merupakan studi tahunan tentang perilaku belanja konsumen yang dilakukan di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Raya (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.
Sebanyak 1.804 responden diwawancara secara acak, dengan kriteria 15-65 tahun dengan pengeluaran bulanan lebih dari Rp1,5 juta. Periode data yang dikumpulkan mulai Desember 2010 hingga Januari 2011. (art)
• VIVAnews
Wakil Ketua Meninggal, Dua Anggota BPK Kosong
Sebelumnya anggota BPK TM Nurlif diberhentikan sementara karena menjadi tersangka.
Senin, 20 Juni 2011, 18:11 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Meninggalnya Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Herman Widyananda, menambah lowongnya kursi pimpinan BPK menjadi dua orang. Sebelumnya, anggota VII BPK, TM Nurlif, diberhentikan sementara karena menjadi tersangka kasus dugaan suap cek pelawat usai pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004.
Ketua BPK Hadi Purnomo akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait meninggalnya Herman. "Selanjutnya, kami serahkan kepada DPR untuk diproses," ujar Hadi di kantor BPK, Jakarta, Senin, 20 Juni 2011.
Pemilihan anggota BPK dipilih oleh DPR RI. Selanjutnya, anggota BPK terpilih menentukan ketua, wakil ketua, dan anggotanya. Hal itu diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK No I tahun 2009 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua BPK.
Meski dua pimpinannya kosong, Hadi memastikan BPK dapat berjalan seperti sebelumnya dengan cara melengkapi dan menutupi kekosongan kursi BPK. "Insya Allah saling menutupi, kan baru meninggal, tunggu dulu. Kami masih berduka," tambahnya.
Herman Widyananda meninggal pagi tadi pukul 06.30 WIB karena sakit. Herman dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak. Sebelum menjadi anggota dan wakil ketua BPK, Herman lama menjadi legislator.
Sementara itu, TM Nurlif diberhentikan sementara keanggotaannya sejak 20 Oktober 2010 melalui Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 12/K/I-XIII.2/10/2010 yang ditandatangani Ketua BPK, Hadi Purnomo. (art)
• VIVAnews
Senin, 20 Juni 2011, 18:11 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Meninggalnya Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Herman Widyananda, menambah lowongnya kursi pimpinan BPK menjadi dua orang. Sebelumnya, anggota VII BPK, TM Nurlif, diberhentikan sementara karena menjadi tersangka kasus dugaan suap cek pelawat usai pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004.
Ketua BPK Hadi Purnomo akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait meninggalnya Herman. "Selanjutnya, kami serahkan kepada DPR untuk diproses," ujar Hadi di kantor BPK, Jakarta, Senin, 20 Juni 2011.
Pemilihan anggota BPK dipilih oleh DPR RI. Selanjutnya, anggota BPK terpilih menentukan ketua, wakil ketua, dan anggotanya. Hal itu diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK No I tahun 2009 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua BPK.
Meski dua pimpinannya kosong, Hadi memastikan BPK dapat berjalan seperti sebelumnya dengan cara melengkapi dan menutupi kekosongan kursi BPK. "Insya Allah saling menutupi, kan baru meninggal, tunggu dulu. Kami masih berduka," tambahnya.
Herman Widyananda meninggal pagi tadi pukul 06.30 WIB karena sakit. Herman dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak. Sebelum menjadi anggota dan wakil ketua BPK, Herman lama menjadi legislator.
Sementara itu, TM Nurlif diberhentikan sementara keanggotaannya sejak 20 Oktober 2010 melalui Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 12/K/I-XIII.2/10/2010 yang ditandatangani Ketua BPK, Hadi Purnomo. (art)
• VIVAnews
Nielsen: Pria Makin Suka Berbelanja
Menurut Nielsen, satu dari empat pembelanja utama adalah pria.
Selasa, 21 Juni 2011, 15:58 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Nielsen merilis hasil survei terbarunya mengenai tren belanja tahun ini. Dalam survei ini, Nielsen menemukan kenaikan persentase pembelanja pria.
Pada tahun ini, wanita yang berbelanja hanya 74 persen, sedangkan sisanya 26 persen dilakukan kaum pria. "Satu dari empat pembelanja utama adalah pria," kata Associate Director Retailer Services di Nielsen, Feby Ramaun, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2011. "Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 19 persen."
Dari studi Nielsen Shoper Trends 2011 ini, pria semakin menikmati kegiatan berbelanja. Dalam survei itu diketahui, sepertiga dari pembelanja pria mengaku benar-benar menikmati kegiatan ini, sedangkan 15 persennya mengatakan tidak suka belanja.
Pada pembelanja perempuan tidak ada kejutan, dua pertiga responden mengatakan mereka benar-benar menikmati. Meskipun bukan sesuatu yang sulit, beberapa permbelanja, yaitu 51 persen pria dan 37 persen wanita masih menganggap berbelanja adalah satu kewajiban.
"Dalam satu tahun, kita telah melihat perubahan karakteristik pembelanja. Produsen dan pengecer perlu memahami perubahan karakteristik pembelanja untuk menciptakan komunikasi dalam toko, sehingga mendorong pembelanja melakukan pembelian," kata Feby.
Dari penelitian itu, produsen dapat mengambil keuntungan dari peningkatan jumlah pembelanja pria dengan menciptakan kemudahan berbelanja bagi pria, dan membuat suasana belanja yang lebih ramah bagi kaum Mars.
"Pembelanja pria sifatnya grab and go, jadi harus kasih informasi lengkap tentang produk," katanya. "Atau dengan memberi SPG yang cantik agar membuat pria lebih nyaman belanja."
Akan tetapi, Feby mengungkapkan, pria cenderung membeli barang sesuai yang direncanakan. Ketika tidak menemukan barang itu, dia akan pindah toko dan mencarinya. Ini tidak seperti wanita.
Namun, apabila dipersentasekan secara keseluruhan, perilaku konsumen saat ini cenderung berbelanja barang tidak sesuai dengan rencana. Pembelanja sekarang lebih impulsif dengan 21 persen mengatakan, mereka tidak pernah merencanakan apa yang mereka beli. Hal ini naik 11 poin dari tahun 2003.
Tahun ini, sebanyak 39 persen konsumen mengatakan, meskipun mereka biasanya merencanakan apa yang akan dibeli, mereka selalu membeli barang tambahan. Bila dibandingkan dengan 13 persen pada 2003. Kebiasaan membeli impulsif ini juga tinggi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Nielsen Shopper Trends merupakan studi tahunan tentang perilaku belanja konsumen yang dilakukan di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Raya (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.
Jumlah responden 1.804 orang yang dipilih melalui rumah tangga secara acak dengan kriteria orang berusia 15-65 tahun dan pengeluaran bulanan lebih dari Rp1,5 juta. Data dikumpulkan sejak Desember 2010 - Januari 2011 dengan menggunakan wawancara tatap muka. (umi)
• VIVAnews
Selasa, 21 Juni 2011, 15:58 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Nielsen merilis hasil survei terbarunya mengenai tren belanja tahun ini. Dalam survei ini, Nielsen menemukan kenaikan persentase pembelanja pria.
Pada tahun ini, wanita yang berbelanja hanya 74 persen, sedangkan sisanya 26 persen dilakukan kaum pria. "Satu dari empat pembelanja utama adalah pria," kata Associate Director Retailer Services di Nielsen, Feby Ramaun, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2011. "Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 19 persen."
Dari studi Nielsen Shoper Trends 2011 ini, pria semakin menikmati kegiatan berbelanja. Dalam survei itu diketahui, sepertiga dari pembelanja pria mengaku benar-benar menikmati kegiatan ini, sedangkan 15 persennya mengatakan tidak suka belanja.
Pada pembelanja perempuan tidak ada kejutan, dua pertiga responden mengatakan mereka benar-benar menikmati. Meskipun bukan sesuatu yang sulit, beberapa permbelanja, yaitu 51 persen pria dan 37 persen wanita masih menganggap berbelanja adalah satu kewajiban.
"Dalam satu tahun, kita telah melihat perubahan karakteristik pembelanja. Produsen dan pengecer perlu memahami perubahan karakteristik pembelanja untuk menciptakan komunikasi dalam toko, sehingga mendorong pembelanja melakukan pembelian," kata Feby.
Dari penelitian itu, produsen dapat mengambil keuntungan dari peningkatan jumlah pembelanja pria dengan menciptakan kemudahan berbelanja bagi pria, dan membuat suasana belanja yang lebih ramah bagi kaum Mars.
"Pembelanja pria sifatnya grab and go, jadi harus kasih informasi lengkap tentang produk," katanya. "Atau dengan memberi SPG yang cantik agar membuat pria lebih nyaman belanja."
Akan tetapi, Feby mengungkapkan, pria cenderung membeli barang sesuai yang direncanakan. Ketika tidak menemukan barang itu, dia akan pindah toko dan mencarinya. Ini tidak seperti wanita.
Namun, apabila dipersentasekan secara keseluruhan, perilaku konsumen saat ini cenderung berbelanja barang tidak sesuai dengan rencana. Pembelanja sekarang lebih impulsif dengan 21 persen mengatakan, mereka tidak pernah merencanakan apa yang mereka beli. Hal ini naik 11 poin dari tahun 2003.
Tahun ini, sebanyak 39 persen konsumen mengatakan, meskipun mereka biasanya merencanakan apa yang akan dibeli, mereka selalu membeli barang tambahan. Bila dibandingkan dengan 13 persen pada 2003. Kebiasaan membeli impulsif ini juga tinggi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Nielsen Shopper Trends merupakan studi tahunan tentang perilaku belanja konsumen yang dilakukan di lima kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Raya (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.
Jumlah responden 1.804 orang yang dipilih melalui rumah tangga secara acak dengan kriteria orang berusia 15-65 tahun dan pengeluaran bulanan lebih dari Rp1,5 juta. Data dikumpulkan sejak Desember 2010 - Januari 2011 dengan menggunakan wawancara tatap muka. (umi)
• VIVAnews
Wakil Ketua BPK di Mata Atasan
"Belum terpikir oleh saya, jika BPK tanpa beliau. Karena peristiwa ini sangat mendadak."
Senin, 20 Juni 2011, 16:30 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Herman Widyananda, dikenal sebagai akademisi dan politikus. Laki-laki yang tutup usia pukul 06.30 WIB, Senin 20 Juni 2011 ini, mengawali karier sebagai dosen arsitektur di Universitas Tarumanegara dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (STTN). Dia juga pernah mengajar di Universitas Trisakti dan di Universitas Pancasila.
Sementara itu, karier politiknya dimulai pada 1993 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan. "Beliau sempat menjadi inisiator hak angket dan pimpinan Pansus Kasus Bank Bali 1998," kata Ketua BPK, Hadi Purnomo, saat upacara penghormatan terakhir Herman di kantor BPK, Jakarta, Senin 20 Juni 2011.
Kemudian, pada 2003-2007, dia kembali menjadi anggota DPR di Komisi Keuangan dan Perbankan. Selain itu, dia pernah menjadi sekretaris Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Perbankan Fraksi Partai Golkar DPR dan ketua Pansus Paket Undang-undang Perpajakan.
Hadi menjelaskan, karier Herman di BPK dimulai dengan menjabat sebagai anggota pada 2007-2009. Jasa Herman di BPK antara lain mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga BPK memperoleh banyak kemajuan, baik bidang pemeriksaan maupun kelembagaan.
"Belum terpikir oleh saya, jika BPK tanpa beliau. Karena peristiwa ini sangat mendadak," ujar Hadi.
Herman lahir di Bangkalan, 28 Mei 1960. Dia meninggalkan seorang istri bernama Susi Satriana dan tiga anak, yaitu Diani Nabila Widyaputri, Ahmad Alfi Nur Widyaputra, dan Ahmad Antan Nur Widyaputra.
Sekitar pukul 14.30 WIB, jenazah disemayamkan di auditorium BPK untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir yang dipimpin oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo. Selanjutnya, jenazah dibawa ke TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk dimakamkan. (art)
• VIVAnews
Senin, 20 Juni 2011, 16:30 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Herman Widyananda, dikenal sebagai akademisi dan politikus. Laki-laki yang tutup usia pukul 06.30 WIB, Senin 20 Juni 2011 ini, mengawali karier sebagai dosen arsitektur di Universitas Tarumanegara dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (STTN). Dia juga pernah mengajar di Universitas Trisakti dan di Universitas Pancasila.
Sementara itu, karier politiknya dimulai pada 1993 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan. "Beliau sempat menjadi inisiator hak angket dan pimpinan Pansus Kasus Bank Bali 1998," kata Ketua BPK, Hadi Purnomo, saat upacara penghormatan terakhir Herman di kantor BPK, Jakarta, Senin 20 Juni 2011.
Kemudian, pada 2003-2007, dia kembali menjadi anggota DPR di Komisi Keuangan dan Perbankan. Selain itu, dia pernah menjadi sekretaris Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Perbankan Fraksi Partai Golkar DPR dan ketua Pansus Paket Undang-undang Perpajakan.
Hadi menjelaskan, karier Herman di BPK dimulai dengan menjabat sebagai anggota pada 2007-2009. Jasa Herman di BPK antara lain mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga BPK memperoleh banyak kemajuan, baik bidang pemeriksaan maupun kelembagaan.
"Belum terpikir oleh saya, jika BPK tanpa beliau. Karena peristiwa ini sangat mendadak," ujar Hadi.
Herman lahir di Bangkalan, 28 Mei 1960. Dia meninggalkan seorang istri bernama Susi Satriana dan tiga anak, yaitu Diani Nabila Widyaputri, Ahmad Alfi Nur Widyaputra, dan Ahmad Antan Nur Widyaputra.
Sekitar pukul 14.30 WIB, jenazah disemayamkan di auditorium BPK untuk dilakukan upacara penghormatan terakhir yang dipimpin oleh Ketua BPK, Hadi Purnomo. Selanjutnya, jenazah dibawa ke TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk dimakamkan. (art)
• VIVAnews
Seberapa Besar Sumbangan Devisa TKI
Rata-rata TKI mengirimkan uang US$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan ke RI.
Senin, 20 Juni 2011, 07:05 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Tewasnya TKI asal bekasi, Ruyati binti Satubi akibat hukum pancung menambah daftar panjang korban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. TKI yang dijuluki pahlawan devisa harus merengut nyawa di negeri orang.
Sulitnya mendapat lahan pekerjaan di negeri sendiri memaksa TKI mencari pekerjaan di luar negeri. Gaji yang mereka dapatkan mereka kirimkan ke Indonesia, membantu sumbangan devisa. Sebenarnya, berapa besar kontribusi TKI bagi devisa Indonesia?
Laporan Bank Indonesia mengenai Survei Pola Remitansi (pengiriman uang) TKI menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan. Data BI menyebutkan remitansi 2004 mencapai US$1,5 miliar lalu naik drastis menjadi US$5,5 miliar pada 2005. Pada 2006 data remitansi sebesar US$5,7 miliar dan 2007 sebesar US$6 miliar atau naik 7 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara pemasukan devisa yang dihasilkan dari uang TKI yang dikirimkan hingga 2008 sebesar US$6,617 miliar atau sekitar Rp60 triliun dan pada 2009 menurun tipis US$6,617 miliar.
Sementara menurut data remitansi Bank Dunia pada 2010, pengiriman uang ke dan dari Indonesia mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp63 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding data remitansi BI 2010 sebesar US$6,73 miliar atau sekitar Rp61 triliun.
