Menteri BUMN Tak Mau Tambah Anggaran

Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran.
Jum'at, 8 Juli 2011, 07:38 WIB
Ismoko Widjaya, Sukirno

VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar tak mengajukan penambahan anggaran untuk RAPBN-P 2011. Anggaran yang ada dinilai masih dapat membiayai seluruh kegiatan BUMN sampai dengan akhir tahun. Selain itu tidak ada kegiatan mendesak yang memerlukan anggaran tambahan hingga akhir tahun 2011 ini.

"Kami tidak mengajukan tambahan anggaran dalam APBN-P 2011 karena ingin optimalisasi penyerapan anggaran," kata Mustafa Abubakar, dalam Raker dengan Komisi VI DPRRI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis malam 7 Juli 2011.

Kementerian BUMN pada tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp140.787.000.000 yang teralokasikan ke dalam dua program. Dua program itu yakni dukungan manajemen, dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya sebesar Rp74.873.000.000.

Sedangkan yang terealisasi sampai akhir Juni 2011 adalah Rp31.653.665.034 atau 42,28 persen. Untuk program pembinaan BUMN sebesar Rp65.914.000 yang terealisasi sampai Juni 2011 adalah 18.232.452.147 atau 27,66 persen.

Sehingga apabila ditotal sampai dengan akhir Juni 2011, realisasi anggaran Kementerian BUMN termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dikontrakkan adalah sebesar Rp49.886.117.181 atau 35,43 persen. Untuk proyeksi realisasi anggaran sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar Rp128.116.170.000 atau 91 persen dengan memperhitungkan penghematan sebanyak 10 persen.

Efisiensi dan optimalisasi

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam rangka efisiensi dan optimalisasi anggaran di Kementerian BUMN seperti yang dipaparkan oleh Mustafa Abubakar yaitu, pertama, desentralisasi anggaran. Mulai 2011 Kementerian BUMN menerapkan desentralisasi anggaran dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan anggaran kepada masing-masing unit kerja melalui penetapan kordinator kegiatan dan pejabat pengelola keuangan.

"Jika mengacu pada anggaran semester I/2010 dan Semester I/2011, kebijakan itu terbukti dapat meningkatkan penyerapan anggaran hingga 78 persen dari Rp22,5 miliar pada semester I/2010 menjadi Rp49,8 miliar pada semester I/2011," papar Mustafa.

Disamping itu, lanjut Mustafa, desentralisasi anggaran juga meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan secara cukup signifikan. Hal terbukti dari peningkatan jumlah SPM yang diterbitkan dari semula 364 SPM pada semester I/2010 menjadi kurang lebih 750 SPM pada semester I/2011.

Kedua, monitoring penyerapan anggaran secara berkesinambungan. Langkah ini dilakukan dengan cara pejabat pengelola keuangan secara berkala melakukan pemantauan terhadap progres pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran pada setiap unit kerja, sehingga penyerapan anggaran dapat optimal.

Ketiga, efisiensi penggunaan anggaran yang bersifat rutin atau pemeliharaan. Misalnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih banyak dilakukan di kantor Kementrian BUMN, dan ini berdampak pada penghematan biaya perjalanan dinas pejabat Kementerian BUMN. Penghematan energi, yaitu penggantian AC sentral yang baru berdampak pada penghematan listrik.

Selanjutnya, perubahan sistem kelistrikan dari terpusat atau seri menjadi paralel yang berdampak pada efisiensi penggunaan listrik sesuai kebutuhan. Penggunaan telepon akan menggunakan jaringan digitalisasi yang berdampak pada penghematan pembayaran jasa telepon. Penggunaan office automation berdampak pada efisiensi waktu dan penggunaan kertas.

Terakhir, pengadaan unit pengelolaan limbah (water treatment) yang berdampak pada penggunaan jumlah tagihan PDAM. "Dari hasil optimalisasi anggaran 2010, Kementerian BUMN mendapatkan reward sebesar Rp3.554.195.000 yang dialokasikan pada anggaran 2011," ungkap Mustafa.

Kemudian, kata Mustafa, sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KAK.02/2011 tentang pagu anggaran kementrian negara/lembaga tahun 2012, Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp142.683.371.000 yang terbagi kedalam dua program yaitu program dukungan manajemen pelaksanaan kegiatan teknis lainnya di kementrian BUMN sebesar Rp78.247.201.000 dan pembinaan BUMN sebesar Rp64.436.170.000.
• VIVAnews