Proyek pemerintah lebih dari Rp200 juta seharusnya melalui proses tender.
Senin, 25 Juli 2011, 20:21 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Kalangan pengusaha meminta agar kasus dugaan persekongkolan dalam penunjukan tender seperti yang disebutkan Nazaruddin dapat diungkap. Kasus ini dapat menjadi momentum untuk membuka masalah yang terjadi dalam proses tender baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pemerintah.
Sekjen Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa, Efendi Sianipar, mengatakan, proyek pemerintah lebih dari Rp200 juta seharusnya melalui proses tender. Namun, yang terjadi salah satunya melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi, Riad Oscha Chalik, menambahkan, sistem penunjukan langsung ini sudah terjadi sejak tiga hingga empat tahun lalu. Mereka mendesak pemerintah harus menata ulang terkait hal ini.
"Untuk apa BUMN dibuat jika hanya menjadi kompetitor swasta," ungkapnya di Jakarta, Senin, 25 Juli 2011.
Permainan tender yang selama ini terjadi, menurut dia, merupakan bentuk baru korupsi secara tidak langsung. Akibatnya, perusahaan selain BUMN sulit mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek pemerintah.
Riad juga mempertanyakan pengawasan yang seharusnya dilakukan komisaris BUMN. Sebab, kasus Nazaruddin diduga tidak hanya terjadi di satu BUMN.
"Itu pengawasannya bagaimana," tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah Nazaruddin menuturkan salah satu proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan olah raga di Hambalang melibatkan Anas Urbaningrum.
Nazaruddin mengatakan, Anas menerima dana Rp100 miliar yang di antaranya dibagi-bagikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, penunjukan perusahaan kontraktor yaitu PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk diduga sarat permainan. (art)
• VIVAnews
a Journalist, Coffee Lover, Traveler, Wonderful Indonesia Lover. My Life, my choices, my mistakes, my lessons, not your business!!
Monday, 25 July 2011
Pasokan Sembako Aman, Kacang Tanah Defisit
Kacang tanah defisit 52 ribu ton.
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:35 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan pasokan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran relatif aman. Hanya kacang tanah yang kekurangan pasokan.
"Semua pasokan bahan pangan pokok aman, surplus bahkan, kecuali kacang tanah," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai rapat Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Mentan, menjelang bulan puasa dan Lebaran, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat. Menurutnya, kondisi demikian jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan harga-harga bahan pangan di luar batas kewajaran. Untuk itu pemerintah akan mengantisipasi terutama yang diakibatkan oleh gangguan ketersediaan dan distribusi bahan pangan.
Beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian utama adalah beras, kacang tanah, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Dia berpendapat harga komoditas tersebut sering bergejolak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.
"Ketersediaan beras aman, penurunan produksi pada periode Oktober-Desember 2011 akan dapat dipenuhi dari stok produksi bulan sebelumnya," kata Mentan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementrian Pertanian, prognosa nasional ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok tahun 2011 menunjukkan hanya kacang tanah yang mengalami kekurangan stok. Sementara bahan pokok lainnya mengalami surplus.
Untuk komoditi beras, total produksi bersih 38,2 juta ton beras sementara kebutuhan mencapai 33,5 juta ton, sehingga surplus 4,7 juta ton. Jika ditambah stok awal, menjadi 5,4 juta ton. Itu belum termasuk sisa impor tahun 2010 yang direalisasikan bulan Januari-Maret 2011 sebesar 1,39 juta ton.
Stok gula pada awal tahun 2011 adalah 876 ribu ton. Sementara produksi bersih mencapai 3,06 juta ton dan kebutuhan masyarakat mencapai 2,7 juta ton sehingga surplus mencapai 1,38 juta ton dengan tambahan impor sebanyak 147 juta ton.
Untuk minyak goreng, stok awal 826 ribu ton dengan tambahan produksi bersih sebanyak 16,6 juta ton. Kebutuhan masyarakat sendiri 5,4 juta ton sehingga terjadi surplus sebesar 387 ribu ton. Itu setelah dikurangi CPO yang diekspor sebanyak 11,7 juta ton.
Untuk produksi bersih cabe merah sebanyak 1,49 juta ton dengan total kebutuhan 1,46 juta ton sehingga hanya surplus sekitar 2 ribu ton. Sementara produksi bawang merah sebanyak 835 ribu ton dengan kebutuhan mencapai 627 ribu ton, sehingga surplus sebanyak 208 ribu ton. Produksi bersih daging sapi tidak mengalami surplus karena stok 424 ribu ton memenuhi kebutuhan dengan jumlah sama.
"Untuk sensus daging sapi masih dilakukan hingga sekarang, nanti awal Agustus akan dirilis hasil sensus ternak itu," kata Mentan.
Sementara itu, untuk produksi daging unggas mencapai 1,17 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,16 juta ton sehingga terjadi surplus 7 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 1.000 ton. Untuk produksi telur unggas mencapai 1,31 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,27 juta ton sehingga surplus mencapai 30 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 3 ribu ton.
Berbeda dengan pangan pokok lainnya, produksi kacang tanah hanya 699 ribu ton sementara total kebutuhan mencapai 793 ribu ton sehingga defisit mencapai 52 ribu ton, padahal sudah ditambah dengan impor sebanyak 42 ribu ton.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:35 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan pasokan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan puasa dan Lebaran relatif aman. Hanya kacang tanah yang kekurangan pasokan.
"Semua pasokan bahan pangan pokok aman, surplus bahkan, kecuali kacang tanah," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai rapat Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Mentan, menjelang bulan puasa dan Lebaran, permintaan pangan masyarakat untuk komoditas tertentu cenderung meningkat. Menurutnya, kondisi demikian jika tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi mendorong peningkatan harga-harga bahan pangan di luar batas kewajaran. Untuk itu pemerintah akan mengantisipasi terutama yang diakibatkan oleh gangguan ketersediaan dan distribusi bahan pangan.
Beberapa komoditas pangan yang menjadi perhatian utama adalah beras, kacang tanah, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Dia berpendapat harga komoditas tersebut sering bergejolak seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat.
"Ketersediaan beras aman, penurunan produksi pada periode Oktober-Desember 2011 akan dapat dipenuhi dari stok produksi bulan sebelumnya," kata Mentan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementrian Pertanian, prognosa nasional ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok tahun 2011 menunjukkan hanya kacang tanah yang mengalami kekurangan stok. Sementara bahan pokok lainnya mengalami surplus.
Untuk komoditi beras, total produksi bersih 38,2 juta ton beras sementara kebutuhan mencapai 33,5 juta ton, sehingga surplus 4,7 juta ton. Jika ditambah stok awal, menjadi 5,4 juta ton. Itu belum termasuk sisa impor tahun 2010 yang direalisasikan bulan Januari-Maret 2011 sebesar 1,39 juta ton.
Stok gula pada awal tahun 2011 adalah 876 ribu ton. Sementara produksi bersih mencapai 3,06 juta ton dan kebutuhan masyarakat mencapai 2,7 juta ton sehingga surplus mencapai 1,38 juta ton dengan tambahan impor sebanyak 147 juta ton.
Untuk minyak goreng, stok awal 826 ribu ton dengan tambahan produksi bersih sebanyak 16,6 juta ton. Kebutuhan masyarakat sendiri 5,4 juta ton sehingga terjadi surplus sebesar 387 ribu ton. Itu setelah dikurangi CPO yang diekspor sebanyak 11,7 juta ton.
Untuk produksi bersih cabe merah sebanyak 1,49 juta ton dengan total kebutuhan 1,46 juta ton sehingga hanya surplus sekitar 2 ribu ton. Sementara produksi bawang merah sebanyak 835 ribu ton dengan kebutuhan mencapai 627 ribu ton, sehingga surplus sebanyak 208 ribu ton. Produksi bersih daging sapi tidak mengalami surplus karena stok 424 ribu ton memenuhi kebutuhan dengan jumlah sama.
"Untuk sensus daging sapi masih dilakukan hingga sekarang, nanti awal Agustus akan dirilis hasil sensus ternak itu," kata Mentan.
Sementara itu, untuk produksi daging unggas mencapai 1,17 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,16 juta ton sehingga terjadi surplus 7 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 1.000 ton. Untuk produksi telur unggas mencapai 1,31 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 1,27 juta ton sehingga surplus mencapai 30 ribu ton setelah dikurangi ekspor sebanyak 3 ribu ton.
Berbeda dengan pangan pokok lainnya, produksi kacang tanah hanya 699 ribu ton sementara total kebutuhan mencapai 793 ribu ton sehingga defisit mencapai 52 ribu ton, padahal sudah ditambah dengan impor sebanyak 42 ribu ton.
• VIVAnews
Mentan: Naik Tidaknya Harga Tergantung Pasar
Mekanisme pasar akan menentukan harga pasar selama bulan Ramadan.
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:30 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan harga bahan pangan pokok aman selama masa Lebaran nanti. Namun, pemerintah tidak bisa memastikan fluktuasi harga yang akan terjadi. Ini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Dalam kaitan dengan pangan relatif cukup, memang persolan harga ini kan tergantung, mekanisme hukum pasar, antara supply dan demand. Meskipun sekali lagi bahwa kenaikan tidak semata-mata karena kekurangan supply," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai memimpin rapat Badan Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2011.
Kemudian, lanjut Suswono, jika dilihat dari data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, memang terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama terjadi di beberapa daerah yang dianggapnya memang rutin terjadi menjelang Ramadan.
"Misalnya di Pasar Induk Cipinang, stok beras selalu normal 2.500 ton. Kalau di bawah 2.000, maka pasokan terganggu. Sekarang stoknya berkisar 2.500-3.000 ton," kata Suswono.
Jika ada kenaikan harga, ujar Suswono, adalah karena demand yang naik. Hal ini terjadi karena pada bulan Ramadan masyarakat menambah konsumsi.
Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, harga beras umum pada minggu ketiga Juli 2011 mencapai Rp9.280 atau meningkat 4,63 persen dari bulan Juni 2011. Sementara beras termurah mencapai Rp7.385 atau naik 6,24 persen dari bulan sebelumnya.
Untuk daging sapi harganya Rp65.962 pada Juli 2011 naik dari bulan sebelumnya Rp64.486 atau sebesar 2,29 persen. Daging ayam ras mengalami kenaikan tertinggi dibanding harga pangan lainnya, yaitu Rp26.356, naik sebesar 13,53 persen dari Juni 2011 yang hanya Rp23.215.
Sementara itu, beberapa harga pangan juga mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Misalnya saja, minyak goreng curah harganya turun 2,23 persen menjadi Rp9.942 pada Juli 2011. Begitu pula gula pasir yang turun 0,27 persen menjadi Rp9.920 dari sebelumnya Rp9.947.
Harga cabe merah juga tercatat turun sebesar 3,85 persen menjadi Rp11.763 dari sebelumnya Rp12.235 pada Juni 2011. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah dan telur ayam yang masing-masing turun 1,85 persen dan 2,85 persen.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 20:30 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Pemerintah memastikan harga bahan pangan pokok aman selama masa Lebaran nanti. Namun, pemerintah tidak bisa memastikan fluktuasi harga yang akan terjadi. Ini diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
"Dalam kaitan dengan pangan relatif cukup, memang persolan harga ini kan tergantung, mekanisme hukum pasar, antara supply dan demand. Meskipun sekali lagi bahwa kenaikan tidak semata-mata karena kekurangan supply," kata Menteri Pertanian, Suswono, usai memimpin rapat Badan Ketahanan Pangan di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 Juli 2011.
Kemudian, lanjut Suswono, jika dilihat dari data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, memang terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama terjadi di beberapa daerah yang dianggapnya memang rutin terjadi menjelang Ramadan.
"Misalnya di Pasar Induk Cipinang, stok beras selalu normal 2.500 ton. Kalau di bawah 2.000, maka pasokan terganggu. Sekarang stoknya berkisar 2.500-3.000 ton," kata Suswono.
Jika ada kenaikan harga, ujar Suswono, adalah karena demand yang naik. Hal ini terjadi karena pada bulan Ramadan masyarakat menambah konsumsi.
Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, harga beras umum pada minggu ketiga Juli 2011 mencapai Rp9.280 atau meningkat 4,63 persen dari bulan Juni 2011. Sementara beras termurah mencapai Rp7.385 atau naik 6,24 persen dari bulan sebelumnya.
Untuk daging sapi harganya Rp65.962 pada Juli 2011 naik dari bulan sebelumnya Rp64.486 atau sebesar 2,29 persen. Daging ayam ras mengalami kenaikan tertinggi dibanding harga pangan lainnya, yaitu Rp26.356, naik sebesar 13,53 persen dari Juni 2011 yang hanya Rp23.215.
Sementara itu, beberapa harga pangan juga mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Misalnya saja, minyak goreng curah harganya turun 2,23 persen menjadi Rp9.942 pada Juli 2011. Begitu pula gula pasir yang turun 0,27 persen menjadi Rp9.920 dari sebelumnya Rp9.947.
Harga cabe merah juga tercatat turun sebesar 3,85 persen menjadi Rp11.763 dari sebelumnya Rp12.235 pada Juni 2011. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah dan telur ayam yang masing-masing turun 1,85 persen dan 2,85 persen.
• VIVAnews
Jelang Lebaran, PT ASDP Impor 4 Kapal Bekas
Kapal-kapal bekas tersebut akan didatangkan dari Korea atau Eropa.
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:55 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengimpor empat kapal bekas khusus penumpang untuk mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran, terutama di pelabuhan Merak-Bakauheni.
"ASDP sedang pesan tambahan armada empat buah kapal bekas. Kalau dapat, diusahakan sebelum Lebaran," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Sampai saat ini, kata Mustafa, pihak ASDP masih mengusahakan pengadaan kapal bekas dari berbagai sumber dan ditargetkan terpenuhi sebelum masa puncak arus mudik Lebaran mendatang. "Mereka sedang kerja terus untuk proses ke situ. Kita belum tahu dari mana kapalnya. Barangkali, dari Korea atau Eropa," ujarnya.
Namun, ia menuturkan, jika pihak ASDP tidak mendapatkan kapal bekas dari Korea atau Eropa, kapal yang ada di pelabuhan lain akan digeser sebagai penguatan di pelabuhan Merak-Bakauheni atau pelabuhan yang sangat tinggi volume penumpang arus mudik Lebaran.
Selain itu, Mustafa menjelaskan, dalam rapat kabinet bersama presiden beberapa waktu lalu, diinstruksikan supaya ada kelancaran transportasi, keamanan pangan, hemat energi, ketersediaan barang, dan distribusi menjelang Puasa dan Lebaran.
"Saya ingin agar PT KAI, Garuda, Pelni, ASDP, menyiapkan diri secara khusus untuk memasuki Lebaran. Jadi, ketersediaan cukup serta kelancaran dan pelayanan diusahakan lebih besar, sesuai perkiraan penumpang yang akan tinggi di Lebaran," kata Mustafa.
Kementerian BUMN, lanjut Mustafa, sudah memanggil BUMN-BUMN terkait dengan persiapan Lebaran. Namun, karena belum keseluruhan hadir, ia menginstruksikan kepada Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik segera melakukan pertemuan lanjutan.
Sementara itu, jumlah armada yang disiapkan masing-masing BUMN, Mustafa hanya menyebutkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan tingkat peningkatan pada saat Lebaran mendatang.
Sedangkan jumlah angka pastinya, kata Mustafa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan pendataan. "Kita harap semua siap, kereta siap tambah gerbong, ASDP siap sedang tambah kapal, sudah masuk RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan)," tuturnya.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:55 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengimpor empat kapal bekas khusus penumpang untuk mengantisipasi puncak arus mudik Lebaran, terutama di pelabuhan Merak-Bakauheni.
"ASDP sedang pesan tambahan armada empat buah kapal bekas. Kalau dapat, diusahakan sebelum Lebaran," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Sampai saat ini, kata Mustafa, pihak ASDP masih mengusahakan pengadaan kapal bekas dari berbagai sumber dan ditargetkan terpenuhi sebelum masa puncak arus mudik Lebaran mendatang. "Mereka sedang kerja terus untuk proses ke situ. Kita belum tahu dari mana kapalnya. Barangkali, dari Korea atau Eropa," ujarnya.
Namun, ia menuturkan, jika pihak ASDP tidak mendapatkan kapal bekas dari Korea atau Eropa, kapal yang ada di pelabuhan lain akan digeser sebagai penguatan di pelabuhan Merak-Bakauheni atau pelabuhan yang sangat tinggi volume penumpang arus mudik Lebaran.
Selain itu, Mustafa menjelaskan, dalam rapat kabinet bersama presiden beberapa waktu lalu, diinstruksikan supaya ada kelancaran transportasi, keamanan pangan, hemat energi, ketersediaan barang, dan distribusi menjelang Puasa dan Lebaran.
"Saya ingin agar PT KAI, Garuda, Pelni, ASDP, menyiapkan diri secara khusus untuk memasuki Lebaran. Jadi, ketersediaan cukup serta kelancaran dan pelayanan diusahakan lebih besar, sesuai perkiraan penumpang yang akan tinggi di Lebaran," kata Mustafa.
Kementerian BUMN, lanjut Mustafa, sudah memanggil BUMN-BUMN terkait dengan persiapan Lebaran. Namun, karena belum keseluruhan hadir, ia menginstruksikan kepada Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik segera melakukan pertemuan lanjutan.
Sementara itu, jumlah armada yang disiapkan masing-masing BUMN, Mustafa hanya menyebutkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan tingkat peningkatan pada saat Lebaran mendatang.
Sedangkan jumlah angka pastinya, kata Mustafa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan pendataan. "Kita harap semua siap, kereta siap tambah gerbong, ASDP siap sedang tambah kapal, sudah masuk RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan)," tuturnya.
• VIVAnews
Soal Hambalang, Menteri BUMN Pilih Bungkam
Permasalahan proyek Hambalang sudah memasuki ranah hukum, sehingga ia tidak berkomentar.
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:31 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Proyek Hambalang tiba-tiba mencuat ketika mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin menyebutkan proyek itu melibatkan Anas Urbaningrum.
Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang-Sentul diketahui dikerjakan dua perusahaan milik negara, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar tidak mau berkomentar dan memberi tanggapan terhadap proyek Hambalang yang dikerjakan dua perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya kan sudah bilang, kalau BUMN karya itu ada di deputi penanganannya. Saya nggak mau jawab itu, daripada salah-salah," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mengaku permasalahan proyek Hambalang sudah memasuki ranah hukum, sehingga ia memilih tidak berkomentar dan ikut campur. "Yang tahu duduk soalnya, ada Deputi infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto Widayatin," ujarnya.
Kementerian BUMN, Mustafa menegaskan, secara umum sudah mengarahkan bahwa korporasi di bawahnya harus sehat dan menerapkan prinsip good corporate governence, transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada penyimpangan.
Mustafa juga tidak menanggapi, ketika ditanya pemanggilan kedua BUMN itu. Kemudian ia mencontohkan kasus Bank Century beberapa waktu lalu.
"Ingat kasus Century tempo hari? Saya tidak mau komen sedikit pun, biar pak Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN waktu itu). Nah, seperti ini juga saya sekarang, nggak mau salah ucap. Jadi, biar yang tahu persis yang tangani ini,
biar Pak Sumaryanto yang jelaskan itu," ungkapnya.
Namun,Mustafa memastikan jika pun ada penyimpangan, baik dalam proyek atau internal manajemen pasti akan ditindak. "Setiap penyimpangan pasti akan ditindak, tapi saya tidak mau komen tentang kontrak karya," tuturnya. (eh)
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:31 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Proyek Hambalang tiba-tiba mencuat ketika mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin menyebutkan proyek itu melibatkan Anas Urbaningrum.
Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang-Sentul diketahui dikerjakan dua perusahaan milik negara, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar tidak mau berkomentar dan memberi tanggapan terhadap proyek Hambalang yang dikerjakan dua perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya kan sudah bilang, kalau BUMN karya itu ada di deputi penanganannya. Saya nggak mau jawab itu, daripada salah-salah," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mengaku permasalahan proyek Hambalang sudah memasuki ranah hukum, sehingga ia memilih tidak berkomentar dan ikut campur. "Yang tahu duduk soalnya, ada Deputi infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto Widayatin," ujarnya.
Kementerian BUMN, Mustafa menegaskan, secara umum sudah mengarahkan bahwa korporasi di bawahnya harus sehat dan menerapkan prinsip good corporate governence, transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada penyimpangan.
Mustafa juga tidak menanggapi, ketika ditanya pemanggilan kedua BUMN itu. Kemudian ia mencontohkan kasus Bank Century beberapa waktu lalu.
"Ingat kasus Century tempo hari? Saya tidak mau komen sedikit pun, biar pak Said Didu (Sekretaris Kementerian BUMN waktu itu). Nah, seperti ini juga saya sekarang, nggak mau salah ucap. Jadi, biar yang tahu persis yang tangani ini,
biar Pak Sumaryanto yang jelaskan itu," ungkapnya.
Namun,Mustafa memastikan jika pun ada penyimpangan, baik dalam proyek atau internal manajemen pasti akan ditindak. "Setiap penyimpangan pasti akan ditindak, tapi saya tidak mau komen tentang kontrak karya," tuturnya. (eh)
• VIVAnews
Mustafa: Aksi Mogok Pilot Urusan Garuda
Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja pekan depan.
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:09 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja pada pekan depan. Ancaman ini dilontarkan karena maskapai tempat mereka bekerja dinilai sudah menyimpang dari standar penerbangan nasional Indonesia.
Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, ancaman tersebut dapat diselesaikan oleh manajemen Garuda secara internal.
"Tentu saja mengganggu, tetapi saya kira manajemen Garuda akan bisa mengatasi permasalahan internalnya," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mencontohkan, beberapa waktu lalu ada gejolak semacam itu, yakni pilot Garuda meminta gajinya agar tidak jauh dengan pilot asing.
"Tapi, sudah ada kesepakatan baru dan mereka jalan seperti biasa. Kalau yang ini (ancaman mogok), semoga manajemen bisa selesaikan itu," ujarnya.
Permasalahan di Garuda itu, kata dia, tidak perlu dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Sebab, Mustafa menilai hal itu bisa diselesaikan secara internal manajemen.
"Tidak perlu lapor, biar mereka yang atasi. Kami ikut perkembangannya saja. Saya kira, mereka akan segera atasi," tutur Mustafa. (art)
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 15:09 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Asosiasi Pilot Garuda Indonesia berencana mogok kerja pada pekan depan. Ancaman ini dilontarkan karena maskapai tempat mereka bekerja dinilai sudah menyimpang dari standar penerbangan nasional Indonesia.
Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, ancaman tersebut dapat diselesaikan oleh manajemen Garuda secara internal.
"Tentu saja mengganggu, tetapi saya kira manajemen Garuda akan bisa mengatasi permasalahan internalnya," kata Mustafa di kantornya, Jakarta, Jumat 22 Juli 2011.
Mustafa mencontohkan, beberapa waktu lalu ada gejolak semacam itu, yakni pilot Garuda meminta gajinya agar tidak jauh dengan pilot asing.
"Tapi, sudah ada kesepakatan baru dan mereka jalan seperti biasa. Kalau yang ini (ancaman mogok), semoga manajemen bisa selesaikan itu," ujarnya.
Permasalahan di Garuda itu, kata dia, tidak perlu dilaporkan kepada Kementerian BUMN. Sebab, Mustafa menilai hal itu bisa diselesaikan secara internal manajemen.
"Tidak perlu lapor, biar mereka yang atasi. Kami ikut perkembangannya saja. Saya kira, mereka akan segera atasi," tutur Mustafa. (art)
• VIVAnews
Pengembang Desak Perda BPHTB Kelar Tahun Ini
Pengembang khawatir ketiadaan perda akan membuat transaksi jual beli properti terganggu.