Untuk 2011, pengiriman uang dari TKI selama kuartal pertama 2011 mencapai US$1,6 miliar atau sekitar Rp14 triliun. Rata-rata TKI mengirimkan uang US$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan ke Indonesia.
Dari sisi asal negara, kawasan Asia memberi sumbangan terbesar yaitu 64 persen. Remitansi didominasi berasal Malaysia sebesar US$2,6 miliar (68 persen), diikuti Hong Kong US$417 juta (11 persen), Taiwan US$358 juta (9,4 persen).
Sementara pengiriman uang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika mencapai 35 persen dari keseluruhan remitansi. Arab Saudi merupakan penyumbang inflows remitansi terbesar dari kawasan tersebut dengan nilai remitansi sebesar US$1,7 miliar (83 persen), diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA) sebesar US$145 juta (7 persen) dan Yordania serta Suriah sebesar US$84 juta (4 persen).
Selain itu, BI juga mencatat jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I-2011 mencapai 48.000. TKI terbanyak terdapat di Arab Saudi sebesar 17.890 orang, lalu disusul Malaysia 9.008 orang.
Akan tetapi, menurut data LSM Migrant Care saat ini jumlah TKI di Arab Saudi sebanyak 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta orang, Hong Kong 130 ribu orang, dan Singapura sebanyak 80 ribu orang.
• VIVAnews
Senin, 20 Juni 2011, 07:05 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Tewasnya TKI asal bekasi, Ruyati binti Satubi akibat hukum pancung menambah daftar panjang korban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. TKI yang dijuluki pahlawan devisa harus merengut nyawa di negeri orang.
Sulitnya mendapat lahan pekerjaan di negeri sendiri memaksa TKI mencari pekerjaan di luar negeri. Gaji yang mereka dapatkan mereka kirimkan ke Indonesia, membantu sumbangan devisa. Sebenarnya, berapa besar kontribusi TKI bagi devisa Indonesia?
Laporan Bank Indonesia mengenai Survei Pola Remitansi (pengiriman uang) TKI menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan. Data BI menyebutkan remitansi 2004 mencapai US$1,5 miliar lalu naik drastis menjadi US$5,5 miliar pada 2005. Pada 2006 data remitansi sebesar US$5,7 miliar dan 2007 sebesar US$6 miliar atau naik 7 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara pemasukan devisa yang dihasilkan dari uang TKI yang dikirimkan hingga 2008 sebesar US$6,617 miliar atau sekitar Rp60 triliun dan pada 2009 menurun tipis US$6,617 miliar.
Sementara menurut data remitansi Bank Dunia pada 2010, pengiriman uang ke dan dari Indonesia mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp63 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding data remitansi BI 2010 sebesar US$6,73 miliar atau sekitar Rp61 triliun.
Untuk 2011, pengiriman uang dari TKI selama kuartal pertama 2011 mencapai US$1,6 miliar atau sekitar Rp14 triliun. Rata-rata TKI mengirimkan uang US$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan ke Indonesia.
Dari sisi asal negara, kawasan Asia memberi sumbangan terbesar yaitu 64 persen. Remitansi didominasi berasal Malaysia sebesar US$2,6 miliar (68 persen), diikuti Hong Kong US$417 juta (11 persen), Taiwan US$358 juta (9,4 persen).
Sementara pengiriman uang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika mencapai 35 persen dari keseluruhan remitansi. Arab Saudi merupakan penyumbang inflows remitansi terbesar dari kawasan tersebut dengan nilai remitansi sebesar US$1,7 miliar (83 persen), diikuti oleh Uni Emirat Arab (UEA) sebesar US$145 juta (7 persen) dan Yordania serta Suriah sebesar US$84 juta (4 persen).
Selain itu, BI juga mencatat jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I-2011 mencapai 48.000. TKI terbanyak terdapat di Arab Saudi sebesar 17.890 orang, lalu disusul Malaysia 9.008 orang.
Akan tetapi, menurut data LSM Migrant Care saat ini jumlah TKI di Arab Saudi sebanyak 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta orang, Hong Kong 130 ribu orang, dan Singapura sebanyak 80 ribu orang.
• VIVAnews
Sunday, 19 June 2011
Jusuf Merukh Terima Komitmen Pinjaman Rp120 T
Perusahaan berencana menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha di Indonesia
Minggu, 19 Juni 2011, 14:55 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Merukh Enterprises meraih komitmen pendanaan sebesar US$14 miliar atau setara Rp120 triliun melalui sindikasi perbankan dan lembaga keuangan internasional. Dana tersebut akan digunakan untuk investasi proyek pertambangan, minyak, dan properti di dalam maupun di luar negeri.
Merukh Enterprises adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi. Melalui Pukuafu Indah, Merukh Enterprises adalah pemegang saham 20 persen tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara.
"Dua hedge funds dari Amerika Serikat sudah memberikan komitmennya mengucurkan dana masing-masing sebesar US$7 miliar untuk keperluan investasi proyek kami," ujar President Direktur & CEO Merukh Enterprises, Rudy Merukh, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews.com, Jumat, 17 Juni 2011 .
Rudy Merukh mengungkapkan, pihaknya telah menggelar roadshow ke Hongkong bersama salah satu mitra bisnis Merukh Enterprises yang sebelumnya sudah menangani komitmen pendanaan untuk Merukh Enterprises pada 2007 lalu.
Hingga kini, Rudy menegaskan pihaknya masih akan melanjutkan roadshow untuk membuka kemungkinan investor berinvestasi dalam mendukung pembiayaan proyek pertambangan, minyak, dan properti Merukh Enterprises. Kendati demikian, pihaknya sangat antusias dan respek atas reaksi positif investor terhadap kredibilitas finansial yang selama ini telah ditunjukkan Merukh Enterprises di pasar keuangan internasional.
Sejak pertama kali Merukh Enterprises masuk ke pasar finansial internasional dengan menerbitkan obligasi melalui Merukh Global Mineral BV, anak usaha Merukh di Belanda yang tercatat pada bursa Luxembourg pada 2007, investor tetap antusias dan percaya pada kredibilitas finansial Merukh Enterprises.
Sementara itu, Senior Vice President Global Minerals and Coal Merukh Enterprises, Rocky Merukh mengatakan, pendanaan US$14 miliar tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek pertambangan Merukh Enterprises di Indonesia, terutama tambang tembaga di Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tambang emas di Pohwatu, Provinsi Gorontalo.
Vice President Fund Raising Merukh Enterprises Janny Utami menambahkan, sebagian dari dana itu digunakan juga untuk pembayaran pengambilalihan 80 persen saham Avocet Mining Plc di tambang emas PT Avocet Bolaang Mongondow dan tambang emas Penjom, Kesultanan Pahang, Malaysia serta semua aset Avocet Mining Plc di Asia Tenggara.
"Kami juga mengalokasikan dana itu untuk pengembangan sumur-sumur minyak milik Merukh Enterprises di Texas, Amerika Serikat, investasi lanjut divisi perhotelan, dan pembangunan perkantoran milik Merukh Enterprises di Singapura," kata dia. (sj)
• VIVAnews
Minggu, 19 Juni 2011, 14:55 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Merukh Enterprises meraih komitmen pendanaan sebesar US$14 miliar atau setara Rp120 triliun melalui sindikasi perbankan dan lembaga keuangan internasional. Dana tersebut akan digunakan untuk investasi proyek pertambangan, minyak, dan properti di dalam maupun di luar negeri.
Merukh Enterprises adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi. Melalui Pukuafu Indah, Merukh Enterprises adalah pemegang saham 20 persen tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara.
"Dua hedge funds dari Amerika Serikat sudah memberikan komitmennya mengucurkan dana masing-masing sebesar US$7 miliar untuk keperluan investasi proyek kami," ujar President Direktur & CEO Merukh Enterprises, Rudy Merukh, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews.com, Jumat, 17 Juni 2011 .
Rudy Merukh mengungkapkan, pihaknya telah menggelar roadshow ke Hongkong bersama salah satu mitra bisnis Merukh Enterprises yang sebelumnya sudah menangani komitmen pendanaan untuk Merukh Enterprises pada 2007 lalu.
Hingga kini, Rudy menegaskan pihaknya masih akan melanjutkan roadshow untuk membuka kemungkinan investor berinvestasi dalam mendukung pembiayaan proyek pertambangan, minyak, dan properti Merukh Enterprises. Kendati demikian, pihaknya sangat antusias dan respek atas reaksi positif investor terhadap kredibilitas finansial yang selama ini telah ditunjukkan Merukh Enterprises di pasar keuangan internasional.
Sejak pertama kali Merukh Enterprises masuk ke pasar finansial internasional dengan menerbitkan obligasi melalui Merukh Global Mineral BV, anak usaha Merukh di Belanda yang tercatat pada bursa Luxembourg pada 2007, investor tetap antusias dan percaya pada kredibilitas finansial Merukh Enterprises.
Sementara itu, Senior Vice President Global Minerals and Coal Merukh Enterprises, Rocky Merukh mengatakan, pendanaan US$14 miliar tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek pertambangan Merukh Enterprises di Indonesia, terutama tambang tembaga di Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tambang emas di Pohwatu, Provinsi Gorontalo.
Vice President Fund Raising Merukh Enterprises Janny Utami menambahkan, sebagian dari dana itu digunakan juga untuk pembayaran pengambilalihan 80 persen saham Avocet Mining Plc di tambang emas PT Avocet Bolaang Mongondow dan tambang emas Penjom, Kesultanan Pahang, Malaysia serta semua aset Avocet Mining Plc di Asia Tenggara.
"Kami juga mengalokasikan dana itu untuk pengembangan sumur-sumur minyak milik Merukh Enterprises di Texas, Amerika Serikat, investasi lanjut divisi perhotelan, dan pembangunan perkantoran milik Merukh Enterprises di Singapura," kata dia. (sj)
• VIVAnews
TKI Dipancung, SBY Panggil Dubes RI
"Presiden telah mendengar dan diberi laporan oleh pihak terkait secara langsung,"
Minggu, 19 Juni 2011, 13:34 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstuksikan memanggil Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur Sirnagalih, ke Jakarta untuk menjelaskan hukuman pancung atas Ruyati binti Sapubi, TKI Asal Bekasi, Jawa Barat.
"Dubes RI akan dipanggil ke Jakarta untuk menjelaskannya," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi VIVAnews.com Minggu, 19 Juni 2011.
Pemerintah, ujar Julian, telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi untuk menangani hal ini. "Pemerintah meminta KBRI untuk berkoordinasi dengan pihak Departemen Luar Negeri dan pihak Saudi Arabia untuk dapat menangani hal ini," katanya.
Pada dasarnya, masih kata dia, pemerintah telah memberikan perhatian lebih kepada TKI maupun warga negara Indonesia di luar negeri yang sedang menghadapi kasus hukum.
"Pemerintah dalam hal ini memberi perhatian lebih kepada TKI dan warga negara Indonesia di manapun berada yang terkait dengan kasus hukum," kata Julian yang memastikan bahwa SBY sudah memperoleh informasi mengenai hukuman pancung ini.
"Untuk hal tersebut, pemerintah merasa sangat berduka dan terpukul, terutama kami sampaikan kepada keluarga atas kasus yang menimpa Ruyati itu," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengecam pemancungan Ruyati ini. "Tanpa mengabaikan sistem hukum Arab Saudi, pemerintah mengecam pelaksanaan hukum tersebut karena dilakukan tanpa memperhatikan praktek internasional yang terkait perlindungan kekonsuleran," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene.
Kemenlu menyatakan, walaupun pemerintah mengetahui bahwa Ruyati telah divonis bersalah, namun Arab Saudi tidak pernah memberitahukan kapan tanggal pasti vonis pancung dilakukan. (kd)
• VIVAnews
Minggu, 19 Juni 2011, 13:34 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstuksikan memanggil Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur Sirnagalih, ke Jakarta untuk menjelaskan hukuman pancung atas Ruyati binti Sapubi, TKI Asal Bekasi, Jawa Barat.
"Dubes RI akan dipanggil ke Jakarta untuk menjelaskannya," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi VIVAnews.com Minggu, 19 Juni 2011.
Pemerintah, ujar Julian, telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi untuk menangani hal ini. "Pemerintah meminta KBRI untuk berkoordinasi dengan pihak Departemen Luar Negeri dan pihak Saudi Arabia untuk dapat menangani hal ini," katanya.
Pada dasarnya, masih kata dia, pemerintah telah memberikan perhatian lebih kepada TKI maupun warga negara Indonesia di luar negeri yang sedang menghadapi kasus hukum.
"Pemerintah dalam hal ini memberi perhatian lebih kepada TKI dan warga negara Indonesia di manapun berada yang terkait dengan kasus hukum," kata Julian yang memastikan bahwa SBY sudah memperoleh informasi mengenai hukuman pancung ini.
"Untuk hal tersebut, pemerintah merasa sangat berduka dan terpukul, terutama kami sampaikan kepada keluarga atas kasus yang menimpa Ruyati itu," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengecam pemancungan Ruyati ini. "Tanpa mengabaikan sistem hukum Arab Saudi, pemerintah mengecam pelaksanaan hukum tersebut karena dilakukan tanpa memperhatikan praktek internasional yang terkait perlindungan kekonsuleran," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene.
Kemenlu menyatakan, walaupun pemerintah mengetahui bahwa Ruyati telah divonis bersalah, namun Arab Saudi tidak pernah memberitahukan kapan tanggal pasti vonis pancung dilakukan. (kd)
• VIVAnews
Saturday, 18 June 2011
Standar Buruh, 100 Juta PRT Dilindungi
ILO mengadopsi seperangkat standar internasional untuk meningkatkan kondisi kerja PRT.
Sabtu, 18 Juni 2011, 05:15 WIB
Arry Anggadha, Sukirno
VIVAnews - Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) memutuskan sekitar 53 hingga 100 juta pekerja rumah tangga di dunia terlindungi di bawah standar perburuhan.
ILO mengadopsi seperangkat standar internasional historis yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja bagi puluhan juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Hal ini diputuskan pada Konfrenesi Tahunan ke-100 ILO, Kamis, 16 Juni 2011 yang dihadiri oleh delegasi pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
"Kami telah menggeser sistem standar ILO ke dalam ekonomi informal untuk pertama kalinya dan ini merupakan gebrakan yang luar biasa." Kata Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.com.
Delegasi konferensi mengadopsi konvensi mengenai pekerja rumah tangga (2011) melalui pemungutan suara dengan perbandingan 396 setuju, 16 menolak, dan 63 tidak memilih. Sementara itu, rekomendasi meraih 434 setuju, 8 menolak, dan 42 tidak memilih. ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang bersifat tripartit, masing-masing 183 negara anggotanya diwakili dua delegasi pemerintah, satu pengusaha, dan satu pekerja, serta masing-masing memiliki kebebasan untuk memilih.
Dua standar tersebut akan menjadi Konvensi ke-189 dan Rekomendasi ke-201 yang diadopsi organisasi ini sejak didirikan pada 1919. Standar-standar ILO yang baru ini menetapkan bahwa pekerja rumah tangga di seluruh dunia yang bekerja dalam rumah tangga harus memiliki hak kerja mendasar yang sama dengan pekerja lainnya.
Hak tersebut yaitu jam kerja yang pantas, libur sedikitnya satu hari dalam seminggu, batasan dalam gaji, informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban kerja serta menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama.
