Pemerintah masih dilematis apakah akan menaikkan harga atau membatasi BBM bersubsidi.
Rabu, 20 Juli 2011, 14:19 WIB
Antique, Sukirno
VIVAnews - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyarankan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, PII meminta percepatan pembangunan infrastruktur energi alternatif dan transportasi.
"Hal itu sesuai dengan rencana pemerintah yang ingin membatasi subsidi dengan cara mengurangi volume bahan bakar yang disubsidi terlebih dahulu. Bahkan, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) hemat energi," kata Ketua Umum PII, Muhammad Said Didu, dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional PII di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu 20 Juli 2011.
Selain itu, dia menambahkan, kenaikan harga minyak mentah dunia membuat realisasi rata-rata pembelian minyak mentah mencapai US$110 per barel pada Juni 2011. Harga minyak tersebut jauh di atas asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang dipatok US$80 per barel.
Bahkan, kata dia, pemerintah menghitung lonjakan volume konsumsi BBM bersubsidi terburuk tahun ini adalah 40,49 juta kiloliter atau naik 1,8 juta kiloliter dari pagu awal 38,6 juta kiloliter. Tentunya, dengan lonjakan konsumsi itu, subsidi BBM tahun ini diproyeksikan menembus Rp117 triliun atau bertambah sekitar Rp22 triliun dari pagu awal.
"Namun, kebijakan penambahan subsidi oleh pemerintah menunjukkan adanya aspek politis," ungkap Said Didu.
Hingga kini, lanjut Said, pemerintah masih dilematis apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau menerapkan pengaturan bahan bakar untuk memotong biaya subsidi. Pemerintah berdalih, menaikkan harga akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah bukan menimbang kebutuhan teknis, namun lebih dipengaruhi aspek non teknis seperti politis. "Tentu saja, ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan infrastruktur," ungkapnya. (art)
• VIVAnews
No comments:
Post a Comment