Kamis, 21 Juli 2011, 12:37 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum kunjung menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikhawatirkan dapat menghambat proses transaksi jual beli properti, khususnya perumahan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah S Thaib, kepada VIVAnews.com usai acara Indonesia Investment Summit 2011 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011. "Pasti, pasti sangat mengganggu transaksi properti sekarang ini," kata dia.
Hiramsyah menyatakan, berlarut-larutnya ketentuan mengenai BPHTB tersebut dipastikan bakal menimbulkan potensi kerugian perusahaan properti yang terbilang cukup besar.
"Pasti cukup besar, karena ini sangat mengganggu sampai tertunda-tunda. Tapi, saya tidak punya datanya, karena Bakrieland kan selama ini hanya mengembangkan di Jakarta, nggak di luar itu, bahkan nggak di luar Jawa," ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjut Hiramsyah, seharusnya dapat memberi perhatian lebih untuk segera menyelesaikan perda tersebut. Di samping membantu proses transaksi jual beli properti dari para pengembang, keberadaan BPHTB juga akan menguntungkan Pemda dalam bentuk penerimaan pajak.
"Saya yakin itu akan baik ya, soalnya untuk pendapatan ke Pemda juga," tutur Hiramsyah. "Semoga nggak terlalu lama ya, dalam setahun lah bisa selesai."
Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 Januari 2011 telah mengalihkan pengurusan BPHTB yang selama ini dipungut oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 23 Desember 2010, hanya sekitar 160 dari 492 daerah yang dinyatakan siap memungut pajak itu.
Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan perda dan 224 daerah lainnya sama sekali belum memberikan informasi.
Pemerintah memperkirakan sekitar 33 persen potensi penerimaan BPHTB hilang sebagai penerimaan pajak. Sebagai catatan, total penerimaan BPHTB yang dipungut pemerintah pusat tahun lalu mencapai Rp7,3 triliun. (art)
• VIVAnews
Kamis, 21 Juli 2011, 12:37 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum kunjung menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikhawatirkan dapat menghambat proses transaksi jual beli properti, khususnya perumahan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah S Thaib, kepada VIVAnews.com usai acara Indonesia Investment Summit 2011 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011. "Pasti, pasti sangat mengganggu transaksi properti sekarang ini," kata dia.
Hiramsyah menyatakan, berlarut-larutnya ketentuan mengenai BPHTB tersebut dipastikan bakal menimbulkan potensi kerugian perusahaan properti yang terbilang cukup besar.
"Pasti cukup besar, karena ini sangat mengganggu sampai tertunda-tunda. Tapi, saya tidak punya datanya, karena Bakrieland kan selama ini hanya mengembangkan di Jakarta, nggak di luar itu, bahkan nggak di luar Jawa," ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjut Hiramsyah, seharusnya dapat memberi perhatian lebih untuk segera menyelesaikan perda tersebut. Di samping membantu proses transaksi jual beli properti dari para pengembang, keberadaan BPHTB juga akan menguntungkan Pemda dalam bentuk penerimaan pajak.
"Saya yakin itu akan baik ya, soalnya untuk pendapatan ke Pemda juga," tutur Hiramsyah. "Semoga nggak terlalu lama ya, dalam setahun lah bisa selesai."
Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 Januari 2011 telah mengalihkan pengurusan BPHTB yang selama ini dipungut oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 23 Desember 2010, hanya sekitar 160 dari 492 daerah yang dinyatakan siap memungut pajak itu.
Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan perda dan 224 daerah lainnya sama sekali belum memberikan informasi.
Pemerintah memperkirakan sekitar 33 persen potensi penerimaan BPHTB hilang sebagai penerimaan pajak. Sebagai catatan, total penerimaan BPHTB yang dipungut pemerintah pusat tahun lalu mencapai Rp7,3 triliun. (art)
• VIVAnews
Naik Tipis, Laba Danamon Rp1,4 Triliun
Laba Danamon itu naik 3 persen dibanding semester I-2010.
Kamis, 21 Juli 2011, 19:56 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - PT Bank Danamon Indonesia Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp1,47 triliun pada semester I-2011. Laba Danamon itu naik 3 persen dibanding semester I-2010. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp83,53 triliun atau naik 23 persen selama setahun.
“Kondisi perekonomian Indonesia yang menjanjikan pada 2011 memungkinkan kami untuk menjaga tingkat pertumbuhan di seluruh lini usaha Danamon di semester pertama tahun ini,” kata Direktur Utama Bank Danamon, Henry Ho, di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011.
Ia menjelaskan, kredit bagi nasabah di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 23 persen menjadi Rp28,04 triliun per 30 Juni 2011 atau sekitar 30 persen dari total kredit Danamon.
Sementara itu, kredit korporasi dan komersial tercatat Rp20,04 triliun atau naik 30 persen dibanding akhir Juni 2010 sebesar Rp15,45 triliun.
Pertumbuhan kredit wholesale yang didukung kredit modal kerja tumbuh 46 persen menjadi Rp3,28 triliun. Untuk kredit komersial tumbuh 142 persen menjadi Rp1,54 triliun atas dukungan bisnis trade finance. Tercatat rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,9 persen pada semester I-2011, atau turun dibanding periode sama 2010 sebesar 3,4 persen.
Pendapatan bunga bersih (net interest income) naik 8 persen, atau mencapai Rp5,23 triliun dibanding sebelumnya Rp4,84 triliun. Sementara itu, pendapatan non bunga tumbuh 12 persen, atau mencapai Rp1,77 triliun dibanding tahun lalu Rp1,58 triliun.
Sebelumnya, Danamon juga telah mengumumkan rencananya untuk menambah permodalan melalui penawaran umum terbatas atau rights issue.
“Melihat momen yang positif ini, kami berencana untuk rights issue yang akan memungkinkan Danamon memanfaatkan setiap peluang yang muncul di masa mendatang,” lanjut Henry.
Hingga 30 Juni 2011, rasio kecukupan modal (CAR) konsolidasi dan stand alone Danamon masing-masing tercatat sebesar 14,0 persen dan 12,2 persen atau jauh di atas rasio minimum sebesar 8 persen yang ditetapkan Bank Indonesia. (art)
• VIVAnews
Kamis, 21 Juli 2011, 19:56 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - PT Bank Danamon Indonesia Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp1,47 triliun pada semester I-2011. Laba Danamon itu naik 3 persen dibanding semester I-2010. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar Rp83,53 triliun atau naik 23 persen selama setahun.
“Kondisi perekonomian Indonesia yang menjanjikan pada 2011 memungkinkan kami untuk menjaga tingkat pertumbuhan di seluruh lini usaha Danamon di semester pertama tahun ini,” kata Direktur Utama Bank Danamon, Henry Ho, di Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011.
Ia menjelaskan, kredit bagi nasabah di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 23 persen menjadi Rp28,04 triliun per 30 Juni 2011 atau sekitar 30 persen dari total kredit Danamon.
Sementara itu, kredit korporasi dan komersial tercatat Rp20,04 triliun atau naik 30 persen dibanding akhir Juni 2010 sebesar Rp15,45 triliun.
Pertumbuhan kredit wholesale yang didukung kredit modal kerja tumbuh 46 persen menjadi Rp3,28 triliun. Untuk kredit komersial tumbuh 142 persen menjadi Rp1,54 triliun atas dukungan bisnis trade finance. Tercatat rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,9 persen pada semester I-2011, atau turun dibanding periode sama 2010 sebesar 3,4 persen.
Pendapatan bunga bersih (net interest income) naik 8 persen, atau mencapai Rp5,23 triliun dibanding sebelumnya Rp4,84 triliun. Sementara itu, pendapatan non bunga tumbuh 12 persen, atau mencapai Rp1,77 triliun dibanding tahun lalu Rp1,58 triliun.
Sebelumnya, Danamon juga telah mengumumkan rencananya untuk menambah permodalan melalui penawaran umum terbatas atau rights issue.
“Melihat momen yang positif ini, kami berencana untuk rights issue yang akan memungkinkan Danamon memanfaatkan setiap peluang yang muncul di masa mendatang,” lanjut Henry.
Hingga 30 Juni 2011, rasio kecukupan modal (CAR) konsolidasi dan stand alone Danamon masing-masing tercatat sebesar 14,0 persen dan 12,2 persen atau jauh di atas rasio minimum sebesar 8 persen yang ditetapkan Bank Indonesia. (art)
• VIVAnews
Para Insinyur Bicara Strategi Pembangunan
Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah masuk level mengkhawatirkan.
Kamis, 21 Juli 2011, 08:35 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah masuk level mengkhawatirkan jika tidak ingin dikatakan macet. Sebab, selama ini infrastruktur hanya dibangun dengan konsep tambal sulam semata, bukan ditentukan aspek perencanaan jangka panjang sehingga perlu sebuah terobosan pembangunan.
"Harus ada strategi loncatan pembangunan, terlalu gawat situasinya," kata Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, kepada VIVAnews.com usai Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional PII, di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu.
Pembangunan Infrastruktur seperti saat ini, lanjut Heru, sudah mengancam daya saing nasional, kebutuhan masyarakat, dan lebih jauh mengancam keberlangsungan bangsa dan negara jika tidak dilakukan terobosan atau sebuah loncatan.
"Kami mendorong pemerintah menata ulang strategi pembangunan nasional, menyempurnakan indikator perkembangan nasional, dan memantapkan strategi pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan," kata Heru.
Heru mencontohkan, kebutuhan listrik misalnya, saat ini Indonesia membutuhkan listrik sebanyak 30 ribu megawatt (MW), sedangkan 10 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan 57 ribu MW. Sementara itu, pemerintah hanya menambah 20 ribu MW untuk proyek 10 tahun mendatang sehingga yang terjadi adalah hanya cukup saja. "Belum lagi, jika dikurangi potensi gagal proyek maka itu tidak akan mencukupi," tuturnya.
Ini, kata dia, menghambat industri dan investasi. Sebab, jaminan energi dari pemerintah hanya 50 ribu MW.
Selain itu, Heru juga mencontohkan, pembangunan jalan tol dapat membuat loncatan infrastruktur. Namun, hendaknya pemerintah segera menyelesaikan aturan-aturan terkait pembebasan lahan agar tidak menghambat pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, tidak berbeda dengan Sekjen PII, Ketua Umum PII, Muhammad Said Dudu mengatakan bahwa hampir seluruh pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan jangka pendek saja. Artinya, aspek non teknis lebih dominan dibanding aspek teknis.
"Kami mengajak seluruh insinyur ikut bergabung membangun dan meningkatkan kompetensi profesi untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing kita di kancah internasional," kata dia.
• VIVAnews
Kamis, 21 Juli 2011, 08:35 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah masuk level mengkhawatirkan jika tidak ingin dikatakan macet. Sebab, selama ini infrastruktur hanya dibangun dengan konsep tambal sulam semata, bukan ditentukan aspek perencanaan jangka panjang sehingga perlu sebuah terobosan pembangunan.
"Harus ada strategi loncatan pembangunan, terlalu gawat situasinya," kata Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, kepada VIVAnews.com usai Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional PII, di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu.
Pembangunan Infrastruktur seperti saat ini, lanjut Heru, sudah mengancam daya saing nasional, kebutuhan masyarakat, dan lebih jauh mengancam keberlangsungan bangsa dan negara jika tidak dilakukan terobosan atau sebuah loncatan.
"Kami mendorong pemerintah menata ulang strategi pembangunan nasional, menyempurnakan indikator perkembangan nasional, dan memantapkan strategi pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan," kata Heru.
Heru mencontohkan, kebutuhan listrik misalnya, saat ini Indonesia membutuhkan listrik sebanyak 30 ribu megawatt (MW), sedangkan 10 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan 57 ribu MW. Sementara itu, pemerintah hanya menambah 20 ribu MW untuk proyek 10 tahun mendatang sehingga yang terjadi adalah hanya cukup saja. "Belum lagi, jika dikurangi potensi gagal proyek maka itu tidak akan mencukupi," tuturnya.
Ini, kata dia, menghambat industri dan investasi. Sebab, jaminan energi dari pemerintah hanya 50 ribu MW.
Selain itu, Heru juga mencontohkan, pembangunan jalan tol dapat membuat loncatan infrastruktur. Namun, hendaknya pemerintah segera menyelesaikan aturan-aturan terkait pembebasan lahan agar tidak menghambat pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, tidak berbeda dengan Sekjen PII, Ketua Umum PII, Muhammad Said Dudu mengatakan bahwa hampir seluruh pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan jangka pendek saja. Artinya, aspek non teknis lebih dominan dibanding aspek teknis.
"Kami mengajak seluruh insinyur ikut bergabung membangun dan meningkatkan kompetensi profesi untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing kita di kancah internasional," kata dia.
• VIVAnews
Ekonomi Indonesia, Kisah Tersukses Abad 21
Indonesia merupakan negara dengan siklus perkembangan ekonomi yang mudah diprediksi.
Kamis, 21 Juli 2011, 00:31 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Managing Director of Economic Recovery and Research DBS Bank, David W Carbon, menilai keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir pantas menyandang predikat salah satu kisah paling sukses di Asia Tenggara pada abad 21.
"Bagi investor asing yang berpengalaman, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia tentunya ideal sebagai tempat investasi," kata David dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Rabu, 20 Juli 2011.
David menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki siklus perkembangan ekonomi yang mudah diprediksi. Satu faktor yang tentunya menarik perhatian investor dunia.
Namun, faktor yang paling penting adalah Indonesia dianggap mampu mengatasi persoalan krisis keuangan global yang melanda beberapa tahun lalu dengan lebih baik dibandingkan negara-negara Asia lainnya.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa tingkat konsumsi, produksi industri, dan ekspor yang meningkat.
Lebih jauh, perekonomian Indonesia masa depan diperkirakan sangat terbantu dengan karakter kelas menengah Indonesia yang memberikan kesempatan luas untuk berinvestasi.
”Mereka yang berkembang dengan cepat cenderung muncul dari negara-negara berpendapatan rendah,” kata David.
Pada kuartal pertama tahun ini, DBS mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan yang tergambar dari perkembangan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,2 persen atau lebih baik dibandingkan kuartal keempat 2010.
Selain itu, persoalan kenaikan harga barang atau inflasi tidak menjadi masalah yang serius, mengingat inflasi di Tanah Air telah menurun dari 7 persen pada Januari 2011 menjadi 6 persen pada Mei 2011.
Di sisi lain, DBS menemukan bahwa Indonesia telah menunjukkan kenaikan suku bunga hingga 20 poin tahun ini. Diperkirakan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) juga tetap naik antara 20 hingga 25 poin pada akhir tahun ini.
"Meski demikian, pada akhir tahun ini, kebijakan moneter di Asia akan kembali normal," ungkap David.
Dengan berbagai indikator ekonomi itu, DBS optimistis Indonesia bisa merasakan perkembangan industri sebagaimana yang dialami China. Dengan model pertumbuhannya bisa mempekerjakan lebih banyak orang, kemudian menghubungkan industri di Indonesia dengan dunia.
”Penting untuk melakukan apa yang dilakukan China. Namun, secara keseluruhan, Indonesia dan Asia kini sedang memimpin," pungkasnya. (art)
• VIVAnews
Kamis, 21 Juli 2011, 00:31 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Managing Director of Economic Recovery and Research DBS Bank, David W Carbon, menilai keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir pantas menyandang predikat salah satu kisah paling sukses di Asia Tenggara pada abad 21.
"Bagi investor asing yang berpengalaman, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia tentunya ideal sebagai tempat investasi," kata David dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Rabu, 20 Juli 2011.
David menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang memiliki siklus perkembangan ekonomi yang mudah diprediksi. Satu faktor yang tentunya menarik perhatian investor dunia.
Namun, faktor yang paling penting adalah Indonesia dianggap mampu mengatasi persoalan krisis keuangan global yang melanda beberapa tahun lalu dengan lebih baik dibandingkan negara-negara Asia lainnya.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa tingkat konsumsi, produksi industri, dan ekspor yang meningkat.
Lebih jauh, perekonomian Indonesia masa depan diperkirakan sangat terbantu dengan karakter kelas menengah Indonesia yang memberikan kesempatan luas untuk berinvestasi.
”Mereka yang berkembang dengan cepat cenderung muncul dari negara-negara berpendapatan rendah,” kata David.
Pada kuartal pertama tahun ini, DBS mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan yang tergambar dari perkembangan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,2 persen atau lebih baik dibandingkan kuartal keempat 2010.
Selain itu, persoalan kenaikan harga barang atau inflasi tidak menjadi masalah yang serius, mengingat inflasi di Tanah Air telah menurun dari 7 persen pada Januari 2011 menjadi 6 persen pada Mei 2011.
Di sisi lain, DBS menemukan bahwa Indonesia telah menunjukkan kenaikan suku bunga hingga 20 poin tahun ini. Diperkirakan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) juga tetap naik antara 20 hingga 25 poin pada akhir tahun ini.
"Meski demikian, pada akhir tahun ini, kebijakan moneter di Asia akan kembali normal," ungkap David.
Dengan berbagai indikator ekonomi itu, DBS optimistis Indonesia bisa merasakan perkembangan industri sebagaimana yang dialami China. Dengan model pertumbuhannya bisa mempekerjakan lebih banyak orang, kemudian menghubungkan industri di Indonesia dengan dunia.
”Penting untuk melakukan apa yang dilakukan China. Namun, secara keseluruhan, Indonesia dan Asia kini sedang memimpin," pungkasnya. (art)
• VIVAnews
Devisa Naik, Ekonomi RI Tersukses di Asia?
Indonesia layak menyandang paling sukses di Asia pada abad 21 ini. Ekonomi autopilot.
Jum'at, 22 Juli 2011, 00:29 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno, Fadila Fikriani Armadita
VIVAnews - Indikator ekonomi Indonesia menunjukkan tren membaik selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari angka produk domestik bruto (PDB) juga memperlihatkan peningkatan.
Jika pada tahun 2000 PDB masih tercatat Rp1.340 triliun, lima tahun kemudian melonjak menjadi Rp2.296 triliun. Tahun ini, PDB bahkan sudah menyentuh Rp7.250 triliun.
Dalam ajang konferensi internasional tentang ekonomi Indonesia kemarin, --dengan mengacu indikator ekonomi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini Indonesia bisa mencapai kemajuan ekonomi dalam 15 tahun mendatang.
"Lima tahun ini tren ekonomi membaik dan ada progress nyata," kata Presiden Yudhoyono di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 21 Juli 2011.
SBY pun membeberkan prestasi ekonomi Indonesia lainnya, seperti lonjakan pendapatan per kapita. Pada 2004, pendapatan per kapita baru mencapai US$1.186, sebelum meningkat menjadi US$3.500 tahun ini.
Cadangan devisa juga melesat hingga US$120 miliar, dibanding tahun 2000 yang baru US$36 miliar.
Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir itu, menurut DBS Bank, layak menyandang predikat paling sukses di Asia Tenggara pada abad 21.
Managing Director of Economic Recovery and Research DBS Bank, David W Carbon, mengatakan, bagi investor asing yang berpengalaman, Indonesia dengan penduduk terbanyak keempat di dunia tentunya ideal sebagai tempat investasi.
"Indonesia memiliki siklus perkembangan ekonomi yang mudah diprediksi. Satu faktor yang tentunya menarik perhatian investor dunia," tuturnya.
Namun, faktor paling penting adalah Indonesia dianggap mampu mengatasi persoalan krisis keuangan global yang lebih baik dibanding negara-negara Asia lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari tingkat konsumsi, produksi industri, dan ekspor pun meningkat.
Bahkan, DBS menilai, perekonomian Indonesia masa depan diperkirakan sangat terbantu dengan karakter kelas menengah Indonesia yang memberikan kesempatan luas untuk berinvestasi.
”Mereka yang berkembang dengan cepat cenderung muncul dari negara-negara berpendapatan rendah,” kata David.
Pada kuartal pertama tahun ini, DBS mencatat Indonesia tumbuh signifikan. Pertumbuhan PDB mencapai 7,2 persen atau lebih baik dibanding kuartal IV-2010.
Persoalan kenaikan harga barang atau inflasi juga tidak menjadi masalah serius. Inflasi di Tanah Air telah turun dari 7 persen pada Januari 2011 menjadi 6 persen per Mei 2011.
Dengan berbagai indikator ekonomi itu, DBS optimistis Indonesia bisa mencapai perkembangan industri seperti dialami China. Dengan model pertumbuhan yang bisa mempekerjakan lebih banyak orang, kondisi itu bisa menghubungkan industri di Indonesia dengan dunia.
"Penting untuk mencermati apa yang dilakukan China. Namun, secara keseluruhan, Indonesia dan Asia kini sedang memimpin," katanya.
Bahkan, bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, pertumbuhan PDB Indonesia juga tergolong tinggi. Data DBS menyebutkan, pertumbuhan PDB Indonesia pada 2011 diperkirakan mencapai 6,4 persen.
Pertumbuhan PDB Indonesia itu mengalahkan Malaysia dengan proyeksi 5,5 persen, Filipina (4,8 persen), dan Thailand (5 persen). Indonesia hanya sedikit lebih rendah dibanding Vietnam dengan perkiraan pertumbuhan 6,5 persen dan Singapura 7 persen.
*****
Sementara itu, terkait lonjakan cadangan devisa yang menembus US$120 miliar, angka itu jauh melampaui persyaratan ekonom bila Indonesia ingin mencapai level investment grade.
Managing Director Head of Global Banking Citibank di Indonesia, Kunardy Lie, pernah menyebutkan, faktor yang paling penting agar Indonesia bisa segera mencapai investment grade adalah cadangan devisa harus dinaikkan minimal menjadi US$100 miliar.
"Itu adalah level psikologis yang akan membuat para investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia," kata Kunardy dalam wawancara khusus dengan VIVAnews.com, beberapa waktu lalu.
Namun, SBY mengakui, Indonesia masih memiliki permasalahan mendasar yaitu infrastruktur yang kurang di berbagai daerah. Selain itu, masih banyak sumbatan ekonomi dan kebijakan yang menghambat.
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, juga menilai masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk bisa mencapai investment grade.
Fitch Ratings mengisyaratkan kenaikan peringkat Indonesia hanya bisa terjadi jika ada perbaikan signifikan di sektor infrastruktur dan terjaganya inflasi dalam 12-18 bulan mendatang. Fitch beberapa waktu lalu memberikan peringkat utang Indonesia pada level BB+.
Head of Asia Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, Andrew Colquhoun, mengatakan, Indonesia selama ini menunjukkan pencapaian positif di bidang ekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi tinggi serta apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Sayangnya, untuk mencapai investment grade, Fitch menilai Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bisa menjadi kelemahan.
Fitch melaporkan, kendala yang menghambat Indonesia itu berupa rendahnya pendapatan per kapita yang hanya US$3.500 per kapita. Pendapatan itu masih lebih rendah dibandingkan negara berpredikat BB yang sudah mencapai rata-rata US$5.400 per kapita dan negara berkualifikasi BBB sebesar US$7.700 per kapita.
Faktor penghambat lain yang ditemukan Fitch Ratings adalah minimnya dukungan infrastrukur serta tingkat korupsi yang membebani fundamental ekonomi Indonesia.
Meski demikian, DBS Bank menilai Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan tahun depan. Hasil riset DBS menunjukkan pertumbuhan Indonesia dapat mencapai 7 persen.
Optimisme ini juga berdasarkan data Bank Indonesia, bahwa investasi akan tumbuh 11 persen pada 2011. Investasi itu sebagian besar dianggarkan untuk modal proyek infrastruktur publik, yaitu proyek utama untuk mengakomodasi perkembangan sektor swasta di Indonesia.
Dalam riset DBS juga disebutkan Indonesia membutuhkan investasi asing yang lebih besar untuk mengatasi hambatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Untuk itu Indonesia juga harus mengatasi masalah utama yaitu penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonominya.