Berdasarkan kajian ILO dari survei atau konsensus nasional 117 negara menempatkan jumlah pekerja rumah tangga mencapai sedikitnya 53 juta. Namun, para pakar mengatakan jumlah tersebut dapat mencapai 100 juta pekerja di dunia, mengingat jenis pekerjaan ini acapkali tersembunyi dan tidak terdata.
Di negara-negara berkembang mereka mencapai 4 hingga 12 persen dari upah kerja. Sementara itu, sekitar 83 persen dari mereka adalah perempuan atau remaja putri serta kebanyakan merupakan pekerja migran.
"Membawa para pekerja rumah tangga ke dalam nilai-nilai kita merupakan sebuah gerakan besar, baik bagi mereka sendiri maupun bagi semua pekerja yang mendambakan pekerjaan yang layak. Namun, hal ini juga membawa implikasi besar dalam migrasi dan tentunya kesetaraan jender," ungkap Somavia.
Dalam konvensi ini mendefinisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang dilakukan di dan untuk satu rumah tangga atau lebih. Kendati perangkat-perangkat baru ini mencakup seluruh pekerja di dunia, perangkat-perangkat ini meliputi perangkat khusus yang melindungi para pekerja yang karena faktor usia muda atau kebangsaan atau status tinggal bersama dalam satu rumah menjadi lebih rentan terhadap kemungkinan risiko-risiko tambahan dibandingkan rekan kerja lainnya.
"Pekerja rumah tangga masih dinilai rendah dan tidak terlihat serta umumnya masih dilakukan para perempuan dan anak perempuan yang sebagian besar dari mereka merupakan pekerja migran atau anggota dari kelompok masyarakat rentan dan mereka pun rentan terhadap diskriminasi dalam hal kerja dan jabatan, serta bentuk pelanggaran HAM lainnya," tambahnya.
ILO menyatakan, konvensi baru ini akan berlaku apabila kedua negara telah meratifikasinya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif UN Women, Michelle Bachelet, dalam sambutannya di hadapan Komite Konferensi menyatakan bahwa defisit pekerjaan yang layak di antara pekerja rumah tangga tidak lagi dapat ditoleransi. Ia juga mengatakan UN Women akan mendukung proses ratifikasi dan penerapan instrumen baru ILO ini.
Beberapa peserta konferensi dari berbagai negara juga berkomentar mengenai keputusan ini. "Kami membutuhkan standar yang efektif dan mengikat untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi para pekerja rumah tangga, sebuah kerangka kerja keras yang jelas untuk memandu pemerintah, pengusaha, dan pekerja," ujar Wakil Ketua dari Pekerja dari Singapura, Halimah Yacob.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab bersama akan memberikan pekerja rumah tangga apa yang mereka butuhkan yaitu pengakuan sebagai pekerja dan rasa hormat serta martabat sebagai manusia.
"Kami semua sepakat pentingnya membawa pekerjaan rumah tangga ke dalam standar ketenagakerjaan dan merespons pada perhatian besar atas hak asasi manusia. Semua pengusaha sepakat bahwa ada peluang untuk melakukan hal yang lebih baik bagi para pekerja rumah tangga serta rumah tangga dan keluarga di mana mereka bekerja," ungkap Wakil Ketua Pengusaha dari Selandia Baru.
Sementara itu, Direktur Program Kondisi Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, Manuela Tomei, menyatakan hal ini adalah pencapaian yang besar dengan menyebut standar-standar baru ini 'keras' tapi 'fleksibel'. "Pekerja rumah tangga bukanlah pelayan ataupun 'anggota keluarga, tapi pekerja. Dan setelah hari ini mereka tidak bisa dianggap lagi sebagai pekerja kelas dua." kata Tomei.
Ketua Komite sekaligus Delegasi Pemerintah Filipina, HL Cacdac, menyimpulkan "Dialog sosial sangat jelas tercermin dari hasil yang dicapai ini," ujarnya sekaligus menutup diskusi.
Pengadopsian standar-standar baru ini merupakan hasil dari keputusan yang diambil pada Maret 2008 oleh Badan Pengawas ILO untuk menempatkan instrumen ini dalam agenda konferensi. Pada 2010, konferensi melakukan diskusi pertama dan memutuskan untuk melanjutkan dengan perancangan Konvensi serta Rekomendasi yang telah diadopsi saat ini. (art)
• VIVAnews
Sabtu, 18 Juni 2011, 05:15 WIB
Arry Anggadha, Sukirno
VIVAnews - Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) memutuskan sekitar 53 hingga 100 juta pekerja rumah tangga di dunia terlindungi di bawah standar perburuhan.
ILO mengadopsi seperangkat standar internasional historis yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja bagi puluhan juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Hal ini diputuskan pada Konfrenesi Tahunan ke-100 ILO, Kamis, 16 Juni 2011 yang dihadiri oleh delegasi pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
"Kami telah menggeser sistem standar ILO ke dalam ekonomi informal untuk pertama kalinya dan ini merupakan gebrakan yang luar biasa." Kata Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.com.
Delegasi konferensi mengadopsi konvensi mengenai pekerja rumah tangga (2011) melalui pemungutan suara dengan perbandingan 396 setuju, 16 menolak, dan 63 tidak memilih. Sementara itu, rekomendasi meraih 434 setuju, 8 menolak, dan 42 tidak memilih. ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang bersifat tripartit, masing-masing 183 negara anggotanya diwakili dua delegasi pemerintah, satu pengusaha, dan satu pekerja, serta masing-masing memiliki kebebasan untuk memilih.
Dua standar tersebut akan menjadi Konvensi ke-189 dan Rekomendasi ke-201 yang diadopsi organisasi ini sejak didirikan pada 1919. Standar-standar ILO yang baru ini menetapkan bahwa pekerja rumah tangga di seluruh dunia yang bekerja dalam rumah tangga harus memiliki hak kerja mendasar yang sama dengan pekerja lainnya.
Hak tersebut yaitu jam kerja yang pantas, libur sedikitnya satu hari dalam seminggu, batasan dalam gaji, informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban kerja serta menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama.
Berdasarkan kajian ILO dari survei atau konsensus nasional 117 negara menempatkan jumlah pekerja rumah tangga mencapai sedikitnya 53 juta. Namun, para pakar mengatakan jumlah tersebut dapat mencapai 100 juta pekerja di dunia, mengingat jenis pekerjaan ini acapkali tersembunyi dan tidak terdata.
Di negara-negara berkembang mereka mencapai 4 hingga 12 persen dari upah kerja. Sementara itu, sekitar 83 persen dari mereka adalah perempuan atau remaja putri serta kebanyakan merupakan pekerja migran.
"Membawa para pekerja rumah tangga ke dalam nilai-nilai kita merupakan sebuah gerakan besar, baik bagi mereka sendiri maupun bagi semua pekerja yang mendambakan pekerjaan yang layak. Namun, hal ini juga membawa implikasi besar dalam migrasi dan tentunya kesetaraan jender," ungkap Somavia.
Dalam konvensi ini mendefinisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang dilakukan di dan untuk satu rumah tangga atau lebih. Kendati perangkat-perangkat baru ini mencakup seluruh pekerja di dunia, perangkat-perangkat ini meliputi perangkat khusus yang melindungi para pekerja yang karena faktor usia muda atau kebangsaan atau status tinggal bersama dalam satu rumah menjadi lebih rentan terhadap kemungkinan risiko-risiko tambahan dibandingkan rekan kerja lainnya.
"Pekerja rumah tangga masih dinilai rendah dan tidak terlihat serta umumnya masih dilakukan para perempuan dan anak perempuan yang sebagian besar dari mereka merupakan pekerja migran atau anggota dari kelompok masyarakat rentan dan mereka pun rentan terhadap diskriminasi dalam hal kerja dan jabatan, serta bentuk pelanggaran HAM lainnya," tambahnya.
ILO menyatakan, konvensi baru ini akan berlaku apabila kedua negara telah meratifikasinya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif UN Women, Michelle Bachelet, dalam sambutannya di hadapan Komite Konferensi menyatakan bahwa defisit pekerjaan yang layak di antara pekerja rumah tangga tidak lagi dapat ditoleransi. Ia juga mengatakan UN Women akan mendukung proses ratifikasi dan penerapan instrumen baru ILO ini.
Beberapa peserta konferensi dari berbagai negara juga berkomentar mengenai keputusan ini. "Kami membutuhkan standar yang efektif dan mengikat untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi para pekerja rumah tangga, sebuah kerangka kerja keras yang jelas untuk memandu pemerintah, pengusaha, dan pekerja," ujar Wakil Ketua dari Pekerja dari Singapura, Halimah Yacob.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab bersama akan memberikan pekerja rumah tangga apa yang mereka butuhkan yaitu pengakuan sebagai pekerja dan rasa hormat serta martabat sebagai manusia.
"Kami semua sepakat pentingnya membawa pekerjaan rumah tangga ke dalam standar ketenagakerjaan dan merespons pada perhatian besar atas hak asasi manusia. Semua pengusaha sepakat bahwa ada peluang untuk melakukan hal yang lebih baik bagi para pekerja rumah tangga serta rumah tangga dan keluarga di mana mereka bekerja," ungkap Wakil Ketua Pengusaha dari Selandia Baru.
Sementara itu, Direktur Program Kondisi Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, Manuela Tomei, menyatakan hal ini adalah pencapaian yang besar dengan menyebut standar-standar baru ini 'keras' tapi 'fleksibel'. "Pekerja rumah tangga bukanlah pelayan ataupun 'anggota keluarga, tapi pekerja. Dan setelah hari ini mereka tidak bisa dianggap lagi sebagai pekerja kelas dua." kata Tomei.
Ketua Komite sekaligus Delegasi Pemerintah Filipina, HL Cacdac, menyimpulkan "Dialog sosial sangat jelas tercermin dari hasil yang dicapai ini," ujarnya sekaligus menutup diskusi.
Pengadopsian standar-standar baru ini merupakan hasil dari keputusan yang diambil pada Maret 2008 oleh Badan Pengawas ILO untuk menempatkan instrumen ini dalam agenda konferensi. Pada 2010, konferensi melakukan diskusi pertama dan memutuskan untuk melanjutkan dengan perancangan Konvensi serta Rekomendasi yang telah diadopsi saat ini. (art)
• VIVAnews
5 Etika Dasar Jurnalisme
Jurnalisme akhir-akhir ini berkembang pesat. Cabang-cabang baru ilmu jurnalisme bermunculan. Mulai dari jurnalisme warga, kemudian jurnalisme blog, jurnalisme jejaring sosial dan seterusnya. Sebagian orang mengatakan cabang-cabang baru ini berbeda dengan cabang jurnalisme warga dan jurnalisme mainstream. Memang berbeda. Namun jurnalisme tetaplah jurnalisme. Ada beberapa hal yang menjadi menjadi syarat bahwa suatu tulisan bisa disebut jurnalisme ataukah bukan.
Berikut ini adalah terjemahan dari artikel dengan judul The Five Fundamentals of Journalism Ethics yang dimuat di dupreyethics.blogspot.com
Ada lima etika dasar yang harus dipenuhi sebuah tulisan agar bisa disebut sebagai produk jurnalistik:
1. Melaporkan kebenaran, bukan yang lain
Apa yang akan terjadi jika seorang jurnalis gagal melaporkan kebenaran. Yang terjadi adalah ia akan mempermalukan profesi jurnalisme. Walter Lippmann, seorang pakar jurnalisme pada awal abad 20, mengatakan, “Dalam jurnalisme tak ada hukum yang lebih tinggi dari mengatakan kebenaran dan mempermalukan setan.”
Dalam era digital ini banyak penulis, terutama blogger, yang mempublikasikan tulisan dulu, baru mengecek kebenarannya kemudian. Jika jurnalis melakukannya, ini akan membuat suram masa depan jurnalisme. Sebagai panduan reportase, jurnalis harus memeriksa ulang semua materi yang akan disajikan. Tulisan nama, kutipan langsung wawancara adalah contohnya. Kutipan langsung juga harus disajikan dalam konteks yang utuh, tidak dipotong.
Sebagai tambahan, selalu sediakan kesempatan untuk mendengar pendapat dari ke dua pihak. Dan hindari head line yang menyesatkan. Karena semua pembaca untuk mudahnya hanya membaca head line dan membuat asumsi isi artikel berdasar head line.
2. Bertindak secara independen
Perilaku jurnalis haruslah independen terhadap loyalitas perusahaan dan aparat pemerintahan. Jurnalis harus ingat bahwa loyalitas pertama mereka adalah terhadap pembaca, bukan pemasang iklan atau politikus narasumber. Jurnalis tak boleh memiliki hubungan yang terlalu nyaman dengan sumbernya karena jika hal ini terjadi jurnalis akan enggan memberitakan hal negatif mengenai narasumber.
Jurnalis juga harus menjadi pengawas pemegang kekuasaan, yang memastikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tak dilakukan. Memang jurnalis harus memiliki hubungan yang baik dengan sumber-sumber berita, terutama sumber berita yang memiliki posisi penting. Jurnalis harus menciptakan keseimbangan, dekat dengan sumber informasi sehingga mendapat informasi yang akurat, sekaligus menjaga jarak sehingga hubungan ini tidak mempengaruhi keputusan mana berita yang akan ditulis dan mana yang tidak.
3. Transparan
Jurnalis harus mengungkapkan konflik kepentingan yang terjadi, terutama terkait dengan hubungan kekeluargaan. Transparansi menjadi isu besar dalam jurnalisme.
Pelabelan (pemberian keterangan pada identitas penulis/narasumber) tak boleh berhenti hanya pada pembedaan artikel kisah atau iklan. Blogger dan penulis opini harus menyediakan disclaimer (menyangkal berpihak hanya karena ikatan tertentu) sebagai catatan atas pandangan mereka, terutama dalam hal politik. Dengan cara ini maka pembaca tahu apa yang diharapkan akan muncul dan akan tidak sembrono merasanya sebagai sumber yang tak memihak. Jika seorang jurnalis atau blogger mendapat informasi, mereka ingin tahu dari mana asalnya dan bias atau konflik yang terjadi padanya. Oleh karena itu penting memberikan atribut pada sumber informasi. Hal ini tentu tak bisa diberikan pada sumber anonim.
4. Menyeleksi secara sensitif
Dalam jurnalisme ada prinsip untuk meminimalkan kerugian.
Jurnalis harus selektif dan meminimalkan kerugian dalam pemberitaan mengenai tragedi. Ketika mewawancarai janda korban atau keluarga korban, jurnalis harus ramah, gentle dan bersikap pantas diterima. Jurnalis tak boleh terlalu agresif dalam mencari jawaban.
Dalam kasus seperti ini, jurnalis harus membawakan “kudung ketidaktahuan” (veil of ignorance). John Rawl mengatakan, “keadilan akan muncul ketika negosiasi dilakukan tanpa pembedaan sosial.” Seperti ketika Operah Winfrey mewawancarai Vicky Kennedy, janda senator Ted Kennedy, ia harus menempatkan dirinya pada kaki sang janda sebelum melakukan wawancara.
5. Menempatkan Etika melampaui aturan hukum
Hukum adalah dokumen yang membimbing praktek semua anggota dalam komunitas. Namun tak semuanya harus demikian. Sesuatu yang ilegal tak langsung bermakna tak etis dilakukan. Hukum dan etika adalah dua hal yang berbeda. Misalnya paksaan bagi jurnalis untuk memberikan kesaksian atau menyebutkan nama (untuk narasumber yang minta anonim). Dalam kasus seperti ini wartawan bisa diancam hukuman penjara jika menolaknya.
Tambahan :
1. Idelisme
sebagai jurnalis, wartawan harus mempertahankan idealisme dalam dirinya, jangan mau mudah percaya dengan kata-kata orang. harus ada bukti yang LOGIS DIALEGTIS dan juga faktual serta aktual dalam penyampaian beritanya. Jangan sampe tulisannya itu karena ada "AMPLOP" terselubung.
2. Professional
Jurnalis kini menjadi ruang kerja, mungkin dulu jadi "KULI" tinta namun sekarang orang segan terhadap jurnalis, bahkan informasi kini menjadi komoditi ekonomi penting dunia, bayangkan hanya demi sebuah berita orang bisa hancur reputasinya atau bahkan meningkat secara drastis, itulah butuh professionalisme dalam mengelola prinsip jurnalisme.
3. Bertanggung jawab sosial.
Setelah keluarnya UU No.40/1999 Pers Indonesia kini menjadi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat bukan pada pemerintah lagi sehingga kini media harus mendukung keinginan rakyat, sebagai penyalur atau pengingat pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak heran mengapa jurnalis kini disebut the fourth state sebagai pengawas pemerintah yang andil dalam masyarakat.
Berikut ini adalah terjemahan dari artikel dengan judul The Five Fundamentals of Journalism Ethics yang dimuat di dupreyethics.blogspot.com
Ada lima etika dasar yang harus dipenuhi sebuah tulisan agar bisa disebut sebagai produk jurnalistik:
1. Melaporkan kebenaran, bukan yang lain
Apa yang akan terjadi jika seorang jurnalis gagal melaporkan kebenaran. Yang terjadi adalah ia akan mempermalukan profesi jurnalisme. Walter Lippmann, seorang pakar jurnalisme pada awal abad 20, mengatakan, “Dalam jurnalisme tak ada hukum yang lebih tinggi dari mengatakan kebenaran dan mempermalukan setan.”
Dalam era digital ini banyak penulis, terutama blogger, yang mempublikasikan tulisan dulu, baru mengecek kebenarannya kemudian. Jika jurnalis melakukannya, ini akan membuat suram masa depan jurnalisme. Sebagai panduan reportase, jurnalis harus memeriksa ulang semua materi yang akan disajikan. Tulisan nama, kutipan langsung wawancara adalah contohnya. Kutipan langsung juga harus disajikan dalam konteks yang utuh, tidak dipotong.
Sebagai tambahan, selalu sediakan kesempatan untuk mendengar pendapat dari ke dua pihak. Dan hindari head line yang menyesatkan. Karena semua pembaca untuk mudahnya hanya membaca head line dan membuat asumsi isi artikel berdasar head line.
2. Bertindak secara independen
Perilaku jurnalis haruslah independen terhadap loyalitas perusahaan dan aparat pemerintahan. Jurnalis harus ingat bahwa loyalitas pertama mereka adalah terhadap pembaca, bukan pemasang iklan atau politikus narasumber. Jurnalis tak boleh memiliki hubungan yang terlalu nyaman dengan sumbernya karena jika hal ini terjadi jurnalis akan enggan memberitakan hal negatif mengenai narasumber.
Jurnalis juga harus menjadi pengawas pemegang kekuasaan, yang memastikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tak dilakukan. Memang jurnalis harus memiliki hubungan yang baik dengan sumber-sumber berita, terutama sumber berita yang memiliki posisi penting. Jurnalis harus menciptakan keseimbangan, dekat dengan sumber informasi sehingga mendapat informasi yang akurat, sekaligus menjaga jarak sehingga hubungan ini tidak mempengaruhi keputusan mana berita yang akan ditulis dan mana yang tidak.
3. Transparan
Jurnalis harus mengungkapkan konflik kepentingan yang terjadi, terutama terkait dengan hubungan kekeluargaan. Transparansi menjadi isu besar dalam jurnalisme.
Pelabelan (pemberian keterangan pada identitas penulis/narasumber) tak boleh berhenti hanya pada pembedaan artikel kisah atau iklan. Blogger dan penulis opini harus menyediakan disclaimer (menyangkal berpihak hanya karena ikatan tertentu) sebagai catatan atas pandangan mereka, terutama dalam hal politik. Dengan cara ini maka pembaca tahu apa yang diharapkan akan muncul dan akan tidak sembrono merasanya sebagai sumber yang tak memihak. Jika seorang jurnalis atau blogger mendapat informasi, mereka ingin tahu dari mana asalnya dan bias atau konflik yang terjadi padanya. Oleh karena itu penting memberikan atribut pada sumber informasi. Hal ini tentu tak bisa diberikan pada sumber anonim.
4. Menyeleksi secara sensitif
Dalam jurnalisme ada prinsip untuk meminimalkan kerugian.
Jurnalis harus selektif dan meminimalkan kerugian dalam pemberitaan mengenai tragedi. Ketika mewawancarai janda korban atau keluarga korban, jurnalis harus ramah, gentle dan bersikap pantas diterima. Jurnalis tak boleh terlalu agresif dalam mencari jawaban.
Dalam kasus seperti ini, jurnalis harus membawakan “kudung ketidaktahuan” (veil of ignorance). John Rawl mengatakan, “keadilan akan muncul ketika negosiasi dilakukan tanpa pembedaan sosial.” Seperti ketika Operah Winfrey mewawancarai Vicky Kennedy, janda senator Ted Kennedy, ia harus menempatkan dirinya pada kaki sang janda sebelum melakukan wawancara.
5. Menempatkan Etika melampaui aturan hukum
Hukum adalah dokumen yang membimbing praktek semua anggota dalam komunitas. Namun tak semuanya harus demikian. Sesuatu yang ilegal tak langsung bermakna tak etis dilakukan. Hukum dan etika adalah dua hal yang berbeda. Misalnya paksaan bagi jurnalis untuk memberikan kesaksian atau menyebutkan nama (untuk narasumber yang minta anonim). Dalam kasus seperti ini wartawan bisa diancam hukuman penjara jika menolaknya.
Tambahan :
1. Idelisme
sebagai jurnalis, wartawan harus mempertahankan idealisme dalam dirinya, jangan mau mudah percaya dengan kata-kata orang. harus ada bukti yang LOGIS DIALEGTIS dan juga faktual serta aktual dalam penyampaian beritanya. Jangan sampe tulisannya itu karena ada "AMPLOP" terselubung.
2. Professional
Jurnalis kini menjadi ruang kerja, mungkin dulu jadi "KULI" tinta namun sekarang orang segan terhadap jurnalis, bahkan informasi kini menjadi komoditi ekonomi penting dunia, bayangkan hanya demi sebuah berita orang bisa hancur reputasinya atau bahkan meningkat secara drastis, itulah butuh professionalisme dalam mengelola prinsip jurnalisme.
3. Bertanggung jawab sosial.
Setelah keluarnya UU No.40/1999 Pers Indonesia kini menjadi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat bukan pada pemerintah lagi sehingga kini media harus mendukung keinginan rakyat, sebagai penyalur atau pengingat pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak heran mengapa jurnalis kini disebut the fourth state sebagai pengawas pemerintah yang andil dalam masyarakat.
Friday, 17 June 2011
Fauzi Bowo Resmi Buka Jakarta Great Sale
Melalui Jakarta Great Sale diharapkan orang Indonesia akan berbelanja di Jakarta.
Jum'at, 17 Juni 2011, 22:19 WIB
Arry Anggadha, Sukirno
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau akrab disapa Bang Foke, malam ini, Jumat 17 Juni 2011 membuka perhelatan akbar tahunan, Festival Jakarta Great Sale 2011 (FJGS 2011) di Pusat Perbelanjaan Gandaria City.
Pesta diskon belanja di 68 mal ini digelar bersamaan dengan perayaan ulang tahun kota Jakarta ke-484 dan libur sekolah anak, yang dimulai pada 17 Juni hingga 17 Juli 2011.
"Dalam Jakarta Great Sale ini, hampir semua pusat perbelanjaan ikut," kata Fauzi Bowo saat memberikan sambutan, Jumat 17 Juni 2011.
Pemerintah DKI Jakarta mendorong dan memberikan stimulus agar Jakarta sebagai kota pusat perbelanjaan menjadi tumbuh dan berkembang. Bang Foke mengatakan, agenda tetap yang dijadwalkan setiap tahun ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada pengusaha ritel di Ibukota Jakarta.
Ia menargetkan untuk tahun ini omzet Jakarta Great Sale meningkat sekitar 15-20 persen dari tahun lalu sebesar Rp7,2 triliun.
"Tahun lalu saja omzetnya sudah mencapai Rp7,2 triliun, jadi cukup besar. Mudah-mudahan tahun ini target peningkatan sekitar 15-20 persen bisa dicapai," ujarnya.
Pemda DKI optimistis, suatu saat Jakarta dapat bersaing dengan Great Sale di negara lain, misalnya saja dengan yang ada di Kuala Lumpur atau Singapura. Bahkan, Fauzi Bowo menyatakan, yang berbelanja di Singapura itu adalah orang Indonesia, jadi melalui acara ini diharapkan orang Indonesia akan berbelanja di Jakarta.
"Yang berbelanja di Singapura tuh orang Jakarta juga. Jadi, kalau dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di Jakarta, saya kira orang Jakarta akan cenderung berbelanja di Jakarta," ujarnya.
Great Sale ini adalah sebagai upaya pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta dengan memberikan dukungan dari berbagai sektor. Selebihnya diberikan keleluasaan kepada para pengusaha ritel untuk pelaksanaannya.
"Karena yang dagang kan bukan birokrat, yang dagang adalah para pedagang dan pengusaha ritel. Mereka lebih tahu bagaimana memeratakannya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Festival Jakarta Great Sale 2011 (FJGS 2011) sekaligus Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta, Handaka Santosa menjelaskan, ini adalah salah satu upaya APPBI untuk turut memeriahkan HUT DKI Jakarta sekaligus meningkatkan pergerakan perekonomian.
"Sebagai asosiasi yang mewadahi pusat-pusat perbelanjaan yang berada di Jakarta, kami merasa wajib untuk turut serta menggerakan perekonomian di kota Jakarta. Bertepatan dengan HUT DKI Jakarta, kami kemudian merancang FJGS 2011," ujar Handaka.
Lebih lanjut Handaka menjelaskan, selama festival berlangsung, 68 mal peserta APPBI akan menggelar persta diskon belanja. Potongan besar-besaran akan diberikan untuk berbagai produk dan merek ternama. Tidak hanya diskon, tersedia pula program belanja spesial seperti Buy 1 get 1 free, extra diskon, hingga Midnight Sale.
Tak ketinggalan, berbagai program hiburan digelar di seluruh pusat belanja untuk turut memeriahkan libur sekolah anak sekaligus menemani pengunjung saat berbelanja. Agar lebih meriah, APPBI menggandeng berbagai asosiasi untuk turut memeriahkan festival ini.
"Untuk mendorong kunjungan ke Jakarta, tahun ini kami menggandeng banyak mitra, di antaranya Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), Garuda Indonesia, ASISTA (Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies), BCA, dan lainnya," ujarnya. "Ini untuk menjadikan Jakarta sebagai surga belanja sekaligus sebagai tujuan wisata belanja bertaraf internasional."
Pembukaan Jakarta Great Sale ini dipusatkan di Gandaria City, dan di empat pusat perbelanjaan lainnya yang mewakili masing-masing wilayah Jakarta. (art)
• VIVAnews
Jum'at, 17 Juni 2011, 22:19 WIB
Arry Anggadha, Sukirno
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau akrab disapa Bang Foke, malam ini, Jumat 17 Juni 2011 membuka perhelatan akbar tahunan, Festival Jakarta Great Sale 2011 (FJGS 2011) di Pusat Perbelanjaan Gandaria City.
Pesta diskon belanja di 68 mal ini digelar bersamaan dengan perayaan ulang tahun kota Jakarta ke-484 dan libur sekolah anak, yang dimulai pada 17 Juni hingga 17 Juli 2011.
"Dalam Jakarta Great Sale ini, hampir semua pusat perbelanjaan ikut," kata Fauzi Bowo saat memberikan sambutan, Jumat 17 Juni 2011.
Pemerintah DKI Jakarta mendorong dan memberikan stimulus agar Jakarta sebagai kota pusat perbelanjaan menjadi tumbuh dan berkembang. Bang Foke mengatakan, agenda tetap yang dijadwalkan setiap tahun ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada pengusaha ritel di Ibukota Jakarta.
Ia menargetkan untuk tahun ini omzet Jakarta Great Sale meningkat sekitar 15-20 persen dari tahun lalu sebesar Rp7,2 triliun.
"Tahun lalu saja omzetnya sudah mencapai Rp7,2 triliun, jadi cukup besar. Mudah-mudahan tahun ini target peningkatan sekitar 15-20 persen bisa dicapai," ujarnya.
Pemda DKI optimistis, suatu saat Jakarta dapat bersaing dengan Great Sale di negara lain, misalnya saja dengan yang ada di Kuala Lumpur atau Singapura. Bahkan, Fauzi Bowo menyatakan, yang berbelanja di Singapura itu adalah orang Indonesia, jadi melalui acara ini diharapkan orang Indonesia akan berbelanja di Jakarta.
"Yang berbelanja di Singapura tuh orang Jakarta juga. Jadi, kalau dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di Jakarta, saya kira orang Jakarta akan cenderung berbelanja di Jakarta," ujarnya.
Great Sale ini adalah sebagai upaya pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta dengan memberikan dukungan dari berbagai sektor. Selebihnya diberikan keleluasaan kepada para pengusaha ritel untuk pelaksanaannya.
"Karena yang dagang kan bukan birokrat, yang dagang adalah para pedagang dan pengusaha ritel. Mereka lebih tahu bagaimana memeratakannya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Festival Jakarta Great Sale 2011 (FJGS 2011) sekaligus Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta, Handaka Santosa menjelaskan, ini adalah salah satu upaya APPBI untuk turut memeriahkan HUT DKI Jakarta sekaligus meningkatkan pergerakan perekonomian.
"Sebagai asosiasi yang mewadahi pusat-pusat perbelanjaan yang berada di Jakarta, kami merasa wajib untuk turut serta menggerakan perekonomian di kota Jakarta. Bertepatan dengan HUT DKI Jakarta, kami kemudian merancang FJGS 2011," ujar Handaka.
Lebih lanjut Handaka menjelaskan, selama festival berlangsung, 68 mal peserta APPBI akan menggelar persta diskon belanja. Potongan besar-besaran akan diberikan untuk berbagai produk dan merek ternama. Tidak hanya diskon, tersedia pula program belanja spesial seperti Buy 1 get 1 free, extra diskon, hingga Midnight Sale.
Tak ketinggalan, berbagai program hiburan digelar di seluruh pusat belanja untuk turut memeriahkan libur sekolah anak sekaligus menemani pengunjung saat berbelanja. Agar lebih meriah, APPBI menggandeng berbagai asosiasi untuk turut memeriahkan festival ini.
"Untuk mendorong kunjungan ke Jakarta, tahun ini kami menggandeng banyak mitra, di antaranya Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), Garuda Indonesia, ASISTA (Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies), BCA, dan lainnya," ujarnya. "Ini untuk menjadikan Jakarta sebagai surga belanja sekaligus sebagai tujuan wisata belanja bertaraf internasional."