Pemerintah sendiri telah mempersiapkan 79 proyek pembangunan infrastruktur, yang terdiri 13 proyek siap ditenderkan, 21 proyek prioritas, dan 45 proyek potensial senilai US$53,4 miliar. Investor dapat berpartisipasi dengan skema Public-Private Partnership (PPP).
Tak hanya proyek itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan dalam lima tahun ke depan, akan dibangun jalan sepanjang 20.000 kilometer dan pembangkit listrik 15.000 megawatt (MW), bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lain.
• VIVAnews
Jum'at, 22 Juli 2011, 00:29 WIB
Arinto Tri Wibowo, Sukirno, Fadila Fikriani Armadita
VIVAnews - Indikator ekonomi Indonesia menunjukkan tren membaik selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari angka produk domestik bruto (PDB) juga memperlihatkan peningkatan.
Jika pada tahun 2000 PDB masih tercatat Rp1.340 triliun, lima tahun kemudian melonjak menjadi Rp2.296 triliun. Tahun ini, PDB bahkan sudah menyentuh Rp7.250 triliun.
Dalam ajang konferensi internasional tentang ekonomi Indonesia kemarin, --dengan mengacu indikator ekonomi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini Indonesia bisa mencapai kemajuan ekonomi dalam 15 tahun mendatang.
"Lima tahun ini tren ekonomi membaik dan ada progress nyata," kata Presiden Yudhoyono di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 21 Juli 2011.
SBY pun membeberkan prestasi ekonomi Indonesia lainnya, seperti lonjakan pendapatan per kapita. Pada 2004, pendapatan per kapita baru mencapai US$1.186, sebelum meningkat menjadi US$3.500 tahun ini.
Cadangan devisa juga melesat hingga US$120 miliar, dibanding tahun 2000 yang baru US$36 miliar.
Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir itu, menurut DBS Bank, layak menyandang predikat paling sukses di Asia Tenggara pada abad 21.
Managing Director of Economic Recovery and Research DBS Bank, David W Carbon, mengatakan, bagi investor asing yang berpengalaman, Indonesia dengan penduduk terbanyak keempat di dunia tentunya ideal sebagai tempat investasi.
"Indonesia memiliki siklus perkembangan ekonomi yang mudah diprediksi. Satu faktor yang tentunya menarik perhatian investor dunia," tuturnya.
Namun, faktor paling penting adalah Indonesia dianggap mampu mengatasi persoalan krisis keuangan global yang lebih baik dibanding negara-negara Asia lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari tingkat konsumsi, produksi industri, dan ekspor pun meningkat.
Bahkan, DBS menilai, perekonomian Indonesia masa depan diperkirakan sangat terbantu dengan karakter kelas menengah Indonesia yang memberikan kesempatan luas untuk berinvestasi.
”Mereka yang berkembang dengan cepat cenderung muncul dari negara-negara berpendapatan rendah,” kata David.
Pada kuartal pertama tahun ini, DBS mencatat Indonesia tumbuh signifikan. Pertumbuhan PDB mencapai 7,2 persen atau lebih baik dibanding kuartal IV-2010.
Persoalan kenaikan harga barang atau inflasi juga tidak menjadi masalah serius. Inflasi di Tanah Air telah turun dari 7 persen pada Januari 2011 menjadi 6 persen per Mei 2011.
Dengan berbagai indikator ekonomi itu, DBS optimistis Indonesia bisa mencapai perkembangan industri seperti dialami China. Dengan model pertumbuhan yang bisa mempekerjakan lebih banyak orang, kondisi itu bisa menghubungkan industri di Indonesia dengan dunia.
"Penting untuk mencermati apa yang dilakukan China. Namun, secara keseluruhan, Indonesia dan Asia kini sedang memimpin," katanya.
Bahkan, bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, pertumbuhan PDB Indonesia juga tergolong tinggi. Data DBS menyebutkan, pertumbuhan PDB Indonesia pada 2011 diperkirakan mencapai 6,4 persen.
Pertumbuhan PDB Indonesia itu mengalahkan Malaysia dengan proyeksi 5,5 persen, Filipina (4,8 persen), dan Thailand (5 persen). Indonesia hanya sedikit lebih rendah dibanding Vietnam dengan perkiraan pertumbuhan 6,5 persen dan Singapura 7 persen.
*****
Sementara itu, terkait lonjakan cadangan devisa yang menembus US$120 miliar, angka itu jauh melampaui persyaratan ekonom bila Indonesia ingin mencapai level investment grade.
Managing Director Head of Global Banking Citibank di Indonesia, Kunardy Lie, pernah menyebutkan, faktor yang paling penting agar Indonesia bisa segera mencapai investment grade adalah cadangan devisa harus dinaikkan minimal menjadi US$100 miliar.
"Itu adalah level psikologis yang akan membuat para investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia," kata Kunardy dalam wawancara khusus dengan VIVAnews.com, beberapa waktu lalu.
Namun, SBY mengakui, Indonesia masih memiliki permasalahan mendasar yaitu infrastruktur yang kurang di berbagai daerah. Selain itu, masih banyak sumbatan ekonomi dan kebijakan yang menghambat.
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, juga menilai masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk bisa mencapai investment grade.
Fitch Ratings mengisyaratkan kenaikan peringkat Indonesia hanya bisa terjadi jika ada perbaikan signifikan di sektor infrastruktur dan terjaganya inflasi dalam 12-18 bulan mendatang. Fitch beberapa waktu lalu memberikan peringkat utang Indonesia pada level BB+.
Head of Asia Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, Andrew Colquhoun, mengatakan, Indonesia selama ini menunjukkan pencapaian positif di bidang ekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi tinggi serta apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Sayangnya, untuk mencapai investment grade, Fitch menilai Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bisa menjadi kelemahan.
Fitch melaporkan, kendala yang menghambat Indonesia itu berupa rendahnya pendapatan per kapita yang hanya US$3.500 per kapita. Pendapatan itu masih lebih rendah dibandingkan negara berpredikat BB yang sudah mencapai rata-rata US$5.400 per kapita dan negara berkualifikasi BBB sebesar US$7.700 per kapita.
Faktor penghambat lain yang ditemukan Fitch Ratings adalah minimnya dukungan infrastrukur serta tingkat korupsi yang membebani fundamental ekonomi Indonesia.
Meski demikian, DBS Bank menilai Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan tahun depan. Hasil riset DBS menunjukkan pertumbuhan Indonesia dapat mencapai 7 persen.
Optimisme ini juga berdasarkan data Bank Indonesia, bahwa investasi akan tumbuh 11 persen pada 2011. Investasi itu sebagian besar dianggarkan untuk modal proyek infrastruktur publik, yaitu proyek utama untuk mengakomodasi perkembangan sektor swasta di Indonesia.
Dalam riset DBS juga disebutkan Indonesia membutuhkan investasi asing yang lebih besar untuk mengatasi hambatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Untuk itu Indonesia juga harus mengatasi masalah utama yaitu penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonominya.
Pemerintah sendiri telah mempersiapkan 79 proyek pembangunan infrastruktur, yang terdiri 13 proyek siap ditenderkan, 21 proyek prioritas, dan 45 proyek potensial senilai US$53,4 miliar. Investor dapat berpartisipasi dengan skema Public-Private Partnership (PPP).
Tak hanya proyek itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan dalam lima tahun ke depan, akan dibangun jalan sepanjang 20.000 kilometer dan pembangkit listrik 15.000 megawatt (MW), bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lain.
• VIVAnews
Wednesday, 20 July 2011
DBS: Pertumbuhan Indonesia Menjanjikan
Indonesia juga harus mengatasi masalah utama yaitu penyediaan infrastruktur
Rabu, 20 Juli 2011, 19:07 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Bank DBS menilai Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Hasil riset Bank DBS menunjukkan pertumbuhan Indonesia dapat mencapai 7 persen tahun depan.
Optimisme ini juga berdasarkan data Bank Indonesia, bahwa investasi akan tumbuh 11 persen pada 2011. Investasi itu sebagian besar dianggarkan untuk modal proyek infrastruktur publik, yaitu proyek utama untuk mengakomodasi perkembangan sektor swasta di Indonesia.
Dalam riset DBS juga disebutkan Indonesia membutuhkan investasi asing yang lebih besar untuk mengatasi hambatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Untuk itu Indonesia juga harus mengatasi masalah utama yaitu penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonominya.
Pemerintah sendiri telah mempersiapkan 79 proyek pembangunan infrastruktur, yang terdiri 13 proyek siap ditenderkan, 21 proyek prioritas, dan 45 proyek potensial senilai US$53,4 miliar. Investor dapat berpartisipasi dengan skema Public-Private Partnership (PPP). Tak hanya proyek itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan dalam lima tahun ke depan, akan dibangun 20.000 km dan 15.000 MW pembangkit listrik, bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lain.
"Untuk itu DBS siap bekerjasama mengembangkan infrastruktur di Indonesia," kata Head of Debt Capital Markets DBS Indonesia Markets, Wiwit Chaidir dalam rilisnya kepada VIVAnews.
DBS akan membantu dengan memberikan penilaian komprehensif terkait kelayakan dan risiko proyek itu. Hal ini memungkinan investor berkembang dalam memasuki pasar baru. Dengan pemberian bantuan pembiayaan bagi investor, diharapkan dapat mendukung bisnis DBS Indonesia yang tahun ini ditargetkan naik 30 persen pada 2011. (eh)
• VIVAnews
Rabu, 20 Juli 2011, 19:07 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Bank DBS menilai Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Hasil riset Bank DBS menunjukkan pertumbuhan Indonesia dapat mencapai 7 persen tahun depan.
Optimisme ini juga berdasarkan data Bank Indonesia, bahwa investasi akan tumbuh 11 persen pada 2011. Investasi itu sebagian besar dianggarkan untuk modal proyek infrastruktur publik, yaitu proyek utama untuk mengakomodasi perkembangan sektor swasta di Indonesia.
Dalam riset DBS juga disebutkan Indonesia membutuhkan investasi asing yang lebih besar untuk mengatasi hambatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Untuk itu Indonesia juga harus mengatasi masalah utama yaitu penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonominya.
Pemerintah sendiri telah mempersiapkan 79 proyek pembangunan infrastruktur, yang terdiri 13 proyek siap ditenderkan, 21 proyek prioritas, dan 45 proyek potensial senilai US$53,4 miliar. Investor dapat berpartisipasi dengan skema Public-Private Partnership (PPP). Tak hanya proyek itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan dalam lima tahun ke depan, akan dibangun 20.000 km dan 15.000 MW pembangkit listrik, bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lain.
"Untuk itu DBS siap bekerjasama mengembangkan infrastruktur di Indonesia," kata Head of Debt Capital Markets DBS Indonesia Markets, Wiwit Chaidir dalam rilisnya kepada VIVAnews.
DBS akan membantu dengan memberikan penilaian komprehensif terkait kelayakan dan risiko proyek itu. Hal ini memungkinan investor berkembang dalam memasuki pasar baru. Dengan pemberian bantuan pembiayaan bagi investor, diharapkan dapat mendukung bisnis DBS Indonesia yang tahun ini ditargetkan naik 30 persen pada 2011. (eh)
• VIVAnews
PII: Tambahan Subsidi BBM Sarat Politis
Pemerintah masih dilematis apakah akan menaikkan harga atau membatasi BBM bersubsidi.
Rabu, 20 Juli 2011, 14:19 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyarankan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, PII meminta percepatan pembangunan infrastruktur energi alternatif dan transportasi.
"Hal itu sesuai dengan rencana pemerintah yang ingin membatasi subsidi dengan cara mengurangi volume bahan bakar yang disubsidi terlebih dahulu. Bahkan, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) hemat energi," kata Ketua Umum PII, Muhammad Said Didu, dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional PII di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu 20 Juli 2011.
Selain itu, dia menambahkan, kenaikan harga minyak mentah dunia membuat realisasi rata-rata pembelian minyak mentah mencapai US$110 per barel pada Juni 2011. Harga minyak tersebut jauh di atas asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang dipatok US$80 per barel.
Bahkan, kata dia, pemerintah menghitung lonjakan volume konsumsi BBM bersubsidi terburuk tahun ini adalah 40,49 juta kiloliter atau naik 1,8 juta kiloliter dari pagu awal 38,6 juta kiloliter. Tentunya, dengan lonjakan konsumsi itu, subsidi BBM tahun ini diproyeksikan menembus Rp117 triliun atau bertambah sekitar Rp22 triliun dari pagu awal.
"Namun, kebijakan penambahan subsidi oleh pemerintah menunjukkan adanya aspek politis," ungkap Said Didu.
Hingga kini, lanjut Said, pemerintah masih dilematis apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau menerapkan pengaturan bahan bakar untuk memotong biaya subsidi. Pemerintah berdalih, menaikkan harga akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah bukan menimbang kebutuhan teknis, namun lebih dipengaruhi aspek non teknis seperti politis. "Tentu saja, ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan infrastruktur," ungkapnya. (art)
• VIVAnews
Rabu, 20 Juli 2011, 14:19 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyarankan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, PII meminta percepatan pembangunan infrastruktur energi alternatif dan transportasi.
"Hal itu sesuai dengan rencana pemerintah yang ingin membatasi subsidi dengan cara mengurangi volume bahan bakar yang disubsidi terlebih dahulu. Bahkan, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) hemat energi," kata Ketua Umum PII, Muhammad Said Didu, dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional PII di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu 20 Juli 2011.
Selain itu, dia menambahkan, kenaikan harga minyak mentah dunia membuat realisasi rata-rata pembelian minyak mentah mencapai US$110 per barel pada Juni 2011. Harga minyak tersebut jauh di atas asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang dipatok US$80 per barel.
Bahkan, kata dia, pemerintah menghitung lonjakan volume konsumsi BBM bersubsidi terburuk tahun ini adalah 40,49 juta kiloliter atau naik 1,8 juta kiloliter dari pagu awal 38,6 juta kiloliter. Tentunya, dengan lonjakan konsumsi itu, subsidi BBM tahun ini diproyeksikan menembus Rp117 triliun atau bertambah sekitar Rp22 triliun dari pagu awal.
"Namun, kebijakan penambahan subsidi oleh pemerintah menunjukkan adanya aspek politis," ungkap Said Didu.
Hingga kini, lanjut Said, pemerintah masih dilematis apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau menerapkan pengaturan bahan bakar untuk memotong biaya subsidi. Pemerintah berdalih, menaikkan harga akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah bukan menimbang kebutuhan teknis, namun lebih dipengaruhi aspek non teknis seperti politis. "Tentu saja, ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan infrastruktur," ungkapnya. (art)
• VIVAnews
Jelang Puasa BUMN Gelar Pasar Murah
Selain membantu masyarakat miskin, pasar ini juga membantu membendung kenaikan harga.
Rabu, 20 Juli 2011, 06:47 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN) akan kembali menggelar pasar murah di bulan puasa untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dan menahan gejolak kenaikan harga.
"Kita akan lakukan gerakan atau gelar pasar murah, seperti yang sudah pernah kita lakukan tahun lalu dan ternyata cukup efektif," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Sebagai persiapan, lanjut Mustafa, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi internal untuk mematangkan gelaran pasar murah yang direncanakan akan diadakan di sejumlah daerah di Indonesia. Lebih lanjut, meskipun dikatakan sederhana tujuan diadakannya gelar pasar murah ini adalah untuk membantu masyarakat miskin sekaligus menahan gejolak harga yang terus meroket.
"Baru mulai kita bahas, saya kira minggu-minggu ini sudah ada keputusan go or not go, tapi saya berharap bisa go, karena gelar pasar sangat penting," ungkap Mustafa.
Kemudian, gelaran pasar murah ini setidaknya akan menyediakan beras, gula dan minyak goreng sebagai kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat menengah kebawah di bulan puasa karena biasanya harga-harga terus merangkak naik.
"Kita agak merata melakukan pasar murah, selain membantu masyarakat miskin juga ada efek kepada stok dasar harga," imbuhnya.
Gelaran pasar murah ini, kata Mustafa, tidak akan dilakukan di pasar-pasar sehingga tidak mengganggu para pedagang tapi digelar di pusat-pusat permukiman padat penduduk kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, Mustafa juga menegaskan penyokong utama gelaran pasar murah ini adalah BUMN yang ada di setiap provinsi memiliki forum komunikasi BUMN agar dapat memantau juga perkembangan harganya.
"Banyak, seperti yang lalu kita ada Bulog, PTPN, Pelindo, macam-macam, misalnya di provinsi A kelihatannya harga cukup lumayan maka perlu dilakukan gelar pasar murah," pungkasnya.
• VIVAnews
Rabu, 20 Juli 2011, 06:47 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN) akan kembali menggelar pasar murah di bulan puasa untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dan menahan gejolak kenaikan harga.
"Kita akan lakukan gerakan atau gelar pasar murah, seperti yang sudah pernah kita lakukan tahun lalu dan ternyata cukup efektif," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Sebagai persiapan, lanjut Mustafa, saat ini pihaknya sedang melakukan konsolidasi internal untuk mematangkan gelaran pasar murah yang direncanakan akan diadakan di sejumlah daerah di Indonesia. Lebih lanjut, meskipun dikatakan sederhana tujuan diadakannya gelar pasar murah ini adalah untuk membantu masyarakat miskin sekaligus menahan gejolak harga yang terus meroket.
"Baru mulai kita bahas, saya kira minggu-minggu ini sudah ada keputusan go or not go, tapi saya berharap bisa go, karena gelar pasar sangat penting," ungkap Mustafa.
Kemudian, gelaran pasar murah ini setidaknya akan menyediakan beras, gula dan minyak goreng sebagai kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat menengah kebawah di bulan puasa karena biasanya harga-harga terus merangkak naik.
"Kita agak merata melakukan pasar murah, selain membantu masyarakat miskin juga ada efek kepada stok dasar harga," imbuhnya.
Gelaran pasar murah ini, kata Mustafa, tidak akan dilakukan di pasar-pasar sehingga tidak mengganggu para pedagang tapi digelar di pusat-pusat permukiman padat penduduk kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, Mustafa juga menegaskan penyokong utama gelaran pasar murah ini adalah BUMN yang ada di setiap provinsi memiliki forum komunikasi BUMN agar dapat memantau juga perkembangan harganya.
"Banyak, seperti yang lalu kita ada Bulog, PTPN, Pelindo, macam-macam, misalnya di provinsi A kelihatannya harga cukup lumayan maka perlu dilakukan gelar pasar murah," pungkasnya.
• VIVAnews
Tuesday, 19 July 2011
Calon Pimpinan KPK Diumumkan 5 Agustus 2011
Saat ini sudah memasuki tahap pembuatan paper kompetensi dan personal.
Selasa, 19 Juli 2011, 20:38 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sekaligus Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Patrialis Akbar, mengatakan akan mengumumkan hasil seleksi makalah kompetensi dan makalah personal Calon pimpinan KPK 5 Agustus mendatang.
"Tanggal 5 Agustus diumumkan," kata Patrialis di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Patrialis mengatakan, seleksi makalah akan dilakukan pada 25 Juli mendatang. Saat ini, ujarnya, sudah memasuki tahapan pembuatan paper kompetensi dan personal. "Tim dari beberapa universitas yang akan melakukan seleksi," ungkapnya.
Sebelumnya, Sebanyak 142 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama. Beberapa nama terkenal lolos dalam seleksi administrasi. Patrialis, mengumumkan, dari 233 bakal calon, sebanyak 91 calon tidak lolos.
Namun, Patrialis belum dapat menyebutkan siapa saja yang tidak lolos seleksi saat ini, apalagi tentang opini masyarakat terhadap pandangan para calon. "Sekarang masyarakat tidak antusias memberikan masukan pandangannya," ujarnya. (sj)
• VIVAnews
Selasa, 19 Juli 2011, 20:38 WIB
Denny Armandhanu, Sukirno
VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sekaligus Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Patrialis Akbar, mengatakan akan mengumumkan hasil seleksi makalah kompetensi dan makalah personal Calon pimpinan KPK 5 Agustus mendatang.
"Tanggal 5 Agustus diumumkan," kata Patrialis di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Patrialis mengatakan, seleksi makalah akan dilakukan pada 25 Juli mendatang. Saat ini, ujarnya, sudah memasuki tahapan pembuatan paper kompetensi dan personal. "Tim dari beberapa universitas yang akan melakukan seleksi," ungkapnya.
Sebelumnya, Sebanyak 142 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan lulus dalam seleksi tahap pertama. Beberapa nama terkenal lolos dalam seleksi administrasi. Patrialis, mengumumkan, dari 233 bakal calon, sebanyak 91 calon tidak lolos.
Namun, Patrialis belum dapat menyebutkan siapa saja yang tidak lolos seleksi saat ini, apalagi tentang opini masyarakat terhadap pandangan para calon. "Sekarang masyarakat tidak antusias memberikan masukan pandangannya," ujarnya. (sj)
• VIVAnews
Pembahasan OJK Tunggu Mukjizat?
Menteri Keuangan tidak menghadiri rapat pembahasan OJK karena sakit.
Selasa, 19 Juli 2011, 18:01 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Setelah berakhir buntu (deadlock) DPR memutuskan pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperpanjang hingga Kamis, 21 Juli 2011. Namun rapat pembahasan yang digelar hari ini harus tertunda karena tidak dihadiri Menteri Keuangan.
Ketua Pansus OJK Nusron Wahid mengatakan, rapat OJK yang digelar hari ini dibatalkan karena Menteri Keuangan Agus Martowardojo tak hadir karena sakit. Berdasarkan aturan tata tertib rapat DPR, lanjut Nusron, rapat pansus harus dihadiri oleh menteri yang mendapatkan amanat Presiden untuk mewakilinya. Namun, tidak satupun menteri yang hadir dalam rapat ini dan dari pihak pemerintah diwakili oleh Ketua Bapepam-LK, Nurhaida.
"Kenapa Presiden tidak mendelegasikan Menteri Hukum dan HAM, karena amanat presidennya kan Menkeu dan Menkumham," ungkap Nusron dalam rapat OJK di Komisi XI DPR, Selasa, 19 Juli 2011.
Nusron menjelaskan, Pansus sudah mengajukan kepada Badan Musyawatah (Bamus) untuk memperpanjang masa sidang pansus OJK ini, tapi oleh BAMUS tidak disetujui. Ketua DPR juga telah mengirimkan surat kepada persiden agar RUU OJK dapat dibahas sampai 21 Juli 2011. Nusron sangsi pembahasan RUU OJK dapat selesai 21 Juli 2011 atau dua hari lagi. "Kita tunggu mukjizat 21 Juli besok," kata dia.
Sementara itu, Ketua Bapepam-LK mengaku pemerintah masih bersemangat agar RUU OJK dapat selesai, seperti keinginan dewan. Namun memang terdapat kendala sehingga pembahasan menjadi tertunda. "Pemerintah ingin cepat selesai, sama seperti mereka, tapi memang belum ada titik temu mengenai struktur," kata Nurhaida.
Seperti diketahui, buntunya pemerintah dan DPR terkait OJK adalah komposisi dewan komisioner khususnya adanya perwakilan pemerintah dan BI (ex-officio). Ketika ditanya kemungkinan UU OJK ini tetap tidak selesai hingga 21 Juli mendatang, Nurhaida tidak berani berandai-andai dan tidak mau berkomentar. "Saya tidak ingin berkomentar dulu, dan saya tidak ingin berandai-andai, kita lihat semoga UU ini bisa disahkan," pungkasnya. (sj)
• VIVAnews
Selasa, 19 Juli 2011, 18:01 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Setelah berakhir buntu (deadlock) DPR memutuskan pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperpanjang hingga Kamis, 21 Juli 2011. Namun rapat pembahasan yang digelar hari ini harus tertunda karena tidak dihadiri Menteri Keuangan.
Ketua Pansus OJK Nusron Wahid mengatakan, rapat OJK yang digelar hari ini dibatalkan karena Menteri Keuangan Agus Martowardojo tak hadir karena sakit. Berdasarkan aturan tata tertib rapat DPR, lanjut Nusron, rapat pansus harus dihadiri oleh menteri yang mendapatkan amanat Presiden untuk mewakilinya. Namun, tidak satupun menteri yang hadir dalam rapat ini dan dari pihak pemerintah diwakili oleh Ketua Bapepam-LK, Nurhaida.