Pembukaan Jakarta Great Sale ini dipusatkan di Gandaria City, dan di empat pusat perbelanjaan lainnya yang mewakili masing-masing wilayah Jakarta. (art)
• VIVAnews
OC Kaligis Jadi Pengacara Nazaruddin
Nazaruddin sudah tiga kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jum'at, 17 Juni 2011, 06:50 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno, Arry Anggadha
VIVAnews - Teka-teki siapa yang menjadi pengacara Muhammad Nazaruddin terjawab. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu telah menunjuk pengacara senior OC Kaligis.
"Saya sudah ditunjuk (sebagai pengacara Nazaruddin) dan saya sudah teken surat itu," kata OC Kaligis kepada VIVAnews.com.
Pengacara senior yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Nazaruddin ini belum dapat memberikan keterangan rinci terkait penunjukannya dirinya. "Nanti saya buka semuanya." tegasnya.
Nazaruddin sudah tiga kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam panggilan ketiganya, dia pernah berjanji akan mengirimkan pengacara untuk mewakilinya memenuhi panggilan KPK. Tapi, kenyataannya nihil.
"Sampai pukul 17.00 WIB belum ada konfirmasi atau tanggapan panggilan kami. Pengacara juga nggak ada pemberitahuan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK Jakarta, Kamis, 16 Juni 2011.
Nazaruddin dalam panggilan ketiganya dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Sedangkan pada panggilan pertama dan kedua, KPK juga memanggil Nazaruddin terkait dua kasus dugaan korupsi. Pertama kasus di Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang. Kedua, kasus pengadaan barang di Kemendiknas. Namun, Nazaruddin tidak datang memenuhi panggilan KPK.
Menurut Johan, sesuai prosedur jika dalam panggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang bisa diterima hukum, maka bisa dipanggil paksa. Saat ini, upaya panggilan paksa sedang dibahas oleh tim penyidik KPK.
"Sesuai prosedur, pangggilan kan 2 kali yang ke 3 itu paksa. Sekarang tim penyidik dan pimpinan sedang mendiskusikan soal itu karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia. Ada langkah-langkah yang belum bisa di sampaikan," kata dia.
Saat ini Nazaruddin masih berada di Singapura. Dia mengaku sedang sakit dan menjalani perawatan di sana. (sj)
• VIVAnews
Jum'at, 17 Juni 2011, 06:50 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno, Arry Anggadha
VIVAnews - Teka-teki siapa yang menjadi pengacara Muhammad Nazaruddin terjawab. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu telah menunjuk pengacara senior OC Kaligis.
"Saya sudah ditunjuk (sebagai pengacara Nazaruddin) dan saya sudah teken surat itu," kata OC Kaligis kepada VIVAnews.com.
Pengacara senior yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Nazaruddin ini belum dapat memberikan keterangan rinci terkait penunjukannya dirinya. "Nanti saya buka semuanya." tegasnya.
Nazaruddin sudah tiga kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam panggilan ketiganya, dia pernah berjanji akan mengirimkan pengacara untuk mewakilinya memenuhi panggilan KPK. Tapi, kenyataannya nihil.
"Sampai pukul 17.00 WIB belum ada konfirmasi atau tanggapan panggilan kami. Pengacara juga nggak ada pemberitahuan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK Jakarta, Kamis, 16 Juni 2011.
Nazaruddin dalam panggilan ketiganya dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang. Sedangkan pada panggilan pertama dan kedua, KPK juga memanggil Nazaruddin terkait dua kasus dugaan korupsi. Pertama kasus di Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang. Kedua, kasus pengadaan barang di Kemendiknas. Namun, Nazaruddin tidak datang memenuhi panggilan KPK.
Menurut Johan, sesuai prosedur jika dalam panggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang bisa diterima hukum, maka bisa dipanggil paksa. Saat ini, upaya panggilan paksa sedang dibahas oleh tim penyidik KPK.
"Sesuai prosedur, pangggilan kan 2 kali yang ke 3 itu paksa. Sekarang tim penyidik dan pimpinan sedang mendiskusikan soal itu karena yang bersangkutan tidak berada di Indonesia. Ada langkah-langkah yang belum bisa di sampaikan," kata dia.
Saat ini Nazaruddin masih berada di Singapura. Dia mengaku sedang sakit dan menjalani perawatan di sana. (sj)
• VIVAnews
Joy Tobing: Kalau Berani, Pulang Nazaruddin!
"Nazaruddin gentleman dong, suami saya sudah pasang badan untuk menghadapi semua ini"
Jum'at, 17 Juni 2011, 06:41 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno, Gestina Rachmawati
VIVAnews - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Joy Tobing, berharap agar Muhammad Nazaruddin segera muncul secara jantan agar kasus yang menyangkut dirinya segera tuntas termasuk kasus yang sedang dihadapi oleh suami Joy, Daniel Sinambela.
"Nazaruddin yang gentleman dong, suami saya sudah pasang badan untuk menghadapi semua ini. Jangan berani berucap kata tapi dia (Nazaruddin) bohong." Ungkap Joy Tobing saat dihubungi VIVAnews.com.
Joy menegaskan, langkah yang diambil oleh Nazarudin dengan pergi ke Singapura adalah langkah tidak baik. Menurut dia, kepergian Nazaruddin ke Singapura adalah upaya untuk menghilangkan barang bukti.
"Dia bilang itu fitnah dan siap menempuh Jalur Hukum kalau memang bener ya buktikanlah, kalau dia benar kenapa mesti ke Singapura?" ujar Joy.
Sebelumnya, suami Joy Tobing yang juga pemilik PT Matahari Anugrah Perkasa, Daniel Sinambela, saat ini terancam hukuman empat tahun penjara dalam kasus proyek pengadaan batubara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Suralaya. Pelapor kasus penipuan ini disebut-sebut adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Daniel dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Nazaruddin pada 13 Januari lalu. Daniel dituduh melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 24 miliar. Uang itu seharusnya digunakan untuk keperluan usaha pertambangan di Kalimantan. Namun dana itu diduga diselewengkan Daniel.
"Kami akan tetap di jalur hukum untuk membuktikan kebenarannya, saat itu dia (Nazaruddin) begitu sombong dan semena-mena terhadap suami saya dan korban yg lainnya." Ujar Ibu dari Joshua ini.
Ia berharap, pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera dapat menghadirkan Nazaruddin. "Buat Pemerintah, Jangan takut menuntaskan kasus yang di dalamnya terlibat Nazaruddin, ini jadi PR pemerintah untuk menuntaskannya," harapnya.
• VIVAnews
Jum'at, 17 Juni 2011, 06:41 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno, Gestina Rachmawati
VIVAnews - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Joy Tobing, berharap agar Muhammad Nazaruddin segera muncul secara jantan agar kasus yang menyangkut dirinya segera tuntas termasuk kasus yang sedang dihadapi oleh suami Joy, Daniel Sinambela.
"Nazaruddin yang gentleman dong, suami saya sudah pasang badan untuk menghadapi semua ini. Jangan berani berucap kata tapi dia (Nazaruddin) bohong." Ungkap Joy Tobing saat dihubungi VIVAnews.com.
Joy menegaskan, langkah yang diambil oleh Nazarudin dengan pergi ke Singapura adalah langkah tidak baik. Menurut dia, kepergian Nazaruddin ke Singapura adalah upaya untuk menghilangkan barang bukti.
"Dia bilang itu fitnah dan siap menempuh Jalur Hukum kalau memang bener ya buktikanlah, kalau dia benar kenapa mesti ke Singapura?" ujar Joy.
Sebelumnya, suami Joy Tobing yang juga pemilik PT Matahari Anugrah Perkasa, Daniel Sinambela, saat ini terancam hukuman empat tahun penjara dalam kasus proyek pengadaan batubara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Suralaya. Pelapor kasus penipuan ini disebut-sebut adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Daniel dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Nazaruddin pada 13 Januari lalu. Daniel dituduh melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 24 miliar. Uang itu seharusnya digunakan untuk keperluan usaha pertambangan di Kalimantan. Namun dana itu diduga diselewengkan Daniel.
"Kami akan tetap di jalur hukum untuk membuktikan kebenarannya, saat itu dia (Nazaruddin) begitu sombong dan semena-mena terhadap suami saya dan korban yg lainnya." Ujar Ibu dari Joshua ini.
Ia berharap, pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera dapat menghadirkan Nazaruddin. "Buat Pemerintah, Jangan takut menuntaskan kasus yang di dalamnya terlibat Nazaruddin, ini jadi PR pemerintah untuk menuntaskannya," harapnya.
• VIVAnews
Thursday, 16 June 2011
Presdir Newmont Laporkan Jusuf ke Polisi
"Karena ini terus menerus dituduh menggelapkan sesuatu yang milik klien kami."
Kamis, 16 Juni 2011, 21:56 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Martiono Hadianto melaporkan Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah (PT PI), Jusuf Merukh ke Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2011.
"Kami melaporkan ada pencemaran nama baik, barangkali ada lain-lain. karena kami dituduhkan yang tidak-tidak," kata Kuasa Hukum dari Martiono, Luhut MP Pangaribuan yang dihubungi VIVAnews.com, Kamis, 16 Juni 2011.
Luhut menjelaskan, laporan ke Mabes Polri tersebut karena kliennya merasa dirugikan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait dugaan penggelapan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 November 2005. Pengaduan ini dilakukan karena tuduhan penggelapan dokumen tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum.
"Ini merugikan pihak klien kami. Karena ini terus menerus dituduh menggelapkan sesuatu yang milik klien kami," ujar Luhut MP Pangaribuan.
Luhut mengatakan, suatu penggelapan dikatakan benar jika barang yang digelapkan adalah bukan milik kliennya. "Ada dokumen-dokumen arbitrase, itu kan milik perusahaan, bukan milik pribadi, masa dituduh menggelapkannya." bebernya.
Pada yang saat bersamaan, pemilik sekaligus Presiden Komisaris PT PI, Jusuf Merukh, mempersilahkan Martiono untuk melaporkan dirinya kepada Mabes Polri karena Indonesia adalah negara hukum. Ia tidak mempermasalahkan jika bos Newmont tersebut melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik.
"Silahkan saja Martiono Hadianto melaporkan hal yang dianggap sebagai pencemaran nama baik beliau, jika beliau merasa punya nama baik." ungkap Jusuf.
Jusuf menegaskan, memang Pukuafu menuduh Martiono melakukan pengelapan dokumen arbitrase itu, tetapi itu adalah kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan di depan kepolisian. "Benar bahwa Martiono dituduh. Martiono baru menjadi pegawai PT NNT pada 2009, bagaimana bisa dia membantah bahwa RUPS itu tidak pernah ada," kata Jusuf.
Jusuf menambahkan, kepada Blake Rhodes, Pukuafu sudah menyampaikan semua dokumen mengenai RUPS itu dan surat Menteri ESDM pada 3 Januari 2006 tentang RUPS itu, semua dokumen tersebut telah dikirim kopinya kepada Blake Rhodes dan ditembuskan kepada Martiono selaku Presdir PT NNT.
"Jadi kedua isu itu bukan pencemaran nama baik tetapi benar-benar Martiono menggelapkan dengan bukti dan fakta. Saya persilahkan saja, hanya saya khawatir Martiono menggali lebih dalam kuburnya bagi diri sendiri," katanya.
Jusuf Merukh menegaskan, dengan sikap Martiono ini, sebagai Presdir PT NNT yang diusulkan PT PI, pendiri dan pemegang saham 20 persen PT NNT, maka PT PI kemungkinan akan menarik kembali dukungan kepada Martiono selaku Presdir PT NNT, apalagi apabila beliau sudah sah ditetapkan sebagai tersangka. (sj)
• VIVAnews
Kamis, 16 Juni 2011, 21:56 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Martiono Hadianto melaporkan Presiden Komisaris PT Pukuafu Indah (PT PI), Jusuf Merukh ke Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2011.
"Kami melaporkan ada pencemaran nama baik, barangkali ada lain-lain. karena kami dituduhkan yang tidak-tidak," kata Kuasa Hukum dari Martiono, Luhut MP Pangaribuan yang dihubungi VIVAnews.com, Kamis, 16 Juni 2011.
Luhut menjelaskan, laporan ke Mabes Polri tersebut karena kliennya merasa dirugikan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait dugaan penggelapan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 November 2005. Pengaduan ini dilakukan karena tuduhan penggelapan dokumen tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum.
"Ini merugikan pihak klien kami. Karena ini terus menerus dituduh menggelapkan sesuatu yang milik klien kami," ujar Luhut MP Pangaribuan.
Luhut mengatakan, suatu penggelapan dikatakan benar jika barang yang digelapkan adalah bukan milik kliennya. "Ada dokumen-dokumen arbitrase, itu kan milik perusahaan, bukan milik pribadi, masa dituduh menggelapkannya." bebernya.
Pada yang saat bersamaan, pemilik sekaligus Presiden Komisaris PT PI, Jusuf Merukh, mempersilahkan Martiono untuk melaporkan dirinya kepada Mabes Polri karena Indonesia adalah negara hukum. Ia tidak mempermasalahkan jika bos Newmont tersebut melaporkan dirinya atas pencemaran nama baik.
"Silahkan saja Martiono Hadianto melaporkan hal yang dianggap sebagai pencemaran nama baik beliau, jika beliau merasa punya nama baik." ungkap Jusuf.
Jusuf menegaskan, memang Pukuafu menuduh Martiono melakukan pengelapan dokumen arbitrase itu, tetapi itu adalah kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan di depan kepolisian. "Benar bahwa Martiono dituduh. Martiono baru menjadi pegawai PT NNT pada 2009, bagaimana bisa dia membantah bahwa RUPS itu tidak pernah ada," kata Jusuf.
Jusuf menambahkan, kepada Blake Rhodes, Pukuafu sudah menyampaikan semua dokumen mengenai RUPS itu dan surat Menteri ESDM pada 3 Januari 2006 tentang RUPS itu, semua dokumen tersebut telah dikirim kopinya kepada Blake Rhodes dan ditembuskan kepada Martiono selaku Presdir PT NNT.
"Jadi kedua isu itu bukan pencemaran nama baik tetapi benar-benar Martiono menggelapkan dengan bukti dan fakta. Saya persilahkan saja, hanya saya khawatir Martiono menggali lebih dalam kuburnya bagi diri sendiri," katanya.
Jusuf Merukh menegaskan, dengan sikap Martiono ini, sebagai Presdir PT NNT yang diusulkan PT PI, pendiri dan pemegang saham 20 persen PT NNT, maka PT PI kemungkinan akan menarik kembali dukungan kepada Martiono selaku Presdir PT NNT, apalagi apabila beliau sudah sah ditetapkan sebagai tersangka. (sj)
• VIVAnews
Kasus Terorisme Ba'asyir dari Masa ke Masa
Hari ini, Kamis, 16 Juni 2011, ia akan mendengarkan vonis.
Kamis, 16 Juni 2011, 06:09 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Usia Abu Bakar Ba'asyir tidak muda lagi. Umurnya sudah berkepala tujuh, 73 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, rentetan kasus pernah menjeratnya.
Di masa tuanya, Ba'asyir kembali terlilit kasus dengan tuduhan terlibat dalam gerakan teroris di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Hari ini, Kamis, 16 Juni 2011, ia akan mendengarkan vonis dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ba'asyir atau biasa juga dipanggil Ustaz Abu dan Abdus Somad lahir pada tanggal 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur. Dia adalah seorang tokoh Islam keturunan Arab yang merupakan salah satu pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min bersama dengan Abdullah Sungkar pada 10 Maret 1972 dan saat ini Ia bertindak sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Berlatar belakang sebagai santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada sekitar tahun 1959, Ba'asyir kemudian menamatkan kuliahnya di Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo Jawa Tengah pada tahun 1963. Kariernya sebagai aktivis Islam dimulai saat ia berstatus sebagai mahasiswa dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo.
Ia selanjutnya menjabat sebagai sekretaris Pemuda Al-Irsyad Solo dan kemudian terpilih menjadi ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada tahun 1961 serta terpilih menjadi ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Pasca mengakhiri statusnya sebagai mahasiswa, Ba'asyir kemudian mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min bersama Abdullah Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H, Daeng Matase, dan Abdullah Baraja yang kemudian Ia didaulat untuk memimpin pondok pesantren tersebut.
Namun, perjalan hidup Ba'asyir tidak berjalan dengan tenang. Dia terlibat dalam berbagai kasus, bahkan Ia pernah melarikan diri dan tinggal di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap penerapan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1982.
Pengadilan 1983
Pada tahun 1983, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar. Ia dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurut dia itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto) salah satu tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.
1985
Ketika kasusnya masuk kasasi, Ba'asyir dan Sungkar dikenai tahanan rumah pada 11 Februari 1985. Saat itulah Ba'asyir dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke Malaysia. Kemudian pada tahun 1999, sekembalinya dari Malaysia, Ba'asyir langsung terlibat dalam pengorganisasian MMI yang merupakan salah satu dari Organisasi Islam baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad menegakkan Syariah Islam di Indonesia.
2002
Pada 10 Januari 2002, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, akan melakukan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap pemimpin tertinggi MMI tersebut. Akan tetapi, pada 19 April 2002, Ba'asyir menolak eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA), dan kemudian ia pada 20 April 2002 meminta perlindungan hukum kepada pemerintah apabila ia dipaksa menjalani hukuman sesuai putusan kasasi MA tahun 1985.
Sebab, dasar hukum untuk penghukuman Ba'asyir, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi kini tak berlaku lagi dan pemerintah pun sudah memberi amnesti serta abolisi kepada tahanan dan narapidana politik (tapol/napol).
Selanjutnya, pada 8 Mei 2002, Kejagung akhirnya memutuskan tidak akan melaksanakan eksekusi terhadap Abu Bakar Ba'asyir atas putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.
Namun, Ba'asyir belum bisa bernapas lega. Dia kembali dikaitkan dengan aksi terorisme, pada 18 Oktober 2002, Ba'asyir ditetapkan tersangka oleh polisi menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afghanistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali. Ia terbukti tidak bersalah, namun Ba'asyir tetap dijerat dengan pasal pemalsuan KTP dan akhirnya divonis 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
2003
Kemudian, pada 28 Februari 2003, Ba'asyir kembali dituduh terlibat peledakan bom Malam Natal tahun 2000, berencana membunuh Presiden Megawati dan mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah atau makar.
2004
Tahun berikutnya, Ba'asyir kembali berurusan dengan hukum. Tepatnya pada 30 April 2004, selepas dari Rutan Salemba, Ba'asyir ditahan kembali di Mabes Polri dengan tuduhan terlibat bom Marriott I dan bom Bali II.
2005
Tepatnya pada 3 Maret 2005, Ba'asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom Bali pada tahun 2002 dan divonis 2,6 tahun penjara, akan tetapi ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan bom pada tahun 2003.
Selanjutnya, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2005, masa tahanan Ba'asyir dikurangi 4 bulan dan 15 hari dan kemudian Ia dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2006.
2010
Dan yang terbaru, Senin, 9 Agustus 2010 Baasyir kembali ditangkap di Kota Banjar, Jawa Barat dalam perjalanan menuju Jawa Tengah dengan tuduhan terlibat dalam gerakan teroris di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Ba'asyir dituntut pidana seumur hidup dalam sidang Senin, 9 Mei 2011.
JPU mengatakan, Ba'asyir dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal penyediaan dana pelatihan militer di Aceh. (adi)
• VIVAnews
Kamis, 16 Juni 2011, 06:09 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Usia Abu Bakar Ba'asyir tidak muda lagi. Umurnya sudah berkepala tujuh, 73 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, rentetan kasus pernah menjeratnya.
Di masa tuanya, Ba'asyir kembali terlilit kasus dengan tuduhan terlibat dalam gerakan teroris di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Hari ini, Kamis, 16 Juni 2011, ia akan mendengarkan vonis dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ba'asyir atau biasa juga dipanggil Ustaz Abu dan Abdus Somad lahir pada tanggal 17 Agustus 1938 di Jombang, Jawa Timur. Dia adalah seorang tokoh Islam keturunan Arab yang merupakan salah satu pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min bersama dengan Abdullah Sungkar pada 10 Maret 1972 dan saat ini Ia bertindak sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Berlatar belakang sebagai santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada sekitar tahun 1959, Ba'asyir kemudian menamatkan kuliahnya di Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo Jawa Tengah pada tahun 1963. Kariernya sebagai aktivis Islam dimulai saat ia berstatus sebagai mahasiswa dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo.
Ia selanjutnya menjabat sebagai sekretaris Pemuda Al-Irsyad Solo dan kemudian terpilih menjadi ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada tahun 1961 serta terpilih menjadi ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Pasca mengakhiri statusnya sebagai mahasiswa, Ba'asyir kemudian mendirikan Pondok Pesantren Al-Mu'min bersama Abdullah Sungkar, Yoyo Roswadi, Abdul Qohar H, Daeng Matase, dan Abdullah Baraja yang kemudian Ia didaulat untuk memimpin pondok pesantren tersebut.
Namun, perjalan hidup Ba'asyir tidak berjalan dengan tenang. Dia terlibat dalam berbagai kasus, bahkan Ia pernah melarikan diri dan tinggal di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap penerapan asas tunggal Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1982.
Pengadilan 1983
Pada tahun 1983, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap bersama dengan Abdullah Sungkar. Ia dituduh menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurut dia itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran (Haji Ismail Pranoto) salah satu tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Di pengadilan, keduanya divonis 9 tahun penjara.
1985
Ketika kasusnya masuk kasasi, Ba'asyir dan Sungkar dikenai tahanan rumah pada 11 Februari 1985. Saat itulah Ba'asyir dan Abdullah Sungkar melarikan diri ke Malaysia. Kemudian pada tahun 1999, sekembalinya dari Malaysia, Ba'asyir langsung terlibat dalam pengorganisasian MMI yang merupakan salah satu dari Organisasi Islam baru yang bergaris keras. Organisasi ini bertekad menegakkan Syariah Islam di Indonesia.
2002
Pada 10 Januari 2002, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, akan melakukan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap pemimpin tertinggi MMI tersebut. Akan tetapi, pada 19 April 2002, Ba'asyir menolak eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA), dan kemudian ia pada 20 April 2002 meminta perlindungan hukum kepada pemerintah apabila ia dipaksa menjalani hukuman sesuai putusan kasasi MA tahun 1985.
Sebab, dasar hukum untuk penghukuman Ba'asyir, yakni Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Subversi kini tak berlaku lagi dan pemerintah pun sudah memberi amnesti serta abolisi kepada tahanan dan narapidana politik (tapol/napol).
Selanjutnya, pada 8 Mei 2002, Kejagung akhirnya memutuskan tidak akan melaksanakan eksekusi terhadap Abu Bakar Ba'asyir atas putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.
Namun, Ba'asyir belum bisa bernapas lega. Dia kembali dikaitkan dengan aksi terorisme, pada 18 Oktober 2002, Ba'asyir ditetapkan tersangka oleh polisi menyusul pengakuan Omar Al Faruq kepada Tim Mabes Polri di Afghanistan juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali. Ia terbukti tidak bersalah, namun Ba'asyir tetap dijerat dengan pasal pemalsuan KTP dan akhirnya divonis 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
2003
Kemudian, pada 28 Februari 2003, Ba'asyir kembali dituduh terlibat peledakan bom Malam Natal tahun 2000, berencana membunuh Presiden Megawati dan mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah atau makar.
2004
Tahun berikutnya, Ba'asyir kembali berurusan dengan hukum. Tepatnya pada 30 April 2004, selepas dari Rutan Salemba, Ba'asyir ditahan kembali di Mabes Polri dengan tuduhan terlibat bom Marriott I dan bom Bali II.
2005
Tepatnya pada 3 Maret 2005, Ba'asyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom Bali pada tahun 2002 dan divonis 2,6 tahun penjara, akan tetapi ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan bom pada tahun 2003.
Selanjutnya, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2005, masa tahanan Ba'asyir dikurangi 4 bulan dan 15 hari dan kemudian Ia dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2006.
2010
Dan yang terbaru, Senin, 9 Agustus 2010 Baasyir kembali ditangkap di Kota Banjar, Jawa Barat dalam perjalanan menuju Jawa Tengah dengan tuduhan terlibat dalam gerakan teroris di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Ba'asyir dituntut pidana seumur hidup dalam sidang Senin, 9 Mei 2011.
JPU mengatakan, Ba'asyir dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal penyediaan dana pelatihan militer di Aceh. (adi)
• VIVAnews
Jelang Vonis Baasyir, Polisi Razia Senjata
Razia dilakukan sebagai antisipasi terhadap setiap ancaman.
Kamis, 16 Juni 2011, 06:01 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews – Kepolisian Republik Indonesia tadi malam melakukan razia benda-benda berbahaya dan senjata tajam di seluruh wilayah Jakarta menjelang vonis terhadap Abu Bakar Ba’asyir, Kamis, 16 Juni 2011.
"Razia sudah dilaksanakan sejak seminggu yang lalu, itu (razia tadi malam) termasuk di dalamnya," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Edy Pramono kepada VIVAnews.com.
Menurutnya, razia dilakukan sebagai antisipasi terhadap setiap ancaman menjelang dan pasca vonis Ba’asyir. "Sebelum dan sesudah vonis, razia benda berbahaya dan senjata tajam," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman menyatakan, pihaknya mengerahkan 2.886 personel dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, markas besar polisi pun mengerahkan 550 personel. Juga sebanyak 395 dari TNI.
Selain itu, petugas Polda Metro Jaya juga akan mensterilkan lokasi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan cara memeriksa setiap pengunjung. Kepolisian juga menyiagakan enam pasukan penembak jitu. Mereka ditempatkan di kendaraan taktis di kawasan Jakarta Selatan untuk mengantisipasi aksi anarkis pada saat pembacaan vonis Ba’asyir.
• VIVAnews
Kamis, 16 Juni 2011, 06:01 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews – Kepolisian Republik Indonesia tadi malam melakukan razia benda-benda berbahaya dan senjata tajam di seluruh wilayah Jakarta menjelang vonis terhadap Abu Bakar Ba’asyir, Kamis, 16 Juni 2011.
"Razia sudah dilaksanakan sejak seminggu yang lalu, itu (razia tadi malam) termasuk di dalamnya," kata Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Edy Pramono kepada VIVAnews.com.
Menurutnya, razia dilakukan sebagai antisipasi terhadap setiap ancaman menjelang dan pasca vonis Ba’asyir. "Sebelum dan sesudah vonis, razia benda berbahaya dan senjata tajam," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman menyatakan, pihaknya mengerahkan 2.886 personel dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, markas besar polisi pun mengerahkan 550 personel. Juga sebanyak 395 dari TNI.
Selain itu, petugas Polda Metro Jaya juga akan mensterilkan lokasi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan cara memeriksa setiap pengunjung. Kepolisian juga menyiagakan enam pasukan penembak jitu. Mereka ditempatkan di kendaraan taktis di kawasan Jakarta Selatan untuk mengantisipasi aksi anarkis pada saat pembacaan vonis Ba’asyir.
• VIVAnews
Wednesday, 15 June 2011
Bapepam: Ini Asuransi Jiwa Masa Depan
Asuransi ini memberikan dua manfaat sekaligus, untuk perlindungan dan investasi tunai.
Rabu, 15 Juni 2011, 09:02 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Asuransi jiwa unit link adalah produk yang bersifat hibrida. Sebab, asuransi ini memberi dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.
Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Isa Rachmatarwata menuturkan, unit link sebenarnya adalah bagi masyarakat alat untuk perencanaan masa depan.
"Itu sebenarnya juga menjadi alat untuk perencanaan masa depan juga," ujar Isa Rachmatarwata saat ditemui pada malam Penganugerahan Insurance Award 2011 yang digelar oleh Media Asuransi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa.
Isa mengatakan bahwa unit link merupakan pengembangan dari model produk-produk asuransi sebelumnya. Hal ini berawal, karena masyarakat menginginkan transparansi yang lebih besar terhadap produk asuransi sehingga produk-produk itu bergeser menjadi asuransi jiwa unit link.
"Produk itu bergeser-bergeser menjadi unit link. Jadi, pergeseran itu terjadi karena memang keinginan masyarakat juga," kata Isa.
Namun, menurut Isa, tidak semua unit link berada di dalam jalur yang benar. Dia mengatakan bahwa permasalahan yang ada tidak hanya berada pada fitur produk atau perusahaan penyedia unit link saja, namun masyarakat juga belum memahami secara komprehensif mengenai fungsi dan aturan unit link ini.
"Yang nggak bener itu, kalau unit link itu kemudian sedikit-sedikit diambil. Jadi, ini kombinasi dari semua pihak, tapi nggak ada masalah," ujar Isa.
Untuk itu, Isa menambahkan, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai komposisi antara asuransi dengan investasi unit link.
"Tentu diatur, dari Menteri Keuangan kan diatur ada batas-batasnya kan, komponen dari proteksinya tidak boleh kurang dari berapa jumlah lima kali premi, itu ada aturannya," ujarnya.
• VIVAnews
Rabu, 15 Juni 2011, 09:02 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Asuransi jiwa unit link adalah produk yang bersifat hibrida. Sebab, asuransi ini memberi dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.
Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Isa Rachmatarwata menuturkan, unit link sebenarnya adalah bagi masyarakat alat untuk perencanaan masa depan.
"Itu sebenarnya juga menjadi alat untuk perencanaan masa depan juga," ujar Isa Rachmatarwata saat ditemui pada malam Penganugerahan Insurance Award 2011 yang digelar oleh Media Asuransi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa.
Isa mengatakan bahwa unit link merupakan pengembangan dari model produk-produk asuransi sebelumnya. Hal ini berawal, karena masyarakat menginginkan transparansi yang lebih besar terhadap produk asuransi sehingga produk-produk itu bergeser menjadi asuransi jiwa unit link.
"Produk itu bergeser-bergeser menjadi unit link. Jadi, pergeseran itu terjadi karena memang keinginan masyarakat juga," kata Isa.
Namun, menurut Isa, tidak semua unit link berada di dalam jalur yang benar. Dia mengatakan bahwa permasalahan yang ada tidak hanya berada pada fitur produk atau perusahaan penyedia unit link saja, namun masyarakat juga belum memahami secara komprehensif mengenai fungsi dan aturan unit link ini.
"Yang nggak bener itu, kalau unit link itu kemudian sedikit-sedikit diambil. Jadi, ini kombinasi dari semua pihak, tapi nggak ada masalah," ujar Isa.
Untuk itu, Isa menambahkan, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai komposisi antara asuransi dengan investasi unit link.
"Tentu diatur, dari Menteri Keuangan kan diatur ada batas-batasnya kan, komponen dari proteksinya tidak boleh kurang dari berapa jumlah lima kali premi, itu ada aturannya," ujarnya.