"Kenapa Presiden tidak mendelegasikan Menteri Hukum dan HAM, karena amanat presidennya kan Menkeu dan Menkumham," ungkap Nusron dalam rapat OJK di Komisi XI DPR, Selasa, 19 Juli 2011.
Nusron menjelaskan, Pansus sudah mengajukan kepada Badan Musyawatah (Bamus) untuk memperpanjang masa sidang pansus OJK ini, tapi oleh BAMUS tidak disetujui. Ketua DPR juga telah mengirimkan surat kepada persiden agar RUU OJK dapat dibahas sampai 21 Juli 2011. Nusron sangsi pembahasan RUU OJK dapat selesai 21 Juli 2011 atau dua hari lagi. "Kita tunggu mukjizat 21 Juli besok," kata dia.
Sementara itu, Ketua Bapepam-LK mengaku pemerintah masih bersemangat agar RUU OJK dapat selesai, seperti keinginan dewan. Namun memang terdapat kendala sehingga pembahasan menjadi tertunda. "Pemerintah ingin cepat selesai, sama seperti mereka, tapi memang belum ada titik temu mengenai struktur," kata Nurhaida.
Seperti diketahui, buntunya pemerintah dan DPR terkait OJK adalah komposisi dewan komisioner khususnya adanya perwakilan pemerintah dan BI (ex-officio). Ketika ditanya kemungkinan UU OJK ini tetap tidak selesai hingga 21 Juli mendatang, Nurhaida tidak berani berandai-andai dan tidak mau berkomentar. "Saya tidak ingin berkomentar dulu, dan saya tidak ingin berandai-andai, kita lihat semoga UU ini bisa disahkan," pungkasnya. (sj)
• VIVAnews
DPR Sahkan Revisi Undang-undang Perdagangan
Salah satu tujuannya agar lebih efisien dan berpihak kepada para petani.
Selasa, 19 Juli 2011, 13:51 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 19 Juli 2011.
Revisi atas undang-undang No.9 diharapkan agar lebih efisien dan berpihak kepada para petani. Beberapa perubahan itu, misalnya subtansi terkait modal awal resi gudang, dari modal awal Rp1,5 triliun, menjadi modal awal yang diatur pemerintah.
Selain itu, pemberian sanksi kepada pengelola gudang yang melakukan tindak usaha yang usahanya tidak terdaftar dalam lembaga jaminan akan dikenakan sanksi administratif.
Sedangkan perubahan atas undang-undang No.32 diharapkan melahirkan substansi baru. Di antaranya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti kini diberi keleluasaan wewenang dalam menindaklanjuti proses perdagangan berjangka komoditi yang merugikan masyarakat.
Kemudian substansi baru, terkait kontrak perdagangan komoditi salah satunya Kontrak Derivatif Syariah. Di mana dalam Kontrak Derivatif Syariah itu akan diberikan alternatif transaksi berdasarkan syariah bagi nasabah di bursa berjangka.
"Fungsi pengawasan dari derivatif berkembang cepat, undang-Undang ini untuk memperkuat perkembangan dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Waktu yang dibutuhkan, lanjut Mendag, adalah minimal tiga tahun untuk melakukan fondasi yang kuat dalam perdagangan berjangka komoditi serta dapat membuka semua kemungkinan perdagangan. "Aman dan transparan, itu kunci dari undang-undang ini,"tuturnya.
Sementara itu, rancangan undang-undang tersebut selanjutnya akan ditandatangani pemerintah untuk menjadi undang-Undang. (umi)
• VIVAnews
Selasa, 19 Juli 2011, 13:51 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 19 Juli 2011.
Revisi atas undang-undang No.9 diharapkan agar lebih efisien dan berpihak kepada para petani. Beberapa perubahan itu, misalnya subtansi terkait modal awal resi gudang, dari modal awal Rp1,5 triliun, menjadi modal awal yang diatur pemerintah.
Selain itu, pemberian sanksi kepada pengelola gudang yang melakukan tindak usaha yang usahanya tidak terdaftar dalam lembaga jaminan akan dikenakan sanksi administratif.
Sedangkan perubahan atas undang-undang No.32 diharapkan melahirkan substansi baru. Di antaranya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti kini diberi keleluasaan wewenang dalam menindaklanjuti proses perdagangan berjangka komoditi yang merugikan masyarakat.
Kemudian substansi baru, terkait kontrak perdagangan komoditi salah satunya Kontrak Derivatif Syariah. Di mana dalam Kontrak Derivatif Syariah itu akan diberikan alternatif transaksi berdasarkan syariah bagi nasabah di bursa berjangka.
"Fungsi pengawasan dari derivatif berkembang cepat, undang-Undang ini untuk memperkuat perkembangan dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Waktu yang dibutuhkan, lanjut Mendag, adalah minimal tiga tahun untuk melakukan fondasi yang kuat dalam perdagangan berjangka komoditi serta dapat membuka semua kemungkinan perdagangan. "Aman dan transparan, itu kunci dari undang-undang ini,"tuturnya.
Sementara itu, rancangan undang-undang tersebut selanjutnya akan ditandatangani pemerintah untuk menjadi undang-Undang. (umi)
• VIVAnews
Pengamat: Ekonomi Indonesia Sudah Autopilot
Artinya, pemerintah tidak perlu melakukan apapun untuk mendorong pertumbuhannya.
Selasa, 19 Juli 2011, 09:35 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun depan atau 2012 berkisar antara lima hingga enam persen, meski pemerintah tidak melakukan apapun untuk mendorong pertumbuhannya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Anggito Abimanyu dan ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menegaskan bahwa arus modal asing atau capital inflow tahun ini hingga 2012 mendatang tetap tinggi.
"Capital inflow 2012 akan lebih besar dari tahun ini. Jadi, Indonesia pakai 'autopilot' tetap tumbuh lima sampai enam persen," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu, dalam forum market outlook yang diselenggarakan Komunitas Pemerhati Pasar Modal, di Arcadia, Kawasan Senayan, Jakarta.
Menurut data outlook perekonomian Indonesia, lanjut Anggito, dalam performa pertumbuhan positif terakhir, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal pertama 2011 tetap stabil pada angka 6,5 persen (year on year) sehingga diproyeksikan pertumbuhan 2011 dan 2012 dapat mencapai 6,4 hingga 6,7 persen.
Namun, Anggito mengingatkan, yang perlu diwaspadai adalah perekonomian Eropa dan Amerika Serikat yang belum stabil dikhawatirkan berdampak pada Indonesia. "Ekonomi dunia membaik, tetapi perbaikannya tidak seimbang. Jadi di Asia membaik, sedangkan di Eropa dan Amerika masih belum stabil," kata dia.
Saat ini, kata Anggito, ekonomi dunia sedang mengalami re-balancing. Singkatnya, Amerika dan Eropa yang selama ini sebagai eksportir dan memiliki perekonomian stabil kondisinya berbalik. Begitu pula, Asia yang selama ini adalah negara-negara importir.
Ekonom UI, Faisal Basri juga berpendapat bahwa perekonomian Indonesia hingga 2012 mendatang tetap tumbuh meyakinkan, yang diuntungkan oleh situasi ekonomi dunia saat ini.
"Indonesia saat ini seolah-olah hopeless, padahal Indonesia dipandang politiknya stabil, hingga berdampak pada opini investor yang semakin baik," kata dia.
Kestabilan politik yang dimaksud Faisal adalah Indonesia memiliki probabilitas pergantian pimpinan yang sangat kecil, sehingga situasi politik di Indonesia dipandang jauh lebih baik dibandingkan Malaysia dan Thailand. Meskipun demokrasi di Indonesia masih dikatakan pada level 'gosip' dan belum mencapai pada level substansi.
"Tapi percaya saja, politik masih less important dalam mempengaruhi ekonomi," ungkap Faisal.
Untuk itu, Faisal menprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini pasti akan mencapai angka minimal 6,6 persen dengan atau tanpa kerja keras pemerintah jika melihat tren aliran modal, nilai tukar, inflasi, dan faktor lainnya.
Dia menilai, capital inflow yang masuk ke Indonesia semakin berkualitas jika dibandingkan dengan tahun lalu (2010). "Capital Inflow tahun ini sudah tiga banding 3,5, antara portofolio dengan surat utang, itu lebih baik dari 2010," kata Faisal.
Capital Inflow ini, lanjut Faisal, tidak perlu dikhawatirkan akan ditarik dari Indonesia sebagai emerging market, karena Indonesia mempunyai daya tarik sendiri bagi para pemodal asing.
Daya tarik tersebut di antaranya pertama, pendapatan perkapita Indonesia saat ini mencapai US$3.000 atau Rp27 juta per tahun dan kemungkinan menjadi US$4.000 atau Rp36 juta per tahun pada 2012 mendatang.
Kedua, penduduk Indonesia sebagian besar adalah usia produktif dan penduduk usia muda, sehingga rasio beban tanggungan belanja pensiun akan lebih sedikit.
Ketiga, pertumbuhan kelompok kelas menengah yang bergerak naik signifikan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, tahun ini minimal pertumbuhan 6,6 persen, sehingga semakin membuat investor tergiur untuk menanamkan modalnya dan tidak akan menarik capital inflow yang sudah masuk ke Indonesia.
"Itu akan menambah devisa, sekarang kan US$119 miliar, akhir tahun bisa mencapai US$125 miliar sampai US$130 miliar," tuturnya.
• VIVAnews
Selasa, 19 Juli 2011, 09:35 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun depan atau 2012 berkisar antara lima hingga enam persen, meski pemerintah tidak melakukan apapun untuk mendorong pertumbuhannya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Anggito Abimanyu dan ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menegaskan bahwa arus modal asing atau capital inflow tahun ini hingga 2012 mendatang tetap tinggi.
"Capital inflow 2012 akan lebih besar dari tahun ini. Jadi, Indonesia pakai 'autopilot' tetap tumbuh lima sampai enam persen," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu, dalam forum market outlook yang diselenggarakan Komunitas Pemerhati Pasar Modal, di Arcadia, Kawasan Senayan, Jakarta.
Menurut data outlook perekonomian Indonesia, lanjut Anggito, dalam performa pertumbuhan positif terakhir, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal pertama 2011 tetap stabil pada angka 6,5 persen (year on year) sehingga diproyeksikan pertumbuhan 2011 dan 2012 dapat mencapai 6,4 hingga 6,7 persen.
Namun, Anggito mengingatkan, yang perlu diwaspadai adalah perekonomian Eropa dan Amerika Serikat yang belum stabil dikhawatirkan berdampak pada Indonesia. "Ekonomi dunia membaik, tetapi perbaikannya tidak seimbang. Jadi di Asia membaik, sedangkan di Eropa dan Amerika masih belum stabil," kata dia.
Saat ini, kata Anggito, ekonomi dunia sedang mengalami re-balancing. Singkatnya, Amerika dan Eropa yang selama ini sebagai eksportir dan memiliki perekonomian stabil kondisinya berbalik. Begitu pula, Asia yang selama ini adalah negara-negara importir.
Ekonom UI, Faisal Basri juga berpendapat bahwa perekonomian Indonesia hingga 2012 mendatang tetap tumbuh meyakinkan, yang diuntungkan oleh situasi ekonomi dunia saat ini.
"Indonesia saat ini seolah-olah hopeless, padahal Indonesia dipandang politiknya stabil, hingga berdampak pada opini investor yang semakin baik," kata dia.
Kestabilan politik yang dimaksud Faisal adalah Indonesia memiliki probabilitas pergantian pimpinan yang sangat kecil, sehingga situasi politik di Indonesia dipandang jauh lebih baik dibandingkan Malaysia dan Thailand. Meskipun demokrasi di Indonesia masih dikatakan pada level 'gosip' dan belum mencapai pada level substansi.
"Tapi percaya saja, politik masih less important dalam mempengaruhi ekonomi," ungkap Faisal.
Untuk itu, Faisal menprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini pasti akan mencapai angka minimal 6,6 persen dengan atau tanpa kerja keras pemerintah jika melihat tren aliran modal, nilai tukar, inflasi, dan faktor lainnya.
Dia menilai, capital inflow yang masuk ke Indonesia semakin berkualitas jika dibandingkan dengan tahun lalu (2010). "Capital Inflow tahun ini sudah tiga banding 3,5, antara portofolio dengan surat utang, itu lebih baik dari 2010," kata Faisal.
Capital Inflow ini, lanjut Faisal, tidak perlu dikhawatirkan akan ditarik dari Indonesia sebagai emerging market, karena Indonesia mempunyai daya tarik sendiri bagi para pemodal asing.
Daya tarik tersebut di antaranya pertama, pendapatan perkapita Indonesia saat ini mencapai US$3.000 atau Rp27 juta per tahun dan kemungkinan menjadi US$4.000 atau Rp36 juta per tahun pada 2012 mendatang.
Kedua, penduduk Indonesia sebagian besar adalah usia produktif dan penduduk usia muda, sehingga rasio beban tanggungan belanja pensiun akan lebih sedikit.
Ketiga, pertumbuhan kelompok kelas menengah yang bergerak naik signifikan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, tahun ini minimal pertumbuhan 6,6 persen, sehingga semakin membuat investor tergiur untuk menanamkan modalnya dan tidak akan menarik capital inflow yang sudah masuk ke Indonesia.
"Itu akan menambah devisa, sekarang kan US$119 miliar, akhir tahun bisa mencapai US$125 miliar sampai US$130 miliar," tuturnya.
• VIVAnews
Faisal Basri Ramaikan Pertarungan DKI 1
"Saya memutuskan untuk maju (sebagai calon gubernur DKI Jakarta) dari jalur independen."
Selasa, 19 Juli 2011, 01:50 WIB
Umi Kalsum, Sukirno
VIVAnews - Ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, akan kembali meramaikan Pemilukada DKI Jakarta 2012 mendatang. Dia akan maju memperebutkan kursi DKI 1 melalui jalur independen.
"Saya memutuskan untuk maju (sebagai calon gubernur DKI Jakarta) dari jalur independen," kata ekonom UI, Faisal Basri, dalam forum market outlook yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Pasar Modal, Senin malam.
Keputusan itu, lanjut Faisal, murni karena keinginannya untuk memperbaiki Jakarta dari berbagai permasalahan yang ada saat ini. Namun, Faisal tidak akan menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk memuluskan keinginannya karena dia menganggap masyarakat perlu calon alternatif dil uar partai politik.
"Partai ini kan dikuasai oleh kartel, oligarki, kebetulan ada ruang untuk membuka alternatif bagi masyarakat bahwa diluar kartel ada pilihan lain," ungkap Faisal.
Tahun 2007 lalu, Faisal Basri juga mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi dia tidak mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai syarat pencalonannya sehingga saat ini Faisal akan maju melalui jalur independen.
"Dulu juga minta dukungan, tapi nggak dapat, kata ketua PAN dulu sudah deal sama Agum (Gumelar). Kalau Agum lewat, mau di lelang (dukungan dari PAN) dengan harga yang tertinggi," kata Faisal.
Ketika masyarakat tidak ada pilihan dari independen, kata Faisal, maka partai politik lebih berkuasa untuk menentukan calon mana yang akan didukung sebagai calon dan disitulah transaksi politik terjadi. Tapi, jika ada pilihan dari jalur independen yang dapat dipilih oleh masyarakat, secara otomatis partai politik harus memberi ruang bagi calon yang berkualitas namun tidak memiliki sumber dana yang melimpah. "Sehingga mereka nggak bisa, jadi akan tercipta keseimbangan baru," ungkapnya.
Meskipun demikian, Faisal juga menjelaskan bahwa sesungguhnya fungsi partai politik akan tetap terjaga karena adanya lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang juga dapat menjatuhkan Gubernur dengan melalui mekanisme yang diatur undang-undang. "DPRD kan mewakili partai, dan gubernur bisa dijatuhkan," imbuh Faisal.
Faisal menuturkan, dia tidak semata-mata hanya mengincar kursi DKI-1 tetapi juga karena benar-benar menginginkan keseimbangan antara partai politik dan masyarakat sehingga mengurangi arogansi partai yang dapat menimbulkan politik transaksional. Namun, ketika ditanya visi misi dan persiapan yang sudah dilakukannya termasuk pengumpulan 350 ribu KTP atau empat persen dari total penduduk Jakarta sebagai syarat pencalonan dari jalur Independen, Faisal menjawab, dirinya belum melakukan persiapan apapun. "Ini baru statemen pertama," kata dia.
Meski pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dilakukan pada 2012, namun sejumlah nama sudah muncul sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. Selain Fauzi Bowo, bergaung pula nama Tantowi Yahya, Prya Ramadhani, dan Aziz Syamsuddin yang diusung oleh Partai Golkar, Djan Faridz oleh Partai Hanura, dan Nachrowi Romli oleh Partai Demokrat.
Hingga saat ini, belum terdengar partai politik yang akan mengajukan Fauzi Bowo sebagai calon gubernur. Foke sendiri belum mengungkapkan secara gamblang apakah akan maju lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012.
• VIVAnews
Selasa, 19 Juli 2011, 01:50 WIB
Umi Kalsum, Sukirno
VIVAnews - Ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, akan kembali meramaikan Pemilukada DKI Jakarta 2012 mendatang. Dia akan maju memperebutkan kursi DKI 1 melalui jalur independen.
"Saya memutuskan untuk maju (sebagai calon gubernur DKI Jakarta) dari jalur independen," kata ekonom UI, Faisal Basri, dalam forum market outlook yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Pasar Modal, Senin malam.
Keputusan itu, lanjut Faisal, murni karena keinginannya untuk memperbaiki Jakarta dari berbagai permasalahan yang ada saat ini. Namun, Faisal tidak akan menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk memuluskan keinginannya karena dia menganggap masyarakat perlu calon alternatif dil uar partai politik.
"Partai ini kan dikuasai oleh kartel, oligarki, kebetulan ada ruang untuk membuka alternatif bagi masyarakat bahwa diluar kartel ada pilihan lain," ungkap Faisal.
Tahun 2007 lalu, Faisal Basri juga mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi dia tidak mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai syarat pencalonannya sehingga saat ini Faisal akan maju melalui jalur independen.
"Dulu juga minta dukungan, tapi nggak dapat, kata ketua PAN dulu sudah deal sama Agum (Gumelar). Kalau Agum lewat, mau di lelang (dukungan dari PAN) dengan harga yang tertinggi," kata Faisal.
Ketika masyarakat tidak ada pilihan dari independen, kata Faisal, maka partai politik lebih berkuasa untuk menentukan calon mana yang akan didukung sebagai calon dan disitulah transaksi politik terjadi. Tapi, jika ada pilihan dari jalur independen yang dapat dipilih oleh masyarakat, secara otomatis partai politik harus memberi ruang bagi calon yang berkualitas namun tidak memiliki sumber dana yang melimpah. "Sehingga mereka nggak bisa, jadi akan tercipta keseimbangan baru," ungkapnya.
Meskipun demikian, Faisal juga menjelaskan bahwa sesungguhnya fungsi partai politik akan tetap terjaga karena adanya lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang juga dapat menjatuhkan Gubernur dengan melalui mekanisme yang diatur undang-undang. "DPRD kan mewakili partai, dan gubernur bisa dijatuhkan," imbuh Faisal.
Faisal menuturkan, dia tidak semata-mata hanya mengincar kursi DKI-1 tetapi juga karena benar-benar menginginkan keseimbangan antara partai politik dan masyarakat sehingga mengurangi arogansi partai yang dapat menimbulkan politik transaksional. Namun, ketika ditanya visi misi dan persiapan yang sudah dilakukannya termasuk pengumpulan 350 ribu KTP atau empat persen dari total penduduk Jakarta sebagai syarat pencalonan dari jalur Independen, Faisal menjawab, dirinya belum melakukan persiapan apapun. "Ini baru statemen pertama," kata dia.
Meski pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dilakukan pada 2012, namun sejumlah nama sudah muncul sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. Selain Fauzi Bowo, bergaung pula nama Tantowi Yahya, Prya Ramadhani, dan Aziz Syamsuddin yang diusung oleh Partai Golkar, Djan Faridz oleh Partai Hanura, dan Nachrowi Romli oleh Partai Demokrat.
Hingga saat ini, belum terdengar partai politik yang akan mengajukan Fauzi Bowo sebagai calon gubernur. Foke sendiri belum mengungkapkan secara gamblang apakah akan maju lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012.
• VIVAnews
Monday, 18 July 2011
Waspadai Ayam 'Tiren' Jelang Puasa
Pedagang yang menjual ayam 'tiren', biasanya menjual pada waktu dini hari.
Senin, 18 Juli 2011, 13:45 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Perdagangan mengawasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Selain itu, perlu diwaspadai penjualan bahan pokok tidak layak konsumsi, terutama penjualan ayam sudah mati atau 'tiren' (mati kemarin).
"Kami imbau ibu-ibu pembeli daging ayam, hati-hati pada pedagang yang menjual ayam 'tiren'," kata Ketua Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, saat kunjungan Menteri Perdagangan ke Rumah Potong Ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin 18 Juli 2011.
Pedagang yang menjual ayam 'tiren', Utoyo melanjutkan, biasanya menjual pada waktu dini hari atau ketika hari masih gelap, sehingga pembeli tidak dapat mengecek kondisi ayam yang dibelinya.
Selain itu, sebagian besar pedagang tersebut menjualnya bukan pada tempat penjualan ayam, tetapi di tempat-tempat semacam pasar kaget. "Adanya penjual ayam 'tiren' itu hanya oknum, paling-paling satu sampai dua orang saja. Kami juga sepakat untuk ditindak," ujar Utoyo.
Kewaspadaan pada penjualan ayam 'tiren' itu, menurut dia, guna melindungi pembeli dari aksi ambil untung di saat tingginya permintaan daging ayam.
Namun, ia mengaku, hingga saat ini, persentase penjualan ayam 'tiren' oleh pedagang semakin menurun. "Khusus ayam 'tiren', sudah mendekati nol," tutur Utoyo. (art)
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 13:45 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Perdagangan mengawasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Selain itu, perlu diwaspadai penjualan bahan pokok tidak layak konsumsi, terutama penjualan ayam sudah mati atau 'tiren' (mati kemarin).
"Kami imbau ibu-ibu pembeli daging ayam, hati-hati pada pedagang yang menjual ayam 'tiren'," kata Ketua Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, saat kunjungan Menteri Perdagangan ke Rumah Potong Ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin 18 Juli 2011.
Pedagang yang menjual ayam 'tiren', Utoyo melanjutkan, biasanya menjual pada waktu dini hari atau ketika hari masih gelap, sehingga pembeli tidak dapat mengecek kondisi ayam yang dibelinya.
Selain itu, sebagian besar pedagang tersebut menjualnya bukan pada tempat penjualan ayam, tetapi di tempat-tempat semacam pasar kaget. "Adanya penjual ayam 'tiren' itu hanya oknum, paling-paling satu sampai dua orang saja. Kami juga sepakat untuk ditindak," ujar Utoyo.
Kewaspadaan pada penjualan ayam 'tiren' itu, menurut dia, guna melindungi pembeli dari aksi ambil untung di saat tingginya permintaan daging ayam.
Namun, ia mengaku, hingga saat ini, persentase penjualan ayam 'tiren' oleh pedagang semakin menurun. "Khusus ayam 'tiren', sudah mendekati nol," tutur Utoyo. (art)
• VIVAnews
Penyebab Kenaikan Harga Daging Ayam
Harga daging ayam tercatat Rp25.916 per ekor, sedangkan untuk telur ayam Rp16.672 per kg.
Senin, 18 Juli 2011, 14:20 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Kenaikan harga daging dan telur ayam menjelang puasa disebabkan kenaikan harga pakan ternak. Kenaikan pakan ternak disebabkan penurunan produksi jagung sebagai bahan baku.
"Pakan ternak naik, produksi jagung dan dedak turun, ini yang membuat daging dan telur ayam naik. Tapi, ini siklus tahunan," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dalam kunjungan kerja ke Rumah Potong Ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin, 18 Juli 2011.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per pekan pertama Juli 2011, harga daging ayam tercatat Rp25.916 per ekor, sedangkan untuk telur ayam Rp16.672 per kilogram. Mendag memastikan bahwa yang terpenting adalah stok mencukupi dan produk tersedia di pasar dengan harga relatif stabil.
Wakil Presiden Eksekutif dari PT Japfa Comfeed Indonesia, A Harwanto, menjelaskan, kenaikan harga daging dan telur ayam sebenarnya sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak. Biaya produksi peternak naik akibat harga pakan ternak seperti dedak dan jagung yang juga meningkat.
Menurut dia, kebutuhan daging dan telur ayam saat ini tidak hanya dipasok dari Pulau Jawa. Perkembangan produksi di wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang membaik, membuat daerah itu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
Karena memang pada tahun terakhir, lanjut Harwanto, beberapa pabrik pakan ternak berkembang di beberapa daerah itu.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, mengatakan kenaikan harga daging dan telur ayam menjelang puasa dan lebaran adalah sesuatu yang wajar meski perlu diawasi persentase kenaikannya.
"Sebelum lebaran bisa naik dua sampai tiga kali lipat, jangan ini dianggap sebagai gejolak harga, karena mereka (peternak) selama tujuh sampai delapan bulan sebelumnya rugi," ujarnya. (art)
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 14:20 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Kenaikan harga daging dan telur ayam menjelang puasa disebabkan kenaikan harga pakan ternak. Kenaikan pakan ternak disebabkan penurunan produksi jagung sebagai bahan baku.
"Pakan ternak naik, produksi jagung dan dedak turun, ini yang membuat daging dan telur ayam naik. Tapi, ini siklus tahunan," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dalam kunjungan kerja ke Rumah Potong Ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin, 18 Juli 2011.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per pekan pertama Juli 2011, harga daging ayam tercatat Rp25.916 per ekor, sedangkan untuk telur ayam Rp16.672 per kilogram. Mendag memastikan bahwa yang terpenting adalah stok mencukupi dan produk tersedia di pasar dengan harga relatif stabil.
Wakil Presiden Eksekutif dari PT Japfa Comfeed Indonesia, A Harwanto, menjelaskan, kenaikan harga daging dan telur ayam sebenarnya sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak. Biaya produksi peternak naik akibat harga pakan ternak seperti dedak dan jagung yang juga meningkat.
Menurut dia, kebutuhan daging dan telur ayam saat ini tidak hanya dipasok dari Pulau Jawa. Perkembangan produksi di wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang membaik, membuat daerah itu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
Karena memang pada tahun terakhir, lanjut Harwanto, beberapa pabrik pakan ternak berkembang di beberapa daerah itu.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, mengatakan kenaikan harga daging dan telur ayam menjelang puasa dan lebaran adalah sesuatu yang wajar meski perlu diawasi persentase kenaikannya.
"Sebelum lebaran bisa naik dua sampai tiga kali lipat, jangan ini dianggap sebagai gejolak harga, karena mereka (peternak) selama tujuh sampai delapan bulan sebelumnya rugi," ujarnya. (art)
• VIVAnews
Mendag Ajak Menhub Jaga Distribusi Daging
Masalah distribusi pasokan daging dan telur ayam disinyalir bisa memicu lonjakan harga.
Senin, 18 Juli 2011, 12:37 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Gangguan distribusi daging dan telur ayam disinyalir bisa memicu terjadinya lonjakan harga. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar dapat mengatasinya.
"Masalah distribusi dan transportasi akan dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan. Misalnya, transportasi antarpulau dan antarwilayah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat meninjau rumah potong ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 18 Juli 2011.
Namun, Mendag menyatakan, untuk pasokan luar Pulau Jawa, tidak perlu khawatir, karena saat ini tidak tergantung lagi pada pengiriman stok dari Jawa. Sebab, produksinya sudah banyak dilakukan di luar Pulau Jawa. "Stok cukup aman, karena persiapannya juga perlu waktu enam bulan," tuturnya.
Sebelumnya, Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional mengungkapkan pasokan daging dan telur ayam menjelang Puasa dan Lebaran tahun ini cukup. Namun, disinyalir proses distribusi akan memicu harga bergejolak.
"Stok ayam dan telur cukup, tapi distribusi terutama transportasi yang bermasalah membuat harga jadi nggak stabil," kata Ketua Umum Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional, Hartono di Parung Bogor. (art)
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 12:37 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Gangguan distribusi daging dan telur ayam disinyalir bisa memicu terjadinya lonjakan harga. Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar dapat mengatasinya.
"Masalah distribusi dan transportasi akan dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan. Misalnya, transportasi antarpulau dan antarwilayah," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat meninjau rumah potong ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 18 Juli 2011.
Namun, Mendag menyatakan, untuk pasokan luar Pulau Jawa, tidak perlu khawatir, karena saat ini tidak tergantung lagi pada pengiriman stok dari Jawa. Sebab, produksinya sudah banyak dilakukan di luar Pulau Jawa. "Stok cukup aman, karena persiapannya juga perlu waktu enam bulan," tuturnya.
Sebelumnya, Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional mengungkapkan pasokan daging dan telur ayam menjelang Puasa dan Lebaran tahun ini cukup. Namun, disinyalir proses distribusi akan memicu harga bergejolak.
"Stok ayam dan telur cukup, tapi distribusi terutama transportasi yang bermasalah membuat harga jadi nggak stabil," kata Ketua Umum Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional, Hartono di Parung Bogor. (art)
• VIVAnews
Pasokan Telur Ayam Masih Tergantung dari Jawa
Basis pemasok telur untuk Indonesia bagian timur ada di Blitar, Pare-pare, dan Kediri.
Senin, 18 Juli 2011, 11:45 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) mengungkapkan basis pemasok telur dan daging ayam di Indonesia sebenarnya sudah tersebar di penjuru tanah air. Namun, Pulau Jawa masih jadi pemasok utama telur ayam se-Indonesia.
"Saat ini, memang yang paling diandalkan 75 persen dari pulau Jawa," kata Koordinator FMPI, Don P Utoyo saat menemani Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu ketika meninjau rumah potong ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 18 Juli 2011.
Menurut Utoyo, basis pemasok telur untuk Indonesia bagian timur ada di Blitar, Pare-pare, dan Kediri. Sedangkan Jawa Tengah dan Barat, untuk stok Indonesia bagian barat. "Jadi, 75 persen stok nasional dipasok dari Jawa," ujar Utoyo.
Sementara itu, untuk stok daging ayam, menurutnya, basis produksinya berasal dari Jawa Barat, seperti Subang, Priangan, dan Purwakarta. Sedangkan Jawa Timur, menyediakan stok untuk daerah masing-masing. "Kalau untuk Maluku dan Papua dipasok dari Jakarta dan Surabaya," tuturnya.
Sebelumnya, FMPI mengatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada ayam. "Ayam ini sudah swasembada daging dan telur bisa didapatkan di mana saja di seluruh Indonesia," ujar Utoyo.
Bahkan, menurut Utoyo, produksi ayam di Indonesia minimal mencapai 1,6 miliar per tahun. "Jika dikonversikan menjadi 2,4 juta ton ayam potong atau setara dengan 1,7 juta ton daging serta tulang atau setara dengan 853 ribu daging murni," tuturnya. (ren)
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 11:45 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) mengungkapkan basis pemasok telur dan daging ayam di Indonesia sebenarnya sudah tersebar di penjuru tanah air. Namun, Pulau Jawa masih jadi pemasok utama telur ayam se-Indonesia.
"Saat ini, memang yang paling diandalkan 75 persen dari pulau Jawa," kata Koordinator FMPI, Don P Utoyo saat menemani Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu ketika meninjau rumah potong ayam PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 18 Juli 2011.
Menurut Utoyo, basis pemasok telur untuk Indonesia bagian timur ada di Blitar, Pare-pare, dan Kediri. Sedangkan Jawa Tengah dan Barat, untuk stok Indonesia bagian barat. "Jadi, 75 persen stok nasional dipasok dari Jawa," ujar Utoyo.
Sementara itu, untuk stok daging ayam, menurutnya, basis produksinya berasal dari Jawa Barat, seperti Subang, Priangan, dan Purwakarta. Sedangkan Jawa Timur, menyediakan stok untuk daerah masing-masing. "Kalau untuk Maluku dan Papua dipasok dari Jakarta dan Surabaya," tuturnya.
Sebelumnya, FMPI mengatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada ayam. "Ayam ini sudah swasembada daging dan telur bisa didapatkan di mana saja di seluruh Indonesia," ujar Utoyo.
Bahkan, menurut Utoyo, produksi ayam di Indonesia minimal mencapai 1,6 miliar per tahun. "Jika dikonversikan menjadi 2,4 juta ton ayam potong atau setara dengan 1,7 juta ton daging serta tulang atau setara dengan 853 ribu daging murni," tuturnya. (ren)
• VIVAnews
Distribusi Terganggu, Harga Ayam Bisa Naik
Menjelang Puasa dan Lebaran tersedia 190 juta ekor ayam dan 200 ribu ton ayam potong.
Senin, 18 Juli 2011, 11:25 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional mengungkapkan, pasokan daging dan telur ayam menjelang Puasa dan Lebaran tahun ini cukup. Namun, proses distribusi disinyalir akan memicu harga bergejolak.
"Stok ayam dan telur cukup, tapi distribusi terutama transportasi yang bermasalah membuat harga jadi nggak stabil," kata Ketua Umum Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional, Hartono di Parung Bogor, Senin 18 Juli 2011.
Sementara itu, persiapan menjelang Puasa dan Lebaran, pihaknya sudah menyiapkan 190 juta ekor ayam dan sekitar 200 ribu ton ayam potong dengan penyediaan stok terbanyak untuk pulau Jawa yakni 60-70 persen dari total stok nasional. Sementara itu, untuk telur ayam, disiapkan 120 ribu ton.
Koordinator Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, mengatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada ayam. "Ayam ini sudah swasembada daging dan telur bisa didapatkan di mana saja di seluruh Indonesia," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, produksi ayam di Indonesia minimal mencapai 1,6 miliar per tahun. "Jika dikonversikan menjadi 2,4 juta ton ayam potong atau setara dengan 1,7 juta ton daging serta tulang atau setara dengan 853 ribu daging murni," tutur Utoyo. (art)
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 11:25 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional mengungkapkan, pasokan daging dan telur ayam menjelang Puasa dan Lebaran tahun ini cukup. Namun, proses distribusi disinyalir akan memicu harga bergejolak.
"Stok ayam dan telur cukup, tapi distribusi terutama transportasi yang bermasalah membuat harga jadi nggak stabil," kata Ketua Umum Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional, Hartono di Parung Bogor, Senin 18 Juli 2011.
Sementara itu, persiapan menjelang Puasa dan Lebaran, pihaknya sudah menyiapkan 190 juta ekor ayam dan sekitar 200 ribu ton ayam potong dengan penyediaan stok terbanyak untuk pulau Jawa yakni 60-70 persen dari total stok nasional. Sementara itu, untuk telur ayam, disiapkan 120 ribu ton.
Koordinator Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, Don P Utoyo, mengatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada ayam. "Ayam ini sudah swasembada daging dan telur bisa didapatkan di mana saja di seluruh Indonesia," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, produksi ayam di Indonesia minimal mencapai 1,6 miliar per tahun. "Jika dikonversikan menjadi 2,4 juta ton ayam potong atau setara dengan 1,7 juta ton daging serta tulang atau setara dengan 853 ribu daging murni," tutur Utoyo. (art)
• VIVAnews
Puasa dan Lebaran, 190 Juta Ayam Siap Dijual
Asosiasi Peternak Unggas Indonesia menyatakan kesiapannya memasok bahan-bahan pokok.
Senin, 18 Juli 2011, 10:25 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Para peternak ayam menjamin kebutuhan akan telur maupun daging ayam menjelang bulan Ramadhan atau Puasa tahun ini mencukupi.
"Untuk bulan depan (Puasa) stok aman," kata Ketua Umum Asosiasi Peternak Unggas Indonesia, Hartono saat menemani Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu dalam meninjau rumah potong ayam (RPA) PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 17 18 Juli 2011.
Sebab, menurut Hartono, pihaknya menyatakan kesiapannya memasok bahan-bahan pokok atau pangan tersebut. "Kita siapkan 190 juta ekor ayam dan 120 ton telur," tuturnya.
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa gejolak harga telur maupun daging ayam yang perlu diwaspadai adalah tiga hari menjelang Puasa. "Juga, tiga hari setelah Lebaran," ujar Hartono.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai kenaikan harga pangan hanya merupakan siklus musiman menjelang Puasa dan Lebaran. Sebab, stok pangan menjelang bulan Ramadhan cukup.
"Stok cukup. Jadi, yang terjadi bukan gejolak harga tapi memang siklus musiman," kata Mendag Mari Elka Pangestu saat meninjau RPA PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin.
Mendag memastikan, stok pangan aman, baik sebelum Puasa, saat Puasa, maupun setelah Lebaran. Hanya saja, yang perlu diwaspadai adalah proses distribusi pangan dari tempat produksi kepada konsumen. "Mudah-mudahan nggak ada gangguan distribusi. Untuk itu, minta bantuan ke organda, produsen, dan pedagang untuk menjaga produksi," tuturnya.
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 10:25 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Para peternak ayam menjamin kebutuhan akan telur maupun daging ayam menjelang bulan Ramadhan atau Puasa tahun ini mencukupi.
"Untuk bulan depan (Puasa) stok aman," kata Ketua Umum Asosiasi Peternak Unggas Indonesia, Hartono saat menemani Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu dalam meninjau rumah potong ayam (RPA) PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 17 18 Juli 2011.
Sebab, menurut Hartono, pihaknya menyatakan kesiapannya memasok bahan-bahan pokok atau pangan tersebut. "Kita siapkan 190 juta ekor ayam dan 120 ton telur," tuturnya.
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa gejolak harga telur maupun daging ayam yang perlu diwaspadai adalah tiga hari menjelang Puasa. "Juga, tiga hari setelah Lebaran," ujar Hartono.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai kenaikan harga pangan hanya merupakan siklus musiman menjelang Puasa dan Lebaran. Sebab, stok pangan menjelang bulan Ramadhan cukup.
"Stok cukup. Jadi, yang terjadi bukan gejolak harga tapi memang siklus musiman," kata Mendag Mari Elka Pangestu saat meninjau RPA PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin.
Mendag memastikan, stok pangan aman, baik sebelum Puasa, saat Puasa, maupun setelah Lebaran. Hanya saja, yang perlu diwaspadai adalah proses distribusi pangan dari tempat produksi kepada konsumen. "Mudah-mudahan nggak ada gangguan distribusi. Untuk itu, minta bantuan ke organda, produsen, dan pedagang untuk menjaga produksi," tuturnya.
• VIVAnews
Kenaikan Harga Pangan Hanya Siklus Musiman
Sebab, stok pangan menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran cukup.
Senin, 18 Juli 2011, 09:39 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Perdagangan menilai kenaikan harga bahan-bahan pokok atau pangan hanya merupakan siklus musiman menjelang Puasa dan Lebaran. Sebab, stok pangan menjelang bulan Ramadhan cukup.
"Stok cukup. Jadi, yang terjadi bukan gejolak harga tapi memang siklus musiman," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu saat meninjau rumah potong ayam (RPA) PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 17 18 Juli 2011.
Mendag memastikan, stok pangan aman, baik sebelum Puasa, saat Puasa, maupun setelah Lebaran. Hanya saja, yang perlu diwaspadai adalah proses distribusi pangan dari tempat produksi kepada konsumen. "Mudah-mudahan nggak ada gangguan distribusi. Untuk itu, minta bantuan ke organda, produsen, dan pedagang untuk menjaga produksi," tuturnya.
Sebelumnya, Mendag mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah-langkah untuk memastikan hingga akhir tahun ini stok pangan cukup dan kuncinya yakni menjaga stok Bulog supaya cukup untuk melakukan operasi dan mengantisipasi bencana serta perubahan iklim.
"Kita jaga dan maksimumkan pengadaan di dalam negeri. Kalau kurang, baru kita lakukan pengadaan dari luar negeri," kata dia.
Selain itu, Mendag menambahkan, hingga saat ini pemerintah juga berusaha agar harga barang-barang kebutuhan pokok atau pangan tidak mengalami kenaikan. "Sampai saat ini belum ada kenaikan harga," tuturnya.
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 09:39 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Perdagangan menilai kenaikan harga bahan-bahan pokok atau pangan hanya merupakan siklus musiman menjelang Puasa dan Lebaran. Sebab, stok pangan menjelang bulan Ramadhan cukup.
"Stok cukup. Jadi, yang terjadi bukan gejolak harga tapi memang siklus musiman," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu saat meninjau rumah potong ayam (RPA) PT Ciomas Adisatwa di Parung Bogor, Senin 17 18 Juli 2011.
Mendag memastikan, stok pangan aman, baik sebelum Puasa, saat Puasa, maupun setelah Lebaran. Hanya saja, yang perlu diwaspadai adalah proses distribusi pangan dari tempat produksi kepada konsumen. "Mudah-mudahan nggak ada gangguan distribusi. Untuk itu, minta bantuan ke organda, produsen, dan pedagang untuk menjaga produksi," tuturnya.
Sebelumnya, Mendag mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah-langkah untuk memastikan hingga akhir tahun ini stok pangan cukup dan kuncinya yakni menjaga stok Bulog supaya cukup untuk melakukan operasi dan mengantisipasi bencana serta perubahan iklim.
"Kita jaga dan maksimumkan pengadaan di dalam negeri. Kalau kurang, baru kita lakukan pengadaan dari luar negeri," kata dia.
Selain itu, Mendag menambahkan, hingga saat ini pemerintah juga berusaha agar harga barang-barang kebutuhan pokok atau pangan tidak mengalami kenaikan. "Sampai saat ini belum ada kenaikan harga," tuturnya.
• VIVAnews
Kapan Nazaruddin Dipecat dari Partai Demokrat
"Dipecat hari ini tidak ada pengaruhnya bagi Demokrat,"
Senin, 18 Juli 2011, 07:22 WIB
Nur Farida Ahniar, Lutfi Dwi Puji Astuti, Sukirno
VIVAnews- Pekan ini adalah batas terakhir bagi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menanggapi surat peringatan yang diberikan Partai Demokrat. Jika tidak, maka Nazaruddin bisa dipecat keanggotaannya dari partai itu.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok menegaskan bahwa pemecatan itu harus sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Tapi tetap harus dilakukan dalam forum partai. Jadi secara resmi pemecatan baru bisa dilakukan pada Rapat Kordinasi Nasional(Rakornas) yang di gelar pada 24-25 Juli 2011.
Tapi ini hanya soal administrasi saja. "Dipecat hari ini tidak ada pengaruhnya bagi Demokrat," kata Mubarok kepada VIVAnews.
Ruhut Sitompul, yang juga politisi Partai Demokrat menegaskan bahwa pemecatan Nazaruddin memang sudah sesuai dengan aturan internal partai. "Kalau menurut aturan, 3 kali tidak menanggapi (Surat Peringatan) langsung di pecat," kata Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, ketika dihubungi VIVAnews.com melalui telepon, Minggu, 17 Juli 2011.
Ketika Nazaruddin dijadikan tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lanjutnya, sudah seharusnya Partai Demokrat memecat Nazaruddin."Tapi organisasi partai mempunyai aturan dan mekanisme," kata Ruhut.
Jika Nazaruddin dikeluarkan dari Partai Demokrat, maka status anggota DPR pasti hilang. "Pastinya juga akan di PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk statusnya sebagai anggota DPR RI.
Sebelumnya, Demokrat telah mengirimkan dua surat peringatan kepada Nazaruddin. Surat yang ketiga dan terakhir akan segera dikirimkan pekan ini. “Kalau sampai batas 21 hari, Nazaruddin tidak mengindahkan ketiga surat peringatan yang dikirim partai, maka dia bisa diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Denny Kailimang.
Nazaruddin, yang tak diketahui keberadaannya, saat ini berstatus buron. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games. Ia juga diduga terkait beberapa kasus lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
Namun, Nazaruddin tak mau sendirian dipersalahkan. Ia kerap mengirim pesan melalui BlackBerry Messenger ke sejumlah media. Menyerang temannya sendiri di Demokrat.
• VIVAnews
Senin, 18 Juli 2011, 07:22 WIB
Nur Farida Ahniar, Lutfi Dwi Puji Astuti, Sukirno
VIVAnews- Pekan ini adalah batas terakhir bagi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menanggapi surat peringatan yang diberikan Partai Demokrat. Jika tidak, maka Nazaruddin bisa dipecat keanggotaannya dari partai itu.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok menegaskan bahwa pemecatan itu harus sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Tapi tetap harus dilakukan dalam forum partai. Jadi secara resmi pemecatan baru bisa dilakukan pada Rapat Kordinasi Nasional(Rakornas) yang di gelar pada 24-25 Juli 2011.
Tapi ini hanya soal administrasi saja. "Dipecat hari ini tidak ada pengaruhnya bagi Demokrat," kata Mubarok kepada VIVAnews.
Ruhut Sitompul, yang juga politisi Partai Demokrat menegaskan bahwa pemecatan Nazaruddin memang sudah sesuai dengan aturan internal partai. "Kalau menurut aturan, 3 kali tidak menanggapi (Surat Peringatan) langsung di pecat," kata Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, ketika dihubungi VIVAnews.com melalui telepon, Minggu, 17 Juli 2011.
Ketika Nazaruddin dijadikan tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet Sea Games oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lanjutnya, sudah seharusnya Partai Demokrat memecat Nazaruddin."Tapi organisasi partai mempunyai aturan dan mekanisme," kata Ruhut.
Jika Nazaruddin dikeluarkan dari Partai Demokrat, maka status anggota DPR pasti hilang. "Pastinya juga akan di PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk statusnya sebagai anggota DPR RI.
Sebelumnya, Demokrat telah mengirimkan dua surat peringatan kepada Nazaruddin. Surat yang ketiga dan terakhir akan segera dikirimkan pekan ini. “Kalau sampai batas 21 hari, Nazaruddin tidak mengindahkan ketiga surat peringatan yang dikirim partai, maka dia bisa diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Denny Kailimang.
Nazaruddin, yang tak diketahui keberadaannya, saat ini berstatus buron. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games. Ia juga diduga terkait beberapa kasus lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
Namun, Nazaruddin tak mau sendirian dipersalahkan. Ia kerap mengirim pesan melalui BlackBerry Messenger ke sejumlah media. Menyerang temannya sendiri di Demokrat.
• VIVAnews
Sunday, 17 July 2011
Mandiri Tak Hanya Bidik Wirausaha Muda
Bank Mandiri akan memberikan insentif modal.
Minggu, 17 Juli 2011, 21:17 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Bank Mandiri kembali menggelar Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2011 yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda mandiri. Namun, pada gelaran WMM tahun ini yang akan dimulai pada 19 Juli 2011 mendatang, Bank Mandiri tidak hanya berfokus bagi penciptaan wirausaha (entrepreneur) mandiri tetapi juga technopreneur mandiri.
"Tahun ini akan mengembangkan dari entrepreneur ke technopreneur yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar," kata Corporate Secretary Bank Mandiri, Sukoriyanto Saputro, di Jakarta, Minggu, 17 Juli 2011.
Pada perkembangannya, lanjut Sukoriyanto, WMM telah mencetak sebanyak 6.545 pengusaha muda baru di bidang boga, jasa dan industri kreatif dalam waktu empat tahun sejak 2007 yang berasal dari mahasiswa maupun alumni perguruan tinggi negeri/swasta. Program WMM tahun ini yang akan dikembangkan adalah technopreneur. "Bidangnya itu ada tiga, energi terbarukan, air bersih, dan teknologi informasi," ungkap Sukoriyanto.