• VIVAnews
2010, Bisnis Asuransi Raih Untung Besar
Penyebabnya perekonomian yang stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 6,1 persen.
Rabu, 15 Juni 2011, 06:03 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Ekuitas atau peningkatan modal sendiri perusahaan asuransi tahun 2010 telah mendorong pertumbuhan laba industri asuransi. Lembaga Riset Media Asuransi menyebut laba asuransi jiwa tumbuh 17,3 persen, dari Rp4,68 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 5,48 triliun pada tahun 2010.
Sementara itu laba asuransi umum tumbuh 32,49 persen dari Rp2,48 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp3,29 triliun pada tahun 2010. Reasuransi labanya tumbuh tertinggi yakni 56,78 persen dari Rp 92,04 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 144,29 miliar pada tahun 2010.
"Perekonomian yang stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 6,1 persen pada tahun lalu membuat industri asuransi meraih pertumbuhan laba yang tinggi. Peningkatan modal perusahaan sebagai konsekuensi penerapan PP Nomor 81 tahun 2008 telah mendorong perusahaan asuransi untuk berproduksi lebih tinggi," kata pemimpin LRMA, Mucharor Djalil, pada acara Insurance Award 2011 di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil kajian LRMA terhadap laporan keuangan tahun 2010 dari 44 perusahaan asuransi jiwa, 82 perusahaan asuransi umum, dan empat perusahaan reasuransi menunjukan adanya kenaikan tersebut. Tahun lalu, ekuitas industri asuransi jiwa meningkat 22,01 persen dari Rp20,3 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 24,77 triliun pada tahun 2010.
Sementara ekuitas asuransi umum naik 21,86 persen dari Rp19,6 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp23,47 triliun pada tahun 2010. Sedangkan reasuransi ekuitasnya tumbuh 14,21 persen dari Rp732,91 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp837,07 miliar pada tahun 2010 lalu.
Pendapatan premi asuransi jiwa tumbuh 23,26 persen dari Rp60,69 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp74,78 triliun pada tahun 2010 lalu. Pada periode yang sama, premi langsung asuransi umum tumbuh 9,45 persen dari Rp24,47 triliun menjadi Rp26,68 triliun. Sedangkan premi penutupan tak langsung reasuransi tumbuh 11,60 persen dari Rp2,41 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 2,69 triliun pada tahun 2010.
"Seiring peningkatan modal, premi juga naik, sehingga investasi meningkat signifikan di tahun lalu. Dampaknya, hasil investasi juga tumbuh walau tak setinggi tahun sebelumnya. Tetapi hal ini ditutup oleh peningkatan hasil underwriting yang sangat tinggi, sebagai buah dari penerapan prinsip prudent underwriting yang lebih baik," ungkap Mucharor.
Hal ini terlihat pada total pendapatan asuransi jiwa yang tumbuh 20,58 persen dari Rp30,27 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp36,5 triliun pada tahun 2010. Total pendapatan asuransi umum tumbuh 18,20 persen dari Rp6,4 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp7,6 triliun pada tahun 2010, dan total pendapatan reasuransi naik 21,07 persen dari Rp250,24 miliar menjadi Rp 302,98 miliar. (umi)
• VIVAnews
Rabu, 15 Juni 2011, 06:03 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Ekuitas atau peningkatan modal sendiri perusahaan asuransi tahun 2010 telah mendorong pertumbuhan laba industri asuransi. Lembaga Riset Media Asuransi menyebut laba asuransi jiwa tumbuh 17,3 persen, dari Rp4,68 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 5,48 triliun pada tahun 2010.
Sementara itu laba asuransi umum tumbuh 32,49 persen dari Rp2,48 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp3,29 triliun pada tahun 2010. Reasuransi labanya tumbuh tertinggi yakni 56,78 persen dari Rp 92,04 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 144,29 miliar pada tahun 2010.
"Perekonomian yang stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 6,1 persen pada tahun lalu membuat industri asuransi meraih pertumbuhan laba yang tinggi. Peningkatan modal perusahaan sebagai konsekuensi penerapan PP Nomor 81 tahun 2008 telah mendorong perusahaan asuransi untuk berproduksi lebih tinggi," kata pemimpin LRMA, Mucharor Djalil, pada acara Insurance Award 2011 di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil kajian LRMA terhadap laporan keuangan tahun 2010 dari 44 perusahaan asuransi jiwa, 82 perusahaan asuransi umum, dan empat perusahaan reasuransi menunjukan adanya kenaikan tersebut. Tahun lalu, ekuitas industri asuransi jiwa meningkat 22,01 persen dari Rp20,3 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 24,77 triliun pada tahun 2010.
Sementara ekuitas asuransi umum naik 21,86 persen dari Rp19,6 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp23,47 triliun pada tahun 2010. Sedangkan reasuransi ekuitasnya tumbuh 14,21 persen dari Rp732,91 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp837,07 miliar pada tahun 2010 lalu.
Pendapatan premi asuransi jiwa tumbuh 23,26 persen dari Rp60,69 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp74,78 triliun pada tahun 2010 lalu. Pada periode yang sama, premi langsung asuransi umum tumbuh 9,45 persen dari Rp24,47 triliun menjadi Rp26,68 triliun. Sedangkan premi penutupan tak langsung reasuransi tumbuh 11,60 persen dari Rp2,41 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 2,69 triliun pada tahun 2010.
"Seiring peningkatan modal, premi juga naik, sehingga investasi meningkat signifikan di tahun lalu. Dampaknya, hasil investasi juga tumbuh walau tak setinggi tahun sebelumnya. Tetapi hal ini ditutup oleh peningkatan hasil underwriting yang sangat tinggi, sebagai buah dari penerapan prinsip prudent underwriting yang lebih baik," ungkap Mucharor.
Hal ini terlihat pada total pendapatan asuransi jiwa yang tumbuh 20,58 persen dari Rp30,27 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp36,5 triliun pada tahun 2010. Total pendapatan asuransi umum tumbuh 18,20 persen dari Rp6,4 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp7,6 triliun pada tahun 2010, dan total pendapatan reasuransi naik 21,07 persen dari Rp250,24 miliar menjadi Rp 302,98 miliar. (umi)
• VIVAnews
Tuesday, 14 June 2011
Perusahaan Asuransi Pemenang Insurance Award
Penghargaan ini digelar untuk meningkatkan kualitas perusahaan asuransi dan reasuransi.
Selasa, 14 Juni 2011, 22:59 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Media Asuransi kembali menyelenggarakan acara pemberian penghargaan kepada perusahaan asuransi terbaik 'Insurance Award 2011'. Penghargaan ini sudah digelar semenjak tahun 2007.
Dalam acara yang kelima ini, ada 26 perusahaan yang masuk kategori Best Insurance pada tahun ini. Dari jumlah itu ada 12 perusahaan asuransi umum, 11 perusahaan asuransi jiwa, dan empat perusahaan reasuransi.
Penilaian berdasarkan kinerja keuangan yang dibukukan oleh perusahaan asuransi pada tahun 2010. Berbeda dengan tahun lalu, pada tahun ini Media Asuransi hanya memberikan penghargaan untuk perusahaan asuransi yang masuk kategori Best Insurance.
"Acara ini untuk meningkatkan kualitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Kami mengucapkan selamat kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang mendapat penghargaan dalam insurance award 2011," kata Ketua Dewan Juri Insurance Award 2011, Nanan Ginanjar di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2011.
Perusahaan asuransi umum yang menyabet predikat best insurance kali ini adalah PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, PT Asuransi Umum Videi, PT Asuransi Artarindo, dan PT LIG Insurance Indonesia.
Sebelas perusahaan asuransi jiwa yang memperoleh predikat Best Insurance Award 2011 adalah PT Asuransi Jiwa Sinarmas, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT AXA Mandiri Financial Servises, PT Commonwealth Life, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, PT AXA Financial Indonesia, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan PT Heksa Eka Life Insurance.
Sementara itu, tiga perusahaan reasuransi yang mendapat predikat best reinsurance adalah PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, dan PT Reasuransi Internasional Indonesia.
Malam Penganugerahan Insurance Award 2011 oleh Media Asuransi digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2011, dengan dewan juri Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Ketua Umum Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI) Nanan Ginanjar, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga, EVP PT Tugu Pratama Indonesia Edison Idrus, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak, Mantan Direktur Utama PT Jasa Raharja Darwin Noor, dan Ketua Umum Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI) Budi S Maharesi.
Daftar Pemenang Asuransi Terbaik 2011 (Best Insurance 2011) berdasarkan kinerja keuangan tahun 2010:
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Kurang dari Rp100 miliar)
1 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
2 PT Heksa Eka Life Insurance
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Kurang dari Rp100 miliar)
1 PT Asuransi Umum Videi
2 PT Asuransi Artarindo
3 PT LIG Insurance Indonesia
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp100-250 miliar)
1 PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha
2 PT AXA Financial Indonesia
3 PT BNI Life Insurance
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp100-250 miliar)
1 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
2 PT Asuransi Raksa Pratikara
3 PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp250-750 miliar)
1 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
2 PT AXA Mandiri Financial Services
3 PT Commonwealth Life
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp250-750 miliar)
1 PT Lippo General Insurance Tbk.
2 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
3 PT Asuransi Jaya Proteksi
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp 750 Miliar ke Atas)
1 PT Asuransi Jiwa Sinarmas
2 PT Prudential Life Assurance
3 PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp 750 Miliar ke Atas)
1 PT Asuransi Adira Dinamika
2 PT Asuransi Sinar Mas
3 PT Asuransi Astra Buana
Best ReInsurance 2011
1 PT Tugu Reasuransi Indonesia
2 PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
3 PT Reasuransi Internasional Indonesia
• VIVAnews
Selasa, 14 Juni 2011, 22:59 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Media Asuransi kembali menyelenggarakan acara pemberian penghargaan kepada perusahaan asuransi terbaik 'Insurance Award 2011'. Penghargaan ini sudah digelar semenjak tahun 2007.
Dalam acara yang kelima ini, ada 26 perusahaan yang masuk kategori Best Insurance pada tahun ini. Dari jumlah itu ada 12 perusahaan asuransi umum, 11 perusahaan asuransi jiwa, dan empat perusahaan reasuransi.
Penilaian berdasarkan kinerja keuangan yang dibukukan oleh perusahaan asuransi pada tahun 2010. Berbeda dengan tahun lalu, pada tahun ini Media Asuransi hanya memberikan penghargaan untuk perusahaan asuransi yang masuk kategori Best Insurance.
"Acara ini untuk meningkatkan kualitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Kami mengucapkan selamat kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang mendapat penghargaan dalam insurance award 2011," kata Ketua Dewan Juri Insurance Award 2011, Nanan Ginanjar di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2011.
Perusahaan asuransi umum yang menyabet predikat best insurance kali ini adalah PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Astra Buana, PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Jaya Proteksi, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, PT Asuransi Umum Videi, PT Asuransi Artarindo, dan PT LIG Insurance Indonesia.
Sebelas perusahaan asuransi jiwa yang memperoleh predikat Best Insurance Award 2011 adalah PT Asuransi Jiwa Sinarmas, PT Prudential Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT AXA Mandiri Financial Servises, PT Commonwealth Life, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, PT AXA Financial Indonesia, PT BNI Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan PT Heksa Eka Life Insurance.
Sementara itu, tiga perusahaan reasuransi yang mendapat predikat best reinsurance adalah PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, dan PT Reasuransi Internasional Indonesia.
Malam Penganugerahan Insurance Award 2011 oleh Media Asuransi digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2011, dengan dewan juri Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Ketua Umum Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia (ABAI) Nanan Ginanjar, Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga, EVP PT Tugu Pratama Indonesia Edison Idrus, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Hendrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak, Mantan Direktur Utama PT Jasa Raharja Darwin Noor, dan Ketua Umum Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI) Budi S Maharesi.
Daftar Pemenang Asuransi Terbaik 2011 (Best Insurance 2011) berdasarkan kinerja keuangan tahun 2010:
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Kurang dari Rp100 miliar)
1 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
2 PT Heksa Eka Life Insurance
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Kurang dari Rp100 miliar)
1 PT Asuransi Umum Videi
2 PT Asuransi Artarindo
3 PT LIG Insurance Indonesia
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp100-250 miliar)
1 PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha
2 PT AXA Financial Indonesia
3 PT BNI Life Insurance
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp100-250 miliar)
1 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
2 PT Asuransi Raksa Pratikara
3 PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp250-750 miliar)
1 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
2 PT AXA Mandiri Financial Services
3 PT Commonwealth Life
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp250-750 miliar)
1 PT Lippo General Insurance Tbk.
2 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
3 PT Asuransi Jaya Proteksi
Best Life Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp 750 Miliar ke Atas)
1 PT Asuransi Jiwa Sinarmas
2 PT Prudential Life Assurance
3 PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Best General Insurance 2011 (Kelompok Ekuitas Rp 750 Miliar ke Atas)
1 PT Asuransi Adira Dinamika
2 PT Asuransi Sinar Mas
3 PT Asuransi Astra Buana
Best ReInsurance 2011
1 PT Tugu Reasuransi Indonesia
2 PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
3 PT Reasuransi Internasional Indonesia
• VIVAnews
Monday, 13 June 2011
Gempa Bumi 6,9 SR Goyang Sulawesi Utara
"Gempa ini tidak merusak hanya membuat orang panik."
Senin, 13 Juni 2011, 23:31 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Gempa Bumi berkekuatan 6,9 Skala Richter menggoyang Tahuna, Sulawesi Utara, Senin, 13 Juni 2011. Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer dan berlokasi tepatnya di 2.37 LU - 126.51 BT.
Gempa terjadi pada pukul 21:31:23. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Pusat gempa berada pada 178 kilometer Tenggara Tahuna Sulawesi Utara, 178 kilometer TimurLaut Bitung Sulawesi Utara, 200 kilometer BaratLaut Ternate Maluku Utara, 201 kilometer Tenggara Melonguane Sulawesi Utara, dan 2383 kilometer TimurLaut Jakarta. Gempa juga dirasakan di wilayah Tahuna, Manado, Bitung, Ternate, antara 4-5 MMI.
Kepala Balai Besar II Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Suhardjono mengatakan, gempa yang terjadi di Tahuna, Sulawesi Utara tidak menimbulkan tsunami. Sampai sejauh ini, tidak ada laporan kerusakan.
"Gempa dirasakan di Manado dan Ternate. Gempa ini tidak merusak hanya membuat orang panik," kata Suhardjono.
• VIVAnews
Senin, 13 Juni 2011, 23:31 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno
VIVAnews - Gempa Bumi berkekuatan 6,9 Skala Richter menggoyang Tahuna, Sulawesi Utara, Senin, 13 Juni 2011. Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer dan berlokasi tepatnya di 2.37 LU - 126.51 BT.
Gempa terjadi pada pukul 21:31:23. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Pusat gempa berada pada 178 kilometer Tenggara Tahuna Sulawesi Utara, 178 kilometer TimurLaut Bitung Sulawesi Utara, 200 kilometer BaratLaut Ternate Maluku Utara, 201 kilometer Tenggara Melonguane Sulawesi Utara, dan 2383 kilometer TimurLaut Jakarta. Gempa juga dirasakan di wilayah Tahuna, Manado, Bitung, Ternate, antara 4-5 MMI.
Kepala Balai Besar II Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Suhardjono mengatakan, gempa yang terjadi di Tahuna, Sulawesi Utara tidak menimbulkan tsunami. Sampai sejauh ini, tidak ada laporan kerusakan.
"Gempa dirasakan di Manado dan Ternate. Gempa ini tidak merusak hanya membuat orang panik," kata Suhardjono.
• VIVAnews
Taufiq Kiemas Dikejutkan Seorang Nenek
"Mohon maaf raja, bila saya tidak sopan."
Senin, 13 Juni 2011, 22:29 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno, Syahrul Ansyari
VIVAnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas, dikejutkan dengan ulah seorang perempuan tua saat menghadiri pameran foto Bung Karno yang bertajuk 'Aku Melihat Indonesia' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin 13 Juni 2011. Peristiwa itu terjadi setelah acara pembukaan pameran foto selesai.
Perempuan nekat itu tiba-tiba orasi di depan suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu. Tanpa basa-basi, perempuan tua itu dengan tampilan khas 'wong cilik' menggelorakan salam 'Merdeka' dan menceritakan kegigigan perjuangan Soekarno.
"Bung Karno sang pejuang proklamasi Indonesia dari penjajahan Belanda, Merdeka, Merdeka, Merdeka," teriak sang Nenek sambil menangis sesenggukan.
Taufiq mengaku tidak risi dengan kehadiran mendadak nenek tersebut. "Mohon maaf raja, bila saya tidak sopan," ujar nenek itu kepada Taufiq. "Nggak, nggak, Anda sopan, silakan dilanjutkan," jawab Taufiq.
Namun, aksi perempuan itu tidak berlangsung lama. Baru mengucapkan beberapa kalimat, ia langsung diamankan petugas keamanan. Nenek itu segera dituntun dengan sopan oleh sejumlah petugas untuk keluar ruangan.
• VIVAnews
Senin, 13 Juni 2011, 22:29 WIB
Muhammad Hasits, Sukirno, Syahrul Ansyari
VIVAnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas, dikejutkan dengan ulah seorang perempuan tua saat menghadiri pameran foto Bung Karno yang bertajuk 'Aku Melihat Indonesia' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin 13 Juni 2011. Peristiwa itu terjadi setelah acara pembukaan pameran foto selesai.
Perempuan nekat itu tiba-tiba orasi di depan suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu. Tanpa basa-basi, perempuan tua itu dengan tampilan khas 'wong cilik' menggelorakan salam 'Merdeka' dan menceritakan kegigigan perjuangan Soekarno.
"Bung Karno sang pejuang proklamasi Indonesia dari penjajahan Belanda, Merdeka, Merdeka, Merdeka," teriak sang Nenek sambil menangis sesenggukan.
Taufiq mengaku tidak risi dengan kehadiran mendadak nenek tersebut. "Mohon maaf raja, bila saya tidak sopan," ujar nenek itu kepada Taufiq. "Nggak, nggak, Anda sopan, silakan dilanjutkan," jawab Taufiq.
Namun, aksi perempuan itu tidak berlangsung lama. Baru mengucapkan beberapa kalimat, ia langsung diamankan petugas keamanan. Nenek itu segera dituntun dengan sopan oleh sejumlah petugas untuk keluar ruangan.
• VIVAnews
Megawati: Siapa yang Punya Foto Bung Karno?
"Arsip Nasional minim sekali dengan dokumentasi."
Senin, 13 Juni 2011, 21:19 WIB
Muhammad Hasits, Syahrul Ansyari, Sukirno
VIVAnews - Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar masyarakat yang mempunyai koleksi foto perjuangan termasuk di dalamnya foto Bung Karno untuk diserahkan ke Yayasan Bung Karno atau Arsip Nasional.
"Arsip Nasional minim sekali dengan dokumentasi. Sebagai sebuah bangsa dari sejak saya belum sampai menjadi presiden, saya sangat merasakan kelemahan tersebut," kata Megawati dalam sambutannya saat membuka pameran foto Bung Karno, 'Aku Melihat Indonesia' di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.
Menurut Mega, jika banyak koleksi foto-foto sejarah, maka akan lebih mudah untuk mengetahui perjalanan bangsa. "Saya mencoba menggerakkan masyarakat dan kolektor yang bisa menampilkan hal tersebut," ujarnya.
Mega menambahkan, saat ini Indonesia seperti mengalami kekosongan alur benang merah sejarah bangsa. Padahal, tidak mungkin sebuah negara terbangun tanpa adanya seorang tokoh bangsa.
"RRT [China] sekarang menjadi negara super power, karena RRT tetap mengatakan pada bangsanya bapak bangsanya adalah Mao Ze Dong. India, siapa pun yang sedang berjalan kalau ditanyakan siapa bapak bangsa mereka Mahatma Gandi, Jawaharlal Pandit Nehru," terang Mega.
Dengan contoh itu, Mega mengingatkan jika bangsa Indonesia tidak mampu merangkai sejarahnya maka akan menjadi bangsa yang tertinggal. "Tapi kalau ditanya, siapakah bapak bangsa kita? Satu-satunyanya orang yang memerdekakan bangsa ini dengan ucapan maka bapak bangsa Indonesia adalah Bung Karno," tutur Mega.
• VIVAnews
Senin, 13 Juni 2011, 21:19 WIB
Muhammad Hasits, Syahrul Ansyari, Sukirno
VIVAnews - Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar masyarakat yang mempunyai koleksi foto perjuangan termasuk di dalamnya foto Bung Karno untuk diserahkan ke Yayasan Bung Karno atau Arsip Nasional.
"Arsip Nasional minim sekali dengan dokumentasi. Sebagai sebuah bangsa dari sejak saya belum sampai menjadi presiden, saya sangat merasakan kelemahan tersebut," kata Megawati dalam sambutannya saat membuka pameran foto Bung Karno, 'Aku Melihat Indonesia' di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.
Menurut Mega, jika banyak koleksi foto-foto sejarah, maka akan lebih mudah untuk mengetahui perjalanan bangsa. "Saya mencoba menggerakkan masyarakat dan kolektor yang bisa menampilkan hal tersebut," ujarnya.
Mega menambahkan, saat ini Indonesia seperti mengalami kekosongan alur benang merah sejarah bangsa. Padahal, tidak mungkin sebuah negara terbangun tanpa adanya seorang tokoh bangsa.
"RRT [China] sekarang menjadi negara super power, karena RRT tetap mengatakan pada bangsanya bapak bangsanya adalah Mao Ze Dong. India, siapa pun yang sedang berjalan kalau ditanyakan siapa bapak bangsa mereka Mahatma Gandi, Jawaharlal Pandit Nehru," terang Mega.
Dengan contoh itu, Mega mengingatkan jika bangsa Indonesia tidak mampu merangkai sejarahnya maka akan menjadi bangsa yang tertinggal. "Tapi kalau ditanya, siapakah bapak bangsa kita? Satu-satunyanya orang yang memerdekakan bangsa ini dengan ucapan maka bapak bangsa Indonesia adalah Bung Karno," tutur Mega.
• VIVAnews
Friday, 10 June 2011
Bank Mega Tunda Ambisi Kuasai Indonesia Timur
"Sekarang, Bank Mega optimalisasi cabang-cabang yang ada."
Jum'at, 10 Juni 2011, 16:42 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - PT Bank Mega Tbk terpaksa menunda ambisinya untuk membuka 100 cabang baru sebagai salah satu langkah menguasai Indonesia Timur. Sebelumnya, Bank Indonesia melarang Bank Mega membuka cabang baru selama 1 tahun pasca pembobolan rekening nasabah di cabang Jababeka.
"Itu otomatis kami tunda. Sekarang optimalisasi cabang-cabang yang ada," kata Direktur Retail Banking Bank Mega, Kostaman Thayib, dalam peluncuran Carrefour Mega Card, di Jakarta, Jumat, 10 Juni 2011.
Ia mengaku sanksi ini tidak banyak berpengaruh bagi kinerja Bank Mega. Untuk memenuhi targetnya, Bank Mega memanfaatkan 313 cabang yang ada.
Namun, sanksi BI ini bukan berarti Bank Mega tidak mengembangkan bisnisnya. Bank milik Chairul Tanjung itu mempersiapkan infrastruktur seperti pembelian tanah, pembangunan gedung sambil menunggu sanksi BI berakhir. "Kami siapkan saja infrastrukturnya, kan pembangunan gedung, pembelian tanah, itu juga perlu waktu," ujar Kostaman.
Bank Mega akan tetap fokus mengembangkan bisnis ke Kawasan Timur Indonesia dan luar Jawa. Alasannya, masa depan Indonesia berada di luar Pulau Jawa. Adanya sanksi ini, lanjut dia, memberikan hikmah bagi Bank Mega.
"Misalnya, jika tadinya account officer-nya satu, sekarang menjadi tiga hingga empat. Ada hikmah dari semua ini," ujarnya. (art)
• VIVAnews
Jum'at, 10 Juni 2011, 16:42 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - PT Bank Mega Tbk terpaksa menunda ambisinya untuk membuka 100 cabang baru sebagai salah satu langkah menguasai Indonesia Timur. Sebelumnya, Bank Indonesia melarang Bank Mega membuka cabang baru selama 1 tahun pasca pembobolan rekening nasabah di cabang Jababeka.
"Itu otomatis kami tunda. Sekarang optimalisasi cabang-cabang yang ada," kata Direktur Retail Banking Bank Mega, Kostaman Thayib, dalam peluncuran Carrefour Mega Card, di Jakarta, Jumat, 10 Juni 2011.
Ia mengaku sanksi ini tidak banyak berpengaruh bagi kinerja Bank Mega. Untuk memenuhi targetnya, Bank Mega memanfaatkan 313 cabang yang ada.
Namun, sanksi BI ini bukan berarti Bank Mega tidak mengembangkan bisnisnya. Bank milik Chairul Tanjung itu mempersiapkan infrastruktur seperti pembelian tanah, pembangunan gedung sambil menunggu sanksi BI berakhir. "Kami siapkan saja infrastrukturnya, kan pembangunan gedung, pembelian tanah, itu juga perlu waktu," ujar Kostaman.
Bank Mega akan tetap fokus mengembangkan bisnis ke Kawasan Timur Indonesia dan luar Jawa. Alasannya, masa depan Indonesia berada di luar Pulau Jawa. Adanya sanksi ini, lanjut dia, memberikan hikmah bagi Bank Mega.
"Misalnya, jika tadinya account officer-nya satu, sekarang menjadi tiga hingga empat. Ada hikmah dari semua ini," ujarnya. (art)
• VIVAnews
Thursday, 9 June 2011
Menkeu Belum Bahas Impor Film Hollywood
Importir yang sudah membayar tunggakan pajak dapat kembali impor film Hollywood
Kamis, 9 Juni 2011, 21:27 WIB
Arry Anggadha, Sukirno
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pihaknya masih akan membahas surat keputusan (SK) terkait penetapan pajak dan larangan impor film Hollywood.
"Masih mau dibahas, belum ditanda tangan bagaimana bisa diomongin," kata Menteri Agus usai Rapat lanjutan asumsi makro tahun 2012 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Agus menjelaskan bahwa saat ini regulasi mengenai impor film Hollywood masih dalam bentuk rancangan yang akan menjadi lebih sederhana. Akan tetapi, Agus meminta agar perdebatan mengenai impor film Hollywood ini tidak hanya pada aspek keuangan, akan tetapi lebih kepada aspek Industri perfilman.
"Sangat fokus di aspek keuangan, di Industri itu bicara tentang impor bahan baku atau bahan pembantu terkait dengan industri film itu kan sudah di dukung sehingga nol persen, maksud kita itu bentuk dukungan yang besar sekali," ujarnya.
Menurut Menkeu, dari data yang dimiliki oleh pemerintah, saat ini industri perfilman di Indonesia terdapat 600 screen. Sebanyak 500 screen dimiliki oleh satu grup, 70 dimiliki oleh grup lain dan sisanya, 30 screen, sudah hampir bangkrut.
Bioskop-bioskop yang hampir bangkrut tersebut harus diperbaiki dengan cara pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk membuat industri bioskop itu menjadi lebih sehat, industri produksi film lebih sehat, dan bagaimana Sumber Daya Manusia pada produksi film lebih sehat.
"Kalau nanti kita keluarkan peraturan tentang impor dan lain-lain, itu kan artinya dari aspek keuangan sudah kita keluarkan policy-policy tapi kan harus didukung dengan sektornya," ujar Agus.
Sementara itu, bagi importir yang sudah membayar tunggakan pajak maka dapat kembali impor film Hollywood. Tunggakan pajak masih belum dibayar oleh dua perusahaan impor film, PT Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Estetika. Tunggakan itu tidak terkait dengan pajak baru yang ditetapkan.
"Saya nggak tau detailnya, tapi saya dengar satu sudah bayar, jadi dia tentu bisa impor, tapi kalau yang lain belum tahu," ujar Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menemukan formulasi pajak perfilman, baik film nasional maupun film impor. Pemerintah juga telah berbicara dengan pihak importir film terkait penyusunan formulasi baru titu. Hal itu tak lain supaya film Hollywood dapat kembali dinikmati oleh masyarakat di tanah air.
• VIVAnews
Kamis, 9 Juni 2011, 21:27 WIB
Arry Anggadha, Sukirno
VIVAnews - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pihaknya masih akan membahas surat keputusan (SK) terkait penetapan pajak dan larangan impor film Hollywood.
"Masih mau dibahas, belum ditanda tangan bagaimana bisa diomongin," kata Menteri Agus usai Rapat lanjutan asumsi makro tahun 2012 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Agus menjelaskan bahwa saat ini regulasi mengenai impor film Hollywood masih dalam bentuk rancangan yang akan menjadi lebih sederhana. Akan tetapi, Agus meminta agar perdebatan mengenai impor film Hollywood ini tidak hanya pada aspek keuangan, akan tetapi lebih kepada aspek Industri perfilman.
"Sangat fokus di aspek keuangan, di Industri itu bicara tentang impor bahan baku atau bahan pembantu terkait dengan industri film itu kan sudah di dukung sehingga nol persen, maksud kita itu bentuk dukungan yang besar sekali," ujarnya.
Menurut Menkeu, dari data yang dimiliki oleh pemerintah, saat ini industri perfilman di Indonesia terdapat 600 screen. Sebanyak 500 screen dimiliki oleh satu grup, 70 dimiliki oleh grup lain dan sisanya, 30 screen, sudah hampir bangkrut.
Bioskop-bioskop yang hampir bangkrut tersebut harus diperbaiki dengan cara pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk membuat industri bioskop itu menjadi lebih sehat, industri produksi film lebih sehat, dan bagaimana Sumber Daya Manusia pada produksi film lebih sehat.
"Kalau nanti kita keluarkan peraturan tentang impor dan lain-lain, itu kan artinya dari aspek keuangan sudah kita keluarkan policy-policy tapi kan harus didukung dengan sektornya," ujar Agus.
Sementara itu, bagi importir yang sudah membayar tunggakan pajak maka dapat kembali impor film Hollywood. Tunggakan pajak masih belum dibayar oleh dua perusahaan impor film, PT Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Estetika. Tunggakan itu tidak terkait dengan pajak baru yang ditetapkan.
"Saya nggak tau detailnya, tapi saya dengar satu sudah bayar, jadi dia tentu bisa impor, tapi kalau yang lain belum tahu," ujar Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menemukan formulasi pajak perfilman, baik film nasional maupun film impor. Pemerintah juga telah berbicara dengan pihak importir film terkait penyusunan formulasi baru titu. Hal itu tak lain supaya film Hollywood dapat kembali dinikmati oleh masyarakat di tanah air.
• VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)