Ia mencontohkan untuk energi terbarukan misalnya teknologi listrik tenaga surya, teknologi microhydro, dan listrik dari gelombang air laut. Sedangkan untuk teknologi pengembangan penyediaan air bersih dan teknologi informasi. Syaratnya, teknologi itu dapat bermanfaat dan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat luas.
"Mahasiswa atau alumni itu bisa mendaftar ke website, sudah ada formulirnya, dan nantinya akan kami seleksi," kata Sukoriyanto.
Nantinya, kata Sukoriyanto, WMM ini akan mendapatkan insentif modal dari Bank Mandiri untuk membuka dan mengembangkan usahanya maupun alat ciptaannya yang belum dikomersialkan agar dapat diproduksi secara masal.
"Kami sudah mengeluarkan Rp5,5 miliar untuk kredit komersil WMM yang sudah besar, sedangkan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) kami berikan maksimal Rp20 juta per orang," pungkasnya. (eh)
• VIVAnews
Minggu, 17 Juli 2011, 21:17 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews - Bank Mandiri kembali menggelar Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2011 yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda mandiri. Namun, pada gelaran WMM tahun ini yang akan dimulai pada 19 Juli 2011 mendatang, Bank Mandiri tidak hanya berfokus bagi penciptaan wirausaha (entrepreneur) mandiri tetapi juga technopreneur mandiri.
"Tahun ini akan mengembangkan dari entrepreneur ke technopreneur yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar," kata Corporate Secretary Bank Mandiri, Sukoriyanto Saputro, di Jakarta, Minggu, 17 Juli 2011.
Pada perkembangannya, lanjut Sukoriyanto, WMM telah mencetak sebanyak 6.545 pengusaha muda baru di bidang boga, jasa dan industri kreatif dalam waktu empat tahun sejak 2007 yang berasal dari mahasiswa maupun alumni perguruan tinggi negeri/swasta. Program WMM tahun ini yang akan dikembangkan adalah technopreneur. "Bidangnya itu ada tiga, energi terbarukan, air bersih, dan teknologi informasi," ungkap Sukoriyanto.
Ia mencontohkan untuk energi terbarukan misalnya teknologi listrik tenaga surya, teknologi microhydro, dan listrik dari gelombang air laut. Sedangkan untuk teknologi pengembangan penyediaan air bersih dan teknologi informasi. Syaratnya, teknologi itu dapat bermanfaat dan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat luas.
"Mahasiswa atau alumni itu bisa mendaftar ke website, sudah ada formulirnya, dan nantinya akan kami seleksi," kata Sukoriyanto.
Nantinya, kata Sukoriyanto, WMM ini akan mendapatkan insentif modal dari Bank Mandiri untuk membuka dan mengembangkan usahanya maupun alat ciptaannya yang belum dikomersialkan agar dapat diproduksi secara masal.
"Kami sudah mengeluarkan Rp5,5 miliar untuk kredit komersil WMM yang sudah besar, sedangkan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) kami berikan maksimal Rp20 juta per orang," pungkasnya. (eh)
• VIVAnews
Bank Mandiri Akan Membuka Cabang Shanghai
Cabang Shanghai itu akan beroperasi secara komersial.
Minggu, 17 Juli 2011, 19:54 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Impian PT Bank Mandiri Tbk memiliki cabang di Shanghai-China sudah di depan mata. Tak lama lagi cabang Shanghai itu akan beroperasi secara komersial.
Corporate Secretary Bank Mandiri Sukoriyanto Saputro menjelaskan pembukaan cabang itu tak memakan waktu lama. Namun tepatnya Sukoriyanto enggan menyebutkan. Sebelumnya Bank Mandiri menargetkan cabang di China itu akan dibuka sebelum semester I/2011.
"Tak lama lagi akan beroperasi secara komersial. Pembukaan di China dalam waktu dekat ini" ujar dia di Jakarta, Minggu, 17 Juli 2011.
Bank Mandiri sendiri memiliki cabang di luar negeri yaitu Singapura, Hongkong, Caymand Island, London, Kuala Lumpur (kantor remitansi). Sementara cabang Shanghai merupakan impian lama Bank Mandiri yang baru terwujud dengan persyaratan yang rumit.
Menurutnya mendirikan cabang d luar negeri tergantung aturan di negara tersebut. Ia mencontohkan di China bank harus menggunakan mata uang RMB. Sementara di Malaysia tak perlu menggunakan ringgit.
Saat ini Mandiri telah menjadi bank bertaraf internasional karena telah memilki modal Rp50 triliun sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia. Sebelumnya Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan pembukaan cabang di Shanghai diharapkan dibuka sebelum semester pertama 2011. Mandiri harus melakukann berbagai persiapan seperti persiapan teknis, management information system, hingga perekrutan. "Akhir Juni semoga sudah siap," kata Zulkifli.
Setelah Shanghai pada 2011, Bank Mandiri juga akan membuka kantor di Timur Tengah dan Korea guna mengembangkan jasa pengiriman uang (remittance) dari tenaga kerja Indonesia. (eh)
• VIVAnews
Minggu, 17 Juli 2011, 19:54 WIB
Nur Farida Ahniar, Sukirno
VIVAnews- Impian PT Bank Mandiri Tbk memiliki cabang di Shanghai-China sudah di depan mata. Tak lama lagi cabang Shanghai itu akan beroperasi secara komersial.
Corporate Secretary Bank Mandiri Sukoriyanto Saputro menjelaskan pembukaan cabang itu tak memakan waktu lama. Namun tepatnya Sukoriyanto enggan menyebutkan. Sebelumnya Bank Mandiri menargetkan cabang di China itu akan dibuka sebelum semester I/2011.
"Tak lama lagi akan beroperasi secara komersial. Pembukaan di China dalam waktu dekat ini" ujar dia di Jakarta, Minggu, 17 Juli 2011.
Bank Mandiri sendiri memiliki cabang di luar negeri yaitu Singapura, Hongkong, Caymand Island, London, Kuala Lumpur (kantor remitansi). Sementara cabang Shanghai merupakan impian lama Bank Mandiri yang baru terwujud dengan persyaratan yang rumit.
Menurutnya mendirikan cabang d luar negeri tergantung aturan di negara tersebut. Ia mencontohkan di China bank harus menggunakan mata uang RMB. Sementara di Malaysia tak perlu menggunakan ringgit.
Saat ini Mandiri telah menjadi bank bertaraf internasional karena telah memilki modal Rp50 triliun sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia. Sebelumnya Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan pembukaan cabang di Shanghai diharapkan dibuka sebelum semester pertama 2011. Mandiri harus melakukann berbagai persiapan seperti persiapan teknis, management information system, hingga perekrutan. "Akhir Juni semoga sudah siap," kata Zulkifli.
Setelah Shanghai pada 2011, Bank Mandiri juga akan membuka kantor di Timur Tengah dan Korea guna mengembangkan jasa pengiriman uang (remittance) dari tenaga kerja Indonesia. (eh)
• VIVAnews
Saturday, 16 July 2011
Liberalisasi Sektor Jasa Tingkatkan Ekonomi
Sektor jasa yang efisien akan menunjang perkembangan sektor industri.
Jum'at, 15 Juli 2011, 18:31 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan Indonesia perlu memperkuat sektor jasa dengan meningkatkan daya saing dan investasi menjadi langkah positif untuk mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Sektor jasa-jasa seperti transportasi, telekomunikasi, logistik, dan keuangan yang efisien akan menunjang sektor produksi," kata Mari di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2011. "Termasuk juga sektor pendidikan dan kesehatan."
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor-sektor jasa telah berkontribusi terhadap hampir separuh dari total aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Perkiraan pada 2009 menunjukkan bahwa 48 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan 47 persen lapangan pekerjaan datang dari sektor jasa.
Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan efisiensi sektor jasa di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan dampak positif terhadap sektor-sektor lainnya, seperti manufaktur. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas badan-badan usaha kecil dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan.
"Sektor jasa-jasa harus mencakup peran yang lebih besar dalam 20 tahun mendatang, di mana pangsa terhadap PDB harus meningkat dari 45 persen di 2009 menjadi 55 persen di 2025," ujar Mari.
Mendag mengutip peringkat daya saing menurut World Economic Forum 2010, dalam daya saing global, Indonesia berada pada peringkat 44 dunia dari 139 negara. Meskipun peringkat Indonesia meningkat, dari sebelumnya 54 menjadi 44, karena perbaikan yang signifikan dari kebijakan makro yang stabil, pendidikan dasar yang meningkat, dan iklim usaha yang membaik, namun dalam bidang yang sangat penting seperti infrastruktur, kesiapan teknologi, dan kesehatan, masih memerlukan kerja keras, karena masih berada pada peringkat 82, 91, dan 99.
• VIVAnews
Jum'at, 15 Juli 2011, 18:31 WIB
Hadi Suprapto, Sukirno
VIVAnews - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan Indonesia perlu memperkuat sektor jasa dengan meningkatkan daya saing dan investasi menjadi langkah positif untuk mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Sektor jasa-jasa seperti transportasi, telekomunikasi, logistik, dan keuangan yang efisien akan menunjang sektor produksi," kata Mari di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat, 15 Juli 2011. "Termasuk juga sektor pendidikan dan kesehatan."
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor-sektor jasa telah berkontribusi terhadap hampir separuh dari total aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Perkiraan pada 2009 menunjukkan bahwa 48 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan 47 persen lapangan pekerjaan datang dari sektor jasa.
Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan efisiensi sektor jasa di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan dampak positif terhadap sektor-sektor lainnya, seperti manufaktur. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas badan-badan usaha kecil dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mengurangi kemiskinan.
"Sektor jasa-jasa harus mencakup peran yang lebih besar dalam 20 tahun mendatang, di mana pangsa terhadap PDB harus meningkat dari 45 persen di 2009 menjadi 55 persen di 2025," ujar Mari.
Mendag mengutip peringkat daya saing menurut World Economic Forum 2010, dalam daya saing global, Indonesia berada pada peringkat 44 dunia dari 139 negara. Meskipun peringkat Indonesia meningkat, dari sebelumnya 54 menjadi 44, karena perbaikan yang signifikan dari kebijakan makro yang stabil, pendidikan dasar yang meningkat, dan iklim usaha yang membaik, namun dalam bidang yang sangat penting seperti infrastruktur, kesiapan teknologi, dan kesehatan, masih memerlukan kerja keras, karena masih berada pada peringkat 82, 91, dan 99.
• VIVAnews
Pengguna Internet RI Tumbuh Tercepat
71 persen pengguna menghabiskan waktu rata-rata 35 jam sepekan untuk mengakses internet.
Jum'at, 15 Juli 2011, 06:01 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Michele Guthrie, JAPAC Director, Strategic Business Development Google menyebutkan, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar atau ‘Land of Market’.
Guthrie menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat dan ini adalah peluang yang sangat besar.
Pengguna internet harian di Indonesia, menurut Guthrie, sebanyak 71 persen menghabiskan waktunya selama rata-rata 35 jam dalam sepekan untuk mengakses internet.
Kemudian, penggunaan smartphone juga semakin populer, terutama di kalangan anak muda dan berpendidikan. "Itu benar-benar luar biasa," ujar dia pada ajang IDBYTE 2011 di Jakarta.
Andy Zain, Chief Executive Officer Numedia Global, pemilik aplikasi MIG33 menjelaskan hal serupa. Potensi bisnis online dan telepon seluler masih sangat terbuka.
Dia menyebut Indonesia adalah pengguna Opera Mini terbesar di dunia dan ini menunjukkan pengguna internet melalui telepon seluler lebih banyak.
"Indonesia is not a trend follower, we are trend creator," ungkap Andy.
Potensi yang sangat terbuka itu, lanjut Andy, tidak hanya pada segmen bisnis online, tetapi juga penyedia perangkat telepon seluler, konten seluler, perbankan, dan potensi lainnya yang benar-benar belum tergarap maksimal.
"Pasar periklanan dunia maya di Indonesia mencapai Rp60 triliun pada 2010, dengan pertumbuhan 20 persen per tahun," kata Andy.
Selain itu, Andy menjelaskan, potensi pasar teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mencapai Rp220 triliun pada 2010 dan diprediksi mencapai Rp440 triliun tahun ini. "Tantangannya adalah bagaimana membuat produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang berbeda-beda di tiap daerah," pungkasnya. (art)
• VIVAnews
Jum'at, 15 Juli 2011, 06:01 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Michele Guthrie, JAPAC Director, Strategic Business Development Google menyebutkan, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar atau ‘Land of Market’.
Guthrie menyebutkan, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat dan ini adalah peluang yang sangat besar.
Pengguna internet harian di Indonesia, menurut Guthrie, sebanyak 71 persen menghabiskan waktunya selama rata-rata 35 jam dalam sepekan untuk mengakses internet.
Kemudian, penggunaan smartphone juga semakin populer, terutama di kalangan anak muda dan berpendidikan. "Itu benar-benar luar biasa," ujar dia pada ajang IDBYTE 2011 di Jakarta.
Andy Zain, Chief Executive Officer Numedia Global, pemilik aplikasi MIG33 menjelaskan hal serupa. Potensi bisnis online dan telepon seluler masih sangat terbuka.
Dia menyebut Indonesia adalah pengguna Opera Mini terbesar di dunia dan ini menunjukkan pengguna internet melalui telepon seluler lebih banyak.
"Indonesia is not a trend follower, we are trend creator," ungkap Andy.
Potensi yang sangat terbuka itu, lanjut Andy, tidak hanya pada segmen bisnis online, tetapi juga penyedia perangkat telepon seluler, konten seluler, perbankan, dan potensi lainnya yang benar-benar belum tergarap maksimal.
"Pasar periklanan dunia maya di Indonesia mencapai Rp60 triliun pada 2010, dengan pertumbuhan 20 persen per tahun," kata Andy.
Selain itu, Andy menjelaskan, potensi pasar teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mencapai Rp220 triliun pada 2010 dan diprediksi mencapai Rp440 triliun tahun ini. "Tantangannya adalah bagaimana membuat produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang berbeda-beda di tiap daerah," pungkasnya. (art)
• VIVAnews
Bisnis Online Indonesia Belum Tergarap
"Potensinya besar, 92 persen pengakses internet di bawah usia 35 tahun."
Jum'at, 15 Juli 2011, 05:31 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Potensi Bisnis Online di Indonesia masih belum tergarap maksimal baik melalui situs jejaring sosial, portal, maupun situs jual beli di dunia maya. Padahal, Indonesia mempunyai modal yang sangat besar, yaitu pengguna Facebook terbesar kedua di dunia, pengakses Twitter ketiga terbesar di dunia, dengan usia pengakses internet itu 92 persen di bawah 35 tahun.
"Potensinya besar, 92 persen pengakses internet di bawah usia 35 tahun. Artinya pengakses yang aktif, muda, dan vokal," kata Ken Dean Lawadinata, Chief Executive Officer Kaskus Networks, dalam presentasinya pada Konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritzcarlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Saat ini, lanjut Ken, tren di Internet yang dapat mempengaruhi dunia nyata dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori. Misalnya, online community management, contohnya koin kepedulian Prita, Indonesia Unite, Bike to Work dan Kaskus Community. Kemudian, tren Internet juga dapat dikategorikan misalnya dalam tech startup, youth, woman and rural, mobile, dan terakhir adalah e-commerce.
"Khusus e-commerce, dari Survei Nielsen, lebih dari satu dari lima konsumen Asia Pasifik [22%] telah membayar untuk buku-buku online, 17 persen telah membayar untuk musik dan 16 persen untuk permainan," beber Ken.
Meskipun di Indonesia e-commerce masih dapat dikatakan baru, menurut Ken, perkembangan ke depan akan semakin bagus. Terlebih penetrasi produk telepon seluler sangat tinggi sehingga masyarakat Indonesia dapat saling terhubung dan semakin tanpa batas.
"Mobile phone sangat potensial di masa depan karena kita sangat sulit untuk menghubungkan ribuan pulau dan ini dapat mendorong perkembangan e-commerce," kata Ken.
Peluangnya ada pada jumah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta yang dimungkinkan untuk terkoneksi satu dan lainnya. Terlebih lagi, lanjut Ken, pengakses internet berjenis kelamin perempuan sering kali hanya menggunakan internet untuk chatting, Facebook, e-mail, Twitter, dan obrolan di jejaring sosial lainnya. Dan itu adalah masalah sekaligus peluang. "Coba pikirkan untuk membangun perusahaan online. Ini sangat potensial," kata Ken.
Namun, Ken juga menyayangkan adanya budaya plagiasi yang masih ditemui di Indonesia. Ken mengatakan bahwa hal itu bukanlah tindakan pintar. "Misalnya Facebook sukses, terus di plagiat di Indonesia dengan bikin social network juga yang serupa, itu nggak smart," kata Ken.
Sedikit solusi dari Ken, jika sudah melihat sesuatu yang sukses di luar negeri, seharusnya dibawa ke Indonesia dengan memodifikasinya menjadi citarasa lokal Indonesia.
"Coba kita hitung potensi bisnisnya, FJB (Forum Jual Beli) Kaskus saja transaksi setiap bulannya 1 juta lebih. Miisalnya setiap transaksi minimal Rp50 ribu, omzetnya Rp57 miliar," ungkap Ken.
• VIVAnews
Jum'at, 15 Juli 2011, 05:31 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Potensi Bisnis Online di Indonesia masih belum tergarap maksimal baik melalui situs jejaring sosial, portal, maupun situs jual beli di dunia maya. Padahal, Indonesia mempunyai modal yang sangat besar, yaitu pengguna Facebook terbesar kedua di dunia, pengakses Twitter ketiga terbesar di dunia, dengan usia pengakses internet itu 92 persen di bawah 35 tahun.
"Potensinya besar, 92 persen pengakses internet di bawah usia 35 tahun. Artinya pengakses yang aktif, muda, dan vokal," kata Ken Dean Lawadinata, Chief Executive Officer Kaskus Networks, dalam presentasinya pada Konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritzcarlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Saat ini, lanjut Ken, tren di Internet yang dapat mempengaruhi dunia nyata dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori. Misalnya, online community management, contohnya koin kepedulian Prita, Indonesia Unite, Bike to Work dan Kaskus Community. Kemudian, tren Internet juga dapat dikategorikan misalnya dalam tech startup, youth, woman and rural, mobile, dan terakhir adalah e-commerce.
"Khusus e-commerce, dari Survei Nielsen, lebih dari satu dari lima konsumen Asia Pasifik [22%] telah membayar untuk buku-buku online, 17 persen telah membayar untuk musik dan 16 persen untuk permainan," beber Ken.
Meskipun di Indonesia e-commerce masih dapat dikatakan baru, menurut Ken, perkembangan ke depan akan semakin bagus. Terlebih penetrasi produk telepon seluler sangat tinggi sehingga masyarakat Indonesia dapat saling terhubung dan semakin tanpa batas.
"Mobile phone sangat potensial di masa depan karena kita sangat sulit untuk menghubungkan ribuan pulau dan ini dapat mendorong perkembangan e-commerce," kata Ken.
Peluangnya ada pada jumah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta yang dimungkinkan untuk terkoneksi satu dan lainnya. Terlebih lagi, lanjut Ken, pengakses internet berjenis kelamin perempuan sering kali hanya menggunakan internet untuk chatting, Facebook, e-mail, Twitter, dan obrolan di jejaring sosial lainnya. Dan itu adalah masalah sekaligus peluang. "Coba pikirkan untuk membangun perusahaan online. Ini sangat potensial," kata Ken.
Namun, Ken juga menyayangkan adanya budaya plagiasi yang masih ditemui di Indonesia. Ken mengatakan bahwa hal itu bukanlah tindakan pintar. "Misalnya Facebook sukses, terus di plagiat di Indonesia dengan bikin social network juga yang serupa, itu nggak smart," kata Ken.
Sedikit solusi dari Ken, jika sudah melihat sesuatu yang sukses di luar negeri, seharusnya dibawa ke Indonesia dengan memodifikasinya menjadi citarasa lokal Indonesia.
"Coba kita hitung potensi bisnisnya, FJB (Forum Jual Beli) Kaskus saja transaksi setiap bulannya 1 juta lebih. Miisalnya setiap transaksi minimal Rp50 ribu, omzetnya Rp57 miliar," ungkap Ken.
• VIVAnews
Friday, 15 July 2011
Jawara Digital Indonesia Versi Bubu Awards
Ini bukan hanya sekedar penghargaan, tapi juga pengakuan.
Jum'at, 15 Juli 2011, 00:56 WIB
Elin Yunita Kristanti, Sukirno
VIVAnews - Bubu Awards kembali digelar untuk ketujuhkalinya sebagai wujud apresiasi para pelaku industri digital dan pencarian talenta digital di Indonesia. Penghargaan tidak hanya tentang kompetisi desain web paling bergengsi di Indonesia tetapi juga kompetisi digital untuk mempercepat pertumbuhan internet dan lanskap mobile marketing di Indonesia. Juga sebagai pemicu yang kuat bagi pertumbuhan industri digital di Indonesia.
"Ini bukanlah hanya sekedar penghargaan, tapi ini adalah pengakuan untuk Indonesia yang memiliki bakat-bakat dalam memproduksi produk-produk digital," kata Pimpinan IDBYTE sekaligus Chairman and Chief Mentor Bubu.com, Shinta Danuwardoyo, dalam sambutannya di malam penganugerahkan Bubu Awards v.07 (Version Tujuh), di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Palace, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Ajang penghargaan ini, lanjut Shinta, juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena saat ini adalah abad digital dan mobile yang membuat masing-masing orang terkoneksi kepada siapapun dan kapanpun. "Itu adalah peluang bagi ekonomi kita," kata Shinta.
Bubu awards ke-7 ini, kata Shinta, telah melakukan seleksi sejak Mei 2011 lalu yang dilakukan oleh 45 Juri dan kemudian ditabulasi oleh tabulator resmi Bubu.com yaitu Ernest and Young Indonesia. Beberapa Jurinya adalah Founder and Chief Technical Officer KASKUS Networks, Andrew Darwis, Chief Editor at Detik.com, Indonesia, Budiono Darsono, Director Southeast Asia at Intel, Debjani Ghosh, Deputy President Director of Bakrie Telecom, Erik Meijer, Independent Commissioner at Telkom, Johnny Swandi Sjam, Managing Director at Google Southeast Asia, Julian Persaud, Country Manager Yahoo! Indonesia, Pontus Sonnerstedt, President Director of PT Microsoft Indonesia, Sutanto Hartono, dan juri lainnya.
Kategori Award yang diberikan dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kategori Digital Marketing Awards, Digital Media Awards, dan Digital Talent Awards.
Daftar Kategori Pemenang Bubu Awards v.07
Kategori Digital Media Awards
1. Web Award Corporate : Telkomsel
2. Web Award Culture and Tourism : Info Backpacker
3. Web Award e-commerce : Kampung Pulsa
4. Web Award Education : Indonesia Bercerita
5. Web Award Game : Football Saga
6. Web Award Government : babelgov.go.id
7. Web Award News/Entertainment : Famela.com
8. Web Award Product/Consumer : Ngomik.com
9. Web Award Social Media : Filmoo.com
10. Web Award Utility : Pricearea.com
Kategori Digital Marketing Awards
1. Digital Campaign Award : Magnum Lounching
2. Mobile Application Award : Bouncity
Kategori Digital Talent Awards
1. Digital Business Leader Award : Agung Adi Prasetyo, CEO Kompas Gramedia
2. Digital Influencer : Adrie Subono, Music Promotor Java Musikindo
3. Digital Community Leader Award : Ainun Chonsun, Akademi Berbagi
4. Digital Marketing Plan for Startup Award : Rocto.com
Kategori Best of the Best Web Award : Indonesia Bercerita
• VIVAnews
Jum'at, 15 Juli 2011, 00:56 WIB
Elin Yunita Kristanti, Sukirno
VIVAnews - Bubu Awards kembali digelar untuk ketujuhkalinya sebagai wujud apresiasi para pelaku industri digital dan pencarian talenta digital di Indonesia. Penghargaan tidak hanya tentang kompetisi desain web paling bergengsi di Indonesia tetapi juga kompetisi digital untuk mempercepat pertumbuhan internet dan lanskap mobile marketing di Indonesia. Juga sebagai pemicu yang kuat bagi pertumbuhan industri digital di Indonesia.
"Ini bukanlah hanya sekedar penghargaan, tapi ini adalah pengakuan untuk Indonesia yang memiliki bakat-bakat dalam memproduksi produk-produk digital," kata Pimpinan IDBYTE sekaligus Chairman and Chief Mentor Bubu.com, Shinta Danuwardoyo, dalam sambutannya di malam penganugerahkan Bubu Awards v.07 (Version Tujuh), di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pacific Palace, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Ajang penghargaan ini, lanjut Shinta, juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena saat ini adalah abad digital dan mobile yang membuat masing-masing orang terkoneksi kepada siapapun dan kapanpun. "Itu adalah peluang bagi ekonomi kita," kata Shinta.
Bubu awards ke-7 ini, kata Shinta, telah melakukan seleksi sejak Mei 2011 lalu yang dilakukan oleh 45 Juri dan kemudian ditabulasi oleh tabulator resmi Bubu.com yaitu Ernest and Young Indonesia. Beberapa Jurinya adalah Founder and Chief Technical Officer KASKUS Networks, Andrew Darwis, Chief Editor at Detik.com, Indonesia, Budiono Darsono, Director Southeast Asia at Intel, Debjani Ghosh, Deputy President Director of Bakrie Telecom, Erik Meijer, Independent Commissioner at Telkom, Johnny Swandi Sjam, Managing Director at Google Southeast Asia, Julian Persaud, Country Manager Yahoo! Indonesia, Pontus Sonnerstedt, President Director of PT Microsoft Indonesia, Sutanto Hartono, dan juri lainnya.
Kategori Award yang diberikan dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kategori Digital Marketing Awards, Digital Media Awards, dan Digital Talent Awards.
Daftar Kategori Pemenang Bubu Awards v.07
Kategori Digital Media Awards
1. Web Award Corporate : Telkomsel
2. Web Award Culture and Tourism : Info Backpacker
3. Web Award e-commerce : Kampung Pulsa
4. Web Award Education : Indonesia Bercerita
5. Web Award Game : Football Saga
6. Web Award Government : babelgov.go.id
7. Web Award News/Entertainment : Famela.com
8. Web Award Product/Consumer : Ngomik.com
9. Web Award Social Media : Filmoo.com
10. Web Award Utility : Pricearea.com
Kategori Digital Marketing Awards
1. Digital Campaign Award : Magnum Lounching
2. Mobile Application Award : Bouncity
Kategori Digital Talent Awards
1. Digital Business Leader Award : Agung Adi Prasetyo, CEO Kompas Gramedia
2. Digital Influencer : Adrie Subono, Music Promotor Java Musikindo
3. Digital Community Leader Award : Ainun Chonsun, Akademi Berbagi
4. Digital Marketing Plan for Startup Award : Rocto.com
Kategori Best of the Best Web Award : Indonesia Bercerita
• VIVAnews
Google Ingin Buka Kantor di Indonesia
Indonesia adalah pengguna Internet dengan pertumbuhan tercepat. Ini adalah peluang.
Kamis, 14 Juli 2011, 22:55 WIB
Elin Yunita Kristanti, Sukirno
VIVAnews - Raksasa mesin pencari data internet, Google, mengaku senang jika dimungkinkan membuka kantor di Indonesia. Ini adalah reaksi dari Google ketika Facebook sebelumnya juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk membuka kantor di Indonesia.
"Saya akan senang jika bisa membuka kantor di Indonesia," kata JAPAC Director, Strategic Business Development Google, Michele Guthrie, dalam presentasinya pada Konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritzcarlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Pertimbangan ini merupakan jawaban dari salah satu peserta konferensi yang menanyakan kemungkinan Google akan membuka kantornya di Indonesia yang sebelumnya juga ditanyakan kepada Javier Olivian, Head of International Growth Facebook -- yang memiliki alasan Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar kedua di dunia dan pertumbuhan pengguna Internet tercepat di Dunia.
"Indonesia adalah pengguna Internet dengan pertumbuhan tercepat dan ini adalah peluang tersendiri bagi kami," ungkap Guthrie.
Memang sebelumnya, lanjut Guthrie, Google juga bekerjasama secara business to business dengan beberapa perusahaan di Indonesia, namun Ia berharap kerjasama yang lebih banyak lagi dengan perusahaan-perusahaan asal Indonesia.
"Kami sangat mencoba dengan keras untuk bekerjasama dengan Indonesia, meskipun belum," pungkasnya. (sj)
• VIVAnews
Kamis, 14 Juli 2011, 22:55 WIB
Elin Yunita Kristanti, Sukirno
VIVAnews - Raksasa mesin pencari data internet, Google, mengaku senang jika dimungkinkan membuka kantor di Indonesia. Ini adalah reaksi dari Google ketika Facebook sebelumnya juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk membuka kantor di Indonesia.
"Saya akan senang jika bisa membuka kantor di Indonesia," kata JAPAC Director, Strategic Business Development Google, Michele Guthrie, dalam presentasinya pada Konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritzcarlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Pertimbangan ini merupakan jawaban dari salah satu peserta konferensi yang menanyakan kemungkinan Google akan membuka kantornya di Indonesia yang sebelumnya juga ditanyakan kepada Javier Olivian, Head of International Growth Facebook -- yang memiliki alasan Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar kedua di dunia dan pertumbuhan pengguna Internet tercepat di Dunia.
"Indonesia adalah pengguna Internet dengan pertumbuhan tercepat dan ini adalah peluang tersendiri bagi kami," ungkap Guthrie.
Memang sebelumnya, lanjut Guthrie, Google juga bekerjasama secara business to business dengan beberapa perusahaan di Indonesia, namun Ia berharap kerjasama yang lebih banyak lagi dengan perusahaan-perusahaan asal Indonesia.
"Kami sangat mencoba dengan keras untuk bekerjasama dengan Indonesia, meskipun belum," pungkasnya. (sj)
• VIVAnews
Facebook Jajaki Buka Kantor di Indonesia
"Indonesia itu luar biasa, sekarang menjadi pengguna Facebook terbesar kedua di dunia."
Kamis, 14 Juli 2011, 13:06 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Facebook mempertimbangkan untuk membuka kantor cabangnya di Indonesia. Informasi itu disampaikan oleh Javier Olivian, Head of International Growth Facebook.
"Mungkin kami akan membuka kantor di Indonesia," kata Olivian, dalam presentasinya pada konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Pertimbangan ini merupakan jawaban dari salah satu peserta konferensi yang menanyakan kemungkinan Facebook akan membuka kantornya di Indonesia. Sebab, Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar kedua di dunia. "Indonesia itu luar biasa, sekarang menjadi pengguna Facebook terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat," ungkap Olivian.
Berdasarkan data Socialbakers.com total pengguna Facebook hingga saat ini adalah 715.208.900 pengguna. Indonesia menempati posisi kedua terbanyak pengguna Facebook di dunia dengan jumlah 39.171.320 pengguna per 14 Juli 2011 dan diikuti oleh India di peringkat ketiga dengan jumlah 30.429.860.
Jumlah pengguna Facebook asal Indonesia hanya kalah oleh Amerika Serikat yang menempati posisi pertama dengan 151.861.960 pengguna Facebook.
Hal itulah yang mejadikan pertimbangan bagi Facebook untuk membuka cabang di Indonesia. Namun, Olivian menjelaskan, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi terlebih dahulu kepada pertumbuhan jumlah pengguna di situs jejaring sosial itu.
"Kami masih konsentrasi ke pertumbuhan pengguna, membuat inovasi baru dan melanjutkan apa yang ada dulu," pungkas Olivian.
Facebook merupakan salah satu peserta IDBYTE, yang merupakan acara konferensi, pameran dan penghargaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan industri digital di Indonesia.
IDBYTE sendiri adalah pengembangan dari Bubu Awards yang telah diadakan sebanyak enam kali. IDBYTE menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi kelas dunia untuk berbagi pengetahuan dan informasi terkini seputar strategi, teknologi dan insight di Industri digital.
• VIVAnews
Kamis, 14 Juli 2011, 13:06 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Facebook mempertimbangkan untuk membuka kantor cabangnya di Indonesia. Informasi itu disampaikan oleh Javier Olivian, Head of International Growth Facebook.
"Mungkin kami akan membuka kantor di Indonesia," kata Olivian, dalam presentasinya pada konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Pertimbangan ini merupakan jawaban dari salah satu peserta konferensi yang menanyakan kemungkinan Facebook akan membuka kantornya di Indonesia. Sebab, Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar kedua di dunia. "Indonesia itu luar biasa, sekarang menjadi pengguna Facebook terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat," ungkap Olivian.
Berdasarkan data Socialbakers.com total pengguna Facebook hingga saat ini adalah 715.208.900 pengguna. Indonesia menempati posisi kedua terbanyak pengguna Facebook di dunia dengan jumlah 39.171.320 pengguna per 14 Juli 2011 dan diikuti oleh India di peringkat ketiga dengan jumlah 30.429.860.
Jumlah pengguna Facebook asal Indonesia hanya kalah oleh Amerika Serikat yang menempati posisi pertama dengan 151.861.960 pengguna Facebook.
Hal itulah yang mejadikan pertimbangan bagi Facebook untuk membuka cabang di Indonesia. Namun, Olivian menjelaskan, saat ini pihaknya masih berkonsentrasi terlebih dahulu kepada pertumbuhan jumlah pengguna di situs jejaring sosial itu.
"Kami masih konsentrasi ke pertumbuhan pengguna, membuat inovasi baru dan melanjutkan apa yang ada dulu," pungkas Olivian.
Facebook merupakan salah satu peserta IDBYTE, yang merupakan acara konferensi, pameran dan penghargaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan industri digital di Indonesia.
IDBYTE sendiri adalah pengembangan dari Bubu Awards yang telah diadakan sebanyak enam kali. IDBYTE menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi kelas dunia untuk berbagi pengetahuan dan informasi terkini seputar strategi, teknologi dan insight di Industri digital.
• VIVAnews
Kaskus Angkat Tangan Soal Kasus iPad Ilegal
Permasalahan pokoknya ada pada kurangnya edukasi pada masyarakat terkait aturan.
Kamis, 14 Juli 2011, 19:26 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Kaskus Networks memilih angkat tangan dan menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan iPad 2 yang sedang didakwakan pada dua orang pedagang di Kaskus yakni Randy Lester dan Dian Yudha pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Saya nggak tahu pasti kasus iPad itu gimana. Tapi kita dari Kaskus mendukung pemerintah untuk memberikan data-data yang diperlukan," kata Ken Dean Lawadinata, Chief Executive Officer Kaskus Networks pada presentasinya di Konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Kasus penjualan iPad 2 ini, lanjut Ken, permasalahan pokoknya ada pada kurangnya edukasi pada masyarakat terkait aturan yang harus dipatuhi dalam proses jual beli baik di dunia maya atau di dunia nyata. Ken berharap, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh masyarakat.
"Kita juga sudah mewajibkan pengguna agar bertanggung jawab terhadap thread apapun yang diposting di Kaskus, baik itu di forum jual beli (FJB) ataupun di forum lainnya," ungkap Ken.
Sejauh ini, kata Ken, Kaskus tidak dapat membatasi transaksi atau apapun yang terjadi di forum Kaskus karena itu adalah kebebasan dari para pengguna. "Kita nggak akan menginvestigasi itu resmi atau nggak," imbuh Ken.
Ken menyebutkan, jika dalam proses jual beli sebelumnya menggunakan jasa Rekening Bersama (Rekber) untuk keamanan transfer payment, ke depannya Kaskus akan mengembangkan cara transaksi dengan Kaskus Payment (Kaspay) demi amannya proses transaksi di FJB Kaskus. "Kaspay gunanya untuk mereplace Rekber," pungkas Ken.
Adapun kasus yang menjerat Randy dan Dian berawal dari niat memperoleh uang dari penjualan dua unit iPad melalui FJB Kaskus. Kedua pemuda semula bertransaksi untuk jual beli 2 unit iPad, masing-masing seharga Rp6,6 juta untuk iPad 16 gigabyte (GB), dan Rp8,5 juta untuk iPad 64 GB. Tiba-tiba mereka ditahan karena dinilai melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf J Undang-undang No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 junto ayat 32 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.
Proses penangkapan kedua pemuda ini juga mengejutkan, terutama bagi keluarga mereka. Keduanya pun tak menyangka pemesan perangkat teknologi besutan Apple Inc. Itu adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli. Lebih jauh lagi, keduanya juga kaget, jika produk tanpa disertai buku panduan berbahasa Indonesia itu membawa mereka pada jerat hukum. (umi)
• VIVAnews
Kamis, 14 Juli 2011, 19:26 WIB
Muhammad Firman, Sukirno
VIVAnews - Kaskus Networks memilih angkat tangan dan menyerahkan sepenuhnya kasus penjualan iPad 2 yang sedang didakwakan pada dua orang pedagang di Kaskus yakni Randy Lester dan Dian Yudha pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Saya nggak tahu pasti kasus iPad itu gimana. Tapi kita dari Kaskus mendukung pemerintah untuk memberikan data-data yang diperlukan," kata Ken Dean Lawadinata, Chief Executive Officer Kaskus Networks pada presentasinya di Konferensi IDBYTE 2011, di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2011.
Kasus penjualan iPad 2 ini, lanjut Ken, permasalahan pokoknya ada pada kurangnya edukasi pada masyarakat terkait aturan yang harus dipatuhi dalam proses jual beli baik di dunia maya atau di dunia nyata. Ken berharap, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh masyarakat.
"Kita juga sudah mewajibkan pengguna agar bertanggung jawab terhadap thread apapun yang diposting di Kaskus, baik itu di forum jual beli (FJB) ataupun di forum lainnya," ungkap Ken.
Sejauh ini, kata Ken, Kaskus tidak dapat membatasi transaksi atau apapun yang terjadi di forum Kaskus karena itu adalah kebebasan dari para pengguna. "Kita nggak akan menginvestigasi itu resmi atau nggak," imbuh Ken.
Ken menyebutkan, jika dalam proses jual beli sebelumnya menggunakan jasa Rekening Bersama (Rekber) untuk keamanan transfer payment, ke depannya Kaskus akan mengembangkan cara transaksi dengan Kaskus Payment (Kaspay) demi amannya proses transaksi di FJB Kaskus. "Kaspay gunanya untuk mereplace Rekber," pungkas Ken.
Adapun kasus yang menjerat Randy dan Dian berawal dari niat memperoleh uang dari penjualan dua unit iPad melalui FJB Kaskus. Kedua pemuda semula bertransaksi untuk jual beli 2 unit iPad, masing-masing seharga Rp6,6 juta untuk iPad 16 gigabyte (GB), dan Rp8,5 juta untuk iPad 64 GB. Tiba-tiba mereka ditahan karena dinilai melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf J Undang-undang No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Pasal 52 junto ayat 32 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.
Proses penangkapan kedua pemuda ini juga mengejutkan, terutama bagi keluarga mereka. Keduanya pun tak menyangka pemesan perangkat teknologi besutan Apple Inc. Itu adalah polisi yang menyamar sebagai pembeli. Lebih jauh lagi, keduanya juga kaget, jika produk tanpa disertai buku panduan berbahasa Indonesia itu membawa mereka pada jerat hukum. (umi)
• VIVAnews
Wednesday, 13 July 2011
BPK: Pungutan Pendidikan Tak Ikuti Aturan
BLU pendidikan hanya boleh menarik 30 persen keuntungan dari biaya operasional
Rabu, 13 Juli 2011, 18:44 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan memberi saran kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk tidak membebani masyarakat dengan pungutan-pungutan uang pendaftaran di sekolah dan Perguruan Tinggi.
"Kalau bisa, masyarakat jangan dibebani dengan uang masuk sekolah dan universitas," kata Anggota BPK RI, Rizal Djalil, usai penyampaian keterangan pers nya di Kantor BPK, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Rizal menyayangkan, anggaran Kementerian Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu lembaga penerima anggaran terbesar dalam APBN tahun 2010, tetapi pengelola universitas masih tetap menarik pungutan kepada peserta didiknya.
"Sekarang hanya orang-orang mampu yang bisa sekolah atau kuliah, saya saran ditalangi dulu dengan APBN," ungkap Rizal.
BPK mengakui, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 memang menyatakan Badan Layanan Umum (BLU) perguruan tinggi diperkenankan memperoleh pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat maksimal 30 persen dari biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh masyarakat.
Namun, sesuai dengan pasal tersebut, pendapatan itu seharusnya dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Gap-nya yang di berita itu Rp7,9 triliun. Kita Prihatin, bahwa penatalaksanaan pungutan-pungutan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Rizal.
BPK, lanjut dia, memastikan akan memberi perhatian yang sangat besar kepada permasalahan yang menyangkut masyarakat, terutama pungutan-pungutan di sekolah dan perguruan tinggi.
Sementara itu, terkait tingginya pungutan masuk Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ataupun Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Rizal merasa prihatin tetapi belum dapat menjelaskan karena masih dalam proses pemeriksaan.
"Saya masih melakukan pemeriksaan, kita hanya baru menerima surat, tapi masih dilakukan pengecekan," pungkasnya.
Sebelumnya, BPK mengungkapkan pemeriksaan laporan keuangan di Kemendiknas tahun 2010 dan menemukan beberapa hal terkait pungutan pada BLU di beberapa universitas sebagai sampel dari pemeriksaan itu.
Temuan itu diantaranya PNPB dari pungutan kementerian atau lembaga (K/L) yang tidak disetorkan ke kas negara, tidak dilaporkan, atau digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar lebih dari Rp25,8 miliar. Instansi pemerintah itu juga diketahui memiliki rekening yang tidak memiliki ijin dari Kemenkeu sebanyak 43 rekening di berbagai PTN dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar lebih dari Rp26,4 miliar.
• VIVAnews
Rabu, 13 Juli 2011, 18:44 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan memberi saran kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk tidak membebani masyarakat dengan pungutan-pungutan uang pendaftaran di sekolah dan Perguruan Tinggi.
"Kalau bisa, masyarakat jangan dibebani dengan uang masuk sekolah dan universitas," kata Anggota BPK RI, Rizal Djalil, usai penyampaian keterangan pers nya di Kantor BPK, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Rizal menyayangkan, anggaran Kementerian Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu lembaga penerima anggaran terbesar dalam APBN tahun 2010, tetapi pengelola universitas masih tetap menarik pungutan kepada peserta didiknya.
"Sekarang hanya orang-orang mampu yang bisa sekolah atau kuliah, saya saran ditalangi dulu dengan APBN," ungkap Rizal.
BPK mengakui, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 memang menyatakan Badan Layanan Umum (BLU) perguruan tinggi diperkenankan memperoleh pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat maksimal 30 persen dari biaya operasional perguruan tinggi yang ditanggung oleh masyarakat.
Namun, sesuai dengan pasal tersebut, pendapatan itu seharusnya dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Gap-nya yang di berita itu Rp7,9 triliun. Kita Prihatin, bahwa penatalaksanaan pungutan-pungutan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," kata Rizal.
BPK, lanjut dia, memastikan akan memberi perhatian yang sangat besar kepada permasalahan yang menyangkut masyarakat, terutama pungutan-pungutan di sekolah dan perguruan tinggi.
Sementara itu, terkait tingginya pungutan masuk Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ataupun Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Rizal merasa prihatin tetapi belum dapat menjelaskan karena masih dalam proses pemeriksaan.
"Saya masih melakukan pemeriksaan, kita hanya baru menerima surat, tapi masih dilakukan pengecekan," pungkasnya.
Sebelumnya, BPK mengungkapkan pemeriksaan laporan keuangan di Kemendiknas tahun 2010 dan menemukan beberapa hal terkait pungutan pada BLU di beberapa universitas sebagai sampel dari pemeriksaan itu.
Temuan itu diantaranya PNPB dari pungutan kementerian atau lembaga (K/L) yang tidak disetorkan ke kas negara, tidak dilaporkan, atau digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN sebesar lebih dari Rp25,8 miliar. Instansi pemerintah itu juga diketahui memiliki rekening yang tidak memiliki ijin dari Kemenkeu sebanyak 43 rekening di berbagai PTN dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar lebih dari Rp26,4 miliar.
• VIVAnews
BPK Temukan 43 Rekening Liar di Kemendiknas
Rekening liar tersebut ditemukan di tujuh perguruan tinggi dan satu Dinas Pendidikan.
Rabu, 13 Juli 2011, 17:11 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 43 rekening liar milik Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp26,44 miliar. Rekening tersebut berasal dari penelusuran BPK sejak 2009 hingga 2010. Rekening-rekening itu tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan.
"BPK melakukan tugas hanya untuk memeriksa. Kami sudah koordinasi dengan pihak terkait," ujar Anggota BPK Rizal Djalil dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Hasil temuan BPK menunjukkan rekening tak berizin tersebut berasal dari tujuh perguruan tinggi di Tanah Air dan satu Dinas Pendidikan Nasional dengan posisi saldo tercatat hingga 31 Desember 2010. Rekening liar terbanyak di tingkat perguruan tinggi ditemukan di Universitas Hasanuddin sebanyak 22 rekening dengan nilai Rp2,29 miliar.
Rekening lain yang ditemukan BPK di perguruan tinggi negara adalah:
1. Politeknik Negeri Semarang sebanyak 2 rekening senilai Rp146,24 juta.
2. Universitas Negeri Lampung sebanyak 1 rekening senilai Rp8,34 juta.
3. Politeknik Negeri Jakarta sebanyak 4 rekening senilai Rp1,32 miliar.
4. Universitas Negeri Semarang sebanyak 3 rekening senilai Rp18,38 miliar.
5. Politeknik Negeri Ujung Pandang sebanyak 5 rekening senilai Rp232,36 juta.
6. Politeknik Negeri Lampung sebanyak 2 rekening senilai Rp104,49 juta.
Sementara itu, untuk instansi pemerintah di lingkungan Kemendiknas, BPK hanya menemukan 4 rekening liar milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saldo rekening liar tersebut mencapai Rp3,95 miliar.
Temuan rekening liar BPK tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan Kemendiknas. Sebelumnya, auditor negara tersebut menyatakan laporan keuangan Kemendiknas memperoleh opini disclaimer atau auditor tidak memberikan opini.
Rizal mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan beberapa pungutan badan layanan umum di lingkungan Kemendiknas yang tidak dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pungutan yang tak dilaporkan ini bernilai Rp25,83 miliar.
Sebagai informasi, Kemendiknas saat ini memiliki BLU sekitar 20 unit di perguruan tinggi negeri (PTN) dan 62 PTN non-BLU.
Kemendiknas juga diketahui mengelola kas sebesar Rp1,17 triliun yang dianggap tidak tertib manajemen. Saldo tersebut merupakan jumlah kumulatif antara saldo di rekening dengan saldo uang tunai di bendahara BLU.
"Jumlahnya sangat besar, tapi tidak bisa dirinci," kata Rizal.
Pengelolaan kas tidak tertib tersebut di antaranya terjadi karena pengguna anggaran tidak dapat merinci saldo kas BLU, tidak mencerminkan kondisi saldo riil kas, serta Satuan Kerja BLU tidak tertib dalam mengungkapkan seluruh kas yang dikuasai per 31 Desember 2010.
Rizal mengakui, permasalahan Kemendiknas yang ditemukan BPK kali ini bukan barang baru. Alasannya, BPK pernah menemukan persoalan yang sama di kementerian yang mendapat alokasi anggaran negara tersebut. "Jadi, ini temuannya berulang, tidak ada perbaikan," kata Rizal.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menutup sebanyak 6.900 rekening liar senilai Rp7 triliun dan telah disetor ke kas negara. Temuan itu merupakan hasil penelitian yang dibuat kementerian terhadap 34 ribu rekening liar. (art)
• VIVAnews
Rabu, 13 Juli 2011, 17:11 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 43 rekening liar milik Kementerian Pendidikan Nasional senilai Rp26,44 miliar. Rekening tersebut berasal dari penelusuran BPK sejak 2009 hingga 2010. Rekening-rekening itu tidak memiliki izin dari Kementerian Keuangan.
"BPK melakukan tugas hanya untuk memeriksa. Kami sudah koordinasi dengan pihak terkait," ujar Anggota BPK Rizal Djalil dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Hasil temuan BPK menunjukkan rekening tak berizin tersebut berasal dari tujuh perguruan tinggi di Tanah Air dan satu Dinas Pendidikan Nasional dengan posisi saldo tercatat hingga 31 Desember 2010. Rekening liar terbanyak di tingkat perguruan tinggi ditemukan di Universitas Hasanuddin sebanyak 22 rekening dengan nilai Rp2,29 miliar.
Rekening lain yang ditemukan BPK di perguruan tinggi negara adalah:
1. Politeknik Negeri Semarang sebanyak 2 rekening senilai Rp146,24 juta.
2. Universitas Negeri Lampung sebanyak 1 rekening senilai Rp8,34 juta.
3. Politeknik Negeri Jakarta sebanyak 4 rekening senilai Rp1,32 miliar.
4. Universitas Negeri Semarang sebanyak 3 rekening senilai Rp18,38 miliar.
5. Politeknik Negeri Ujung Pandang sebanyak 5 rekening senilai Rp232,36 juta.
6. Politeknik Negeri Lampung sebanyak 2 rekening senilai Rp104,49 juta.
Sementara itu, untuk instansi pemerintah di lingkungan Kemendiknas, BPK hanya menemukan 4 rekening liar milik Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saldo rekening liar tersebut mencapai Rp3,95 miliar.
Temuan rekening liar BPK tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan Kemendiknas. Sebelumnya, auditor negara tersebut menyatakan laporan keuangan Kemendiknas memperoleh opini disclaimer atau auditor tidak memberikan opini.
Rizal mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan beberapa pungutan badan layanan umum di lingkungan Kemendiknas yang tidak dilaporkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pungutan yang tak dilaporkan ini bernilai Rp25,83 miliar.
Sebagai informasi, Kemendiknas saat ini memiliki BLU sekitar 20 unit di perguruan tinggi negeri (PTN) dan 62 PTN non-BLU.
Kemendiknas juga diketahui mengelola kas sebesar Rp1,17 triliun yang dianggap tidak tertib manajemen. Saldo tersebut merupakan jumlah kumulatif antara saldo di rekening dengan saldo uang tunai di bendahara BLU.
"Jumlahnya sangat besar, tapi tidak bisa dirinci," kata Rizal.
Pengelolaan kas tidak tertib tersebut di antaranya terjadi karena pengguna anggaran tidak dapat merinci saldo kas BLU, tidak mencerminkan kondisi saldo riil kas, serta Satuan Kerja BLU tidak tertib dalam mengungkapkan seluruh kas yang dikuasai per 31 Desember 2010.
Rizal mengakui, permasalahan Kemendiknas yang ditemukan BPK kali ini bukan barang baru. Alasannya, BPK pernah menemukan persoalan yang sama di kementerian yang mendapat alokasi anggaran negara tersebut. "Jadi, ini temuannya berulang, tidak ada perbaikan," kata Rizal.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menutup sebanyak 6.900 rekening liar senilai Rp7 triliun dan telah disetor ke kas negara. Temuan itu merupakan hasil penelitian yang dibuat kementerian terhadap 34 ribu rekening liar. (art)
• VIVAnews
Cari Laba, Star Incar Pasar Luar Negeri
Pasar Brasil, Asia, dan Timur Tengah menjadi pasar yang prospektif
Rabu, 13 Juli 2011, 11:41 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - PT Star Petrochem Tbk berencana melakukan ekspansi bisnis dengan menyasar pasar luar negeri seperti negara di Asia, Brasil, dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut dianggap masih berpeluang untuk dimasuki produk tekstil dalam negeri.
Sebagai informasi, Star Petrochem adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan serat sintetis dan polyester.
"Pasar itulah yang masih terbuka," kata Direktur Keuangan PT Star Petrochem Tbk, Irwando Saragih, usai peluncuran saham perdana di BEI, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Irwando menjelaskan, untuk beberapa bulan ke depan, pangsa pasar tekstil dan garmen di luar negeri kemungkinan akan lebih bergairah dibandingkan pasar lokal. Tak mau ketinggalan momentum tersebut, Star memutuskan untuk berkonsentrasi pada pangsa pasar tersebut.
Star rencananya akan mengalokasikan pasokan produk sebesar 60 persen dari produksi perusahaan. Sementara sisanya akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
"Melihat peluangnya, kalau sekarang peluang paling (besar) ke luar negeri. Untuk September sampai Oktober, baru kembali ke Indonesia," kata Irwando.
Untuk menunjang rencana ekspansi bisnis tersebut, Star berencana menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik baru di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini, perusahaan memiliki pabrik berlokasi di Tangerang yang akan memenuhi kebutuhan Jawa Barat. Pabrik lain berada di Boyolali yang khusus memasok keperluan industri tekstil di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Rencananya, seluruh kebutuhan penambahan alat produksi tersebut akan diperoleh dari penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO). Star bakal mengimpor mesin-mesin produksi sebagian besar dari Eropa karena dianggap berkualitas lebih baik. Sisanya, akan didatangkan dari Jepang.
"Sebesar 35 persen dari dana IPO yang Rp120 miliar untuk beli mesin," kata Irwando.
Star saat ini memiliki kapasitas produksi pabrik di Tangerang sebesar 65 ribu ton. Kapasitas tersebut diproyeksikan bakal meningkat sebesar 30 ribu ton jika pabrik Boyolali dapat mulai berproduksi pada semester pertama tahun 2013.
Star Petrochem tahun 2010 mencatat laba bersih sebesar Rp3,58 miliar dengan pendapatan Rp110,96 miliar. Perolehan tersebut naik signifikan dibandingkan posisi tahun 2009 dimana laba bersih sebesar Rp221 juta dan pendapatan Rp8,73 miliar.
• VIVAnews
Rabu, 13 Juli 2011, 11:41 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - PT Star Petrochem Tbk berencana melakukan ekspansi bisnis dengan menyasar pasar luar negeri seperti negara di Asia, Brasil, dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut dianggap masih berpeluang untuk dimasuki produk tekstil dalam negeri.
Sebagai informasi, Star Petrochem adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan serat sintetis dan polyester.
"Pasar itulah yang masih terbuka," kata Direktur Keuangan PT Star Petrochem Tbk, Irwando Saragih, usai peluncuran saham perdana di BEI, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Irwando menjelaskan, untuk beberapa bulan ke depan, pangsa pasar tekstil dan garmen di luar negeri kemungkinan akan lebih bergairah dibandingkan pasar lokal. Tak mau ketinggalan momentum tersebut, Star memutuskan untuk berkonsentrasi pada pangsa pasar tersebut.
Star rencananya akan mengalokasikan pasokan produk sebesar 60 persen dari produksi perusahaan. Sementara sisanya akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
"Melihat peluangnya, kalau sekarang peluang paling (besar) ke luar negeri. Untuk September sampai Oktober, baru kembali ke Indonesia," kata Irwando.
Untuk menunjang rencana ekspansi bisnis tersebut, Star berencana menambah kapasitas produksi dengan membangun pabrik baru di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini, perusahaan memiliki pabrik berlokasi di Tangerang yang akan memenuhi kebutuhan Jawa Barat. Pabrik lain berada di Boyolali yang khusus memasok keperluan industri tekstil di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Rencananya, seluruh kebutuhan penambahan alat produksi tersebut akan diperoleh dari penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO). Star bakal mengimpor mesin-mesin produksi sebagian besar dari Eropa karena dianggap berkualitas lebih baik. Sisanya, akan didatangkan dari Jepang.
"Sebesar 35 persen dari dana IPO yang Rp120 miliar untuk beli mesin," kata Irwando.
Star saat ini memiliki kapasitas produksi pabrik di Tangerang sebesar 65 ribu ton. Kapasitas tersebut diproyeksikan bakal meningkat sebesar 30 ribu ton jika pabrik Boyolali dapat mulai berproduksi pada semester pertama tahun 2013.
Star Petrochem tahun 2010 mencatat laba bersih sebesar Rp3,58 miliar dengan pendapatan Rp110,96 miliar. Perolehan tersebut naik signifikan dibandingkan posisi tahun 2009 dimana laba bersih sebesar Rp221 juta dan pendapatan Rp8,73 miliar.
• VIVAnews
Saham Star Menguat di Perdagangan Perdana
Saham menguat Rp19 atau 18,63 persen ke level Rp121 dari harga penawaran Rp102.
Rabu, 13 Juli 2011, 10:15 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Saham PT Star Petrochem Tbk langsung menguat Rp19 atau 18,63 persen ke level Rp121 pada perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), saham berkode STAR tersebut sebelumnya ditawarkan pada harga Rp102.
Berdasarkan pantauan VIVAnews.com di BEI, pada pukul 09.33 WIB, harga saham perseroan yang bergerak di bidang perdagangan umum tersebut mampu menembus level Rp122 per saham.
Dalam proses penawaran umum perdana saham, perseroan mencatatkan 4,8 miliar unit yang terdiri atas saham pendiri sebanyak 2,8 miliar dan publik 2 miliar saham.
Sementara itu, dana yang dihimpun dari hasil penawaran umum dengan nilai nominal Rp100 per saham tersebut sekitar Rp204 miliar.
Sebelumnya, tiga perusahaan pendatang baru di lantai bursa, PT Indo Straits Tbk, PT Sidomulyo Selaras Tbk, dan PT Alkindo Naratama Tbk pada perdagangan kemarin, Selasa, 12 Juli 2011 juga menguat saat awal ditransaksikan.
Pada beberapa menit transaksi, ketiga saham diperdagangkan cukup positif. PT Indo Straits misalnya, pada pukul 09.34 WIB, diperdagangkan pada Rp990. Naik Rp40 atau 4,21 persen dari harga penawaran Rp950.
PT Sidomulyo Selaras TBK pada jam yang sama naik 8,8 persen menjadi Rp245. Sementara itu, saham PT Alkindo Naratama pada pukul 09.34 WIB diperdagangkan pada Rp235, atau naik Rp10 (4,44 persen). (art)
• VIVAnews
Rabu, 13 Juli 2011, 10:15 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Saham PT Star Petrochem Tbk langsung menguat Rp19 atau 18,63 persen ke level Rp121 pada perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), saham berkode STAR tersebut sebelumnya ditawarkan pada harga Rp102.
Berdasarkan pantauan VIVAnews.com di BEI, pada pukul 09.33 WIB, harga saham perseroan yang bergerak di bidang perdagangan umum tersebut mampu menembus level Rp122 per saham.
Dalam proses penawaran umum perdana saham, perseroan mencatatkan 4,8 miliar unit yang terdiri atas saham pendiri sebanyak 2,8 miliar dan publik 2 miliar saham.
Sementara itu, dana yang dihimpun dari hasil penawaran umum dengan nilai nominal Rp100 per saham tersebut sekitar Rp204 miliar.
Sebelumnya, tiga perusahaan pendatang baru di lantai bursa, PT Indo Straits Tbk, PT Sidomulyo Selaras Tbk, dan PT Alkindo Naratama Tbk pada perdagangan kemarin, Selasa, 12 Juli 2011 juga menguat saat awal ditransaksikan.
Pada beberapa menit transaksi, ketiga saham diperdagangkan cukup positif. PT Indo Straits misalnya, pada pukul 09.34 WIB, diperdagangkan pada Rp990. Naik Rp40 atau 4,21 persen dari harga penawaran Rp950.
PT Sidomulyo Selaras TBK pada jam yang sama naik 8,8 persen menjadi Rp245. Sementara itu, saham PT Alkindo Naratama pada pukul 09.34 WIB diperdagangkan pada Rp235, atau naik Rp10 (4,44 persen). (art)
• VIVAnews
Ciputra Tunggu Pinangan Proyek BUMN Tower
Perusahaan BUMN seperti PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk siap ikut tender.
Rabu, 13 Juli 2011, 09:24 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun Menara BUMN atau BUMN Tower. Sejumlah perusahaan yang bergelut di bidang properti maupun infrastruktur tertarik menggarap proyek pemerintah tersebut. Salah satunya, Grup Ciputra.
Menurut Direktur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, perseroan sudah mengungkapkan ketertarikannya membangun proyek BUMN Tower. "Kita terus menjajaki agar bisa ikut tender. Tapi, sampai saat ini belum ada perkembangan," ujarnya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, dia menambahkan, perseroan hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah, apakah Ciputra bisa mengikuti tender dalam menggarap proyek tersebut. "Jadi masih menunggu," ujar Sugwantono.
Diketahui, selain Grup Ciputra, perusahaan BUMN seperti PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk siap ikut dalam tender proyek pemerintah tersebut.
Sebelumnya, salah satu taipan terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, Ciputra, menargetkan tahun depan sudah dapat dilaksanakan pembangunan Menara BUMN itu bila perusahaannya ditunjuk pemerintah. "Target kami secepat mungkin, tetapi tergantung Pak Menteri. Kalau bisa, 1 Januari 2012 tiang pancang sudah diletakkan," kata dia.
Sementara itu, mengenai estimasi anggaran yang akan dikeluarkan, ia belum dapat mengungkapkan lebih detail, karena khawatir akan diketahui kompetitor lain. "Untuk kisarannya beberapa triliun lah," tutur Ciputra.
Terkait masa tender, menurut Ciputra, sebagai perusahaan swasta, ia menginginkan secepat mungkin. Meski demikian, dalam memutuskan harus tetap lebih berhati-hati. (eh)
• VIVAnews
Rabu, 13 Juli 2011, 09:24 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun Menara BUMN atau BUMN Tower. Sejumlah perusahaan yang bergelut di bidang properti maupun infrastruktur tertarik menggarap proyek pemerintah tersebut. Salah satunya, Grup Ciputra.
Menurut Direktur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, perseroan sudah mengungkapkan ketertarikannya membangun proyek BUMN Tower. "Kita terus menjajaki agar bisa ikut tender. Tapi, sampai saat ini belum ada perkembangan," ujarnya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, dia menambahkan, perseroan hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah, apakah Ciputra bisa mengikuti tender dalam menggarap proyek tersebut. "Jadi masih menunggu," ujar Sugwantono.
Diketahui, selain Grup Ciputra, perusahaan BUMN seperti PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk siap ikut dalam tender proyek pemerintah tersebut.
Sebelumnya, salah satu taipan terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, Ciputra, menargetkan tahun depan sudah dapat dilaksanakan pembangunan Menara BUMN itu bila perusahaannya ditunjuk pemerintah. "Target kami secepat mungkin, tetapi tergantung Pak Menteri. Kalau bisa, 1 Januari 2012 tiang pancang sudah diletakkan," kata dia.
Sementara itu, mengenai estimasi anggaran yang akan dikeluarkan, ia belum dapat mengungkapkan lebih detail, karena khawatir akan diketahui kompetitor lain. "Untuk kisarannya beberapa triliun lah," tutur Ciputra.
Terkait masa tender, menurut Ciputra, sebagai perusahaan swasta, ia menginginkan secepat mungkin. Meski demikian, dalam memutuskan harus tetap lebih berhati-hati. (eh)
• VIVAnews
Ciputra Incar Proyek Semi Kota di Asia
Negara yang diincar perseroan di kawasan Asia, seperti Vietnam, Kamboja, India, dan China.
Rabu, 13 Juli 2011, 08:15 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Grup Ciputra, yang mencatatkan tiga perusahaannya di Bursa Efek Indonesia giat menggelar aksi korporasi ekspansi di dalam maupun luar negeri.
Menurut Direktur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, saat ini perseroan sedang membidik sejumlah negara mengembangkan sayapnya di sektor properti. "Kita sedang mencari kesempatan ekspansi bisnis ke sejumlah negara. Selama ada kesempatan, ya kita akan masuk," ujarnya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa.
Dia menuturkan, negara yang diincar perseroan masih di kawasan Asia, seperti Vietnam, Kamboja, India, dan China. "Kami kembangkan proyek kawasan di sana, lengkap dengan hunian dan fasilitasnya seperti pusat belanja. Ya, superblok atau semi kota," ujar Sugwantono.
Sugwantono menambahkan, proyek-proyek itu sudah dikembangkan di Vietnam, Kamboja, dan sedang dibangun di China. "Kalau di Vietnam itu di Hanoi. Kalau Kamboja di Phnom Penh. Sedangkan China itu di Jiaxing," kata dia.
Sementara itu, tercatat Grup Ciputra yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yakni PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP).
• VIVAnews
Rabu, 13 Juli 2011, 08:15 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Grup Ciputra, yang mencatatkan tiga perusahaannya di Bursa Efek Indonesia giat menggelar aksi korporasi ekspansi di dalam maupun luar negeri.
Menurut Direktur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, saat ini perseroan sedang membidik sejumlah negara mengembangkan sayapnya di sektor properti. "Kita sedang mencari kesempatan ekspansi bisnis ke sejumlah negara. Selama ada kesempatan, ya kita akan masuk," ujarnya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa.
Dia menuturkan, negara yang diincar perseroan masih di kawasan Asia, seperti Vietnam, Kamboja, India, dan China. "Kami kembangkan proyek kawasan di sana, lengkap dengan hunian dan fasilitasnya seperti pusat belanja. Ya, superblok atau semi kota," ujar Sugwantono.
Sugwantono menambahkan, proyek-proyek itu sudah dikembangkan di Vietnam, Kamboja, dan sedang dibangun di China. "Kalau di Vietnam itu di Hanoi. Kalau Kamboja di Phnom Penh. Sedangkan China itu di Jiaxing," kata dia.
Sementara itu, tercatat Grup Ciputra yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yakni PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Ciputra Surya Tbk (CTRS), dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP).
• VIVAnews
2012, Lotte 'Kuasai' Mall Ciputra World
Lotte telah mengalokasikan dana investasi sebesar US$27 juta, di luar sewa kios biasa.
Selasa, 12 Juli 2011, 15:51 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Lotte Group semakin memperluas pangsa pasarnya di Indonesia lewat anak usahanya Lotte Retail Business Division. Perusahaan retail asal Korea Selatan ini telah mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Lotte Shopping Plaza Indonesia yang akan membuka Lotte Departement Store pertamanya di Ciputra World Jakarta pada 2012 mendatang.
"Akhir Mei tandatangannya, (sewanya) selama 20 tahun," kata Direktur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2011.
Lotte Departement Store, kata Sugwantono, telah menandatangani perjanjian dengan PT Ciputra Property Tbk untuk menyewa seluruh area mal di Ciputra World Jakarta seluas 130 ribu meter persegi selama 20 tahun. Rencananya, pusat perdagangan Lotte ini akan menyediakan berbagai merek global dan area berbelanja.
Untuk keperluan tersebut, Lotte Departement Store telah mengalokasikan dana investasi sebesar US$27 juta setara Rp243 miliar, di luar nilai sewa pada tahun pertama.
"Kalau baik, kenapa nggak lama sekalian, kalau bisa selama-lamanya," kata Sukwantono.
Sementara itu, Presiden Direktur Lotte Departement Store, Chang-Suk Suh, mengatakan, meningkatnya pertumbuhan retail di Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong dibukanya Lotte Department Store.
"Berdasarkan data dari asosiasi pengusaha ritel Indonesia, omzet pertumbuhan ritel di Indonesia diprediksi naik 10-20 persen tahun ini, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan membaiknya potensi ekonomi, Indonesia adalah potensi pasar yang besar," kata Chang-Suk Suh.
Satu hal yang membedakan Lotte Department Store dengan department store lain, ujar Chang-Suk Suh, adalah tawaran paradigma baru dalam berbelanja bagi konsumen Indonesia.
Pembukaan Lotte Department Store pertama di Jakarta akan menambah perluasan bisnis Lotte Group di Indonesia. Sebelumnya, Lotte Department Store telah dibuka di Moskow (Rusia), Beijing, Tianjin (China), dan Ho Chi Minh (Vietnam). Ekspansi bisnis di luar Korea merupakan salah satu upaya Lotte Department Store untuk masuk dalam jajaran 5 department store terbesar di dunia pada 2018 mendatang.
Lotte Department Store adalah retailer terbesar di Korea dibawah manajemen Lotte Group, grup konglomerat kelima terbesar di Korea. Pada 2010, Lotte Group membukukan penjualan sebesar US$55,3 miliar (Rp497,7 triliun) dan Lotte Department Store memberikan kontribusi sebesar US$10 miliar (Rp90 triliun). (eh)
• VIVAnews
Selasa, 12 Juli 2011, 15:51 WIB
Syahid Latif, Sukirno
VIVAnews - Lotte Group semakin memperluas pangsa pasarnya di Indonesia lewat anak usahanya Lotte Retail Business Division. Perusahaan retail asal Korea Selatan ini telah mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Lotte Shopping Plaza Indonesia yang akan membuka Lotte Departement Store pertamanya di Ciputra World Jakarta pada 2012 mendatang.
"Akhir Mei tandatangannya, (sewanya) selama 20 tahun," kata Direktur Ciputra Group, Sugwantono Tanto, di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2011.
Lotte Departement Store, kata Sugwantono, telah menandatangani perjanjian dengan PT Ciputra Property Tbk untuk menyewa seluruh area mal di Ciputra World Jakarta seluas 130 ribu meter persegi selama 20 tahun. Rencananya, pusat perdagangan Lotte ini akan menyediakan berbagai merek global dan area berbelanja.
Untuk keperluan tersebut, Lotte Departement Store telah mengalokasikan dana investasi sebesar US$27 juta setara Rp243 miliar, di luar nilai sewa pada tahun pertama.
"Kalau baik, kenapa nggak lama sekalian, kalau bisa selama-lamanya," kata Sukwantono.
Sementara itu, Presiden Direktur Lotte Departement Store, Chang-Suk Suh, mengatakan, meningkatnya pertumbuhan retail di Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong dibukanya Lotte Department Store.
"Berdasarkan data dari asosiasi pengusaha ritel Indonesia, omzet pertumbuhan ritel di Indonesia diprediksi naik 10-20 persen tahun ini, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan membaiknya potensi ekonomi, Indonesia adalah potensi pasar yang besar," kata Chang-Suk Suh.
Satu hal yang membedakan Lotte Department Store dengan department store lain, ujar Chang-Suk Suh, adalah tawaran paradigma baru dalam berbelanja bagi konsumen Indonesia.
Pembukaan Lotte Department Store pertama di Jakarta akan menambah perluasan bisnis Lotte Group di Indonesia. Sebelumnya, Lotte Department Store telah dibuka di Moskow (Rusia), Beijing, Tianjin (China), dan Ho Chi Minh (Vietnam). Ekspansi bisnis di luar Korea merupakan salah satu upaya Lotte Department Store untuk masuk dalam jajaran 5 department store terbesar di dunia pada 2018 mendatang.
Lotte Department Store adalah retailer terbesar di Korea dibawah manajemen Lotte Group, grup konglomerat kelima terbesar di Korea. Pada 2010, Lotte Group membukukan penjualan sebesar US$55,3 miliar (Rp497,7 triliun) dan Lotte Department Store memberikan kontribusi sebesar US$10 miliar (Rp90 triliun). (eh)
• VIVAnews
Subscribe to:
Posts (Atom)